Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS membuat struktur tarif angkutan penyeberangan makin tidak mencerminkan biaya operasional yang ditanggung operator.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut ketertinggalan tarif kini mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya riil, sehingga mulai mengancam keberlanjutan usaha dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Pelemahan rupiah membuat tekanan yang selama ini dihadapi operator kapal semakin dalam.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia juga masih bertahan tinggi di kisaran US$94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika tarif angkutan penyeberangan belum mengalami penyesuaian, sehingga ruang usaha operator semakin tertekan. Kenaikan biaya paling terasa pada sektor perawatan armada yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.

Dia merinci harga suku cadang kapal saat ini telah meningkat sekitar 30%-40%, biaya pelumas naik hingga 60%, sedangkan biaya pengedokan kapal meningkat sekitar 20% seiring kenaikan biaya galangan kapal.

"Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.

Gapasdap mencatat berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang disusun bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, perusahaan asuransi, dan asosiasi pelayaran pada 2019, tarif yang berlaku saat ini sebenarnya sudah tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional.

Namun, dengan kurs rupiah yang kini telah melampaui Rp18.000 per dolar AS dan berbagai komponen biaya yang terus meningkat, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

"Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," ujar Khoiri.

Dia mengingatkan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan operator, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan armada, penggantian suku cadang, pengedokan, hingga pemenuhan berbagai standar operasional yang ditetapkan regulator.

"Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," katanya.

Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah segera mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan agar lebih mencerminkan kondisi biaya aktual di lapangan. Penyesuaian tarif dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan transportasi penyeberangan nasional tetap terjaga.

Khoiri menegaskan tanpa langkah penyesuaian, tekanan terhadap industri penyeberangan berpotensi semakin besar di tengah ketidakpastian nilai tukar dan tingginya harga energi global.

"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) melaporkan insiden tenggelamnya kapal kontainer Golden Star 1 yang dioperasikan oleh anak usahanya, Samudera Shipping Line Ltd., pada rute Singapura–Pasir Gudang, Malaysia.

Perseroan memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak berdampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin (8/6/2026), insiden tersebut terjadi pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Singapura. Kapal Golden Star 1 merupakan kapal carter yang dioperasikan oleh Samudera Shipping Line Ltd., entitas anak perseroan yang berbasis di Singapura.

Manajemen menjelaskan kapal tersebut dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian carter dengan Samudera Shipping Line Ltd.

Perseroan saat ini berkoordinasi dengan pemilik kapal, otoritas maritim, perusahaan asuransi, serta pihak terkait lainnya untuk menangani insiden dan proses pemulihan muatan.

SMDR juga menyatakan seluruh awak kapal telah berhasil dievakuasi dengan selamat sehingga tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Perseroan menegaskan insiden tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Adapun, untuk menjaga kesinambungan layanan pelayaran pada rute Singapura–Pasir Gudang, Samudera Shipping Line Ltd. tengah menyiapkan kapal pengganti.

Sebelumnya, SMDR perseroan membuka rute baru melalui pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, menuju Singapura dan Penang, Malaysia guna memperkuat jaringan logistik dan pelayaran internasional di tengah prospek perdagangan global yang mulai membaik.

Manajemen SMDR menyampaikan bahwa pembukaan jalur baru tersebut merupakan langkah strategis perseroan untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional sekaligus memperkuat akses perdagangan internasional.

Rute dengan jadwal pelayaran mingguan itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor melalui akses langsung dari Kuala Tanjung menuju pusat perdagangan regional di Singapura dan Penang.

"Dengan jadwal mingguan, rute ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor dengan akses langsung melalui Kuala Tanjung," ujar Manajemen dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) membayarkan klaim senilai Rp6,93 miliar kepada Grup Sungai Budi atas insiden tenggelamnya kapal BSP VII di Selat Sunda.

Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandy mengatakan pembayaran klaim kepada Grup Sungai Budi menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan proses pembayaran klaim berjalan secara cepat, tepat, dan transparan bagi seluruh mitra bisnis.

“Melalui pembayaran klaim ini, kami ingin memastikan setiap mitra mendapatkan dukungan yang optimal dalam menghadapi risiko usaha. Kami berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas operasional serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin baik,” kata Ocke dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada penyerahan klaim terkait tenggelamnya kapal tersebut, Asuransi Jasindo juga memberikan bantuan berupa safety helmet kepada tim operasional Grup Sungai Budi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan aspek keselamatan dan keamanan kerja di lapangan.

Menurut Ocke, hal ini menjadi komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pembayaran klaim, tetapi juga pada upaya mendukung keberlangsungan operasional mitra secara menyeluruh.

Selain itu, hal ini juga menjadi bagian Asuransi Jasindo untuk terus menjaga hubungan baik dan memperkuat kolaborasi bersama para mitra dan tertanggung.

“Kepercayaan yang diberikan mitra menjadi hal penting bagi Asuransi Jasindo untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami berharap hubungan baik dengan Grup Sungai Budi dapat terus berjalan secara positif melalui kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan,” kata Ocke.

Perusahaan terus memperkuat peran sebagai mitra manajemen risiko bagi para tertanggung, sehingga dapat hadir lebih dekat dengan kebutuhan mitra melalui pendekatan yang kolaboratif, mulai dari perlindungan risiko, pendampingan, hingga dukungan terhadap aspek keselamatan operasional di lapangan.

Sebagai risk management partner, perusahaan juga terus menghadirkan layanan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan risiko, tetapi juga membangun hubungan kolaboratif yang berkelanjutan dengan para mitra.

Hal ini sejalan dengan semangat “Melayani Sepenuh Hati” yang menjadi komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah dan dukungan terbaik bagi para tertanggung.

“Kami ingin terus membangun pemahaman bahwa peran kami bukan hanya hadir ketika terjadi risiko dan melakukan pembayaran klaim, tetapi juga menjadi partner yang mendukung keberlangsungan usaha para mitra melalui pendekatan risk management partnership. Kolaborasi yang baik akan menciptakan rasa aman dan keberlanjutan bisnis yang lebih kuat,” tutup Ocke.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asuransi Jasindo membayar klaim senilai Rp6,93 miliar kepada Grup Sungai Budi atas kapal BSP VII yang tenggelam di Selat Sunda. Pembayaran klaim dilakukan saat kunjungan manajemen Jasindo ke Bandar Lampung.

Direktur Operasional Asuransi Jasindo Ocke Kurniandy mengatakan, pembayaran klaim dilakukan untuk memastikan kewajiban perusahaan kepada tertanggung berjalan sesuai ketentuan.

“Melalui pembayaran klaim ini, kami ingin memastikan setiap mitra mendapatkan dukungan yang optimal dalam menghadapi risiko usaha. Kami berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas operasional serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin baik,” kata Ocke dalam siaran pers, Senin (1/6/2026).

Selain pembayaran klaim, Jasindomenyerahkan bantuan berupa helm keselamatan kepada tim operasional Grup Sungai Budi. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung aspek keselamatan kerja di lapangan.

Ocke mengatakan, perusahaan tidak hanya berfokus pada penyelesaian klaim, tetapi juga pada keberlanjutan operasional mitra.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan peran perusahaan dalam manajemen risiko, termasuk pendampingan dan dukungan terhadap aspek keselamatan operasional.

“Kepercayaan yang diberikan mitra menjadi hal penting bagi Asuransi Jasindo untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami berharap hubungan baik dengan Grup Sungai Budi dapat terus berjalan secara positif melalui kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan,” ujarnya.

Jasindo menyatakan akan terus memperkuat layanan sebagai mitra manajemen risiko bagi tertanggung melalui pendekatan kolaboratif, mulai dari perlindungan risiko hingga dukungan operasional di lapangan.

Ocke menambahkan peran perusahaan tidak hanya saat terjadi risiko, tetapi juga dalam mendukung keberlangsungan usaha mitra melalui pengelolaan risiko yang lebih terstruktur.

“Kami ingin terus membangun pemahaman bahwa peran kami bukan hanya hadir ketika terjadi risiko dan melakukan pembayaran klaim, tetapi juga menjadi partner yang mendukung keberlangsungan usaha para mitra melalui pendekatan risk management partnership,” kata Ocke.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkapkan keresahan akibat banyaknya kapal yang tenggelam di Gilimanuk usai kerap mengangkut kendaraan lebih muatan alias ODOL.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan dalam forum yang dihadiri Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Kementerian Perhubungan, bahwa kapal milik anggotanya sering kali rusak karena terus menerus mengangkut truk yang tergolong over dimension over load (ODOL).

Bagian kapal yang kerap rusak, yakni bagian engsel ramp door dan las sambungan di geladak kapal (deck).

“Sangat banyak di Ketapang Gilimanuk itu sudah ada 7 kapal tenggelam dan tidak terhitung ramp door kapal yang patah dan akhirnya truknya juga ikut tenggelam,” keluhnya, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Mengingat, setiap hari Gapasdap melayani anggota Aptrindo yang hilir mudik mengangkut dan mengantarkan barang antarpulau, utamaya di wilayah Timur Indonesia.

Khoiri menegaskan bahwa truk ODOL sangat berbahaya bagi keberlangsungan kapal maupun keselamatan penumpang.

Dirinya mendorong agar pelaku usaha maupun pengusaha truk dapat mematuhi aturan muatan standar demi keselamatan dan transportasi yang berkelanjutan.

Tak tanggung-tanggung, Khoiri sering kali menemukan truk di kapalnya yang membawa muatan 60 ton padahal muatan standarnya hanya 40 ton.

Khoiri sejatinya memahami alasan truk membawa barang yang melebihi kapasitas karena untuk meraup keuntungan di tengah persaingan yang ketat. Namun, alahkah baiknya apabila ukuran truk disesuaikan agar mampu mengangkut muatan lebih banyak.

“Truk-truk ini untuk bisa ditambah sumbunya sehingga apabila luas penampangnya dia lebih rata, jadi berapapun yang dimuat mestinya itu bisa lebih berkeselamatan,” tegasnya.

Adapun, pemerintah telah mencanangkan target Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Sementara uji coba terbatas telah dilakukan sejak 27 Januari 2026 dan berlangsung hingga 31 Mei 2026.

Uji coba lanjutan akan dilakukan mulai 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

JAKARTA - DPR menyoroti tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Saat ini 7 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 23 orang diselamatkan, 7 orang lainnya masih dalam pencarian.

Peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia tersebut dinilai bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. DPR menyebut ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden tersebut.

“Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran HAM karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Anggota Komisi XIII DPR Mafirion dalam keterangannya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Negara dinilai belum serius menutup jalur-jalur perekrutan ilegal yang selama ini beroperasi secara terbuka di berbagai daerah kantong migran.

“Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Mereka merekrut warga dengan iming-iming pekerjaan, mengirim mereka tanpa dokumen resmi, lalu membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kematian. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa,” katanya.

Mafirion mengingatkan, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pascakejadian, tetapi juga membongkar akar persoalan yang menyebabkan praktik pengiriman PMI ilegal terus berlangsung.

Ia mendesak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap jaringan perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Jangan hanya berhenti pada penanganan korban. Aparat harus membongkar aktor intelektual dan jaringan yang selama ini mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Kalau sindikatnya tidak diputus, tragedi seperti ini akan terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Mafirion meminta Komnas HAM turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Ia menilai ada unsur kelalaian negara yang harus dievaluasi secara serius.

“Ketika warga negara sampai mempertaruhkan nyawa menggunakan jalur ilegal, itu menandakan negara gagal menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban selamat maupun keluarga korban meninggal dunia, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.

Selain itu, Mafirion meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan pekerja migran, memperkuat edukasi masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap agen dan jalur pengiriman tenaga kerja non-prosedural.

“Keselamatan dan martabat warga negara adalah tanggung jawab utama negara yang tidak bisa ditawar. Tragedi ini harus menjadi alarm keras agar pemerintah benar-benar serius memberantas praktik pengiriman PMI ilegal dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Evakuasi Korban

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan perkembangan pemantauan kecelakaan kapal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Diketahui kapal tersebut mengangkut 37 Warga Negara Indonesia ( WNI ).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan insiden ini terjadi pada pada 11 Mei 2026. Ia mengatakan dari jumlah keseluruhan WNI yang menjadi penumpang kapal, 23 orang telah dievakuasi dengan selamat.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dari 37 WNI tersebut, 23 orang berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah," ucap Heni, Rabu (13/5/2026).

Terhadap 14 orang WNI saat itu terus dilakukan pencarian oleh Otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia. Berdasarkan data terkini yang ia terima, 7 WNI telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

KUALA LUMPUR - KBRI Kuala Lumpur telah menerima informasi terkait kecelakaan kapal di bagian Barat Pulau Pangkor, Perak yang diduga ditumpangi oleh 37 WNI. Dari jumlah tersebut, diperoleh informasi 23 WNI ditemukan selamat dan sisanya 14 orang lagi masih dalam pencarian oleh Tim SAR Malaysia.

KBRI Kuala Lumpur telah melakukan komunikasi dengan Pihak Polis Maritim Malaysia, utamanya terkait penanganan WNI yang menjadi korban kecelakaan. Saat ini, KBRI terus memantau perkembangan terkait operasi Tim SAR Malaysia.

Disamping itu, KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengajukan permohonan akses kekonsuleran kepada pihak otoritas untuk menemui seluruh penumpang WNI yang selamat.

Sebelumnya dilaporkan, satu kapal yang mengangkut 37 migran tanpa dokumen berasal dari Indonesia tenggelam di lepas pantai Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) di Perak, Malaysia mengungkapkan insiden itu mengakibatkan 14 orang dilaporkan hilang.

Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) di Perak mengatakan pihaknya mendapat informasi pada Senin pagi (11 Mei) dari seorang nelayan setempat yang menemukan para korban selamat terapung di laut.

"Investigasi awal ... menemukan bahwa jumlah total migran di kapal tersebut adalah 37 orang. Sejauh ini, 23 korban telah diselamatkan sementara upaya terus dilakukan untuk menemukan individu yang tersisa," kata Mohamad Shukri Khotob, direktur MMEA Perak, dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin malam, dilansir CNA.

"Investigasi awal juga menemukan mereka (para migran) berangkat dari Kisaran, Indonesia, pada 9 Mei dan ... menuju beberapa tujuan di Malaysia, termasuk Penang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur," tambah Mohamad Shukri.

Dia mengatakan badan tersebut telah mengerahkan kapal, helikopter, dan pesawat pengintai untuk mencari orang hilang. Mereka yang diselamatkan telah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, investigasi awal menemukan bahwa perahu yang ditumpangi para korban diduga mengalami kebocoran sebelum tenggelam di perairan Pulau Pangkor.

Kemudian, Kepolisian Malaysia (PDRM) membuka berkas investigasi dan memimpin penyelidikan lebih lanjut atas insiden tersebut.

Badan Penegakan Maritim Malaysia (APMM) juga membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan serta tindakan penegakan hukum terkait. Semua korban yang diselamatkan dibawa ke Markas Operasi Kepolisian Maritim Kampung Acheh, Perak untuk tindakan lebih lanjut.

Malaysia yang relatif maju adalah rumah bagi jutaan migran dari daerah-daerah miskin di Asia, banyak di antaranya tidak memiliki dokumen, yang bekerja di berbagai industri termasuk konstruksi dan pertanian.

Namun penyeberangan, yang difasilitasi sindikat perdagangan manusia, seringkali berbahaya dan menyebabkan kapal terbalik. Dalam salah satu insiden paling mematikan baru-baru ini, 36 migran tewas pada November 2025 setelah kapal mereka terbalik di dekat pantai Thailand-Malaysia.

KUALA LUMPUR - Sebuah kapal yang Mengangkut 37 migran tanpa dokumen berasal dari Indonesia tenggelam di lepas pantai Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) di Perak, Malaysia mengungkapkan insiden itu mengakibatkan 14 orang dilaporkan hilang.

Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) di Perak mengatakan pihaknya mendapat informasi pada Senin pagi (11 Mei) dari seorang nelayan setempat yang menemukan para korban selamat terapung di laut.

"Investigasi awal ... menemukan bahwa jumlah total migran di kapal tersebut adalah 37 orang. Sejauh ini, 23 korban telah diselamatkan sementara upaya terus dilakukan untuk menemukan individu yang tersisa," kata Mohamad Shukri Khotob, direktur MMEA Perak, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin malam, dilansir CNA.

"Investigasi awal juga menemukan bahwa mereka (para migran) berangkat dari Kisaran, Indonesia, pada 9 Mei dan ... menuju beberapa tujuan di Malaysia, termasuk Penang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur," tambah Mohamad Shukri.

Dia mengatakan bahwa badan tersebut telah mengerahkan kapal, helikopter, dan pesawat pengintai untuk mencari orang hilang. Mereka yang diselamatkan telah diserahkan kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, investigasi awal menemukan bahwa perahu yang ditumpangi para korban diduga mengalami kebocoran sebelum tenggelam di perairan Pulau Pangkor.

Kemudian, Kepolisian Malaysia (PDRM) membuka berkas investigasi dan memimpin penyelidikan lebih lanjut atas insiden tersebut. Badan Penegakan Maritim Malaysia (APMM) juga membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan serta tindakan penegakan hukum terkait. Semua korban yang diselamatkan dibawa ke Markas Operasi Kepolisian Maritim Kampung Acheh, Perak untuk tindakan lebih lanjut.

Malaysia yang relatif maju adalah rumah bagi jutaan migran dari daerah-daerah miskin di Asia, banyak di antaranya tidak memiliki dokumen, yang bekerja di berbagai industri termasuk konstruksi dan pertanian.

Namun penyeberangan, yang difasilitasi oleh sindikat perdagangan manusia, seringkali berbahaya dan menyebabkan kapal terbalik. Dalam salah satu insiden paling mematikan baru-baru ini, 36 migran tewas pada November 2025 setelah kapal mereka terbalik di dekat pantai Thailand-Malaysia.

Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia berhasil menangani dan memulangkan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia atas nama Heru Partiman, yang selamat dari insiden kapal tenggelam di wilayah Vung Tau, Vietnam.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin mengatakan penanganan kasus itu merupakan hasil koordinasi yang solid antara antara pihaknya bersama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri.

"Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri,” kata Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan proses serah terima Heru Partiman dari otoritas Border Guard Vietnam kepada pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Ho Chi Minh City telah dilaksanakan pada 2 April 2026 di Kantor Border Guard Skuadron 2, Vung Tau.

"Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh perwakilan Departemen Luar Negeri Ho Chi Minh City serta kepolisian setempat," ujarnya.

Ia menuturkan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan berjalan dengan lancar, mulai dari koordinasi lintas otoritas, penyelesaian dokumen keimigrasian, hingga penyediaan fasilitas transit di Kuala Lumpur serta penjemputan setibanya di Indonesia.

"Kami hadir langsung untuk memfasilitasi penjemputan Heru Partiman yang telah tiba di Indonesia pada Jumat, 3 April 2026, menggunakan penerbangan Air Asia Berhad dengan rute Ho Chi Minh City – Kuala Lumpur – Jakarta," jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan hingga pemulangan ABK tersebut.

Dia menambahkan negara hadir tidak hanya dalam proses pemulangan, tetapi juga memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan ABK setibanya di tanah air.

Setelah menjalani seluruh proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Vietnam, Heru Partiman dinyatakan dalam kondisi sehat dan telah memperoleh izin resmi untuk kembali ke Indonesia.

"Exit visa Vietnam bagi yang bersangkutan telah diterbitkan pada 27 Maret 2026 dan berlaku hingga 9 April 2026," jelasnya.

Keberhasilan ini, tambah Samsuddin, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri.

"Khususnya para pelaut yang bekerja di sektor maritim global,” kata Samsuddin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Kapal Motor (KM) Cahaya Intan Selebes dilaporkan tenggelam di perairan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Sabtu (14/2/2026). Sebanyak 20 kru dan penumpang dalam kapal tersebut dipastikan selamat.

Humas Basarnas Kendari Wahyudi mengatakan kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menuju Pelabuhan Boepinang, Kabupaten Bombana.

Cuaca yang cukup buruk di sekitar lokasi membuat kapal dihantam ombak tinggi dan angin kencang, sehingga membuat lambung kapal mengalami kebocoran. Insiden tersebut terjadi sekitar tiga jam setelah kapal berangkat dari Pelabuhan Bajoe.

"Laporan sementara tenggelamnya kapal diduga karena lambung kapal yang mengalami kebocoran," ucap Wahyudi melalui keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa sesaat setelah kapal tenggelam, para nelayan di lokasi langsung melakukan pertolongan. Sehingga meskipun korban sempat terombang-ambing, namun semuanya berhasil dievakuasi.

Pihak SAR juga langsung melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan keselamatan seluruh korban, setelah menerima laporan dari Polairud Bombana.

Berdasarkan manifes, ada 13 penumpang dan 7 anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Laporan terakhir, para korban telah dievakuasi ke Puskesmas Boepinang.

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat kecelakaan kapal tenggelam serta persoalan pencatatan manifes penumpang masih mendominasi hasil investigasi kecelakaan pelayaran sepanjang 2025.

Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT melaporkan sepanjang 2025 telah dilakukan delapan investigasi kecelakaan pelayaran yang terdiri atas enam kejadian kapal tenggelam, satu kapal terbakar, dan satu kejadian tubrukan.

“Sebagian besar kecelakaan pelayaran yang kami investigasi pada 2025 merupakan kapal tenggelam, dengan temuan berulang terkait kelebihan muatan, stabilitas kapal, dan kelemahan sistem manifes penumpang,” kata Pelaksana Tugas Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT Capt. Anggiat PTP Pandiangan dalam acara “Media Rilis Capaian Kinerja KNKT 2025” di Jakarta, Rabu.

Dari delapan investigasi tersebut, KNKT mengklasifikasikan tujuh kejadian sebagai very serious marine casualty atau kecelakaan laut sangat serius dan satu kejadian sebagai less serious casualty. Beberapa peristiwa menonjol melibatkan KMP Tunu Pratama Jaya, KM Barcelona V, dan KM Putri Sakinah.

KNKT menilai kelemahan pencatatan manifes penumpang masih menjadi persoalan krusial karena berdampak langsung pada proses evakuasi, pencarian, dan pertolongan saat terjadi kecelakaan di laut.

“Ketidaksesuaian data manifes dengan jumlah penumpang faktual di atas kapal dapat menyulitkan proses evakuasi dan operasi pencarian serta pertolongan,” ujar Anggiat.

Selain persoalan manifes, KNKT juga menemukan isu keselamatan terkait kelebihan muatan pada kapal roll-on roll-off (Ro-Ro), khususnya pada kapal yang dioperasikan untuk angkutan penyeberangan.

Sepanjang 2025, Subkomite Pelayaran KNKT menyelesaikan enam laporan akhir investigasi dan menghasilkan 36 rekomendasi keselamatan yang ditujukan kepada operator kapal, regulator, dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan data KNKT per 15 Januari 2026, tindak lanjut rekomendasi keselamatan pelayaran masih didominasi status open atau belum ditutup sebesar 97 persen, sementara rekomendasi yang telah berstatus closed atau ditutup tercatat sebesar 3 persen.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan status open pada rekomendasi keselamatan tidak selalu mencerminkan tidak adanya tindak lanjut, melainkan proses perbaikan sistem yang memerlukan waktu.

“Beberapa rekomendasi membutuhkan perubahan sistem, peningkatan kompetensi, atau pengadaan sarana, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” tutur Soerjanto.

KNKT juga mencatat masih terdapat ruang perbaikan dalam pemeriksaan keselamatan kapal oleh pejabat pemeriksa dan auditor Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).

Di sisi lain, KNKT menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewenangan syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai instrumen pengendalian keselamatan pelayaran.

Soerjanto menambahkan kondisi cuaca di wilayah perairan Indonesia yang bersifat tropis dan dinamis menuntut peningkatan akurasi informasi cuaca serta kedisiplinan operator kapal dalam pengambilan keputusan pelayaran.

“Keselamatan pelayaran tidak hanya ditentukan oleh kondisi kapal, tetapi juga oleh kepatuhan prosedur, kualitas pemeriksaan, dan pengambilan keputusan yang mengutamakan keselamatan,” ucap Soerjanto.

KNKT menegaskan akan terus mendorong peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi keselamatan pelayaran agar risiko kecelakaan di laut dapat ditekan dan perlindungan terhadap penumpang semakin optimal.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

MANILA - Sebuah kapal feri yang membawa 359 orang tenggelam pagi ini (26/1/2026) di Filipina selatan. Sejumlah korban tewas mulai ditemukan.

Kapal feri yang tenggelam itu bernama MV Trisha Kerstin 3. Sebanyak 359 orang yang ada di kapal itu terdiri dari 332 penumpang dan 27 awak.

"Sejauh ini terdapat 8 korban jiwa yang terkonfirmasi," kata Wali Kota Basilan, Arsina Laja Kahing-Nanoh, dalam unggahan di Facebook.

Namun, Penjaga Pantai Filipina merevisi jumlah korban tewas yang ditemukan telah bertambah menjadi 15 orang dan 43 lainnya belum ditemukan.

Petugas tanggap darurat Basilan, Ronalyn Perez, mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya 138 orang telah diselamatkan.

“Tantangan di sini sebenarnya adalah jumlah pasien yang datang. Saat ini kami kekurangan staf,” kata Perez, menambahkan bahwa 18 orang telah dibawa ke satu rumah sakit setempat.

“Feri tersebut sedang berlayar dari Kota Zamboanga ke Pulau Jolo ketika insiden itu terjadi,” ujarnya,

Penjaga Pantai Filipina mengatakan pihaknya secara aktif berkoordinasi untuk membantu stasiunnya di Mindanao selatan dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

Video yang diambil dari lokasi kejadian menunjukkan beberapa penumpang mengapung di air sambil berpegangan pada rakit penyelamat, beberapa di antaranya mengenakan jaket pelampung.

Filipina, negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa, memiliki sejarah panjang bencana yang melibatkan kapal feri antar-pulaunya.

Pada tahun 2023, lebih dari 30 orang tewas ketika kebakaran melanda sebuah kapal feri di Filipina selatan.