Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan memperkuat legalitas usaha dan tidak berkaitan dengan pengenaan pajak.

Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.

"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos (media sosial) seolah-olah kena pajak, nggak ada hubungannya," kata Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, memang wajib memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Budi mengatakan kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," ujarnya.

Selain itu, NIB dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform digital. Menurutnya, kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi daring sehingga legalitas usaha menjadi salah satu jaminan bagi konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru.

Budi menambahkan, proses pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara daring, tanpa biaya, dan relatif cepat.

Ia juga memastikan Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan NIB.

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sebentar saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, yang kalau sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh seller marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada harus dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah memberi tenggat antara 6 bulan hingga 18 bulan hingga seluruh dokumen rampung.

Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, kemitraan, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 (Permendag 10/2026) tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026.

Dalam beleid itu, setiap pelaku usaha yang berjualan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki paling sedikit Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan penyelenggara marketplace diwajibkan menolak pendaftaran seller yang belum mengantongi legalitas usaha.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Seller yang telah lebih dulu berjualan diberi waktu 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan seller baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang semakin kompetitif.

Untuk itu, Budi mengimbau pelaku usaha segera memiliki NIB. Dia menegaskan pengurusan NIB dilakukan secara gratis dan dapat diakses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup menyiapkan data identitas dan informasi usaha, lalu membuat akun untuk mengajukan NIB melalui laman OSS.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha tidak ragu mengurus NIB. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan masih ada anggapan bahwa memiliki NIB otomatis membuat pelaku usaha dikenai pajak, padahal hal tersebut tidak benar.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai NIB justru memberikan berbagai manfaat karena memperjelas status usaha sekaligus mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dan layanan pemerintah. Di sisi lain, dia menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait penerapan kewajiban NIB bagi seller marketplace.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan platform marketplace pada prinsipnya siap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk kewajiban NIB. Namun, dia menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses transisi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Menurutnya, masa transisi selama 18 bulan bagi seller lama dan enam bulan bagi seller baru memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan penyesuaian, meski rincian implementasinya masih perlu dipahami dan dikomunikasikan lebih lanjut.

Budi juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak kebijakan terhadap jumlah seller aktif di marketplace. Pasalnya, karakteristik pelaku usaha di platform digital sangat beragam, mulai dari usaha yang telah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai bisnis.

“Mengenai potensi berkurangnya jumlah seller aktif, saat ini masih terlalu dini untuk memperkirakan dampaknya. Karakteristik pelaku usaha di marketplace sangat beragam, mulai dari usaha yang sudah formal hingga pelaku usaha mikro dan individu yang baru memulai usaha. Karena itu, faktor yang paling menentukan adalah bagaimana proses transisi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan dilakukan di lapangan,” kata Budi.

Dia menambahkan platform siap mendukung implementasi kebijakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada seller. Namun, kewajiban memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk memiliki NIB, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing seller.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan proses sosialisasi, pembinaan, hingga perizinan dapat diakses dengan mudah, terutama oleh UMKM. Di sisi lain, Budi menyampaikan fokus utama saat ini bukan sekadar kewajiban memiliki NIB, melainkan memastikan proses transisi berjalan lancar sehingga tujuan meningkatkan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk berkembang di ekonomi digital.

“Dengan sosialisasi yang baik, masa transisi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha, kami berharap tujuan peningkatan formalitas usaha dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan berkembang di ekonomi digital,” tuturnya.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai pemerintah perlu memanfaatkan masa transisi untuk mempermudah proses pengurusan NIB melalui sosialisasi, pendampingan, hingga pemberian insentif bagi usaha mikro dan kecil.

“Selama masa transisi, pemerintah harus mempermudah seller untuk mengurus NIB, misalnya dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB serta insentif berupa diskon kepada usaha mikro dan kecil untuk mengurus NIB. Jika hal tersebut dilakukan, kewajiban NIB akan memperkuat ekosistem UMKM,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Kendati demikian, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan tersebut tetap menyimpan risiko. Dia menilai sebagian UMKM berpotensi keluar dari platform e-commerce apabila menganggap beban yang ditanggung lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

“Tetap terdapat risiko dari implementasi kebijakan ini, yakni UMKM akan keluar dari platform ecommerce karena merasa beban yang ditanggung sudah lebih besar ketimbang keuntungan yang bisa didapat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan tengah mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jakarta terhadap perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P. Di tengah proses tersebut, OJK menegaskan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman daring itu tetap berjalan intensif untuk menjaga perlindungan konsumen dan keberlangsungan layanan kepada masyarakat.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” ujar Agus dalam keterangannya Jumat (8/5/2026).

Menurut Agus, seiring berlangsungnya proses hukum dan penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejati DK Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham perusahaan. Langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

OJK juga telah meminta komitmen pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta model bisnis perusahaan. OJK juga menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan usaha.

Tak hanya itu, otoritas juga melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan terhadap penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta langkah perbaikan fundamental lainnya.

Agus menambahkan, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan dan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi komitmen. Langkah tersebut mencakup penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia juga menyebut OJK juga mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pinjol tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.

Di sisi lain, OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan industri layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau pinjol. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dikenakan kepada peminjam.

Penguatan pengawasan industri dilakukan melalui sejumlah kebijakan, antara lain kewajiban pencairan pinjaman hanya ke rekening atas nama peminjam, penguatan proses electronic know your customer (e-KYC) dan credit scoring, hingga penguatan fungsi pengendalian internal dan pencegahan transaksi fiktif.

Selain itu, seluruh penyelenggara pinjol diwajibkan menampilkan disclaimer risiko pada laman web mereka. OJK juga menegaskan akan memberikan sanksi administratif secara tegas, termasuk pencabutan izin usaha dan tindak lanjut dugaan tindak pidana bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menurut Agus, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas industri pinjol sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna jasa keuangan.

“Melalui langkah-langkah tersebut, industri pinjol diharapkan dapat tumbuh secara sehat dan akuntabel dalam mendukung pembiayaan masyarakat, khususnya sektor produktif dan UMKM,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp519,30 miliar pada kuartal I/2026. Raihan itu tumbuh 2,51% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp506,61 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,86% YoY dari Rp1,81 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp2,05 triliun.

Perolehan laba hingga Maret 2026 itu juga didukung oleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 10,50% YoY menjadi Rp413,08 miliar. Pada kuartal I/2025, pendapatan komisi perseroan tercatat sebesar Rp373,84 miliar.

Adapun laba operasional Bank BJB meningkat 10,82% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp597,95 miliar menjadi Rp662,67 miliar pada kuartal I/2026. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp639,75 miliar, tumbuh 5,49% YoY dibanding perolehan kuartal I/2025 yang senilai Rp606,47 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp141,24 triliun hingga Maret 2026, naik tipis 0,38% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp140,71 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp159,87 triliun, tumbuh 4,57% YoY dari kuartal I/2025 yang senilai Rp152,89 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 20,11% pada kuartal I/2025 menjadi 20,29% pada kuartal I/2026. Untuk kualitas kredit, Bank BJB mencatat NPL gross sebesar 3,07% naik dari 2,43% dan NPL net naik menjadi 1,38% dari 1,18% pada Maret 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik dari 3,64% menjadi 4,08%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun dari 89,58% menjadi 87,20% pada kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp519,30 miliar pada kuartal I/2026. Raihan itu tumbuh 2,51% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp506,61 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,86% YoY dari Rp1,81 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp2,05 triliun.

Perolehan laba hingga Maret 2026 itu juga didukung oleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi yang tumbuh 10,50% YoY menjadi Rp413,08 miliar. Pada kuartal I/2025, pendapatan komisi perseroan tercatat sebesar Rp373,84 miliar.

Adapun laba operasional Bank BJB meningkat 10,82% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp597,95 miliar menjadi Rp662,67 miliar pada kuartal I/2026. Pada saat yang sama, perseroan membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp639,75 miliar, tumbuh 5,49% YoY dibanding perolehan kuartal I/2025 yang senilai Rp606,47 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit perseroan tercatat mencapai Rp141,24 triliun hingga Maret 2026, naik tipis 0,38% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp140,71 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perseroan mencapai sebesar Rp159,87 triliun, tumbuh 4,57% YoY dari kuartal I/2025 yang senilai Rp152,89 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) naik dari 20,11% pada kuartal I/2025 menjadi 20,29% pada kuartal I/2026. Untuk kualitas kredit, Bank BJB mencatat NPL gross sebesar 3,07% naik dari 2,43% dan NPL net naik menjadi 1,38% dari 1,18% pada Maret 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) naik dari 3,64% menjadi 4,08%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun dari 89,58% menjadi 87,20% pada kuartal I/2026.

Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia sepanjang 2025 mencatat peningkatan kewajiban neto menjadi 272,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar 245,7 miliar dolar AS.

“Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung yang disertai dengan kenaikan harga saham domestik.

Sementara itu, kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dipengaruhi oleh peningkatan posisi pada seluruh komponen, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, maupun cadangan devisa.

Secara triwulanan, PII Indonesia juga mencatat kewajiban neto yang meningkat dari 261,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025 menjadi 272,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi KFLN yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi AFLN.

Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 831,1 miliar dolar AS, meningkat dari 807,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Peningkatan posisi KFLN tersebut terutama bersumber dari aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya yang mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia.

Selain itu, peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

Sedangkan posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 558,5 miliar dolar AS, meningkat dari 545,5 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Sebagian besar komponen AFLN mencatatkan peningkatan posisi. Selain cadangan devisa, kenaikan AFLN juga didorong oleh investasi langsung dan investasi portofolio.

BI mencatat bahwa peningkatan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan indeks harga saham global.

Secara umum, BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada tahun 2025 yang tetap terjaga sebesar 18,8 persen serta struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2 persen), terutama dalam bentuk investasi langsung.

Bank sentral menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek PII Indonesia.

BI juga terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, bank sentral akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang mengklaim telah mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Imbauan ini menyusul masih ditemukannya ratusan SPPG yang belum mengantongi sertifikat tersebut.

Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika Sari mengatakan pihaknya telah mengingatkan setiap SPPG untuk segera mengurus SLHS paling lambat satu bulan setelah dapur mulai beroperasi.

“SPPG yang sudah beroperasi diwajibkan memiliki SLHS paling lambat satu bulan setelah operasional dimulai,” kata Nurya, Senin (2/3/2026).

Dia menambahkan, KPPG juga akan melakukan evaluasi untuk memastikan kepatuhan SPPG dalam memenuhi ketentuan tersebut. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pihaknya akan mengajukan penghentian sementara operasional SPPG yang bersangkutan.

“Berdasarkan data Dinkes Palembang ada 56 SPPG yang belum memiliki SLHS. Namun setelah ditelusuri, sebagian di antaranya baru mulai beroperasi,” jelasnya.

Senada, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menegaskan bahwa SPPG yang belum mendaftarkan proses perolehan SLHS setelah 30 hari kerja akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara operasional hingga kewajiban tersebut dipenuhi.

Dia menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima, jumlah SPPG di Sumatra Selatan saat ini mencapai 708 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 SPPG telah memiliki SLHS, sementara 308 lainnya masih dalam proses atau belum mengantongi sertifikat tersebut.

“BGN mengingatkan setiap mitra yang telah dinyatakan operasional wajib mendaftarkan proses perolehan SLHS ke Dinas Kesehatan paling lambat 30 hari,” ujarnya saat kunjungan ke Palembang, Sabtu (28/2/2026) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien.

“Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

Selain itu, BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kategori lain-lain mencakup pelanggaran atas pembayaran biaya pencatatan tahunan (Annual Listing Fee/ALF), laporan kesiapan dana jatuh tempo obligasi dan/atau sukuk, laporan kegiatan eksplorasi bagi perusahaan pertambangan, serta kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan maupun keterbukaan informasi lainnya.

Adapun pada 2026, BEI mencatat telah mengenakan 294 sanksi kepada 142 perusahaan tercatat hanya dalam periode Januari. Sebanyak 57% dari total sanksi tersebut berasal dari pelanggaran kewajiban penyampaian laporan keuangan dan public expose.

Sanksi tersebut antara lain berupa Surat Peringatan Tertulis III dan suspensi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan interim per 30 September 2025, serta Peringatan Tertulis II dan denda bagi emiten yang belum menyelenggarakan public expose tahunan hingga batas waktu 31 Desember 2025.

“BEI tidak hanya mengedepankan penegakan disiplin melalui sanksi, tetapi juga melakukan pembinaan aktif dan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitasnya,” tutur Kautsar.

Ke depannya, lanjutnya, BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

IDXChannel – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan data terbaru mengenai tingkat kepatuhan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 44 penerima beasiswa teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia.

Plt Kepala BPPK Kemenkeu, Sudarto, menjelaskan pihaknya telah melakukan audit mendalam terhadap ratusan alumni guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto saat konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Proses pelacakan para alumni yang tidak kembali ini dilakukan secara komprehensif dengan menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menampung aduan dari masyarakat.

Namun, Sudarto menekankan bahwa setiap kasus diteliti secara hati-hati karena adanya perbedaan status perlintasan masing-masing individu.

Dari hasil verifikasi, ditemukan bahwa beberapa alumni yang dilaporkan ternyata masih dalam koridor aturan, seperti sedang menjalani masa magang yang sah atau sedang mengemban tugas khusus dari instansi asalnya.

"Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya," kata Sudarto.

Bagi alumni yang terbukti secara sah melanggar kontrak pengabdian, pemerintah menegakkan aturan yang ketat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh setiap penerima beasiswa sebelum keberangkatan studi.

"Ada pun sanksi ya, ini semua awardee di LPDP pasti paham. Karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh pak menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," kata Sudarto.

Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana abadi pendidikan kembali memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan menjaga rasa keadilan bagi jutaan rakyat Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah melakukan pendalaman internal kepada alumnus LPDP yang merupakan suami DS, yakni AP buntut ramai konten di media sosial yang memamerkan anaknya berhasil memperoleh paspor Inggris.

Hal ini dilakukan lantaran AP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan studi.

"LPDP akan melakukan pemanggilan kepada AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi," tulis LPDP dalam unggahan di media sosial X @LPDP_RI, Jumat (20/2).

Adapun LPDP menyayangkan sikap alumnus LPDP tersebut lantaran tidak mencerminkan nilai yang telah ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa.

"LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa," imbuhnya.

Sementara itu, lembaga menjelaskan berdasarkan ketentuan seluruh awardee dan alumni LPDP berkewajiban untuk melakukan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun.

"Dalam kasus Saudari DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusi tersebut adalah lima tahun," jelas lembaga.

LPDP menerangkan DS telah menyelesaikan studi S2 dengan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017 dan telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan begitu, LPDP tak lagi mempunyai ikatan hukum dengan yang bersangkutan.

Ke depannya, LPDP berkomitmen untuk menegakkan aturan secara adil, konsisten, dan bertanggung jawab kepada seluruh awardee dan alumni. Selain itu, LPDP juga akan terus menjaga integritas institusi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) alumnus beasiswa negara LPDP menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan kontroversialnya di media sosial.

Pemilik akun @sasetyaningtyas mengunggah postingan pernyataan dan permohonan maaf setelah pernyataannya "cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan", jadi sorotan warganet.

"Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut," tulisnya.

Ustaz Dr Miftah el-Banjary, pakar Linguistik Arab Lulusan Institute of Arab Studies Cairo menjelaskan, pada sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam(AS) pernah bermunajat pada Allah Swt. Dalam munajat itu, Nabi Musa berdialog,

“Ya Rabb, adakah hamba yang Kau muliakan sebagaimana Engkau memuliakan aku yang dapat berdialog dengan-Mu secara langsung?”

Allah SWT menjawab munajat nabi Musa, “Wahai Musa, sesungguhnya Aku memiliki para hamba di akhir zaman yang kedudukan mereka aku muliakan dengan bulan Ramadan. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya jarak kedekatan antara Aku dan dirimu masih terdinding oleh 70.000 hijab. Ketika mereka mengeringkan bibir mereka, mengosongkan perut mereka, hingga pucat wajah mereka dan menjadi kuning lesu kulit mereka disebabkan puasanya, maka jadilah jarak-Ku lebih dekat dengan mereka melebihi kedekatan antara Aku dan dirimu, wahai Musa. Manakala mereka berbuka puasa, maka aku tiada ada ganjaran bagi mereka, selain nanti bertemu dengan-Ku.”

Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan melebihi pengharapan mereka kelak bertemu dengan dzat Allah; Sang Maha Pencipta. Dan kesenangan pertemuan itu hanya dicapai dengan pencapaian puasa.

Baginda Rasulullah SAW bersabda: “Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat mereka berbuka dan kebahagiaan saat mereka bertemu dengan Rabb mereka.”

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang salafus-saleh pada zaman dahulu membiasakan puasa, bukan sekadar pada bulan Ramadan saja, namun mereka juga melatih puasa-puasa sunah di luar bulan Ramadan. Dengan berpuasa, mereka mampu membersihkan hati mereka dari syahwat dunia, mereka mengosongkan perutnya dari kenikmatan makan dan minum. Pada saat kebersihan jiwa itulah mereka lebih mudah menerima sinyal-sinyal ketuhanan. Batin dan hati mereka yang telah dibersihkan itulah membuat mereka mampu berdialog dengan Allah, sehingga doa-doa mereka pun lebih cepat diijabah oleh Allah.

Berdasarkan riwayat Ka’ab bin al-Ahbar meriwayatkan bahwasanya Allah Swt pernah berkata pada nabi Musa, “Sesungguhnya Aku telah menetapkan atas diri-Ku untuk tidak menolak doa orang-orang yang berpuasa Ramadan. Wahai Musa, di bulan Ramadan aku ilhamkan kepada langit, bumi, gunung, burung dan reptil agar memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya.”

Puasa juga merupakan ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan dan Allah Swt. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

“Puasa itu rahasia antara Aku dan hamba-Ku dan Aku sendiri yang akan mengganjar pahalanya.”

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh pula pada zaman dahulu, mereka seringkali merahasiakan amal puasanya. Mereka seringkali membasahi bibir mereka yang kering lantaran berpuasa, sehingga tidak ada orang yang mengira bahwa mereka sedang berpuasa.

Oleh karena itu, puasa itu rahasia antara kita dengan Allah, maka hendaknya dirahasiakan dan jangan sekali-sekali diperlihatkan untuk tujuan riya’ sekadar berharap pujian orang lain atau terpaksa melakukannya hanya karena sungkan atau malu karena manusia.

Ibadah puasa menduduki derajat yang sangat tinggi dan mulia dihadapan Allah dan para malaikat. Derajat ketaqwaan seseorang dapat dilihat seberapa mampu dia mampu menahan hawa nafsunya melalui riyadhah puasa. Hawa nafsu yang dapat tunduk dan dikendalikan itulah yang kelak akan mampu mengangkat derajat manusia melebihi derajat para malaikat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) membuka suara mengenai kabar peralihan tambang Martabe ke Perminas.

Corporate Secretary UNTR Ari Setiyawan menjelaskan UNTR tidak berada dalam kapasitas untuk memberikan komentar mengenai rencana Perminas.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Agincourt Resources, Agincourt Resources belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas,” tutur Ari dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (9/2/2026).

Ari juga menambahkan, Agincourt Resources (PTAR) telah menerima surat gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 Januari 2026, dengan nilai gugatan Rp200,99 miliar.

LH mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) perdata kepada PTAR mendalilkan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha PTAR.

Adapun pada tanggal 3 Februari 2026, PTAR telah menghadiri sidang pertama. Adapun proses hukum selanjutnya adalah agenda mediasi antara KLH dan PTAR. Perseroan memastikan PTAR akan menjalankan proses hukum dan tetap menjaga hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ari juga menjelaskan PTAR belum melakukan pencadangan atas kewajiban ganti rugi, mengingat saat ini proses persidangan masih berlangsung. Sebagai informasi tambahan, PTAR telah melakukan pencadangan atas reklamasi dan paska tambang, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 237 - Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Paragraf 14. Jaminan reklamasi dan paska tambang tersebut telah divalidasi oleh kementerian terkait.

UNTR juga menjelaskan nilai gugatan perdata tersebut tidak berdampak material, baik terhadap keuangan maupun operasional UNTR.

“Perseroan telah meminta PTAR untuk menjalankan proses persidangan dan tetap menjaga hak-hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Ari.

Adapun Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menuturkan pihaknya telah menerapkan langkah-langkah seperti, namun tidak terbatas pada pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources.

“Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,” tutur Rosan dalam keterangan resminya, Senin (9/2/2026).

Selain itu, lanjutnya, perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh.

Dia juga menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.

“Seiring dengan itu, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi,” ucapnya.

Dia menuturkan Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Menurutnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.