JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai memberikan kritik keras terhadap pernyataan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pigai menilai patut diduga pernyataan tersebut masuk kategori pelanggaran HAM.

"Pernyataan Pak Amien Rais tidak serta merta masuk kategori kebebasan berpendapat. Dalam konteks HAM, Pak Amien patut diduga melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," ujar Pigai, Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, pernyataan Amien Rais tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik biasa. Setidaknya ada empat poin krusial yang menunjukkan dugaan pelanggaran HAM dalam ucapan tersebut:

Pertama, Amien diduga melakukan inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi berupa serangan verbal yang sengaja menimbulkan tekanan mental nonfisik yang hebat.

Kedua, pernyataannya dianggap sebagai inhuman degrading yang merendahkan martabat Prabowo dan Teddy.

Ketiga, tindakan tersebut dikategorikan sebagai verbal torture atau kekerasan verbal. Terakhir, Amien Rais dinilai melakukan verbal humiliation atau perundungan verbal yang bertujuan mempermalukan sekaligus mengintimidasi secara emosional serta psikologis.

"Saya minta Pak Amien jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi kuat serangan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, pihaknya menemukan keterlibatan banyak orang dalam peristiwa tersebut.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi persi di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Saurlin menambahkan, para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon guna menyamarkan jejak. “Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan aset negara dalam operasi penyiraman air keras. Saurlin mengatakan, salah satu pelaku terkonfirmasi melakukan mobilitas dari sebuah rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



”Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut," paparnya.

Menurut Saurlin, para terduga pelaku diduga membawa sejumlah barang yang mencurigakan berupa plastik kresek putih yang diduga digunakan untuk membawa botol berisi cairan air keras dan tas hitam yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Ada pula terduga pelaku yang masih mengikuti korban ke RSUP Cipto Mangunkusumo pascaperistiwa serangan.

Saurlin mengatakan dari sisi pola, Komnas HAM menilai serangan tidak bersifat spontan. “Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM. "Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Anis menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan. Selain itu, Anis menyoroti adanya intimidasi sebelum kejadian. “Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

Foto: Yuwantoro Winduajie

JAKARTA - DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) menjadi undang-undang (UU). Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelum menyepakati, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memaparkan hasil kerja Panja RUU PSdK. Andreas menjelaskan, Rapat Panja RUU PSdK telah membahas rencangan aturan itu secara intensif mulai dari April 2026. Pihajnya telah menggelar RDPU dengan sejumlah akademisi hingga LPSK.

"Rapat Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi) membahas DIM yang bersifat redaksional yang ditugaskan dalam Rapat Panja pada 7 April 2026. Selanjutnya, dalam Raker Komisi XIII dengan para menteri yang mewakili Presiden pada 13 April 2026, Panja telah melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang dan telah disetujui dalam rapat kerja," ujar Andreas, Selasa (21/4/2026).

Andreas menjelaskan, RUU PSdK terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal. Adapun klausul itu mencakup tentang perluasan perlindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana, baik saksi, korban, maupun saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli yang selama ini juga mendapat ancaman.

"Kedudukan LPSK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu, LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Lihat video: Pihak LPSK Masih Kaji Permohonan Dede Terkait Perlindungan Saksi



Selain itu, kata dia, RUU ini mengatur kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada korban atau keluarganya. Adapun korban yang dapat kompensasi ini merupakan korban pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana kekerasan seksual.

Bahkan, kata dia, RUU PSdK turut mengatur keberadaan Dana Abadi Korban. Dana ini disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban. Selain itu, RUU ini memberi kewenangan bagi LPSK untuk membentuk Satgasus guma menjalankan kewenangan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli.

Merespon itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pengesahan RUU PSdK. "Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi2 terhadap RUU PDSK apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU? Setuju?" tanya Puan yang langsung disambut seruan setuju dari para peserta rapat.

JAKARTA - Pertamina Fastron, lini oli unggulan PT Pertamina Lubricants untuk kendaraan roda empat, meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori Oli Mesin Mobil (Car Lubricant). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil riset nasional WOW Brand Survey yang mengukur pengalaman dan interaksi konsumen terhadap 300 merek dari 100 kategori produk di Indonesia yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Penghargaan ini menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat serta kepercayaan yang berkelanjutan dengan konsumennya. SIG dan Pertamina Lubricants Kembangkan Pelumas Open Gear Produksi Lokal



“Penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami, khususnya Pertamina Fastron. Ke depan, kami akan terus memperkuat pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan, sekaligus memastikan inovasi yang kami hadirkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar VP Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai inisiatif Pertamina Lubricants yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan , mulai dari aktivasi di jaringan bengkel hingga program digital yang meningkatkan engagement dan loyalitas konsumen. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan pendekatan pemasaran yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan pemahaman terhadap kebutuhan dan perilaku konsumen.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pertamina Fastron semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu brand oli terbaik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan pendekatan humanis.

Singgah Sejenak, Nikmati Fasilitas Terbaik Pertamina Lubricants di Rest Area



Ajang WOW Brand merupakan salah satu forum brand dan pemasaran terbesar di Indonesia yang mempertemukan para pemimpin industri, praktisi pemasaran, serta pelaku bisnis. Pada gelaran yang ke-11 ini, Wow Brand mengusung tema “Branding in the Age of AI”, dan membahas bagaimana brand dapat tetap relevan melalui perpaduan antara teknologi dan pendekatan humanis di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.

Pertamina Lubricants berkomitmen untuk terus menghadirkan produk oli terbaik, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri oli di Indonesia, serta menjalankan bisnis yang sejalan dengan prinsip environment, social, & governance (ESG) dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

JAKARTA - PT PLN (Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50% dalam rangka mendukung penerapan Work From Home ( WFH ) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM. Promo yang berlangsung mulai tanggal 15 hingga 28 April 2026.

Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan, bahwa momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat. Untuk itu, perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujar Adi dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50% dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar. WFH Makin Nyaman dengan PLN Mobile, Akses Beragam Layanan Kelistrikan dalam Satu Genggaman



Selanjutnya pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile,” ucap Adi.

Adi menambahkan, promo ini berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 April 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain. Dirinya pun mengajak seluruh pelanggan untuk dapat mengoptimalkan program diskon tambah daya listrik ini.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total nilai Rp78,68 miliar atas kasus manipulasi serta pelanggaran pasar modal.

Untuk kasus manipulasi pasar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyebut untuk besaran sanksi administratif kepada enam pihak perorangan dikenakan mencapai Rp15,9 miliar.

OJK juga memberikan satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan.

Di luar kasus manipulasi pasar, OJK juga mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus di pasar modal lainnya dengan total Rp62,78 miliar yang dijatuhkan kepada 68 pihak.

“Ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif berupa pembekuan izin, serta tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis,” kata Hasan.

Hasan pun menambahkan OJK telah menegakkan delapan perintah tertulis dalam penanganan kasus di pasar modal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal.

Secara umum, Hasan mengatakan pasar modal Indonesia mengalami pergerakan yang dinamis pada Maret 2026 seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Oleh sebab itu, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan II 2026 (April-Juni) tetap atau tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Tri dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Jawaban Bahlil Soal Kemungkinan Diskon Tarif Listrik di 2026



Adapun penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Untuk Triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp16.743,46 per dolar Amerika Serikat (USD), ICP USD62,78 per barel, inflasi 0,22%, serta HBA USD70 per ton.

Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.

Direktur Utama PLN , Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

Sah! Tarif Listrik Resmi Tidak Naik Januari hingga Meret 2026



“Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional,” ujar Darmawan.

PLN memastikan untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir, serta memastikan layanan kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“PLN siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional,” tambahnya.

JAKARTA - Arc’teryx Equipment, suatu divisi dari Amer Sports Canada Inc. (Arc’teryx) dan perusahaan desain global dengan spesialisasi pada pakaian dan perlengkapan berkualitas tinggi, menyampaikan apresiasinya atas putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan oleh Arc’teryx di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek Logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Menilik Keaslian Brand Produk Outdoor Arc’teryx di Indonesia



Putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx. Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal Tiongkok yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek. Hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan. Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia,” ucap Vice President of Legal, Arc’teryx, Cameron Clark.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun. Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan akan menindak tegas prajurit yang melanggar hukum. Hal ini ditegaskan usai TNI menggelar rapat bareng Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, rapat itu membahas tentang revitalisasi di tubuh TNI. Aulia mengatakan, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara.

"TNI menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI," ujar Aulia saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

Di sisi lain, Aulia mengatakan, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada prajurit, baik yang telah membantu menangani bencana Sumatera serta menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Papua dan perbatasan darat wilayah Indonesia.

Aulia menyebut, penghargaan tersebut diberikan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan prioritas prajurit untuk mengikuti pendidikan serta pemberian tanda jasa.

"Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan," tegasnya.

Lihat video: Terungkap! Sosok 4 Oknum TNI di Balik Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS



Aulia menyampaikan, TNI melaksanakan penertiban yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap prajurit di berbagai jenjang kepangkatan, baik Perwira, Bintara, maupun Tamtama, dengan jenis pelanggaran yang beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal dan tindak pidana lainnya termasuk penganiayaan.

"Lebih lanjut, TNI terus melakukan pembenahan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit," ujar Aulia.

Komitmen ini sekaligus menegaskan dukungan TNI terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat supremasi hukum serta memastikan setiap prajurit menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan nilai-nilai kebangsaan.

JAKARTA - Perkembangan ritel premium di tengah masyarakat saat ini makin mengalami perkembangan yang kian masif setiap harinya. Konsep ini yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi Ranch Market untuk melakukan transformasi salah satu gerai mereka yang ada di Pondok Indah Mall 5 (PIM 5).



Chief Marketing & Merchandising Officer Ranch Market, Elsa Dian Trifani menjelaskan, bahwa transformasi ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat posisi Ranch Market di segmen ritel premium sekaligus menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

"Pembaruan gerai tidak hanya berfokus pada tampilan, tetapi juga pada bagaimana sebuah supermarket dapat memberikan nilai lebih bagi pelanggan," kata Elsa kepada wartawan, Rabu (25/2).

Pecinta Kuliner Wajib Coba! Camilan Thailand Autentik Hadir Eksklusif di Ranch Market



Elsa menjelaskan, bahwa pihaknya menggunakan konsep supermarket yang lebih terkurasi, lebih nyaman, dan lebih memberikan inspirasi bagi pelanggan dalam berbelanja. "Hal ini dilakukan merespons perubahan perilaku konsumen urban yang semakin selektif dan mengutamakan kualitas pengalaman berbelanja," ujarnya.

Pada kondisi market saat ini, Elsa mengungkapkan bahwa konsumen saat ini datang ke supermarket dengan ekspektasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Selain mencari produk berkualitas, mereka juga menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih baik, mulai dari kemudahan menemukan produk hingga suasana supermarket yang mendukung gaya hidup modern.

"Karena itu, Ranch Market memperkuat diferensiasi melalui kurasi produk yang lebih terarah. Penataan ulang alur belanja juga dilakukan untuk membuat pengalaman di dalam supermarket lebih efisien dan nyaman," terangnya.

Dalam transformasinya, Elsa membeberkan bahwa Ranch Market juga kembali menghadirkan Ranch Kitchen di dalam supermarket. Market Besar, Indonesia Jadi Ladang Investasi

"Kehadiran kembali Ranch Kitchen menjadi salah satu cara kami menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap. Pelanggan tidak hanya berbelanja, tetapi juga dapat menikmati makanan berkualitas yang tersedia langsung di dalam supermarket," tukasnya.

Selain berbelanja langsung di toko, pelanggan juga dapat mengakses produk Ranch Market melalui platform Blibli dengan layanan pengiriman cepat dan aman, serta fitur click & collect yang memberikan fleksibilitas dalam berbelanja.

Melalui transformasi gerai Pondok Indah Mall 5 ini, Ranch Market menegaskan, komitmennya untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi ritel premium yang mengutamakan kualitas produk, kenyamanan berbelanja, serta pengalaman yang relevan bagi masyarakat urban.

MALUKU - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada oknum Brimob Polda Maluku Bripda MS.

Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menyebut sanksi itu diberikan Majelis Sidang lantaran MS terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," kata Dadang, Selasa (24/2/2026).

Dadang menjelaskan dalam sidang tersebut Majelis Kode Etik juga menghadirkan dan memeriksa 14 saksi baik secara langsung maupun daring, termasuk saksi korban.

"Majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut," ujarnya.

Lihat video: SIDANG ETIK BRIMOB PENGANIAYA PELAJAR



Menurut Dadang, pemberian sanksi PTDH itu juga sebagai komitmen Polri untuk tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan aksi kekerasan anggota.

Dadang menambahkan, saat ini pelaku bakal melanjutkan proses pidana yang sedang berjalan di Polres Tual. Dadang memastikam penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

"Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui program loyalitas pelanggan Eat Shop Fly resmi menyerahkan hadiah kepada para pemenang Periode Kedua dan Ketiga.

Penyerahan hadiah dilaksanakan pada Jumat, 20 Februari 2026, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam kesempatan tersebut diumumkan 2 pemenang kategori Top Spender (pelanggan dengan nilai transaksi tertinggi), 11 pemenang kategori Top Tenant (mitra usaha dengan volume transaksi terbanyak), serta 16 pemenang hadiah Smart TV.

Seluruh proses penetapan pemenang telah divalidasi dan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten, serta notaris, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas program.

Hadiah utama berupa unit mobil listrik kepada para pemenang Top Spender, yakni 1 unit BYD M6 kepada Muhammad Fikrie dan 1 unit BYD Seal kepada Sarah Triandani (pemenang Periode Ketiga).

Pemilihan mobil listrik sebagai hadiah utama mencerminkan komitmen InJourney Airports terhadap inovasi berkelanjutan serta dukungan pada pengembangan ekosistem transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

Direktur Komersial InJourney Airports Veri Y. Setiady mengatakan, “Penyerahan hadiah kepada para pemenang sekaligus menandai bahwa Program Eat Shop Fly Periode Kedua dan Ketiga telah berjalan dengan baik dan lancar, menyusul Periode Pertama yang telah selesai pada Juni 2025.”

Veri Y. Setiady menambahkan bahwa program ini dirancang untuk mengubah persepsi bandara dari sekadar tempat transit menjadi pusat aktivitas ekonomi dan gaya hidup (lifestyle hub).

“Kami ingin setiap interaksi di bandara, mulai dari kuliner hingga belanja, memberikan nilai tambah yang berkesan bagi para traveler. Program Eat Shop Fly merupakan wujud apresiasi kami atas kepercayaan pelanggan dan mitra usaha yang terus mendukung pertumbuhan industri aviasi nasional,” lanjut Veri Y. Setiady.

Selain apresiasi bagi pelanggan, penghargaan juga diberikan kepada 11 Top Tenant sebagai berikut:

Top Tenant Periode 2:

•Lokatara (Bandara Internasional Soekarno Hatta)

•Baso Afung (Bandara Internasional Juanda)

•Falala Choco (Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai)

•Petit Paris (Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo)

•Camel Active (Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan)

•Bangi Coffee (Bandara Internasional Hasanuddin)

Top Tenant Periode 3:

•Solaria (Bandara Internasional Soekarno Hatta)

•Luuca (Bandara Internasional Juanda)

•Alfa Express (Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo)

•Camel Active (Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan)

•Baso Afung (Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai)

Melalui konsistensi pelaksanaan Program Eat Shop Fly, InJourney Airports optimistis dapat terus memperkuat daya saing 37 bandara yang dikelolanya, khususnya pada aspek komersial.