Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi demo buruh mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (8/1/2025). Ruas jalan arah Balai Kota ke Tanah Abang maupun sebaliknya dialihkan seiring barikade kepolisian yang telah berdiri.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, massa unjuk rasa mulanya berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB, lantas berkonvoi menggunakan sepeda motor menuju Patung Kuda.

Unjuk rasa ini digelar oleh serikat buruh, khususnya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam rangka menolak kebijakan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa buruh kembali meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp5,89 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Menurut Said, usulan revisi tersebut mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh Ibu Kota sebesar 100%.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Dua, revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK [upah minimum sektoral kabupaten/kota] di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi bupati/wali kota masing-masing daerah,” imbuh Said.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP)Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dilakukan Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi (KDM) yang dinilai bakal makin merugikan buruh.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menimbulkan ketimpangan berbahaya di sektor industri manufaktur Jawa Barat.

“Upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sedangkan pabrik-pabrik elektronik multinasional seperti Samsung, Epson, dan Panasonic justru ditetapkan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pabrik kecap dan roti,” kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Menurut Said, kebijakan ini berisiko menekan industri nasional, terutama sektor makanan dan minuman yang bersifat padat karya, sekaligus menciptakan perlakuan tidak seimbang antara industri domestik dan industri asing.

“Kondisi ini sama sekali tidak masuk akal dan menciptakan ketimpangan yang berbahaya,” imbuhnya.

Di samping itu, KSPI juga menilai revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara terburu-buru dan sarat kepentingan pencitraan politik, alih-alih berbasis kajian ekonomi dan keberlanjutan industri.

“Revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara main-main, memancing emosi buruh, dan sarat pencitraan politik,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman seperti pabrik kecap dan pabrik roti yang dibebani upah tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha.

Di sisi lain, KSPI menegaskan buruh tidak menolak investasi asing. Namun, Said menilai kebijakan upah minimum harus diterapkan secara adil agar tidak mematikan industri nasional.

“Tidak boleh ada kebijakan yang mematikan industri nasional sementara industri asing justru dilindungi,” lanjutnya.

Selain substansi upah, KSPI turut menyoroti aspek prosedural revisi UMSK Jawa Barat yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, penetapan UMSK diwajibkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Namun, KSPI menilai proses tersebut tidak dijalankan.

“Faktanya, Dewan Pengupahan tidak pernah menggelar rapat. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah berjanji tidak akan mengubah rekomendasi UMSK yang diajukan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, namun janji tersebut dinilai dilanggar.

Untuk itu, KSPI menegaskan tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berikut daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada 2026:

1. Kota Bekasi: Rp6.028.033
2. Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759
3. Kabupaten Karawang: Rp5.910.371
4. Kota Depok: Rp5.551.084
5. Kabupaten Bogor: Rp5.187.305
6. Kota Bandung: Rp4.760.048
7. Kota Cimahi: Rp4.110.892
8. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558
9. Kabupaten Subang: Rp3.739.042
10. Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638
11. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622
12. Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dilakukan Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi (KDM) yang dinilai bakal makin merugikan buruh.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menimbulkan ketimpangan berbahaya di sektor industri manufaktur Jawa Barat.

“Upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sedangkan pabrik-pabrik elektronik multinasional seperti Samsung, Epson, dan Panasonic justru ditetapkan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pabrik kecap dan roti,” kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Menurut Said, kebijakan ini berisiko menekan industri nasional, terutama sektor makanan dan minuman yang bersifat padat karya, sekaligus menciptakan perlakuan tidak seimbang antara industri domestik dan industri asing.

“Kondisi ini sama sekali tidak masuk akal dan menciptakan ketimpangan yang berbahaya,” imbuhnya.

Di samping itu, KSPI juga menilai revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara terburu-buru dan sarat kepentingan pencitraan politik, alih-alih berbasis kajian ekonomi dan keberlanjutan industri.

“Revisi UMSK Jawa Barat terkesan dilakukan secara main-main, memancing emosi buruh, dan sarat pencitraan politik,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman seperti pabrik kecap dan pabrik roti yang dibebani upah tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha.

Di sisi lain, KSPI menegaskan buruh tidak menolak investasi asing. Namun, Said menilai kebijakan upah minimum harus diterapkan secara adil agar tidak mematikan industri nasional.

“Tidak boleh ada kebijakan yang mematikan industri nasional sementara industri asing justru dilindungi,” lanjutnya.

Selain substansi upah, KSPI turut menyoroti aspek prosedural revisi UMSK Jawa Barat yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, penetapan UMSK diwajibkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Namun, KSPI menilai proses tersebut tidak dijalankan.

“Faktanya, Dewan Pengupahan tidak pernah menggelar rapat. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Gubernur Jawa Barat sebelumnya telah berjanji tidak akan mengubah rekomendasi UMSK yang diajukan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, namun janji tersebut dinilai dilanggar.

Untuk itu, KSPI menegaskan tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berikut daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada 2026:

1. Kota Bekasi: Rp6.028.033
2. Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759
3. Kabupaten Karawang: Rp5.910.371
4. Kota Depok: Rp5.551.084
5. Kabupaten Bogor: Rp5.187.305
6. Kota Bandung: Rp4.760.048
7. Kota Cimahi: Rp4.110.892
8. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558
9. Kabupaten Subang: Rp3.739.042
10. Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638
11. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622
12. Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

Bisnis.com, BATAM - Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2026 mulai mengerucut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menyetujui penetapan UMSK untuk dua sektor strategis, yakni sektor galangan kapal dan sektor offshore.

Keputusan ini menyusul pembahasan panjang antara pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan, pihaknya dapat menerima penetapan UMSK untuk dua sektor tersebut meski mengakui adanya tambahan beban biaya bagi dunia usaha.

"Setelah melalui diskusi panjang, kami bisa menerima penetapan UMSK oleh gubernur untuk sektor galangan kapal dan offshore. Walaupun tentu ini menambah beban pengusaha, kami tetap mengimbau agar keputusan ini dipatuhi dan dijalankan," ujar Rafki di Batam, Senin (29/12/2025).

Rafki menilai kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2026 yang mencapai 7,38% sudah tergolong tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya UMSK, beban usaha di sektor galangan kapal dan offshore akan meningkat lebih besar.

Meski demikian, Apindo Batam mengimbau para pengusaha untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.

"Kami berharap pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja [PHK] akibat kenaikan UMK dan penetapan UMSK tahun 2026," tegasnya.

Apindo juga berharap penetapan UMSK ini dapat meredam potensi aksi unjuk rasa dari kalangan pekerja sehingga iklim investasi dan stabilitas hubungan industrial di Batam tetap terjaga.

Di sisi lain, Rafki meminta adanya kompensasi dari pemerintah daerah atas meningkatnya beban dunia usaha. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan percepatan perizinan, terutama di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Kami berharap Pemko Batam dan BP Batam bisa memperbaiki dan mempercepat proses perizinan. Banyak pengusaha, khususnya di sektor galangan kapal, mengalami kendala perizinan yang berdampak pada lambatnya realisasi investasi," kata Rafki.

Menurutnya, percepatan perizinan akan menjadi kunci agar ekspansi usaha di sektor galangan kapal, offshore, dan sektor lainnya dapat segera dilakukan sehingga kenaikan upah tetap sejalan dengan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Batam.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merespons sikap buruh yang menolak nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 menjadi Rp5,7 juta. Buruh menganggap nilai UMP tersebut belum layak untuk biaya hidup di Jakarta.

Rano menjelaskan nilai kenaikan UMP itu merupakan putusan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha.Menurutnya pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP telah melalui proses panjang sebelum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa PTUN, itu mekanisme biasa. Cuman marilah kita duduk bersama," kata Rano, Minggu (28/12).

Ia mengatakan seiring dengan penetapan UMP itu, Pemprov juga memberi banyak subsidi kepada buruh.

Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.

"Artinya ini realita yang terjadi, Jakarta duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan, karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada Senin (29/12) dan Selasa (30/12) di Istana Negara, Jakarta.

Aksi tersebut membawa tuntutan penolakan terhadap nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026, tuntutan pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang layak di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan.

Alasan pertama, menurutnya, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Hal itu tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5,95 juta per bulan.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?" kata Said dalam keterangan tertulis

Bisnis.com, JAKARTA - Seseorang bekerja untuk memperoleh imbalan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Imbalan itu disebut upah, yaitu hak pekerja dalam bentuk uang yang diberikan pemberi kerja terhadap pekerjanya.

Pengaturan upah tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 88C Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) yang menyatakan:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.”

Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang ketentuan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum Kota dan Kabupaten (UMK) dan Upah minimum Sektoral Kota/kabupaten (UMSK)

Berikut perbedaan UMK, UMP dan UMSK

Upah Minimum Kabupaten

Upah Minimum Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Walikota/Bupati wilayah tersebut. Namun demikian, berdasar Pasal 88 C dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa upah minimum kota/kabupaten dapat ditetapkan oleh gubernur apabila nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten lebih tinggi daripada nilai upah minimum provinsi.

Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, apabila upah minimum kota/kabupaten lebih tinggi daripada upah minimum provinsi, maka perusahaan/pemberi kerja memiliki kewenangan untuk menetapkan upah berdasar upah minimum provinsi.

Upah Minimum Sektoral

Pasal 7 Permenaker 16/2024 mengatur bahwasanya upah minimum sektoral baik provinsi maupun kabupaten ditetapkan oleh gubernur. Adapun upah minimum sektoral diperuntukkan bagi pekerjaan dengan karakteristik sebagai berikut:

“a. karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya; dan

b. tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.”

Dengan demikian, upah minimum sektoral memang diperuntukkan bagi pekerjaan yang memiliki resiko serta keahlian dan muatan yang lebih dari yang lainnya. Oleh karena itu, upah minimum sektoral lebih tinggi daripada upah minimum lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Kalangan serikat pekerja di Jawa Barat mengancam akan menggelar aksi demonstrasi menuntut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengubah keputusan terkait penetapan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) 2026.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar Dadan Sudiana memastikan pihaknya bersama Serikat Pekerja Indonesia akan menggelar aksi pada pekan depan agar Dedi Mulyadi menyelaraskan besaran UMSK dengan hasil rekomendasi daerah.

"Bahwa Gubernur dalam menetapkan UMSK mengacu pada rekomendasi dari bupati dan wali kota. Jadi Gubernur harus mengacu pada rekomendasi," katanya, Kamis (25/12/2025).

Menurutnya ada tujuh Kabupaten/Kota yang UMSK-nya tidak ditetapkan oleh Gubernur seperti Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut dan Majalengka.

"Jadi, upah sektoral ada yang perbedaannya hanya Rp4 ribu dengan UMK, yang disampaikan Gubernur tidak sesuai fakta. Kita akan melakukan aksi mulai Senin, Selasa dan Rabu agar SK UMSK Kabupaten/kota disesuaikan dengan rekomendasi kabupaten kota sebagaimana PP 49 2025 pasal 35 i,” tuturnya.

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka mengatakan Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan UMSP dan UMSK yang diajukan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Bagi kabupaten/kota yang tidak mengajukan, ya tidak bisa diproses penetapannya oleh Pak Gubernur,” katanya dikutip Kamis (25/12/2025).

Kim mencatat ada 19 kabupaten/kota yang mengajukan UMSK 2026 pada gubernur. Namun, penetapan besaran tiap daerah tengah disusun apakah sudah memenuhi kriteria yang berisiko tinggi atau tinggi sekali.

“Kemarin ada 19 yang mengajukan,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berikut adalah daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2026

1. Kota Bekasi: Rp6.028.033

2. Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759

3. Kabupaten Karawang: Rp5.910.371

4. Kota Depok: Rp5.551.084

5. Kabupaten Bogor: Rp5.187.305

6. Kota Bandung: Rp4.760.048

7. Kota Cimahi: Rp4.110.892

8. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558

9. Kabupaten Subang: Rp3.739.042

10. Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638

11. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622

12. Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sosialisasi kebijakan upah minimum 2026 secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

"Disampaikan juga oleh Menaker terkait waktu penetapannya semua sama. Jadi antara UMP dan UMK, termasuk UMSP dan UMSK ditetapkan tanggal 24 Desember 2025,” kata Aziz, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Kamis (18/12/2025).

Sebelumnya, menurut laporan Bisnis.com, Pemprov Jawa Tengah sempat merencanakan penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025, sedangkan UMK dan UMSK dijadwalkan pada 15 Desember 2025.

Alur Kenaikan UMP dan UMK Jawa Tengah

Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan, yang telah ditandatangani Presiden sebagai pedoman resmi. Formula perhitungannya menggunakan tiga komponen utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa, dengan rumus sederhana:

Kenaikan UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)

Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan rentang nilai alfa antara 0,5 hingga 0,9, memberikan fleksibilitas dalam menentukan kenaikan upah yang adil dan seimbang bagi pekerja.

Namun, dalam pernyataan resminya, Ahmad Aziz menjelaskan bahwa penentuan nilai alfa untuk perhitungan UMP dan UMSP dilakukan melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hasil pembahasan tersebut kemudian direkomendasikan kepada gubernur sebelum ditetapkan secara resmi.

“Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di dewan pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK diawali dengan pembahasan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, kemudian hasilnya diserahkan kepada Bupati atau Wali Kota. Rekomendasi dari tahap ini selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur paling lambat 22 Desember 2025, sebelum ditetapkan secara resmi pada 24 Desember 2025.

Simulasi Perhitungan UMP dan UMK Jawa Tengah

Perhitungan kenaikan UMP dan UMK Jawa Tengah harus mempertimbangkan dua indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37%, sementara inflasinya tercatat sebesar 2,79%.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah

Berikut adalah simulasi perhitungan UMP Jawa Tengah 2026 dengan menggunakan rentang nilai alfa 0,5 hingga 0,9.

UMP 2025: Rp2.169.349

Pertumbuhan ekonomi: 5,37%

Inflasi: 2,79%

Perlu dicatat perhitungan ini bersifat simulatif, sehingga besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih bisa berubah sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, dan keputusan pemerintah terkait penetapan nilai alfa.

Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Tengah

Sementara itu, jika pemerintah Jawa Tengah menetapkan nilai alfa tertinggi 0,9 dengan kenaikan 7,56% sebagai acuan, berikut perbandingan UMK jateng pada 2025 dan 2026.