BPJS Kesehatan mencatat rumah sakit yang bergabung menjadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) atau RS rujukan mencapai 1.513, terhitung sejak program JKN berjalan pada 2014 silam.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan sektor kesehatan semakin menarik bagi investasi, khususnya pembangunan RS.

"FKRTL atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, tumbuhnya 1.513 setelah ada BPJS," ujar Ghufron dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia mengungkapkan mayoritas fasilitas rujukan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan milik swasta, yakni mencakup 65,8 persen dari RS rujukan.

"Yang menarik 65,8 persen itu FKRTL swasta, bukan pemerintah," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, kehadiran JKN memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha kesehatan, sehingga mendorong minat investasi di sektor rumah sakit. Bahkan, sejumlah RS berorientasi profit yang sebelumnya belum tertarik bekerja sama, kini mulai bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan.

"Dulu, waktu kami masuk itu, beberapa rumah sakit yang profit oriented hospital itu tidak begitu tertarik kerja sama BPJS. Sekarang hampir semua sudah tertarik untuk kerjasama," katanya.

Ia menambahkan pertumbuhan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS tersebut tidak hanya berdampak pada perluasan akses layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur kesehatan.

"Artinya rumah sakit itu menarik untuk investasi, untuk pertumbuhan ekonomi," tambah Ghufron.

Untuk mendorong pemerataan, BPJS Kesehatan juga mengembangkan sistem pemetaan berbasis digital atau atlas sistem informasi geografis (SIG). Melalui platform tersebut, investor dapat melihat wilayah yang masih membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan.

"Nah ini harus dilihat dong pemerataannya. Akhirnya BPJS setelah minta-minta gak ada istilahnya bikin Atlas, dimana harusnya orang investasi, BPJS bikin. Nanti bisa dilihat di web kita, itu namanya Atlas-SIG. Itu kalau mau investasi dimana lho, kalau sudah penuh, merah, ya sulit kerjasamanya gitu," pungkasnya.

BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 23 juta peserta menunggak iuran dengan total nilai tunggakan mencapai Rp14 triliun.

"Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14.258.680," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan lonjakan kepesertaan yang signifikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka tunggakan. Sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bergulir pada 2014 dengan 133 juta peserta, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan kini mencapai 283 juta jiwa.

Ghufron menjelaskan peningkatan angka kepesertaan BPJS tersebut juga diiringi bertambahnya peserta nonaktif akibat menunggak iuran.

"Kenapa tidak aktif, karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta nonaktif karena menunggak iuran," kata Ghufron.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran bagi kelompok tertentu. Meski demikian, Ghufon menyebut tidak seluruh peserta akan mendapatkan pemutihan secara otomatis.

Ia menegaskan penghapusan tunggakan otomatis hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 4, yaitu kelompok masyarakat dengan kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

"Jadi untuk miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah, itu bisa otomatis," ujarnya.

Sementara itu, peserta di luar kategori fakir miskin yang memiliki tunggakan harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran agar dapat memperoleh penghapusan sebagian piutang.

Ia juga menegaskan tunggakan peserta yang telah meninggal dunia atau terdata ganda dalam sistem juga akan dihapuskan.

"Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui. Nah tentu, sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus selamanya," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

"Saat ini, pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3," ujar Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan menjaga keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selama ini, pembiayaan JKN juga ditopang oleh pemerintah melalui pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

Sejak 2021, besaran iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas 3 disamakan dengan iuran PBI, yakni Rp42 ribu per orang per bulan.

Dari jumlah tersebut, Rp35 ribu dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta. Sementara Rp7.000 merupakan bantuan iuran dari pemerintah, dengan rincian Rp4.200 ditanggung pemerintah pusat dan Rp2.800 oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp247,3 triliun, naik 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan besarnya anggaran tersebut, Purbaya turut menyoroti polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang memicu keresahan masyarakat pada Februari 2026.

Menurutnya, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi mamadai menjadi pemicu utama gejolak tersebut.

Karena itu, ia meminta pemutakhiran data peserta PBI JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang memadai.

Purbaya juga mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan diberlakukan agar masyarakat memiliki waktu beradaptasi dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pembahasan mengenai rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak harus menunggu terbitnya peraturan presiden (perpres).

"Saya kira, tidak perlu juga formil menunggu perpres ya," ujar Pras, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antara.

Menurut Pras, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian terkait terus mematangkan solusi penanganan tunggakan peserta BPJS Kesehatan melalui koordinasi lintas sektor.

Pada 2025 lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sempat mengungkap sebanyak 23 juta peserta masih menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun.

"Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," ujar Ali di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) seperti dikutip dari Antara.

Rencananya, tunggakan yang dihapus maksimal 24 bulan. Pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan utang karena akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menegaskan penonaktifan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini tengah dilakukan proses validasi data peserta PBI.

"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).

Ia menyampaikan masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat mengurus administrasi melalui Dinas Sosial setempat sebagai perpanjangan tangan Kemensos di daerah.

"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," ujarnya.

Keluhan mengenai status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif sebelumnya ramai disampaikan warganet di media sosial.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).

Dalam keputusan tersebut, dilakukan penyesuaian data peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK), di mana sejumlah peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru sehingga total peserta PBI JK tetap.

Rizzky menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, BPJS Kesehatan belum merinci jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.

BPJS Kesehatan juga memastikan penonaktifan status kepesertaan tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.

Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan.

Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara menanggapi kasus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba berstatus nonaktif menyusul ramai keluhan warganet di media sosial.

Ghufron menegaskan saat ini memang ada proses validasi terhadap status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, tetapi keputusan yang menentukan seseorang masih berhak sebagai PBI atau tidak tersebut bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.

"Memang ada validasi apakah orang masih PBI atau sudah bukan lagi PBI, tetapi yang menentukan itu bukan BPJS Kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/2).

Ia menyarankan bagi warga yang merasa masih memenuhi kriteria sebagai peserta PBI dapat menempuh jalur administrasi di tingkat daerah.

"Jika seseorang masih merasa berhak sebagai PBI, bisa mengurusnya melalui dinas sosial setempat," jelas Ali.

Sebelumnya, banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang mengeluh mendadak dinonaktifkan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan berlaku mulai 1 Februari 2026.

"Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru. Jadi secara jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya," kata Rizzky melalui keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (5/2).

Menurut Rizzky, pembaruan data dilakukan secara berkala untuk memastikan penerima bantuan iuran tepat sasaran. Meski demikian, ia belum merinci jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan dalam proses tersebut.

BPJS Kesehatan juga menegaskan penonaktifan status peserta tidak serta-merta menghilangkan hak layanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan reaktivasi kepesertaan apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

Kriteria tersebut antara lain peserta termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026 dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan masih tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin. Reaktivasi juga dapat dilakukan bagi peserta dengan penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.

"Peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi," jelas Rizzky.

Jika lolos verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta sehingga dapat kembali mengakses layanan kesehatan. Peserta juga dapat mengecek status kepesertaan melalui layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Pemerintah tengah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu.

Melalui kebijakan ini, sebagian peserta dapat terbebas dari kewajiban membayar tunggakan lama, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan cara dapat pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan adalah dengan terlebih dahulu memastikan status kepesertaan sudah berubah dari mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

Pemutihan hanya berlaku bagi masyarakat yang dulunya peserta mandiri dan memiliki tunggakan, tetapi kini ditanggung iurannya oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

"Dulunya, (peserta) itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya," ujar Ghufron usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (22/10).

Ghufron menjelaskan penghapusan tunggakan hanya berlaku maksimal selama 24 bulan. Dengan demikian, jika seseorang memiliki tunggakan sejak 2014, maka hanya dua tahun pertama yang dapat dihapuskan.

"Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ia menambahkan BPJS Kesehatan tidak dapat menghapus seluruh utang peserta karena akan membebani sistem administrasi lembaga tersebut.

Untuk itu, kebijakan pemutihan ini masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dan belum ditetapkan secara resmi.

Sebelumnya, Ghufron mengungkapkan masih ada sekitar 23 juta peserta yang menunggak iuran dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun.

"Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, Rp7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," kata Ghufron di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10) melansir Antara.

Ia mengatakan keputusan akhir terkait cara dan mekanisme resmi pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah pembahasan di tingkat pemerintah selesai.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pemutihan, langkah utamanya adalah memastikan status kepesertaan mereka sudah berubah menjadi PBI atau PBPU Pemda, sembari menunggu pengumuman resmi mengenai tata cara pelaksanaan program ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kebijakan untuk melakukan pemutihan tunggakan peserta tidak akan mengganggu arus kas di lembaga asuransi kesehatan resmi milik pemerintah tersebut. Pemutihan tunggakan dilakukan bagi peserta BPJS yang pindah komponen.

"Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Ia menjelaskan, pemutihan tunggakan tersebut dilakukan bagi peserta BPJS yang pindah komponen, misalnya dari peserta mandiri yang berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan. Nah, itu dibayari oleh pemerintah daerah misalnya (karena sudah menjadi PBI), tetapi (tercatat di sistem) masih punya tunggakan, maka tunggakan itu dihapus," ujar dia.

Namun, Ghufron menegaskan, pemutihan ini harus tepat sasaran, misalnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk di dalam DTSEN," ucapnya.

Ia juga menekankan agar pemutihan ini tidak disalahgunakan oleh peserta dengan secara sengaja menunggak iuran.

"Yang jelas kalau BPJS itu istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi tidak disalahgunakan. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, 'Wah, saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi' begitu, enggak, enggak terjadi itu," paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa kriteria peserta BPJS Kesehatan yang tunggakan iurannya bisa dihapuskan adalah masyarakat miskin atau tidak mampu.

Dalam hal ini, masyarakat tidak mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, tetapi masih memiliki tunggakan.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang istilahnya pindah komponen, dulunya katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI atau dibayari PBPU Pemda. Nah, itu masih punya tunggakan, tunggakan itu dihapus," ujar Ali Ghufron di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dengan demikian, para peserta BPJS Kesehatan tersebut harus masuk ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) agar tunggakannya diputihkan.

"Jadi dia harus masuk DTSN, harus orang memang miskin atau tidak mampu," kata dia.

Lebih lanjut, terkait kepastian besaran nilai dan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dihapuskan tunggakannya, Ali Ghufron bilang pihaknya masih melakukan penghitungan lebih mendetail.

Namun, ia memperkirakan nilai pemutihan iuran tersebut akan lebih dari Rp 10 triliun.

"Keseluruhannya itu bisa lebih (dari Rp 10 triliun), tapi kan belum diputusin berapa, kita masih di dalam proses ya," ucapnya.

Menurutnya, pemutihan tunggakan iuran ini tidak akan mengganggu arus kas atau cash flow BPJS Kesehatan.

Sebab, dari sisi BPJS Kesehatan, tunggakan iuran akan dicatat melalui mekanisme write off atau penutupan buku sehingga beban yang muncul hanya bersifat administratif.

"Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa (enggak), tapi kalau tepat sasaran saya kira enggak," kata Ali Ghufron.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp 20 triliun untuk program penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan di 2026.

Dia bilang, anggaran tersebut sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Tadi diminta dianggarkan Rp 20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memperbaiki pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menekan kebocoran anggaran.

Purbaya pun telah melakukan pertemuan dengan Ali Ghufron di Kantor Kemenkeu pada hari ini, Rabu (22/10/2025), untuk membahas perbaikan BPJS Kesehatan.

"Jadi saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan, jadi yang bocor-bocor dibetulin," ucapnya saat ditemui usai rapat.

Menurutnya, terjadi inefisiensi dalam anggaran BPJS Kesehatan.

Misalnya, ada sejumlah program dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit membeli alat kesehatan dengan harga mahal dan jumlah yang banyak.

"Katanya ada rumah sakit dengan peraturan kementerian yang ada, itu harus punya 10 persen alat ventilator. Padahal sekarang kan sudah enggak zaman Covid lagi, sehingga tidak semuanya dipakai. Akhirnya, karena mereka terpaksa sudah beli, setiap ada pasien ya dilewatin ke alat itu, sehingga target ke BPJS-nya besar," papar Purbaya.

Maka dari itu, Purbaya meminta untuk dilakukan penataan kembali mengenai ketentuan pembelian alat kesehatan oleh rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan.

Termasuk berkoordinasi kembali dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbaharui ketentuan layanan BPJS Kesehatan.

"Mereka sudah mengungkapkan ada banyak program-program mungkin dari Kemenkes yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan. Jadi saya bilang, diskusi saja dengan Kemenkes, kita kurangi yang begitu-begitu," kata dia.

Di sisi lain, Purbaya mengaku tertarik dengan departemen IT di BPJS Kesehatan yang memiliki tim dalam jumlah besar, yakni mencapai 200 pegawai.

Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi kunci efisiensi operasional BPJS Kesehatan.

Ia pun meminta tim IT mengembangkan sistem yang bisa mendeteksi potensi-potensi kecurangan dan terintegrasi secara nasional.

"Gede banget timnya. Saya bilang, ya sudah bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka di seluruh Indonesia dan pakai AI," kata Purbaya.

"Sehingga program nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi. Misalnya, sakit ini harusnya ini, ini, ini. Rumah sakit sana mintanya obatnya lain. Itu kan patut investigasi. Yang gitu-gitu akan diselesaikan dengan cepat," tambahnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan bagi seluruh peserta tidak akan naik di 2026.

Menurutnya, kenaikan belum bisa dilakukan karena perekonomian masih belum pulih seutuhnya.

"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," ujar Purbaya ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10).

Purbaya menyebutkan rencana kenaikan iuran JKN akan dipertimbangkan apabila perekonomian bisa tumbuh di atas 6 persen. Saat ini, perekonomian masih di level 5 persen.

Selain itu, Purbaya juga akan mempertimbangkan kenaikan iuran apabila masyarakat, terutama kelas bawah yang menjadi peserta sudah memiliki daya beli yang lebih kuat dari saat ini. Sebab, ia tak ingin menambah beban masyarakat.

"Dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Jadi kalau sekarang belum (dinaikkan iuran)," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan masih membahas mengenai kenaikan anggaran. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail

"Yang sustainabilitasnya kita bahas gitu tapi kan tidak harus naik iuran, harus segala macam itu," jelasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengkelaim institusi yang dipimpinnya masuk nominasi penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025.

Ali mengeklaim nominasi yang didapat BPJS Kesehatan ini sebelumnya diajukan oleh Center for Peace and Security, Coventry University, Inggris.

"Jadi yang mengusulkan itu bukan BPJS, bukan," ucap Ali usai memberikan kuliah umum di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10).

Hadiah Nobel Perdamaian 2025 telah dianugerahkan kepada aktivis demokrasi asal Venezuela, Maria Corina Machado, atas perjuangannya mempertahankan demokrasi di tengah kepemimpinan diktator Presiden Nicolas Maduro.

Selama ini, Komite Nobel di Norwegia sebagai penanggung jawab Hadiah Nobel tidak pernah membocorkan siapa yang masuk nomonasi. Peraih Nobel terutama Perdamaian pun memiliki sejumlah kriteria.

Mengutip pendiri Nobel, Alfred Nobel, Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada "seseorang yang telah melakukan upaya paling besar atau terbaik dalam mempererat persaudaraan antarbangsa, menghapus atau mengurangi kekuatan militer permanen, serta mendorong terselenggaranya kongres perdamaian."

Sementara itu, Ghufron mengelaim pengusulan nominasi Hadiah Nobel ini didasarkan pada penilaian terhadap BPJS sendiri. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan mencerminkan perdamaian dan kemanusiaan.

"Yang menarik adalah karena nilai-nilai lokal gotong royong yang menjadi 'benchmark' (tolok ukur), karena namanya 'peace' atau damai tu tidak hanya bebas dari konflik. Ini menurut yang mengusulkan, BPJS untuk mendapatkan nominasi Nobel itu," ujar dia.

Ali Ghufron bahkan mengklaim penghargaan Nobel yang pernah diterima Grameen Bank di Bangladesh pada 2006 masih kalah berdampak dibandingkan sistem BPJS Kesehatan.

Grameen Bank memperoleh Nobel karena upaya lembaga itu membantu kelompok miskin memperoleh akses pinjaman dengan saling menjamin antaranggota.

Sedangkan sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada akses finansial, melainkan menjamin kesehatan seluruh warga negara.

Bahkan, menurut dia, sistem itu turut mendorong penciptaan lapangan kerja serta menekan angka kemiskinan akibat beban biaya pengobatan.

"Yang jelas kalau dibanding Nobel prize yang diterima di Bangladesh, ini jauh-jauh lebih bagus, dan jauh lebih berdampak," ucap Ali Ghufron.

Seperti diwartakan, Nobel Perdamaian tahun ini diberikan kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, atas perjuangannya membela demokrasi di negaranya.

Pengumuman itu disampaikan oleh Komite Nobel di Stockholm, Jumat, 10 Oktober 2025.

Komite Nobel menyebut Machado pantas menerima Nobel Perdamaian berkat kerja tanpa lelahnya memajukan hak-hak demokrasi rakyat Venezuela dan atas perjuangannya mewujudkan transisi dari kediktatoran menuju demokrasi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengkelaim institusi yang dipimpinnya masuk nominasi penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025.

Ali bahkan menyebut BPJS Kesehatan menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang masuk nominasi Hadiah Nobel Perdamaian.

"Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada institusi yang masuk nominasi Nobel," ujar Ali Ghufron usai memberikan kuliah umum di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (18/10).

Sementara itu, Hadiah Nobel Perdamaian 2025 telah dianugerahkan kepada aktivis demokrasi asal Venezuela, Maria Corina Machado, atas perjuangannya mempertahankan demokrasi di tengah kepemimpinan diktator Presiden Nicolas Maduro.

Selama ini, Komite Nobel di Norwegia sebagai penanggung jawab Hadiah Nobel tidak pernah membocorkan siapa yang masuk nomonasi. Peraih Nobel terutama Perdamaian pun memiliki sejumlah kriteria.

Mengutip pendiri Nobel, Alfred Nobel, Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada "seseorang yang telah melakukan upaya paling besar atau terbaik dalam mempererat persaudaraan antarbangsa, menghapus atau mengurangi kekuatan militer permanen, serta mendorong terselenggaranya kongres perdamaian."

Sementara itu, Ali Ghufron mengeklaim nominasi yang didapat BPJS Kesehatan ini sebelumnya diajukan oleh Center for Peace and Security, Coventry University, Inggris.

"Jadi yang mengusulkan itu bukan BPJS, bukan," sambung dia.

Ghufron mengelaim pengusulan nominasi Hadiah Nobel ini didasarkan pada penilaian terhadap BPJS sendiri. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan mencerminkan perdamaian dan kemanusiaan.

"Yang menarik adalah karena nilai-nilai lokal gotong royong yang menjadi 'benchmark' (tolok ukur), karena namanya 'peace' atau damai tu tidak hanya bebas dari konflik. Ini menurut yang mengusulkan, BPJS untuk mendapatkan nominasi Nobel itu," ujar dia.

Keberadaan BPJS Kesehatan, kata Ali, telah mengubah paradigma masyarakat yang dulu takut sakit karena beban biaya, menjadi lebih tenang lantaran memiliki jaminan kesehatan.

"Dulu (ada ungkapan) orang miskin dilarang sakit, sekarang sudah tidak ada," ucap dia.

Ali Ghufron bahkan mengklaim penghargaan Nobel yang pernah diterima Grameen Bank di Bangladesh pada 2006 masih kalah berdampak dibandingkan sistem BPJS Kesehatan.

Grameen Bank memperoleh Nobel karena upaya lembaga itu membantu kelompok miskin memperoleh akses pinjaman dengan saling menjamin antaranggota.

Sedangkan sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada akses finansial, melainkan menjamin kesehatan seluruh warga negara.

Bahkan, menurut dia, sistem itu turut mendorong penciptaan lapangan kerja serta menekan angka kemiskinan akibat beban biaya pengobatan.

"Yang jelas kalau dibanding Nobel prize yang diterima di Bangladesh, ini jauh-jauh lebih bagus, dan jauh lebih berdampak," ucap Ali Ghufron.

Seperti diwartakan, Nobel Perdamaian tahun ini diberikan kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, atas perjuangannya membela demokrasi di negaranya.

Pengumuman itu disampaikan oleh Komite Nobel di Stockholm, Jumat, 10 Oktober 2025.

Komite Nobel menyebut Machado pantas menerima Nobel Perdamaian berkat kerja tanpa lelahnya memajukan hak-hak demokrasi rakyat Venezuela dan atas perjuangannya mewujudkan transisi dari kediktatoran menuju demokrasi.