Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit di Provinsi Bali mencapai Rp119,75 triliun hingga Februari 2026 atau 6,47% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman menjelaskan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,24% (yoy) menjadi Rp144,20 triliun sedangkan di Februari 2025 tumbuh 7,63% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81% (yoy), dibandingkan Februari 2025 yang tumbuh 16,06% (yoy).

“Pertumbuhan kredit utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate. Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali,” jelas Parjiman, Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,98 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,45% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,32% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,71% (yoy) sedangkan di Februari 2025 tumbuh 4,86% (yoy).

Penyaluran kredit UMKM tersebut didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17% dan segmen usaha kecil sebesar 37,43%. “Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan,” kata Parjiman.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,63% atau tumbuh 4,98% (yoy) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,24% atau tumbuh 1,38% (yoy).

Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (akmamin) yang bertambah sebesar Rp2,20 triliun atau tumbuh 16,82% (yoy) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,91 triliun atau tumbuh 4,98% (yoy).

Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,62% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Februari 2025: 3,13%. Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,79% (Februari 2025: 2,20%. Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,29% (Februari 2025: 11,94%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,74% dan 28,31% menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, Parjiman menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali sampai dengan posisi Februari 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi tumbuh positif, profil risiko yang terjaga dan likuiditas.

Bisnis.com, DENPASAR — Penyaluran kredit di Provinsi Bali pada posisi Desember 2025 berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,73% (year on year/YoY) menjadi Rp119,87 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,18% (YoY) menjadi Rp144,49 triliun.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit tahunan masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp5,72 triliun atau 16,21% (YoY). Sebagai perbandingan, pertumbuhan kredit investasi pada Desember 2024 adalah 18,47% (YoY).

“Kredit investasi utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat. Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan peran perbankan dalam pembiayaan ekspansi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di Provinsi Bali,” jelas Puji dikutip Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,69% (YoY) dan kredit modal kerja tumbuh 0,09% (YoY).

Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,11% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 3,91% (YoY). Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,49%, yang tumbuh 4,69% (YoY) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,32% dengan pertumbuhan 1,27% (YoY).

Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang bertambah sebesar Rp2,29 triliun, tumbuh 17,57% (YoY) dan Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha sebesar Rp1,80 triliun, tumbuh 4,69% (YoY).

Sementara itu, penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 7,49% (YoY) mencapai Rp203,97 triliun (November 2025: 8,26% YoY, Desember 2024: 13,85% YoY). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,50 triliun. Fungsi intermediasi masih menunjukkan tingkat yang positif tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Desember 2025 sebesar 58,60%.

“Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan [NPL] gross sebesar 2,44% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya [November 2025: 2,65%, Desember 2024: 2,94%],” jelas Puji.

Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,68% (November 2025: 1,83%, Desember 2024: 2,04%). Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,12% (November 2025: 9,62%, Desember 2024: 11,96%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 16,04% dan 27,26% menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

Denpasar (ANTARA) -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat penyaluran kredit perbankan di Pulau Dewata mencapai Rp119,87 triliun selama 2025 atau tumbuh 6,73 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp112,31 triliun.

“Kinerja intermediasi perbankan di Bali tetap terjaga stabil,” kata Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Selasa.

Realisasi kredit itu turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali yang tercatat positif sebesar 5,82 persen pada 2025, sekaligus menempatkan perekonomian Pulai Dewata berada di urutan lima besar secara nasional.

Puji merinci realisasi kredit didorong pertumbuhan kredit investasi yang naik 16,21 persen, ditopang sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum (pariwisata) dan real estat.

“Tingginya pertumbuhan kredit investasi menggambarkan peran perbankan dalam pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di Bali,” ucapnya.

Sedangkan kredit konsumtif tumbuh 4,69 persen dan kredit modal kerja tumbuh 0,09 persen secara tahunan.

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,11 persen porsi kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pertumbuhan positif sebesar 3,91 persen.

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tetap tumbuh positif sebesar 7,49 persen mencapai Rp203,97 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2024 mencapai Rp189,75 triliun.

Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,50 triliun.

Sedangkan fungsi intermediasi perbankan dari rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 58,60 persen, atau lebih rendah dibandingkan 2024 mencapai 59,19 persen.

Capaian LDR pada 2025 tersebut masih di bawah angka ideal sesuai ketentuan yakni pada rentang 78 persen hingga 92 persen.

Meski begitu, regulator lembaga jasa keuangan itu menilai fungsi intermediasi perbankan pada 2025 masih menunjukkan kinerja yang positif.

Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non PerformingLoan (NPL) sebesar 2,44 persen lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,94 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — Penyaluran kredit di Bali mencapai Rp117,74 triliun pada September 2025. Nilai itu tumbuh 6,30% (year on year/YoY) jika dibandingkan Agustus 2025 dengan laju pertumbuhan 6,12% (YoY).

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menjelaskan bahwa berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp4,62 triliun atau 13,66% (YoY).

“Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi perekonomian di Provinsi Bali,” jelas Puji dikutip dari siaran pers, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,45% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 2,94% (YoY). Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha sebesar 33,61% (tumbuh 5,01% YoY) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,84% (tumbuh 0,89% YoY). Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang bertambah sebesar Rp1,93 triliun (tumbuh 15,41% YoY) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,89 triliun.

Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,82% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,42% (Agustus 2025: 2,95%).

Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,96%, juga menurun dibandingkan posisi September 2024 yang sebesar 2,32% (Agustus 2025: 2,74%).

Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk (LaR) menjadi 9,99%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya posisi September 2024 sebesar 13,43%.

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari cash ratio (CR) dan capital adequacy ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 15,45% dan 31,43% menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

Puji menyebut kinerja industri jasa keuangan mendukung ketahanan perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh 5,88% (YoY) pada kuartal III/ 2025.

“Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Bali kembali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional yang sebesar 5,04% dan menempatkan Bali berada di posisi ke-4 tertinggi secara nasional,” kata Puji.

Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT) hingga Agustus 2025 mencapai Rp241,52 triliun atau tumbuh 6,89% (year on year/YoY). Melandai dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 8,30% (YoY).

Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,87% kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 32,65% dalam bentuk modal kerja dan 25,19% dalam bentuk investasi.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan pertumbuhan kredit (YoY) didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp13,01 triliun atau tumbuh 27,22% (YoY), lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh sebesar 21,44% (YoY).

“Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara,” jelas Puji dari keterangan resminya, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan sektor, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha dengan market share sebesar 42,16% dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 23,53%

Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali utamanya disumbangkan oleh Sektor penerima kredit bukan lapangan ssaha atau kredit konsumtif yang bertambah sebesar Rp1,92 triliun atau tumbuh 5,13% (YoY).

Sementara itu, di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalian yang bertambah sebesar Rp4,63 triliun atau tumbuh 37,37% (YoY). Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,73 triliun atau tumbuh 6,53% (YoY).

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 41,61% kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,10 (YoY), sedikit melandai dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh sebesar 1,18% (YoY).

“Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Puji.

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Agustus 2025 mencapai Rp297,25 triliun atau tumbuh 7,88% (YoY), melandai dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar 13,84% (YoY).

Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Agustus 2024 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,58 triliun dan deposito sebesar Rp8,97 triliun.

Fungsi intermediasi yang tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) posisi Agustus 2025 sebesar 81,25%, melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 82,01% (Juli 2025: 81,66%).

Kredit bermasalah perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah threshold (5%) dengan Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,12% melandai dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 3,15% (Agustus 2024: 2,95%).

Ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,83%, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 20,41%, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,49%. Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 31,68%, NTB sebesar 46,38%, dan NTT sebesar 43,03%.

Puji menjelaskan tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global. OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan terjaganya likuiditas.