Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pedagang perantara (middleman) komoditas telur ayam ras yang beroperasi di daerah setempat, khususnya yang terdapat di wilayah sentra penghasil komoditas pangan tersebut.

Kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk respons atas situasi terdesak yang saat ini tengah menimpa para peternak telur di sejumlah titik Provinsi Jatim, di mana ketentuan harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebesar Rp26.500, yang disebut belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan.

"Kami akan memanggil seluruh middleman atau perantara telur, kami akan duduk bersama untuk memastikan harga telur ini dapat terjaga, dan peternak bisa memperoleh untung karena kita prihatin biaya produksi yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan harga jual," ungkap Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Emil mengungkapkan satu dari sekian kebijakan jangka pendek yang akan dijalankan Pemprov Jatim tersebut akan dikomandoi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Peternakan. Dirinya menyatakan pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk digelar pada pekan depan.

"Kami tadi sudah periksa ke Disperindag Jatim dan Dinas Peternakan, kalau data perantara sudah dimiliki. Kami pastikan dalam seminggu ini, kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung dengan seluruh pedagang perantara yang menghubungkan antara peternak dengan pasar untuk mencari tahu penerapan HAP telur oleh Bapanas ini di lapangan," ucapnya.

Mengacu pada data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, Emil memaparkan banderol telur ayam ras di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp25.000 per kilogram, seperti yang diamatinya di Kota Surabaya, Bangkalan, dan Lumajang.

Menurut dia, kondisi tersebut sesungguhnya dapat memicu dilema operasional karena harga jual di tingkat hilir justru berada di bawah HAP yang telah ditetapkan Kepala Bapanas sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kita akan periksa dahulu, maka dari itu pedagang perantara akan dikumpulkan untuk membuka transparansi harga beli di tingkat peternak. Realitanya, harga di tingkat konsumen hari ini sekitar Rp25.000-an. Di sini ada pekerjaan rumah besar saat bertemu middleman karena mereka pasti akan keberatan kalau dipaksa membeli Rp26.500, sementara harga jual di pasar saja Rp25.000," papar Emil.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak ingin kebijakan perlindungan ini hanya menjadi teori di atas kertas tanpa menyentuh realita lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan dengan para pedagang perantara tersebut ditargetkan dapat terealisasi sesuai rencana guna merumuskan kesepakatan harga yang rasional serta saling menguntungkan (win-win solution), baik bagi keberlangsungan usaha para peternak rakyat maupun kelancaran rantai pasok hilir.

"Jadi, harus ada kalkulasi yang tepat dan adil saat pertemuan itu terjadi, di mama kita targetkan satu minggu sebelum hari ini sudah bisa terlaksana dan dapat tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak," ucapnya.

Berikut tuntutan massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN):

1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)

Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah diterbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 tanggal 9 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.

2. Transparansi Harga Pakan

Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai:

a. Harga bahan baku pakan impor.

b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.

c. Data impor bahan baku pakan.

d. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.

3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat

a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari monopoli korporasi besar, hak atas pakan murah, telur sebagai pangan pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.

b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 tanggal 9 Juni 2026. Perlu pengaturan yang lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas agar tercipta iklim usaha yang lebih berkeadilan.

c. Penghapusan Peraturan Menteri Pertanian 10/2024 Pasal 24 huruf (c) yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”, kembalikan budidaya pada peternak rakyat.

4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat

Mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat dalam semua program pemerintah.

5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat

Keberlangsungan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak bukan semata-mata dipicu oleh kelebihan pasokan (oversupply), melainkan dipengaruhi oleh ekspektasi permintaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlalu tinggi hingga struktur industri perunggasan yang makin terkonsentrasi atau oligopolistik.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan kondisi harga telur saat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena kelebihan pasokan biasa. Menurutnya, lonjakan produksi terjadi karena pelaku usaha berekspektasi permintaan telur akan meningkat seiring dengan implementasi program MBG. Namun, realisasi permintaan tidak sebesar yang diperkirakan.

“Memang benar ada kelebihan pasokan yang cukup signifikan, tetapi akar persoalannya jauh lebih dalam dan struktural. Ekspansi produksi yang masif ini sebagian didorong adanya ekspektasi demand dari program MBG yang ternyataoverstated, ditambah melemahnya daya beli masyarakat. Yang lebih krusial lagi adalah kegagalan koordinasi perencanaansupply-demandsecara nasional serta inefisiensi rantai pasok yang sangat panjang," kata Eliza ketika dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Eliza menuturkan anjloknya harga telur di tingkat peternak tidak diikuti penurunan harga yang signifikan di tingkat konsumen. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pelaku distribusi dan perantara (middleman) masih mengambil margin yang cukup besar, sehingga selisih harga antara tingkat peternak dan ritel tetap lebar.

Di sisi lain, peternak kecil cenderung berada di posisiprice takerlantaran tidak memiliki akses langsung kepada pembeli atauofftakerberskala besar.

Di samping itu, Eliza juga menilai anjloknya harga telur dipengaruhi ketimpangan struktur pasar di sektor perunggasan. Integrator besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, lanjutnya, memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan dengan peternak mandiri, sehingga peternak rakyat lebih rentan saat harga jatuh.

“Kita harus paham juga adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar yang makin kentara yaitu industri upstream seperti pakan dan DOC [day old chick] sudah menunjukkan karakter oligopolistik, di mana satu perusahaan saja bisa menguasai sekitar 35% pasar, dan top player integrator besar punya integrasi vertikal yang memberi mereka daya tahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peternak rakyat kecil yang mandiri,” ujarnya.

Kendati demikian, Core mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), ritel modern melalui Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan serapan telur. Namun, dia menilai langkah tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar.

“Strategi ini cuma solusi jangka pendek yang bersifat tambal sulam dan belum cukup efektif untuk benar-benar mengangkat harga di tingkat peternak secara berkelanjutan,” sambungnya.

Menurut Eliza, tanpa kontrak jangka panjang dan insentif yang memadai, Horeka serta ritel modern akan tetap mengandalkan perusahaan integrator besar yang mampu memasok produk secara konsisten dari sisi volume, kualitas, hinggaketelusuran. Di sisi lain, peternak kecil yang masih terfragmentasi dan bergantung pada perantara (middleman) akan kesulitan masuk ke rantai pasok tersebut tanpa penguatan melalui koperasi.

Dia juga berpandangan bahwa kapasitas serapan Horeka maupun ritel modern cenderung terlalu kecil jika dibandingkan dengan volume surplus produksi telur nasional. Hal ini membuat dampak serapan di sektor tersebut terhadap pemulihan harga hanya bersifat sementara.

“Volume serapan dari Horeka dan ritel modern relatif kecil dibandingkan skala surplus nasional sehingga dampaknya terbatas dan cenderung temporer. Begitu tekanan surplus berkurang atau ada perubahan kondisi, pembelibesar bisa kembali ke pola lama. Jadi ini bukan jawaban struktural, melainkan sekadar mengurangi gejala sesaat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar imbauan menjadi kemitraan yang lebih terstruktur melalui kontrak jangka panjang antara koperasi peternak dengan Horeka, ritel modern, maupun offtaker institusional lainnya.

Eliza juga merekomendasikan pemerintah membangun sistemforecastingatau estimasi pasokan dan permintaan nasional secarareal time, mengendalikan ekspansi produksi berbasis data, memperkuat kelembagaan peternak melalui koperasi, memangkas rantai distribusi, serta memperketat pengawasan terhadap praktik yang berpotensi menciptakan oligopoli di industri perunggasan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga harga telur ayam ras di tingkat peternak, mulai dari peningkatan konsumsi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan penyerapan produksi, hingga dukungan pakan ternak.

Ia mengatakan langkah tersebut diambil menyusul melemahnya harga telur di tingkat peternak akibat kurangnya penyerapan pasar.

“Ada beberapa langkah kita ambil kemarin. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya, ada SPHP,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, langkah pertama dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG guna membantu menyerap produksi peternak.

Amran mengatakan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang merespons dengan langsung meningkatkan konsumsi telur dalam program tersebut.

“Bu Nanik luar biasa, beliau katakan konsumsi telur satu biji (dalam MBG) dinaikkan menjadi tiga biji per minggu,” ujarnya.

Selain mendorong penyerapan melalui MBG, pemerintah juga meminta para pembeli atau offtaker dalam skala besar membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan agar harga telur di tingkat peternak tidak terus melemah akibat kelebihan pasokan di pasar.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram (kg) dan meminta seluruh pelaku usaha mematuhi harga tersebut guna melindungi pendapatan peternak.

Sementara Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Suwardi pada 11 Juni menjelaskan rata-rata harga telur ayam ras di tingkat produsen sempat berada di kisaran Rp21.000 per kg atau sekitar 20 persen di bawah HAP.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui program MBG.

Bapanas sebelumnya menyampaikan transaksi pembelian telur untuk kebutuhan dapur MBG dilakukan langsung kepada koperasi dan asosiasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kg dan ditingkatkan secara bertahap menuju HAP di tingkat produsen.

Selain memperkuat permintaan, pemerintah menyiapkan dukungan dari sisi biaya produksi melalui penyediaan jagung dari Perum Bulog untuk membantu kebutuhan pakan ternak.

“Pakan ternak dari jagung, dari Bulog,” ucap dia.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan yang dijalankan Bulog menetapkan harga jagung Rp5.000 per kg di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak guna membantu menekan biaya produksi peternak unggas.

Amran menjelaskan biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur sehingga dukungan jagung diharapkan dapat membantu menjaga margin usaha peternak.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga telur di lapangan mengingat terdapat masa libur sekolah yang berpotensi mengurangi penyerapan melalui program MBG.

Namun, setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung, Amran optimistis konsumsi telur diperkirakan akan semakin meningkat seiring pelaksanaan program tersebut.

“Minimal setelah libur ini (harga telur peternak) naik lagi,” ungkap dia.

Untuk sementara, pemerintah juga mengimbau seluruh offtaker membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah di bawah pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Mentan menegaskan langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi pendapatan peternak telur di tengah tekanan harga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Herry Dermawan menemui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda terkait anjloknya harga telur ayam yang terjadi belakangan ini.

Herry mengatakan harga telur saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Dia melihat adanya middleman alias tengkulak yang melakukan permainan harga akibat kelebihan pasokan telur.

“Harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Dari peternak butuh duit [cepat], dijual semurahnya, bisa dari middleman,” kata Herry di Kantor Kementan, Selasa (12/5/2026).

Pasalnya, harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sedangkan harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp24.000.

Angka tersebut pun jauh di bawah Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk telur ayam ras yang ditetapkan senilai Rp26.500 per kilogram (kg).

Harga yang rendah itu pun tidak diikuti penurunan harga di tingkat konsumen, yang saat ini berkisar Rp29.000—Rp30.000 per kilogram.

“Siapa yang menikmati Rp8.000 [selisih Rp21.000 ke Rp29.000] itu? Harga sekarang ini bukan harga asli,” katanya.

Dengan kondisi harga jual di bawah biaya produksi, sejumlah peternak mengalami kerugian karena harus menurunkan harga. Mengingat, para peternak yang kelebihan pasokan telur melakukan aksi jual murah agar stok cepat habis.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda melihat memang ada surplus pasokan telur. Terlebih, produksi telur pun tidak dapat disetop.

“Kadang ada peternak yang nggak sabaran ingin cepat laku, sehingga terpaksa banting-bantingan harga dan inilah yang terjadi di lapangan sehingga kami tentu tadi sepakat untuk menjaga stabilitas,” tuturnya.

Agung menjelaskan produksi telur nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan nasional berada di kisaran 6 juta ton lebih sehingga terdapat surplus sekitar 800.000 ton atau setara 13% dari kebutuhan nasional.

Kondisi surplus tersebut dinilai belum terlalu mengkhawatirkan secara nasional. Namun, distribusi produksi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa membuat tekanan harga terjadi di daerah sentra produksi.

Dalam mendukung stabilitas, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa akan mengeluarkan surat edaran khusus.

“Kami akan mengeluarkan edaran sehingga harga beli telur di tingkat produsen minimal Rp25.000 per kg,” ujarnya.

Sementara terkait middleman, pihaknya juga akan turun tangan menata para tengkulak, bukan hanya sebatas harga di hulu dan hilir.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut lonjakan populasi ayam petelur hampir 30% menjadi pemicu utama anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak.

Kondisi itu diperparah oleh ‘perang harga’ antarpelaku usaha di sentra produksi, terutama di Pulau Jawa, demi telur terjual dengan cepat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan, harga telur di tingkat peternak atau on farm harus segera didorong naik mendekati harga acuan, mengingat harga di tingkat konsumen relatif masih stabil.

“Kami meminta besok sudah ada pergerakan harga telur di tingkat peternak agar meningkat menuju harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah,” kata Agung usai Rapat Perunggasan Nasional di kantor Ditjen PKH Kementan, Selasa (12/5/2026).

Agung menjelaskan produksi telur nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan nasional berada di kisaran 6 juta ton lebih sehingga terdapat surplus sekitar 800.000 ton atau setara 13% dari kebutuhan nasional.

Kondisi surplus tersebut dinilai belum terlalu mengkhawatirkan secara nasional. Namun, distribusi produksi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa membuat tekanan harga terjadi di daerah sentra produksi.

Tercatat saat ini sebanyak 63% produksi telur nasional berada di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di wilayah tersebut, harga telur disebut jauh di bawah harga acuan pemerintah.

Sebaliknya, sejumlah daerah lain seperti Papua dan Maluku masih mengalami keterbatasan produksi telur.

Agung mengatakan peningkatan populasi ayam petelur terjadi setelah minat peternak membangun kandang baru meningkat menyusul Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

“Minat peternak untuk menambah kandang cukup tinggi karena ada MBG. Itu menjadi daya tarik tersendiri,” katanya.

Dia menilai persoalan utama saat ini bukan semata-mata produksi berlebih, melainkan lemahnya konsolidasi harga di tingkat peternak. Sebab, telur merupakan komoditas yang diproduksi setiap hari sehingga peternak cenderung menjual cepat meski harus banting harga.

Menurutnya, kondisi itu dimanfaatkan pedagang perantara atau middleman untuk membeli telur dengan harga murah, sementara harga di tingkat konsumen tidak banyak berubah.

Untuk diketahui, Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk telur ayam ras ditetapkan maksimal Rp 26.500 per kg. Sementara, Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen maksimal Rp 30.000 per kg.

Sementara saat ini, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Herry Dermawan mengatakan harga telur saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar.

Dia menyebut harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, padahal harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp24.000. Harga yang rendah itu pun tidak diikuti penurunan harga di tingkat konsumen, yang saat ini berkisar Rp29.000—Rp30.000 per kilogram.

“Siapa yang menikmati Rp8.000 [selisih Rp21.000 ke Rp29.000] itu? Harga sekarang ini bukan harga asli,” katanya.

Dengan kondisi harga jual di bawah biaya produksi, sejumlah peternak mengalami kerugian karena harus menurunkan harga. Mengingat, para peternak yang kelebihan pasokan telur melakukan aksi jual murah agar stok cepat habis.

Pemerintah berharap konsolidasi melalui asosiasi, koperasi, hingga jaringan SPPG dapat membantu menyerap produksi dan menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Selain itu, Kementan juga mendorong distribusi surplus telur dari Pulau Jawa ke daerah yang masih defisit produksi guna mengurangi tekanan pasokan di sentra utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Tulisan “harga telur Rp29.000/kg” kini terpajang di depan lapak tukang sayur di sekitar pemukiman padat penduduk, di salah satu kawasan Jakarta Selatan.

Lain hari, tulisan tersebut berubah, kadang Rp28.000 atau Rp30.000 untuk setiap kilogram. Menyesuaikan harga beli, kata penjualnya.