#30 tag 24jam
Orang Meninggal Masih Wajib Lapor SPT Pajak? Ini Penjelasannya
Wajib pajak yang meninggal dapat menghapus NPWP jika tidak meninggalkan warisan. Proses dan syarat penghapusan NPWP dijelaskan secara rinci. [707] url asal
#spt #pajak #npwp #warisan #ahli-waris #kewajiban-perpajakan #subjek-pajak #penghapusan-npwp #kematian #perpajakan-indonesia
(CNBC Indonesia - News) 22/10/25 09:41
v/11925/
Jakarta, CNBC Indonesia - Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Kewajiban ini dapat gugur ketika wajib pajak individu meninggal dunia.
Dengan berakhirnya kewajiban tersebut, NPWP Wajib Pajak sebenarnya dapat dihapus. Syaratnya, wajib pajak yang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan atau warisan telah selesai dibagi segera setelah ia meninggal dunia. Mengapa demikian?
Harus dipahami, NPWP orang yang meninggal tidak dapat dihapus secara otomatis. Karena, kematian hanya menghapus syarat subjektif sebagai wajib pajak. Sementara itu, syarat objektif seperti masih adanya harta atau warisan yang belum terbagi bisa saja tetap ada.
Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, kewajiban pajak yang belum diselesaikan sejak awal tahun pajak sampai dengan saat meninggal dunia dapat dilaksanakan oleh salah seorang ahli warisnya, sebelum permohonan penghapusan NPWP diajukan.
Apabila selama periode tersebut penghasilan neto Wajib Pajak masih di bawah PTKP maka ia tidak wajib lapor SPT Tahunan.
Namun, jika wajib pajak tersebut meninggalkan warisan dan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, akan timbul subjek pajak baru yang dinamakan subjek "Warisan Belum Terbagi"
Subjek pajak Warisan Belum Terbagi (WBT) berbeda dengan subjek pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
"Subjek pajak ini akan mewakili para ahli waris apabila warisan yang belum dibagikan tersebut masih menghasilkan penghasilan. Tak hanya itu, subjek pajak WBT bersifat sementara sampai dengan warisan tersebut selesai dibagikan kepada para ahli waris," tulis akun Instagram @ditjenpajakri dikutip Rabu (22/10/2025).
Untuk kemudahan, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan WBT menggunakan NPWP orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yakni pemilik harta warisan dan dilaksanakan oleh salah seorang ahli warisnya sebagai wakil dari ahli waris lainnya.
Adapun pihak yang mewakili WBT antara lain, salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
Sementara itu, pewaris yang tidak meninggalkan warisan atau warisan telah selesai terbagi, wakil dari wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP untuk orang pribadi yang telah meninggal dunia.
Syaratnya, dilakukan oleh keluarga sedarah atau karena ikatan perkawinan (semenda) sebagai Wakil WBT yang ditunjuk dan melampirkan Kartu Keluarga atau KTP ahli waris atau wakil WBT tersebut.
Nantinya, wakil wajib melampirkan formulir permohonan penghapusan NPWP, salinan akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan tidak meninggalkan warisan atau warisan telah terbali.
Lampiran dapat diajukan secara elektronik melalui portal Coretax DJP atau datang langsung ke KPP.
Jika pewaris meninggalkan warisan harta atau belum dibagikan, harus melakukan perubahan data segera setelah pewaris meninggal dunia.
"Wakil WBT dapat mendatangi KPP terdekat untuk melakukan perubahan data kategori NPWP dari wajib pajak orang pribadi menjadi WBT," tulisnya.
Dokumen yang diperlukan antara lain formulir perubahan data, salinan akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis.
Selain itu diperlukan juga dokumen yang menunjukan kedudukan sebagai wakil WBT. Seperti salinan surat keterangan sebagai ahli waris, salinan akta wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan salinan dokumen penunjukkan pihak yang mengurus harta peninggalan.
Setelah itu, melakukan pelaporan SPT Tahunan sebagai subjek WBT dengan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
"Wakil WBT dapat melakukan impersonating atau bertindak sebagat WBT di Coretax DJP seperti menghitung, menyetor PPh terutang jika ada, dan melaporkan seluruh penghasilan yang diterima WBT dalam satu tahun pajak melalui SPT Tahunan PPh," ujarnya.
Selanjutnya, mengajukan permohonan non aktif dengan perubahan profil menjadi non aktif WBT dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan meskipun harta warisan belum selesai terbagi.
"Syaratnya, harta warisan tak lagi menghasilkan pendapatan atau penghasilan," tulisnya.
Setelah permohonan non aktif, WBT dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan syarat hal warisan telah selesai dibagi. Prosedur penghapusan NPWP diajukan oleh wakil WBT ke KPP tempat WBT terdaftar atau KPP terdekat dengan melampirkan dokumen pendukung.
Selain itu, lampirkan surat pernyataan bahwa warisan sudah selesai dibagi kepada seluruh ahli waris yang di dalamnya menyebutkan secara jelas siapa saja ahli warisnya.
"Perlu dipastikan bahwa WBT tidak lagi memiliki utang pajak atau proses pemeriksaan atau penyidikan yang berjalan," tulisnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Begini Cara Hapus NPWP Via Coretax Bila Telah Memenuhi Kriteria
Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif bisa melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) [758] url asal
#hapus-npwp #coretax #wajib-pajak #perpajakan #penghapusan-npwp #perdirjen-pajak-7-2025
(CNBC Indonesia - News) 21/10/25 16:30
v/11377/
Jakarta, CNBC Indonesia - Wajib Pajak (WP) yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif bisa melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara mandiri melalui sistem inti administrasi pajak alias Coretax.
Sebagaimana diketahui, mekanisme penghapusan NPWP ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/2025. Perdirjen Pajak 7/2025 ini berlaku sejak 21 Mei 2025.
Dalam Pasal 44 Bagian Ketujun Perdirjen Pajak 7/2025 disebutkan tata cara penghapusan NPWP. Salah satunya berdasarkan delapan kriteria yang menjadi acuan penghapusan NPWP.
"Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan permohonan atau secara jabatan," dikutip dari ayat 1 Pasal 44 Perdirjen Pajak 7/2025, Selasa (21/10/2025).
Adapun delapan kriteria yang bisa dihapus NPWP nya itu, pertama ialah WP orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, lalu WP orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan tidak lagi berstatus sebagai penduduk bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai penduduk, atau telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya bagi orang pribadi yang berstatus bukan penduduk.
Kriteria selanjutnya, WP warisan belum terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, serta WP badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha.
Kriteria kelima, ialah WP bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, maupun WP badan berbentuk Kerja Sama Operasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai Kerja Sama Operasi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termasuk kriteria Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dilikuidasi karena mengalami kondisi tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah; pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah; atau tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain.
Kriteria terakhir atau yang kedelapan untuk NPWP yang bisa dihapus ialah WP yang memiliki lebih dari satu NPWP.
"Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui: a. Portal Wajib Pajak; b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau c. Contact Center," dikutip dari ayat 6 Pasal 44 Perdirjen Pajak 7/2025.
Bagi wajib pajak yang ingin menghapus NPWP nya secara elektronik atau melalui sistem Coretax DJP, telah dibuatkan tatacaranya dalam Modul Penghapusan NPWP. Berikut ini langkahnya, khususnya untuk WP orang pribadi:
- Pada laman Coretax, isikan: ID Pengguna, Kata Sandi, Pemilihan Bahasa, Captcha, lalu klik tombol Login.
- Pilih menu Penghapusan dan Pencabutan.
- Pada halaman muka Coretax, pilih modul "Portal Saya", lalu klik menu "Penghapusan & Pencabutan".
- Anda akan diarahkan ke halaman "Penghapusan Pendaftaran", bagian "Manajemen Kasus", Pilih "Penghapusan NPWP" pada kolom "Jenis Pembatalan"
- Pada bagian "Kuasa Wajib Pajak", apabila Anda mengisi data sebagai Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "Kotak Centang"[1], dan klik ikon "Kaca Pembesar"[2] untuk mencari data Wakil/Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.
- Pada bagian "Penghapusan Pendaftaran", terdapat beberapa kolom yang wajib diisi untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi. Untuk kolom Alasan Pembatalan terdapat beberapa alasan penghapusan yang dapat dipilih yaitu:
a. Alasan lain;
b. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi;
c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dan sudah tidak memiliki NIK;
d. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (SPLN yang sudah tidak memiliki NIK);
e. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP.
- Apabila Wajib Pajak badan memilih alasan huruf (a) atau alasan lain, maka akan muncul kolom tambahan yang harus diisi dengan alasan menurut Wajib Pajak.
- Lalu, masukan dokumen dengan klik tombol "pilih" untuk mengunggah dokumen pendukung penghapusan NPWP Orang Pribadi.
- Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "Pernyataan Wajib Pajak", silakan klik "Kotak Centang" pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "Kirim"
- Terakhir, akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu "Unduh Bukti Tanda Terima"[1] untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)