#30 tag 24jam
Catatan Analis hingga DPR Atas Merger 3 Anak Usaha Pertamina
Langkah Pertamina memerger PPN, KPI, dan PIS menjadi subholding downstream mendapatkan respons positif. [784] url asal
#merger-pertamina #anak-usaha-pertamina #respons-positif #efisiensi-operasional #konsolidasi-korporasi #subholding-downstream #posisi-keuangan #tata-kelola #energi-nasional #transformasi-organ
(CNN Indonesia - Ekonomi) 09/03/26 21:36
v/159691/
Langkah PT Pertamina (Persero) menggabung (merger) tiga anak usaha mereka; PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream mendapatkan respons positif.
Respons salah satunya disampaikan oleh ekonom Indef Abra Talattov.
Menurutnya, merger merupakan langkah konsolidasi korporasi untuk merapikan struktur bisnis di dalam grup Pertamina. Ia berharap langkah itu bisa mengurangi tumpang tindih fungsi di internal Pertamina.
Selain itu, merger juga ia harapkan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi keuangan perusahaan.
Dan yang tidak kalah penting juga kata Abra, dengan merger ia berharap struktur perusahaan bisa lebih ramping sehingga keputusan bisnis bisa lebih cepat dan koordinasi antar lini usaha bisa menjadi lebih efektif.
"Secara konseptual, penggabungan entitas usaha memang ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/3).
Meski demikian, ia memberikan beberapa catatan agar transformasi yang dilakukan Pertamina tersebut berhasil dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Catatan paling utama terkait komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan disiplin operasional.
Catatan ia berikan karena selama ini sering kali merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan efisiensi dan perbaikan.
"Publik tentu berharap konsolidasi ini benar-benar membuat Pertamina lebih sehat secara finansial, lebih efisien dalam distribusi energi, dan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, apalagi di tengah tekanan harga minyak dunia yang saat ini semakin bergejolak. Publik berharap pasca transformasi organisasi, efisiensi yang dihasilkan bisa membantu harga produk BBM dan LPG non subsidi tetap terjangkau dan berkualitas," katanya.
Respons positif sebelumnya juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna. Ia menilai merger tiga subholding hilir migas Pertamina merupakan langkah strategis yang positif.
Namun sama seperti Abra, ia menegaskan bahwa merger tersebut harus disertai dengan perampingan struktur organisasi di tingkat Induk agar tujuan efisiensi benar-benar tercapai.
Menurut Ateng, secara konsep, merger ini bertujuan mengintegrasikan rantai nilai hilir migas mulai dari pengolahan, distribusi dan pemasaran, hingga logistik dan transportasi laut.
Integrasi tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya, menyederhanakan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing Pertamina di tingkat regional maupun global.
"Tujuan merger ini baik dan strategis. Merger seharusnya memangkas redundansi. Namun jika Induk tidak dirampingkan, manfaat merger di tingkat Subholding bisa tidak optimal, bahkan hanya memindahkan birokrasi dan biaya ke tingkat Induk," jelasnya.
Karena itu, Ateng mendorong agar merger ini dijadikan momentum untuk melakukan reorganisasi secara menyeluruh.
Pertamina resmi memerger tiga anak usahanya menjadi subholding downstream awal Februari lalu.
PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.
"Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke," ujar Simon dalam keterangan, Kamis (5/2).
Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat.
Salah satunya, pada Lebaran 2026 ini.
Diketahui, untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.
Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026.
Untuk arus balik, Pertamina memprediksi puncak tahap pertama terjadi pada 14 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara itu, puncak mudik kedua terjadi pada 28 sampai dengan 29 Maret 2026.
Nah, berkaitan dengan Lebaran 2026 itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan pihaknya sudah memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode tersebut.
Tak hanya BBM, pihaknya juga memprediksi permintaan LPG naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen.
Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, pihaknya juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.
Selain itu, guna memastikan layanan terhadap masyarakat selama Lebaran, Pertamina juga menyiagakan layanan pendukung di jalur potensial, seperti; tol, wisata, jalur lalu lintas utama berupa; SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit, agen LPG siaga sebanyak 6.300 unit, 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina. SIaga di 64 titik lokasi, Motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by 200 unit dan 41 unit Serambi MyPertamina.
Selain itu, demi mengantisipasi terjadinya bencana, Pertamina juga mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing regional.
Pemanis Aksi Korporasi BUMN, Injeksi Modal Danantara hingga Keringanan Pajak Purbaya
BUMN dapat suntikan modal dari Danantara dan keringanan pajak dari Menkeu Purbaya untuk mendukung aksi korporasi, termasuk restrukturisasi dan konsolidasi. [954] url asal
#bumn #aksi-korporasi #injeksi-modal #keringanan-pajak #danantara #purbaya-yudhi-sadewa #restrukturisasi-bumn #konsolidasi-korporasi #permintaan-modal #krakatau-steel #pt-timah #ekspansi-bisnis #lapora
(Bisnis.Com - Ekonomi) 05/12/25 08:44
v/61702/
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah BUMN yang sedang menyiapkan aksi korporasi berpeluang mendapatkan tambahan modal Danantara dan keringanan pajak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Syaratnya, usulan tersebut diterima oleh otoritas yang berwenang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengakui sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang menyiapkan sejumlah aksi korporasi. BUMN yang masuk kategori penerima keringanan pajak adalah perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi hingga aksi konsolidasi.
Adapun, permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).
"Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja," ujar Rosan.
Dalam catatan Bisnis, sejumlah BUMN tengah mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Timah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.
Sementara itu, Menkeu Purbaya mengemukakan bahwa keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.
"Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan," terangnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) bersama Danantara dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Purbaya menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelah aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.
"Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah," ucapnya.
Di sisi lain, Purbaya turut mengungkap permintaan Rosan untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu. Untuk itu, dia menyebut tidak bisa memenuhi khusus permintaan tersebut.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.
"Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," tuturnya.
BUMN Minta Modal Danantara
Di sisi lain, sejumlah BUMN sedang mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PTTimah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.
Emiten anggota MIND ID, TINS, diketahui tengah menyiapkan proposal bisnis untuk memperoleh suntikan modal dari Danantara Indonesia. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program hilirisasi.
Selain itu, Krakatau Steel meminta suntikan modal kerja senilai US$500 juta atau setara dengan Rp8,3 triliun kepada Danantara. Dana itu bertujuan mempercepat restrukturisasi utang serta pemulihan bisnis perseroan.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham KRAS berada di level Rp386 per saham atau melonjak 282,18% year to date (YtD). Adapun saham TINS turut melesat 200% YtD menuju level Rp3.210 per saham.
Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan, menyatakan bahwa kenaikan harga saham tersebut sepenuhnya merupakan respons pasar atas kinerja dan langkah transformasi yang dilakukan perseroan.
“Fluktuasi saham KRAS ini murni didorong oleh respons pasar dan tidak ada informasi atau kejadian material yang belum diumumkan ke publik,” ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (25/11/2025).
Akbar menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini masih fokus menjalankan program transformasi yang mencakup efisiensi operasional, perbaikan struktur biaya energi, hingga optimalisasi portofolio anak usaha.
Oleh karena itu, dia menilai penguatan harga saham KRAS mencerminkan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja perusahaan, mulai dari restrukturisasi operasional, perbaikan keuangan, hingga potensi meningkatnya permintaan baja sejalan dengan proyek hilirisasi industri nasional.
“Namun sekali lagi, ini adalah persepsi pasar dan bukan sesuatu yang dapat kami kontrol. Kami menghargai kepercayaan investor dan akan terus memastikan tata kelola yang kuat,” tuturnya
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani, menuturkan kenaikan harga komoditas timah dan penertiban tambang ilegal disebut menjadi dua faktor utama pemicu lonjakan saham TINS.
Dia menuturkan harga timah terus menguat dan sempat menyentuh level US$ 38.000 per ton. Kenaikan harga komoditas ini membuat saham TINS yang sebelumnya berada di kisaran Rp1.000 per saham kini telah menyentuh level Rp3.000, sehingga memberikan keuntungan besar bagi banyak investor.
“Hal tersebut merupakan salah satu sweetener bagi investor untuk mengoleksi saham PT Timah,” ucapnya dalam paparan publik, Kamis (20/11/2025).
Tanggapan Pengamat
Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan pengajuan dana oleh BUMN kepada Danantara Indonesia dinilai wajar, khususnya untuk kebutuhan restrukturisasi maupun ekspansi bisnis.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1/2025, yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN, termasuk hasil keuntungan dan dividen berada di bawah kewenangan Danantara. Dampaknya, penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah untuk perusahaan pelat merah menjadi lebih terbatas.
“Oleh karena itu, pengajuan dana ke Danantara perlu dilengkapi dengan proposal bisnis yang jelas dan komprehensif, terutama terkait kelayakan investasi untuk ekspansi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).
Sementara untuk proposal restrukturisasi, lanjutnya, perlu ada rencana yang terperinci mengenai kapan perbaikan kinerja akan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan atau going concern BUMN bersangkutan.
Toto menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penyaluran dana dari Danantara memberikan nilai tambah yang nyata bagi BUMN dan mendukung efisiensi pengelolaan aset negara.
Terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa upaya optimalisasi BUMN memang perlu dilakukan. Untuk itu, permintaan likuiditas menjadi penting dalam upaya tersebut.
“Dalam rangka ekspansi bisnis ini mampu memperkuat kinerja perseroan depan, dan ini sudah price in oleh kondisi kenaikan harga saham, terutamanya TINS dan KRAS. Jadi dukungan modal itu juga penting,” ucap Nafan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)