Keberhasilan Norwegia dalam mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle - EV) kerap dijadikan rujukan banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat fondasi kebijakan yang konsisten, sistem transportasi publik yang kuat, serta komitmen jangka panjang terhadap agenda iklim.

Communications Manager organisasi lingkungan Satya Bumi, Restu Diantina Putri, menilai Indonesia tidak bisa serta merta meniru kebijakan Norwegia secara mentah. Menurut dia, kedua negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan dorongan politik yang berbeda.

“Norwegia itu banyak privilege-nya dan faktor pendukungnya juga banyak. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang permasalahannya sangat kompleks,” kata Restu dalam podcast GreenTalks, Sabtu (13/6).

Ia menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan Norwegia yakni kepastian arah kebijakan. Pemerintah dan partai politik di negara tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya agenda iklim sehingga roadmap transisi energi dan kendaraan listrik tetap berjalan kendati terjadi pergantian pemerintahan.

“Siapapun yang berkuasa, roadmap-nya tetap dipakai. Itu menciptakan kepastian investasi dan publik juga percaya bahwa arahnya memang ke sana,” imbuhnya.

Selain konsistensi regulasi, Norwegia juga mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah lebih dahulu memastikan transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan fasilitas pesepeda nyaman digunakan sebelum mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik pribadi.

“Yang didorong duluan adalah penggunaan transportasi publik, sepeda, dan jalan kaki. Tapi ketika tetap memilih kendaraan pribadi, ya harus kendaraan listrik,” tandas Restu.

Restu menggarisbawahi, pendekatan tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih berfokus pada insentif pembelian kendaraan listrik tanpa diimbangi pembangunan sistem transportasi publik yang memadai.

Tantangan Hulu Hilir

Lebih jauh Restu mengatakan, diskusi mengenai kendaraan listrik selama ini masih didominasi isu hilir seperti penjualan, teknologi, dan daur ulang baterai. Padahal, Indonesia menghadapi persoalan di sisi hulu karena menjadi salah satu produsen utama nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik.

Ia pun mengungkapkan, eksploitasi nikel di sejumlah wilayah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, termasuk terhadap masyarakat adat.

Oleh karena itu, sambungnya, Satya Bumi mendorong konsep kendaraan listrik yang benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Organisasi tersebut bahkan diundang dalam Nordic EV Summit di Oslo, Norwegia, untuk membahas dampak produksi bahan baku baterai terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

“Kita berharap konsumen di Eropa dan global juga punya pertimbangan sampai ke situ ketika membicarakan EV. Jadi benar-benar bersih dari hulu sampai hilir dan adil,” jelas Restu.

Indonesia Dinilai Memiliki Potensi Besar

Kendati menghadapi berbagai tantangan, Restu menilai perkembangan kendaraan listrik di Indonesia cukup menjanjikan. Penjualan EV meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan saat pasar masih berada pada tahap awal pada 2021.

Namun, ia menilai faktor keterjangkauan harga dan akses masih menjadi kendala utama. Karena itu, insentif pemerintah dinilai tetap diperlukan agar kendaraan listrik tidak hanya dinikmati kelompok menengah atas.

“Demokratisasi EV itu penting. Jangan sampai kendaraan listrik hanya menjadi simbol status sosial,” katanya.

Saat ini, automakers di pasar global hanya berfokus pada negara-negara Global North dalam penjualan kendaraan bersihnya, sementara untuk negara-negara Global South mereka tetap menjual kendaraan berbahan fosil. Dalam konteks transisi energi, ini tentu melanggar prinsip keadilan.

“Negara-negara produsen bahan baku seperti Indonesia sudah menjadi korban dari proses di hulu, melalui eksploitasi tambang nikelnya. Tapi kita tidak pernah mendapat dampak positif dari transisi energi tersebut," lanjut Restu.

Maka dari itu, selain insentif untuk kendaraan listrik, penerapan pajak tinggi untuk kendaraan kotor yang berbahan bakar fosil sama krusialnya.

"Tapi apakah pemerintah Indonesia berani? Sementara mereka masih tersandera kepentingan automakers ICE yang ingin mempertahankan status quo-nya?” tegas Restu.

Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan agar elektrifikasi transportasi benar-benar menghasilkan pengurangan emisi. Saat ini, bauran energi terbarukan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan Norwegia yang hampir seluruh pasokan listriknya berasal dari sumber energi bersih.

Restu menegaskan, keberhasilan transisi kendaraan listrik tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan kendaraan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung, mulai dari regulasi yang konsisten, infrastruktur pengisian daya, hingga transportasi publik yang terintegrasi.

“Pasar Indonesia sebenarnya sudah siap. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kendaraan listrik itu terjangkau, mudah diakses, dan benar-benar bersih dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

Riset Transisi Bersih, lembaga pemikir bidang ekonomi dan lingkungan hidup, mengungkap bahwa struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan 55 juta penduduk. Bahkan, kelompok ekonomi satu persen teratas menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui pajak.

Hal tersebut menandakan bahwa mekanisme distribusi ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu daripada memberi manfaat pada masyarakat luas. Saat kelompok terkaya menikmati hasil dari usaha ekstraktif, masyarakat luas lebih banyak menanggung dampak dari kerusakan lingkungan, bencana ekologis, hingga penurunan kualitas hidup.

“Dengan demikian, ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua konsekuensi dari model pembangunan yang sama,” kata Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum, di Jember, pada Senin (4/5).

Menurutnya, untuk menekan ketimpangan dan melakukan kegiatan yang lebih berkelanjutan, model pembangunan tak adil dan merusak ini harus dihentikan. Membiarkan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok sama dengan menjaga ketimpangan dan mengunci mobilitas sosial.

Enam Agenda Transformasi

Sebab itu, Transisi Bersih mendorong ‘Enam Agenda Transformasi Ekonomi’ yang tidak hanya redistributif, tapi juga produktif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan secara progresif dan terarah.

"Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem, dengan alokasi yang jelas untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi dalam transisi energi berkeadilan," kata Rahman.

Kedua, reorientasi model ekonomi dari ekstraktif ke produktif. Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam harus dikurangi secara bertahap, sembari mendorong pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ketiga, revitalisasi sektor manufaktur sebagai penggerak pemerataan ekonomi. Menurut Rahman, penguatan industri manufaktur menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan upah, dan peluasan basis kelas menengah.

“Kebijakan industri perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan industri padat karya bernilai tambah, serta integrasi usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok nasional,” ucap dia.

Keempat, peningkatan produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Maksudnya, transformasi ekonomi harus ditopang oleh peningkatan produktivitas melalui investasi pada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, penguatan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata.

Peningkatan produktivitas atau upaya penciptaan nilai ini berusaha melepas ketergantungan ekonomi pada aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Kelima, transisi energi untuk mendukung industrialisasi berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan harus terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, sehingga tak hanya menurunkan emisi, tapi juga menciptakan basis industri baru yang membuka peluang kerja dan memperluas pemerataan ekonomi.

Terakhir, reformasi tata kelola ekonomi dan politik. Hal ini dilakukan dengan transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, dan reformasi pembiayaan politik untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak didominasi kepentingan sempit. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada pembangunan yang inklusif.

Reformasi tata kelola politik juga dipandang penting, sebab ketimpangan ekstrem dan krisis iklim saat ini justru diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terjadi bersamaan.

Merujuk pada laporan Center for Economic and Law Studies (CELIOS), akumulasi kekayaan tidak hanya terlihat dari sektor bisnis, tapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

“Hal ini menciptakan lingkaran yang saling menguatkan, di mana kebijakan publik berisiko lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas,” ujar Rahman.

Meski begitu dia menegaskan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Syaratnya, mengubah struktur ekonomi dan politik ini.

“Keberhasilan pembangunan tidak dapat lagi diukur semata dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Rahman.

Di tengah perkembangan ekonomi hijau, lembaga non-profit Green Jobs Seasoldier dan Koaksi Indonesia menggelar Green Jobs Fest 2026 di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya sepanjang April ini. Terdapat sederet kegiatan menarik dalam festival ini, antara lain workshop bertajuk Draw Your Future Green Career.

Workshop yang difasilitasi oleh lembaga non-profit Green Jobs Career Indonesia (GJCI) tersebut menghadirkan individu-individu dari beragam latar belakang profesi, sehingga peserta memeroleh perspektif yang lebih luas mengenai green jobs alias pekerjaan di sektor ramah lingkungan di Indonesia.

Selain itu, terdapat sesi yang mengajak peserta untuk memetakan kemampuan mereka di berbagai industri hijau. “Workshop ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait karier hijau sekaligus membantu peserta memetakan kemampuan mereka dengan gambaran industri yang ada melalui cara yang berbeda, yaitu membuat zine, sehingga kegiatan ini menjadi lebih fun dan interaktif” ujar Founder GJCI Azizah Zurinada, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (28/4).

Menurut organisasi ketenagakerjaan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa, ILO, green jobs mencakup berbagai pekerjaan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem, meningkatkan efisiensi energi, meminimalisir limbah, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia, berdasarkan estimasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2030 saja, bisa membuka potensi 760.000 green jobs.

GJCI berharap kolaborasi dalam festival ini bisa mendorong lebih banyak anak muda berani memulai perjalanan karier hijaunya.

Di tengah meningkatnya tuntutan bisnis berkelanjutan, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) menjadikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi strategi bisnis sekaligus financing gateway dalam pengembangan infrastruktur air berkelanjutan.

Komitmen ini disampaikan dalam partisipasi WTJJ pada Katadata ESG Forum 2026 yang mengangkat tema “Akselerasi Dekarbonisasi & Bisnis Hijau Indonesia Melalui ESG”, yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah, menegaskan bahwa ESG bukan sekadar kerangka kepatuhan. Bagi perusahaan, prinsip tersebut menjadi strategi inti perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis dan peluang pembiayaan.

“ESG bukan sekadar biaya, melainkan financing gateway yang membuka akses pendanaan lebih luas melalui peningkatan kepercayaan investor dan lembaga keuangan,” ujarnya.

Bagi WTJJ, imbuh Rendy, ESG juga berfungsi sebagai dynamic capability, kemampuan adaptif perusahaan dalam merespons dinamika bisnis, termasuk ketika sektor infrastruktur menghadapi sentimen negatif.

Transformasi berbasis ESG yang dimulai pada 2024 disebut telah memperkuat profil risiko perusahaan. Pendekatan ini membuat WTJJ memiliki diferensiasi dibandingkan proyek infrastruktur konvensional.

Strategi tersebut mulai terbukti efektif. Pada September 2025, WTJJ berhasil memperoleh pendanaan hijau untuk proyeknya setelah kinerja keberlanjutan perusahaan divalidasi pihak ketiga.

Kinerja ESG WTJJ turut mendapat pengakuan global. Berdasarkan penilaian S&P Global pada Februari 2026, perusahaan meraih ESG Score sebesar 55, menempatkannya sebagai peringkat pertama di Indonesia dan masuk Top 5 dunia dalam kategori sektor air.

TransformasiOperasional Berbasis ESG

Implementasi ESG di WTJJ tidak berhenti pada tataran strategi, tetapi diterapkan secara konkret dalam operasional.

Sebagai pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sangat bergantung pada energi, WTJJ melakukan efisiensi melalui penerapan variable speed drive pada hampir seluruh pompa. Teknologi ini memungkinkan penggunaan listrik menyesuaikan kebutuhan operasional secara real-time, sehingga lebih efisien.

Perusahaan juga mulai memanfaatkan energi alternatif seperti panel surya, serta menerapkan sistem manajemen energi berbasis ISO 50001. Upaya ini tidak hanya menekan biaya energi, yang merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas serta ketahanan bisnis.

Transformasi juga dilakukan pada aspek tata kelola, termasuk penyesuaian visi dan misi perusahaan, kebijakan internal, hingga prosedur operasional agar selaras dengan prinsip ESG.

Infrastruktur Air Berkelanjutan

WTJJ merupakan Badan Usaha Pelaksana proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk SPAM Regional Jatiluhur I. Proyek ini memiliki kapasitas 4.750 liter per detik dan melayani DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Karawang, dengan cakupan sekitar 2 juta jiwa atau lebih dari 380 ribu sambungan rumah.

Sejak mulai beroperasi pada 18 Desember 2024, SPAM Regional Jatiluhur I menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan air perkotaan. Dengan memanfaatkan sumber air permukaan dari Waduk Jatiluhur, proyek ini turut mengurangi ketergantungan terhadap air tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di wilayah perkotaan.

WTJJ menegaskan bahwa penyediaan air bersih tak hanya sebuah aktivitas bisnis, tetapi juga komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

“Investment is not just about funding schemes, but a long-term commitment to sustainable water,” tandas Rendy.

Perjalanan transformasi WTJJ menunjukkan bahwa integrasi ESG mampu menerjemahkan kebutuhan bisnis seperti kepastian arus kas (cashflow certainty) dan kelayakan proyek (projectbankability) menjadi nilai yang dapat dipahami oleh investor.

Melalui tata kelola yang transparan, manajemen risiko yang kuat, serta dampak keberlanjutan yang terukur, ESG menjadi bahasa baru dalam menjembatani kepentingan bisnis dan pembiayaan.

Ke depan, WTJJ berkomitmen untuk terus menghadirkan infrastruktur air berkelas dunia yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Di tengah meningkatnya tuntutan bisnis berkelanjutan, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) menjadikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi strategi bisnis sekaligus financing gateway dalam pengembangan infrastruktur air berkelanjutan.

Komitmen ini disampaikan dalam partisipasi WTJJ pada Katadata ESG Forum 2026 yang mengangkat tema “Akselerasi Dekarbonisasi & Bisnis Hijau Indonesia Melalui ESG”, yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah, menegaskan bahwa ESG bukan sekadar kerangka kepatuhan. Bagi perusahaan, prinsip tersebut menjadi strategi inti perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis dan peluang pembiayaan.

“ESG bukan sekadar biaya, melainkan financing gateway yang membuka akses pendanaan lebih luas melalui peningkatan kepercayaan investor dan lembaga keuangan,” ujarnya.

Bagi WTJJ, imbuh Rendy, ESG juga berfungsi sebagai dynamic capability, kemampuan adaptif perusahaan dalam merespons dinamika bisnis, termasuk ketika sektor infrastruktur menghadapi sentimen negatif.

Transformasi berbasis ESG yang dimulai pada 2024 disebut telah memperkuat profil risiko perusahaan. Pendekatan ini membuat WTJJ memiliki diferensiasi dibandingkan proyek infrastruktur konvensional.

Strategi tersebut mulai terbukti efektif. Pada September 2025, WTJJ berhasil memperoleh pendanaan hijau untuk proyeknya setelah kinerja keberlanjutan perusahaan divalidasi pihak ketiga.

Kinerja ESG WTJJ turut mendapat pengakuan global. Berdasarkan penilaian S&P Global pada Februari 2026, perusahaan meraih ESG Score sebesar 55, menempatkannya sebagai peringkat pertama di Indonesia dan masuk Top 5 dunia dalam kategori sektor air.

TransformasiOperasional Berbasis ESG

Implementasi ESG di WTJJ tidak berhenti pada tataran strategi, tetapi diterapkan secara konkret dalam operasional.

Sebagai pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sangat bergantung pada energi, WTJJ melakukan efisiensi melalui penerapan variable speed drive pada hampir seluruh pompa. Teknologi ini memungkinkan penggunaan listrik menyesuaikan kebutuhan operasional secara real-time, sehingga lebih efisien.

Perusahaan juga mulai memanfaatkan energi alternatif seperti panel surya, serta menerapkan sistem manajemen energi berbasis ISO 50001. Upaya ini tidak hanya menekan biaya energi, yang merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas serta ketahanan bisnis.

Transformasi juga dilakukan pada aspek tata kelola, termasuk penyesuaian visi dan misi perusahaan, kebijakan internal, hingga prosedur operasional agar selaras dengan prinsip ESG.

Infrastruktur Air Berkelanjutan

WTJJ merupakan Badan Usaha Pelaksana proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk SPAM Regional Jatiluhur I. Proyek ini memiliki kapasitas 4.750 liter per detik dan melayani DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Karawang, dengan cakupan sekitar 2 juta jiwa atau lebih dari 380 ribu sambungan rumah.

Sejak mulai beroperasi pada 18 Desember 2024, SPAM Regional Jatiluhur I menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan air perkotaan. Dengan memanfaatkan sumber air permukaan dari Waduk Jatiluhur, proyek ini turut mengurangi ketergantungan terhadap air tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di wilayah perkotaan.

WTJJ menegaskan bahwa penyediaan air bersih tak hanya sebuah aktivitas bisnis, tetapi juga komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

“Investment is not just about funding schemes, but a long-term commitment to sustainable water,” tandas Rendy.

Perjalanan transformasi WTJJ menunjukkan bahwa integrasi ESG mampu menerjemahkan kebutuhan bisnis seperti kepastian arus kas (cashflow certainty) dan kelayakan proyek (projectbankability) menjadi nilai yang dapat dipahami oleh investor.

Melalui tata kelola yang transparan, manajemen risiko yang kuat, serta dampak keberlanjutan yang terukur, ESG menjadi bahasa baru dalam menjembatani kepentingan bisnis dan pembiayaan.

Ke depan, WTJJ berkomitmen untuk terus menghadirkan infrastruktur air berkelas dunia yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Katadata melalui Katadata Green meluncurkan KESGI (Katadata ESG Insight) Dashboard. Dasbor ini menghimpun dan menganalisis data ESG perusahaan yang melantai di pasar saham, diperkuat penilaian berdasarkan panel ahli serta teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung implementasi ESG perusahaan-perusahaan Indonesia.

Peluncuran berlangsung dalam Katadata ESG Forum bertema "ESG untuk Akselerasi Dekarbonisasi & Bisnis Hijau" yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (6/4). Forum ini menghadirkan lebih dari 100 peserta dari kalangan regulator, pimpinan perusahaan, investor, dan pelaku industri.

Co-founder dan Chief Executive Officer Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan, pengembangan inisiatif ini berdasarkan keyakinan ekonomi hijau mampu mengerek pertumbuhan ekonomi 8 persen Indonesia.

“Tanpa sektor ini sebagai pendorong baru, kelihatannya akan sulit untuk mencapai target pertumbuhan sebesar itu,” ujar Metta.

Metta juga menambahkan, dalam survei BEI bersama Mandiri Institute tahun 2024 terhadap 150 perusahaan, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya data kuantitatif yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan tingginya biaya pengumpulan data ESG. Co-founder dan Chief Content Officer Katadata Heri Susanto mengatakan, KESGI Dashboard adalah upaya untuk membuat data-data ESG dapat lebih mudah dipahami dan mendasari pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembacaan perkembangan ESG di Indonesia bisa lebih jelas, mendalam, dan cepat.

“KESGI menjadi solusi agar data bisa diubah menjadi insight, dari kepatuhan menjadi keputusan, dan dari fragmentasi menjadi integrasi,” katanya.

Menurut Heri, KESGI memiliki metodologi yang dikembangkan dari standar global dan diselaraskan standar lokal serta regulasi nasional. Kerangka penilaian dalam dasbor ini terdiri dari tiga pilar ESG, yang terdiri dari 15 topik dan diperkuat lebih dari 100 indikator.

Dia menambahkan, ke depannya KESGI juga akan mengembangkan Katadata ESG-50 Leader Index. Indeks saham ini akan mengidentifikasi 50 perusahaan tercatat di BEI dengan penerapan standar ESG terbaik secara konsisten.

Ke depan kami akan mengembangkan ESG Index yang dapat menjadi rujukan investor, supaya dapat melihat kinerja ESG dan keuangan perusahaan yang baik,” kata Heri.

Deputy Head of Katadata Green Jeany Hartriani menjelaskan, ada beberapa tantangan penerapan ESG di dalam konteks Indonesia. Beberapa di antaranya standar ESG yang kompleks dan pengalaman tim yang masih terbatas. Membangun standar dan prosedur ESG yang lebih matang menjadi langkah penting.

“ESG harus lebih dari sekedar pelaporan, menjadi prinsip kepemimpinan dan melatarbelakangi operasional perusahaan,” kata Jeany.

Dia menambahkan, KESGI merupakan platform ESG yang mengintegrasikan intelligence, consulting, pembelajaran, komunikasi, dan aktivasi keberlanjutan dalam satu ekosistem.

Penanggung Jawab Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan Indeks ESG di BEI semakin menjadi acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Termasuk meningkatnya perhatian investor global pada sektor energi terbarukan dan transisi energi.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan per Februari 2026, Jeffrey menyampaikan ada 72 reksadana pasif dan exchange-traded fund berbasis saham yang dicatatkan di bursa dengan total dana kelolaan mencapai Rp15,83 triliun.

“BEI menyediakan 6 indeks berbasis ESG untuk mendorong penciptaan produk investasi ESG, platform, panduan ESG reporting, program edukasi kepada pelaku investasi, serta kolaborasi dengan regulator dan mitra strategis seperti Katadata,” katanya.

Dalam acara ini, Katadata Green juga menandatangani nota kesepahaman dengan lima mitra strategis, yakni East Ventures, Life Cycle Indonesia, Indonesia Carbon Capture and Storage Center, A+ CSR Indonesia, Rekosistem, dan Jejakin. Kerja sama ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan KESGI, termasuk penguatan ekosistem ESG berbasis data, pengembangan platform berbasis data, serta perluasan adopsi praktik keberlanjutan di berbagai sektor.

Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) khususnya untuk desa-desa telah digagas pemerintah lebih dari 15 tahun lalu. Namun, Climate Program Manager FPCI Kiara Putri Mulia menyebut masih banyak proyek PLTS yang berakhir mangkrak.

“Karena penggunaan energinya tidak produktif atau tidak sesuai dengan demand profile lokasi tersebut,” kata Kiara, dalam diskusi ‘Menakar Kelayakan PLTS 100 GW: Analisis Teknis, Finansial, dan Institusional’ di Jakarta, Jumat (12/12).

Kiara memberi contoh penggunaan tak produktif, yang hanya berkutat pada kebutuhan domestik seperti mengisi ulang daya gawai atau untuk menyalakan televisi. Sementara, PLTS yang masih optimal usai beberapa tahun beroperasi adalah PLTS yang tersambung dengan mata pencaharian warga.

“Misalnya di desa nelayan, PLTS digunakan untuk menyalurkan energi untuk cold storage,” tambahnya.

Oleh karena itu menurutnya, mengetahui demand profile suatu daerah sangat diperlukan sebelum mengembangkan proyek PLTS. Ini karena setiap daerah memiliki demand atau permintaan yang berbeda-beda dan tidak bisa dipukul rata.

Kerusakan Dipicu Masalah Pemeliharaan

Dalam laporan Yayasan CERAH pada November lalu, disebutkan beberapa persoalan lain yang memicu mangkraknya proyek PLTS di Indonesia, khususnya yang ditanamkan di desa-desa.

PLTS dengan kepemilikan komunal seringkali mangkrak karena alasan pemeliharaan. Kerusakan baterai, komponen vital sistem offgrid, paling umum menyebabkan kematian total.

Selain itu, masyarakat yang menerima bantuan PLTS sering terpentok masalah biaya pemeliharaan untuk jangka panjang. Biasanya, masalah ini muncul pada proyek PLTS yang dibangun dengan dana hibah. Ketika dana hibahnya berakhir, tak ada dana back up yang bisa menyelamatkannya.

“Tidak adanya kesepakatan untuk iuran rutin dari awal, arus kas lokal lemah, institusi pengelola yang dibentuk tidak mampu bertahan,” tulis laporan tersebut dikutip Jumat (12/12).

Masalah lainnya adalah tidak ada model pendapatan yang pasti. Listrik yang dibagikan gratis tanpa iuran akan menyulitkan pengelolaan saat ada komponen rusak. Siklus cenderung berulang hingga sistem pengelolaan berhenti dan menyebabkan hilangnya akses listrik.

"Selama sekitar 700 tahun, pasar modal dirancang untuk melayani segelintir orang saja." Kalimat pembuka Dr. Sarah Pearson di Orange Forum 2025 langsung menohok. Forum yang digelar di Bursa Efek Indonesia pada 17 November itu dihadiri hampir 500 peserta dari 32 negara.

Menurut Dr. Pearson, yang menjabat sebagai Ketua Perdana Orange Movement, perempuan, masyarakat adat, dan komunitas marjinal nyaris tidak pernah duduk di meja pengambilan keputusan keuangan. "Ini bukan soal berbuat baik. Ini soal berbuat cerdas. Perempuan memberikan imbal hasil investasi yang terukur," tegasnya.

Kesetaraan Gender Berkorelasi dengan Pertumbuhan

Dr. Pearson tidak sekadar membawa argumen moral—ia membawa data ekonomi yang solid. Negara-negara dengan representasi perempuan lebih tinggi di parlemen cenderung lebih cepat meratifikasi perjanjian lingkungan. Perjanjian perdamaian yang melibatkan perempuan punya peluang 35% lebih besar untuk bertahan setidaknya 15 tahun.

Dari sisi ekonomi, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja berpotensi menambah US $12 triliun ke PDB global. "Kesetaraan gender adalah salah satu indikator paling andal untuk pertumbuhan jangka panjang," ujar Dr. Pearson. "Pertanyaannya sekarang: bagaimana mengubah pengetahuan ini menjadi instrumen yang bisa diperdagangkan?"

Jawabannya adalah Orange Bond—kelas aset lintas sektor pertama yang secara eksplisit berinvestasi pada perempuan, komunitas marjinal, dan ketahanan iklim. Dalam tiga tahun sejak diluncurkan, instrumen ini telah mengumpulkan komitmen US $1,5 miliar di Indonesia, Jepang, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Jadi Laboratorium Inovasi Keuangan Inklusif

Forum yang berlangsung di lantai perdagangan IDX ini merayakan pencapaian besar: penerbitan Orange Bond pertama Indonesia dan Orange Sukuk pertama di dunia oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp16 triliun.

Upacara pembukaan dipimpin oleh Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Direktur Utama IDX Iman Rachman, Komisaris PT PNM Veronica Colondam, dan CEO IIX Durreen Shahnaz. Bunyi bel seremonial menandai momentum baru: Global South tidak lagi mengikuti aturan yang ditetapkan dari belahan bumi lain, tapi menciptakan standarnya sendiri.

Leonardo Teguh Sambodo, Wakil Menteri Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan strategi Indonesia dalam mengintegrasikan SDGs ke kebijakan pembangunan nasional. "Kami mengarusutamakan SDGs ke dalam rencana nasional karena pembangunan tidak bisa bergantung pada pemerintah saja," jelasnya.

Integrasi ini memungkinkan Indonesia menerbitkan berbagai instrumen tematik: green sukuk (2018), SDG bonds (2021), blue bonds (2023), dan kini Orange Bond (2025). Portofolio lengkap ini menjadikan Indonesia pemimpin regional dalam pembiayaan berkelanjutan.

Regulasi dan Insentif: Fondasi Pasar yang Kredibel

Ekosistem pembiayaan berkelanjutan Indonesia didukung kerangka regulasi yang kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Forum membahas taksonomi, standar pengungkapan, pengamanan terhadap greenwashing, dan insentif fiskal untuk mendorong adopsi lebih luas.

Sesi-sesi diskusi mengkaji berbagai dimensi implementasi. Panel "Enabling the Shift" menyoroti kolaborasi regulator pasar dengan penerbit obligasi. Panel "Business of Inclusion" menunjukkan bagaimana inklusi meningkatkan margin, stabilitas, dan ketahanan rantai pasokan—terutama di sektor yang rentan iklim, di mana perempuan mendominasi usaha pertanian dan mikro.

Charlotte Camille Chow Turk dari Global Green Growth Institute (GGGI) menekankan pentingnya integrasi gender dalam proyek infrastruktur. "Integrasi gender menentukan apakah sebuah proyek bertahan setelah dibangun," katanya. Pengelolaan komunitas dan keterlibatan yang dipimpin perempuan terbukti memperpanjang umur proyek dan meningkatkan kelayakan kredit.

Data sebagai Infrastruktur Kritis

Diskusi "Turning Risk into Resilience" menggarisbawahi peran data dalam menentukan siapa yang mendapat akses pembiayaan. Indonesia mempresentasikan arsitektur Satu Data sebagai fondasi infrastruktur digital.

Penilaian kredit berbasis AI telah memberi visibilitas keuangan kepada petani dan pengusaha perempuan yang sebelumnya tak terlihat dalam sistem formal. Indeks ESG yang didorong media menciptakan akuntabilitas publik. Namun, para panelis sepakat: data saja tidak cukup—harus diiringi kebijakan yang memungkinkan modal mengalir ke penerima yang tepat.

"Kalau tidak bisa mengukur, tidak bisa memperbesar dampaknya," kata salah satu panelis, menyoroti kebutuhan akan kerangka pengukuran yang lebih baik untuk menyelaraskan operasi korporasi dengan pertumbuhan yang responsif gender.

Dari Konsep ke Pasar yang Beroperasi

Panel teknis membahas mekanisme underwriting, kepastian hukum, dan arsitektur regulasi. Bangladesh dan Indonesia berbagi pengalaman evolusi pasar dari instrumen pilot yang terisolasi menjadi ekosistem berkelanjutan yang sistemik.

Model pembagian risiko, blended finance, dan jaminan dari lembaga keuangan pembangunan memainkan peran kunci. Jaminan ini telah memungkinkan mobilisasi US $288 juta untuk dampak akar rumput di empat benua.

Pleno penutup menyatukan praktisi dari spektrum lengkap: PNM dengan program Rp16 triliun, IDX dan OJK dengan kerangka kebijakan, hingga lembaga keuangan pembangunan internasional. Pesan yang konsisten: Orange bukan lagi eksperimen—ini pasar yang beroperasi dengan permintaan yang terbukti dan infrastruktur yang mapan.

Salah satu panelis menggunakan analogi sepak bola: sistem keuangan ibarat bermain di lapangan miring, di mana satu tim selalu memulai dari posisi lebih rendah. "Begitulah kenyataannya ketika perempuan diminta menavigasi sistem dengan hambatan yang dianggap normal—padahal tidak," ujar panelis tersebut. Solusinya: meratakan lapangan dengan memecah sekat antara pembiayaan hijau dan oranye.

Momentum Regional: Vietnam, Bangladesh, Jepang

Orange Movement menunjukkan momentum regional yang kuat. Vietnam melampaui rata-rata global dalam Orange Index. Bangladesh Securities and Exchange Commission resmi mengakui Orange Bonds. ITOCHU Corporation Jepang menerbitkan Orange Bond pertama di negara tersebut.

Lebih dari 293.000 orang di enam benua telah menandatangani Orange Pledge. IIX mengumumkan ambisi mendirikan Orange Fund senilai US $1 miliar , bagian dari target mobilisasi US $10 miliar pada 2030.

Durreen Shahnaz, CEO IIX, menyimpulkan: "Ini bukan lagi cerita tentang berinvestasi di pasar berkembang. Ini cerita tentang belajar dari mereka. Pasar kami, perempuan kami, pengusaha kami tengah mendefinisikan ulang ukuran nilai—bukan sekadar imbal hasil, tapi ketahanan, kesetaraan, dan harapan."

Pertanyaan bagi pasar lain bukan lagi "apakah", tapi "kapan". Oversubscribe yang konsisten pada setiap penerbitan Orange Bond membuktikan: investor sudah siap, infrastruktur sudah ada. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengubah sistem yang telah mengabaikan separuh populasi dunia selama 700 tahun.

Catatan Editor:
Orange Bond adalah instrumen pembiayaan yang secara eksplisit mengalokasikan dana untuk pemberdayaan perempuan, komunitas marjinal, dan ketahanan iklim. Berbeda dengan green bonds yang fokus pada lingkungan atau social bonds yang lebih luas cakupannya, Orange Bond menjadikan kesetaraan gender sebagai kriteria investasi utama.

PT PNM menerbitkan Orange Bond dan Orange Sukuk pertama di Indonesia dengan total Rp16 triliun (sekitar US $980 juta ) pada 2025, menjadikan Indonesia pelopor instrumen ini di Asia Tenggara.

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Katadata Green menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memvalidasi metodologi penilaian dekarbonisasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan decarbonization award bagi perusahaan di Indonesia, salah satunya melalui Katadata ESG Awards. FGD ini menghadirkan perwakilan perusahaan, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan metodologi penilaian mudah dipahami, relevan dengan praktik bisnis, dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri.
Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, menegaskan pentingnya proses penyusunan metodologi yang terbuka dan melibatkan banyak pihak. “Pendekatan ini membantu memastikan indikator penilaian jelas, bobotnya dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan tantangan yang berbeda di tiap sektor industri. Transparansi metodologi menjadi kunci agar penilaian lebih kredibel dan memberikan dorongan nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dekarbonisasi,” sebut Indah.
FGD ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan penilaian kinerja dekarbonisasi tidak sekadar menjadi ajang penghargaan simbolik atau berpotensi menjadi praktik greenwashing. Dalam ekosistem penghargaan keberlanjutan, transparansi metodologi menjadi faktor penting agar penilaian dapat dipercaya dan mendorong aksi yang nyata. Melalui proses validasi terbuka ini, IBCSD dan Katadata Green ingin memastikan metodologi yang digunakan jelas, akuntabel, dan relevan bagi dunia usaha.
Dalam paparannya, Co-founder dan CCO Katadata, Heri Susanto, memaparkan bahwa metode yang sedang disusun mengacu pada beberapa standar global serta panduan OJK, guna memastikan indikator relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Heri menyebutkan bahwa dekarbonisasi merupakan keputusan strategis yang mendukung keberlanjutan bisnis. “Perusahaan yang tidak bertransformasi akan tersisih dari rantai pasok global yang makin hijau,” sebut Heri dalam paparannya. “Karena itu, indikator yang jelas dan transparan sangat penting agar dapat membantu perusahaan menilai kinerja pengurangan emisinya,” lanjutnya.
Dalam diskusi, peserta memberikan masukan terkait indikator pengukuran emisi, kesiapan data, sensitivitas informasi, serta kebutuhan terhadap standar perbandingan yang lebih praktis. Seluruh masukan ini akan digunakan untuk menyempurnakan metodologi sebelum diaplikasikan dalam suatu bentuk penghargaan yang diharapkan bisa menjadi insentif positif bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dekarbonisasi, memperluas praktik transparansi, dan memperkuat kepemimpinan sektor bisnis menuju Net Zero Emission 2060.
menghadirkan metodologi penilaian yang tidak hanya menjadi dasar penghargaan, tetapi juga alat yang dinilai konsisten dan terukur dalam membantu perusahaan memperkuat aksi dekarbonisasi serta menjadi benchmark bagi para pelaku usaha di berbagai sektor.

Praktik ekonomi ekstraktif dinilai makin tidak menjawab kebutuhan sosial maupun ekologis. Model pembangunan berbasis batubara, nikel, hingga perkebunan skala besar atau yang selama ini menjadi tumpuan, dianggap gagal meredam ketimpangan dan justru memperburuk kondisi lingkungan.

Menurut Direktur Studi Sosio-Bioekonomi CELIOS, Fiorentina Refani, urgensi untuk beralih ke socso-bioekonomi makin kuat. “Pola ekonomi ekstraktif gagal menurunkan ketimpangan sosial dan memperparah persoalan ekologi. Kita perlu mencari antitesisnya melalui sosio-bioekonomi,” ujar Fio saat ditemui Katadata Green di COP 30 (18/11).

Secara definisi, konsep sosio-bioekonomi adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana aktivitas ekonomi berbasis biologi, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dan menjaga kelestarian alam.

CELIOS melihat bahwa Indonesia memiliki modal untuk menerapkan konsep sosio-bioekonomi. Hal tersebut karena praktik sosio-bioekonomi sendiri sejatinya sudah lama eksis selama bergenerasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia.

“Tantangannya hanya bagaimana menaikkan skalanya – membuat praktik-praktik baik yang terserpih atau scattered itu akhirnya terintegrasi dan punya pasar,” terang Fio.

Namun demikian, agenda besar yang perlu segera diselesaikan adalah kepastian hak tanah bagi masyarakat adat. Salah satu PR ketika bicara sosio bioekonomi, menurut Fio adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tingkat tapak.

“Pengesahan RUU Masyarakat Adat bisa menjadi solusi untuk memproteksi hak tenurial mereka,” katanya.

Tata Kelola Belum Memadai

Indonesia sejatinya telah memiliki dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) sejak tahun 2003 dan telah diperbarui dalam proyeksi 2025-2045. Dokumen tersebut menempatkan keanekaragaman hayati sebagai pilar strategis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru pada tahun 2045.

Namun demikian, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk membuka jalan implementasi sosio-bioekonomi di Indonesia adalah reformasi tata kelola baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kajian CELIOS memetakan bahwa 80% kebijakan di tingkat nasional dan lokal masih belum memadai untuk implementasi sosio-bioekonomi di Indonesia. Jadi perlu ada reformasi tata kelola termasuk salah satunya reformasi aspek finansial. Sehingga, kampanye “tax the rich” relevan dengan upaya untuk mendorong penerapan sosio-bioekonomi di Indonesia.

“Kami memetakan 56 persen dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya itu terintegrasi dengan bisnis ekstraktif. Ada batubara, perkebunan sawit (atau) nikel. Jadi kita menuntut mereka dengan prinsip polluters pay untuk membayar kerusakan ekologis yang sudah mereka sebabkan sambil menahan kerusakan-kerusakan yang lain,” imbuhnya.

Polluters pay sendiri hanya salah satu dari sejumlah skema untuk membiayai penerapan sosio-bioekonomi.

CELIOS dalam laporannya mengungkapkan setidaknya ada sepuluh skema yang dapat diterapkan untuk menghimpun pembiayaan guna menerapkan konsep sosio-bioekonomi, termasuk diantaranya; TFFF, Lost and Damage, sukuk/obligasi hijau, pajak karbon, pajak batubara, pengembalian aset korupsi untuk perbaikan lingkungan, dan alokasi sebagian kecil Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bisnis rumahan dan wirausaha perempuan.

Berdasarkan proyeksi CELIOS, potensi dana terhimpun dari implementasi skema tersebut mencapai lebih dari Rp1.500 triliun atau Rp1,5 kuadriliun.

Masyarakat Adat Punya Peran Krusial

Sejalan dengan pandangan CELIOS, Prof. Danilo Fernandes dari Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA), Brasil, menyinggung peran masyarakat adat dalam praktik sosio-bioekonomi.

Hal itu disampaikan dalam sesi diskusi bertajuk From Public Policy to Territory: How the Sociobioeconomy Takes Shape Across Regions pada hari ke-5 COP 30.

Dalam paparannya, Danilo mengatakan bahwa masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan selama ini lebih sering dijadikan token dalam kebijakan ekonomi dan kehadiran sosio-bioekonomi mengembalikan kedudukan mereka sebagai aktor utama.

Lebih lanjut, Danilo menegaskan bahwa prasyarat penting dari sosio-bioekonomi adalah pengakuan dan perlindungan hak tenurial komunitas adat agar mereka dapat berproduksi di wilayah mereka sendiri tanpa ancaman perampasan ruang hidup. Namun, keberhasilan agenda ini sangat ditentukan oleh lanskap politik, sebab kebijakan negara akan langsung berdampak pada kapasitas komunitas dalam mempertahankan tanah dan sumber daya.

Dalam konteks global, ia juga menyoroti bagaimana geopolitik menempatkan negara-negara di Global South sebagai pemasok material mentah tanpa nilai tambah, sehingga risiko eksploitasi yang sama dapat berulang jika sosio-bioekonomi tidak diorientasikan pada keadilan ekonomi dan distribusi manfaat.

Surabaya menjadi wilayah dengan kualitas udara paling tidak sehat pagi ini, Kamis (30/10). Dari pantauan situs IQAir pukul 07.30 WIB, kualitas udara Surabaya tergolong tidak sehat dengan poin AQI 173.

Dalam kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan ‘tidak sehat’, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” demikian dikutip dari laman IQAir, Kamis (30/10).

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Selain Surabaya, sejumlah wilayah lainnya catatkan kualitas udara serupa atau lebih baik:

1. Surabaya, dengan poin AQI 173 atau dalam kategori tidak sehat
2. Depok, dengan poin AQI 163 atau dalam kategori tidak sehat
3. Bandung, dengan poin AQI 134 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif
4. Bekasi, dengan poin AQI 127 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif
5. Tangerang Selatan, dengan poin AQI 102 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif

Sementara, kualitas udara paling sehat terpantau berada di Kota Jambi. Dengan poin AQI 28, kualitas udara Jambi tergolong baik. Berikutnya, disusul Palangkaraya dengan poin AQI 50.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara paling sehat adalah Oslo (Norwegia), dengan poin AQI 3. Berikutnya ada Helsinki (Finlandia) dan Brussels (Belgia) dengan poin AQI 9 dan 13. Kualitas udara ketiganya tergolong baik.

Berbeda dengan kondisi tersebut, sejumlah kota besar ini justru memiliki kualitas udara sangat buruk:

1. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 485 atau dalam kategori berbahaya
2. Delhi, India, dengan poin AQI 445 atau dalam kategori berbahaya
3. Beijing, Cina, dengan poin AQI 198 atau dalam kategori tidak sehat
4. Baghdad, Irak, dengan poin AQI 162 atau dalam kategori tidak sehat
5. Karachi, Pakistan, dengan poin AQI 160 atau dalam kategori tidak sehat

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 0-50, kategori sedang memiliki rentang PM2,5 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150.

Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang PM 2,5 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Industrialisasi menjadi kesempatan Indonesia mempercepat transisi energi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tetap berkontribusi pada aksi iklim sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Profesor Ekonomi SOAS University of London Ha-Joon Chang menambahkan, kebijakan industrialisasi menciptakan lapangan kerja formal berbasis manufaktur, yang dapat menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi tiga masalah global yakni kerentanan ekonomi, krisis iklim, dan dinamika geopolitik.

Hal ini disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk “Climate Crisis, Geopolitical Realignment, And Structural Transformation In Developing Asia,” di Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jakarta (28/10). Kuliah umum yang diselenggarakan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI dan Asia Research Centre UI ini dihadiri beberapa lembaga pemerintah dan riset, seperti Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, CSIS, the PRAKARSA, INDEF, dan lainnya. Sesi diskusi ini dipandu oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu.

Chang mengatakan, dinamika iklim dan geopolitik global dapat menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memerlukan ketahanan ekonomi. Namun, tantangan ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang perkembangan ekonomi hijau atau green window of opportunity.

“Negara-negara maju memang punya keunggulan komparatif dibandingkan negara berkembang. Namun, selisih keunggulan ini tipis. Negara berkembang mampu mengejar bahkan melangkahi negara dengan industri mapan,” ujar Chang.

Dia mencontohkan bagaimana pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan bayu (PLTB) kini mulai menandingi energi fosil sebagai sumber energi termurah di dunia. Tiga puluh tahun perkembangan energi terbarukan ini adalah hasil dari penelitian dan kapasitas manufaktur yang massif, terutama dari Tiongkok.

Melansir International Renewable Energy Agency, biaya 91 persen proyek energi terbarukan global, terutama PLTS dan PLTB, yang terpasang pada tahun 2024 lebih kompetitif dibandingkan pembangkit tenaga fosil.

Perhitungan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia menunjukkan harga listrik PLTS mulai menyaingi PLTU, dengan harga listrik PLTS sebesar US$ 4 sen per kilowatt per jam (kWh), dan bisa mencapai US$ 8 sen per kWh jika dilengkapi fasilitas penyimpanan. Sementara, harga listrik dari PLTU saat ini berkisar US$ 4 sen hingga US$ 6 sen per kWh.

“Energi bersih terbarukan sudah hadir, bukan sesuatu yang masih kita tunggu,” kata ekonom yang juga Co-Director Centre for Sustainable Structural Transformation tersebut.

Chang melanjutkan, industrialisasi juga penting karena dapat menghadirkan lapangan kerja formal yang baik serta meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini penting mengingat terus meningkatnya standar pendidikan untuk bekerja.

“Indonesia terus menghasilkan orang terdidik, tapi mereka menjadi pekerja ojol atau pengantar paket. Ini resep untuk masalah sosial,” kata Chang tegas.

Beralih Dari Ketergantungan Sumber Daya Alam

Chang juga menekankan industrialisasi bermanfaat pada perkembangan inovasi dan dan membuka kesempatan untuk diversifikasi ekonomi. Hal ini dapat membantu Indonesia yang ekonominya masih bergantung pada ekspor komoditas yang tidak diolah.

“Ekonomi yang terdiversifikasi memberikan fleksibilitas bagi negara untuk tidak bergantung pada satu-dua mitra dagang saja,” katanya menerangkan. Negara bisa mendorong pertumbuhan lewat sumber daya alam, tapi harus menaiki rantai nilai produksi untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih baik.

Menurutnya ketergantungan Indonesia pada komoditas disebabkan oleh anjloknya kontribusi sektor manufaktur dalam ekonomi meski pendapatan masyarakat belum meningkat, atau deindustrialisasi dini. Sektor manufaktur Indonesia sempat berkontribusi 32 persen dari PDB pada 2002, sebelum menyusut menjadi 19 persen pada 2024.

Sementara, hasil pertambangan dan minyak kelapa sawit masih menjadi ujung tombak ekspor Indonesia pada 2024. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal awal tahun ini mencatat, bahan bakar mineral (HS27) dan lemak dan minyak nabati (HS15) masing-masing berkontribusi 15,94 persen dan 10,78 persen dari total nilai ekspor US$264,70 miliar.

Adapun besi dan baja (HS72) berada di posisi ketiga dengan kontribusi 10,37 persen.

Chang menekankan deindustrialisasi bisa dihindari meski kelak masyarakat berpendapatan tinggi, karena Korea Selatan mampu mempertahankan sektor manufakturnya di kisaran 24-28 persen sejak 1988 hingga sekarang.