JAKARTA - Majelis Kehormatan Partai Gerindra memanggil anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Sidiqi pada Jumat (15/5/2026). Syahri dipanggil buntut tingkahnya yang bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat (RDP Komisi D membahas stunting di DPRD Jember.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Syahri akan disidang oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

"Iya disidang hari jumat di DPP di Mahkamah Partai," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2026).

Kendati demikian, Habiburokhman tak menjelaskan lebih detil terkait sikap partai. Ia berkata, pihaknya hanya telah memanggil Syahri pada lusa mendatang di DPP Partai Gerindra.

"Iya makanya disidang di mahkamah partai," terangnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur menjadi sorotan publik karena bermain gim dan merokok saat rapat berlangsung. Video tersebut viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi ketika Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas penanganan stunting, salah satu persoalan kesehatan prioritas di Kabupaten Jember.

Dalam video yang beredar, anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi terlihat asyik memainkan handphone (HP) saat rapat berlangsung. Dia juga diduga merokok di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember.

Aksi legislator tersebut menuai kecaman dari warganet karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggotanya.

Ahmad Halim menegaskan bahwa DPRD Jember akan mengambil langkah tegas secara kelembagaan terhadap anggota dewan yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Kita tegur karena tidak menerapkan kedisiplinan serta attitude maupun etika ketika di ruang rapat," ujar Ahmad Halim.

Jakarta (ANTARA) - Jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh sudah diberangkatkan pada pukul 13.50 WIB dari rumah duka Jl Kartika Utama, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pantauan ANTARA, hadir sejumlah petinggi BPK. Mulai dari Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI BPK Fathan Subchi, dan Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo.

Seperti diketahui, polisi membenarkan Anggota IV BPK Haerul Saleh merupakan korban jiwa kebakaran rumah di Jalan Teratai VI No 07, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa. Polisi menyatakan akan menyelidiki kebakaran rumah di kawasan Jagakarsa itu, yang menyebabkan korban meninggal dunia saat berada di ruang kerja lantai empat rumahnya.

"Terjadi kebakaran rumah yang mengakibatkan adanya satu korban jiwa. Dan dari kejadian ini, korbannya satu orang, inisial Bapak HS," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Haerul Saleh lahir pada 12 Agustus 1981 di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dengan riwayat pendidikan sarjana hukum di Universitas Satria, dia pernah terlibat menjadi Wakil Ketua dan Bendara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dari periode 2003-2005, lalu menjadi Anggota Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara pada 2008, sekaligus menjadi Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Kolaka pada tahun yang sama.

Selanjutnya, Haerul pernah berkiprah di sejumlah organisasi lainnya, seperti Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Pemuda Tani Indonesia, hingga menjadi pengurus Partai Gerindra sejak tahun 2015 hingga 2026.

Dalam kariernya, dia menempati posisi direktur utama dalam sejumlah perusahaan, hingga menjadi Anggota DPR Komisi XI periode 2014-2019, lalu lanjut pada periode 2020-2022, dan jabatan terakhir sebagai Anggota IV BPK periode 2022-2027.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya, Jumat (8/5).

Informasi duka tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui pernyataan resmi di Jakarta.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kebakaran terjadi saat proses renovasi rumah berlangsung. Haerul disebut sedang mengawasi pekerjaan renovasi ketika api tiba-tiba membesar dan asap hitam memenuhi area rumah.

"Mentan Amran mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga, kejadian begitu cepat tatkala korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi. Tetiba api membesar dan asap hitam tidak dapat dihindarkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Amran juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Haerul. Menurut dia, Haerul merupakan sosok yang dikenal sederhana dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas negara.

"Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Haerul Saleh lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 12 Agustus 1981. Ia merupakan politikus Partai Gerindra yang kemudian dipercaya menjabat sebagai Anggota BPK RI sejak 19 April 2022.

Sebelum masuk ke lembaga auditor negara tersebut, Haerul lebih dulu berkarier di dunia politik sebagai anggota DPR RI. Ia duduk di Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan.

Haerul sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, lalu kembali masuk parlemen melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) pada 2020 hingga 2022 menggantikan Imran yang meninggal dunia. Selama di DPR, ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Selain berkiprah di politik, Haerul juga aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Ketua Bidang Keuangan DPP Partai Gerindra periode 2015-2020 dan kemudian menjadi Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi DPP Partai Gerindra sejak 2020.

Di luar organisasi politik, Haerul tercatat pernah aktif di KNPI Kabupaten Kolaka, HIPMI Sulawesi Tenggara, hingga menjadi Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Haerul mengawali sekolah di SD Negeri 9 Kolaka sebelum melanjutkan pendidikan di Pesantren IMMIM Ujung Pandang dan SMA Hasrati Kendari. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Satria pada 2008.

Sebelum aktif di parlemen, Haerul juga memiliki pengalaman di dunia usaha. Ia pernah menjabat Direktur Utama PT Kolaka Inti Karya, Direktur Utama Masalle Group, hingga Komisaris Utama PT Kolaka Inti Perkasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Dasco mengatakan bahwa dirinya bingung atas informasi "merger" karena tidak ada pembicaraan tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa itu kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga bingung begitu dengar juga kita bingung sumbernya dari mana.

Wakil Ketua DPR RI itu tidak ingin memperpanjang isu penggabungan Partai Gerindra dan NasDem. Dia berpendapat bahwa Gerindra dalam persoalan ini tidak perlu memberikan bantahan karena klarifikasi lebih dulu disampaikan oleh Partai NasDem.

"Tapi karena NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan wacana fusi kedua partai tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Dia memastikan wacana tersebut belum menjadi pembahasan internal NasDem. Saat ini, katanya, Partai NasDem masih fokus pada konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan struktur partai dan pendidikan politik kader.

"Kita bahkan belum belum ini, belum belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,"katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4/2026).

Namun menurutnya, realisasi gagasan tersebut memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.

"Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan ya. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apa, apakah itu masih nanti apa menjadi pertimbangan semua," jelasnya.

Isu merger antara Partai Gerindra dan Partai NasDem belakangan menjadi bahan perbincangan. Seperti lazimnya isu politik, apa yang awalnya berupa informasi berkembang menjadi diskursus yang lebih luas, menghadirkan berbagai tafsir sekaligus membuka ruang spekulasi.

Yang membuat wacana ini menarik tentu bukan hanya soal kemungkinan dua partai besar bergabung. Lebih dari itu, keduanya datang dari posisi politik yang sebelumnya berbeda pada Pilpres 2024. Gerindra mengusung Prabowo Subianto, sementara Anies Baswedan menjadi pilihan politik NasDem. Dalam logika publik, perbedaan posisi seperti ini biasanya mencerminkan jarak politik yang tidak sederhana.

Namun demikian, politik Indonesia tidak pernah sepenuhnya berjalan dalam garis lurus. Apa yang hari ini tampak berseberangan, dalam waktu tertentu bisa saja menemukan titik temu. Karena itu, wacana merger ini lebih tepat dibaca sebagai bagian dari dinamika konsolidasi politik yang terus bergerak.

Fusi Partai dan Pelajaran dari Masa Lalu

Jika menengok ke belakang, penggabungan partai bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Pada masa Soeharto, kebijakan fusi partai dilakukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Secara struktural, langkah tersebut memang menciptakan stabilitas politik yang relatif terjaga.

Namun, pengalaman itu juga menunjukkan bahwa penyatuan organisasi tidak otomatis menyatukan kepentingan. Di dalam partai, dinamika tetap berjalan, bahkan seringkali muncul dalam bentuk persaingan antar kelompok. Dengan kata lain, stabilitas di permukaan tidak selalu mencerminkan keseragaman di dalam.

Konteks ini menjadi relevan dalam membaca wacana merger Gerindra dan NasDem. Jika kedua partai ini benar-benar berada dalam satu jalur, maka tantangan utamanya bukan hanya pada kesepakatan politik di tingkat elite, tetapi juga pada bagaimana proses integrasi internal dijalankan.

Di titik ini, latar belakang Prabowo Subianto dan Surya Paloh menjadi menarik. Keduanya sama-sama memiliki pengalaman politik di Partai Golkar. Pengalaman ini bisa menjadi modal komunikasi, tetapi juga menunjukkan bahwa dinamika kepentingan di dalam partai besar tidak pernah sepenuhnya sederhana.

Konsolidasi Politik dan Pergerakan Elite

Di sisi lain, wacana merger ini juga bisa dibaca sebagai bagian dari kecenderungan konsolidasi politik yang lebih luas. Dalam banyak sistem demokrasi, partai-partai besar tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mencari titik temu untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep cartel party, di mana batas antara kompetisi dan kerja sama menjadi semakin cair.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan ini mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Koalisi pemerintahan cenderung melebar, komunikasi antarpartai semakin terbuka, dan perbedaan posisi politik tidak selalu bersifat permanen. Dalam situasi seperti ini, pendekatan antar partai menjadi sesuatu yang relatif wajar.

Selain itu, dinamika ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh seperti Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam praktik politik, interaksi antarelite sering kali menjadi bagian penting dalam membentuk arah dan keseimbangan kekuasaan.

Jika melihat ke belakang, Partai NasDem pada awalnya dikenal sebagai salah satu pendukung loyal pemerintahan Joko Widodo. Posisi tersebut kemudian berubah ketika NasDem mengambil langkah politik dengan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pergeseran ini menunjukkan bahwa orientasi politik partai dapat bergerak mengikuti dinamika yang berkembang.

Dalam konteks kekinian, muncul pembacaan bahwa jika NasDem kembali berada dalam orbit kekuasaan—baik melalui konsolidasi politik maupun perubahan arah—maka peluang untuk kembali masuk dalam lingkar kabinet menjadi terbuka. Terlebih dengan adanya figur seperti Gibran Rakabuming Raka dalam struktur kekuasaan, jalur komunikasi politik bisa menjadi semakin cair, jika misalnya isu tentang Jokowi bakal mengakuisisi NasDem untuk Gibran.

Pengalaman sebelumnya juga menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan partai dan posisi dalam pemerintahan dapat saling memperkuat. Jusuf Kalla pada 2004 menjadi contoh bagaimana posisi di partai dan pemerintahan dapat berjalan beriringan dan menciptakan pengaruh politik yang signifikan.

Di saat yang sama, dinamika internal juga mulai terlihat melalui pergerakan kader. Beberapa figur yang sebelumnya berada di lingkar NasDem terlihat bergeser ke Partai Solidaritas Indonesia. Perpindahan ini bisa dibaca sebagai bagian dari proses penyesuaian politik yang sedang berlangsung. Namun tantangan yang sedang dihadapi oleh PSI, apakah partai ini bakal lebih besar NasDem atau tidak sebagai “perahu” yang kembali mengantarkan Gibran sebagai cawapres Prabowo atau maju sendiri sebagai capres di tahun 2029.

Arah 2029 dan Posisi Anies

Dalam konteks menuju 2029, perubahan konfigurasi partai tentu akan memengaruhi peta politik secara keseluruhan. Salah satu yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana posisi Anies Baswedan akan berkembang.

Jika NasDem kembali mendekat ke pusat kekuasaan, maka secara politik posisi Anies akan menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Dukungan institusional yang selama ini menjadi salah satu penopang tentu perlu disesuaikan dengan arah baru partai.

Namun demikian, politik tidak pernah berjalan dalam satu jalur yang pasti. Selalu ada ruang untuk membangun komunikasi baru, menjajaki koalisi alternatif, atau bahkan membentuk poros politik yang berbeda. Dalam banyak kasus, justru dinamika seperti ini yang melahirkan konfigurasi politik baru.

Karena itu, posisi Anies dapat dilihat sebagai berada di titik persimpangan. Di satu sisi ada tantangan akibat perubahan peta politik, tetapi di sisi lain tetap terbuka peluang untuk membangun kekuatan baru melalui konsolidasi yang berbeda.

Wacana merger Partai Gerindra dan Partai NasDem tidak perlu dilihat secara hitam-putih. Ia bukan sekadar soal terjadi atau tidak, tetapi lebih sebagai bagian dari dinamika politik yang sedang bergerak.

Pada akhirnya, arah politik Indonesia masih terbuka. Yang menarik saat ini, politik Indonesia berada dalam fase penyesuaian, di mana fleksibilitas, komunikasi, dan kemampuan membaca momentum menjadi kunci. Dan seperti yang sering terjadi, hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana para aktor mengelola perubahan menuju 2029.

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berkelakar ihwal isu yang menyebut jika Partai Gerindra dan Partai NasDem berpotensi merger atau bergabung. Willy diketahui merupakan politikus Partai Gerindra.

Momen ini terjadi saat sesi penyampaikan tanggapan dari anggota Komisi XIII DPR saat rapat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin (13/4/2026).

Secara tiba-tiba, Willy yang juga legislator Nasdem melontarkan candaan tersebut. "Kita lanjut ke Gerindra atau Nasdem dulu? Atau mau merger Nasdem dengan Gerindra?" canda Willy dalam rapat.

Willy melontarkan kelakar itu karena melihat kader Nasdem, Muslim Ayub duduk berdekatan dengan kader Gerindra, Anwar Sadad. Setelahnya, ia kemudian mempersilakan Muslim Ayub memberi tanggapan lebih dahulu.

"Karena duduknya udah sebelahan, ya kursi kosong itu bridging pak, silakan," ujarnya.

Candaan Willy tak sampai di situ. Selepas Muslim Ayub memberikan tanggapan untuk BPIP, Willy kembali menyinggung Nasdem dan Gerindra yang saling sahut-menyahut.

"Lanjut sebelahnya, sahut menyahut dari Gondangdia ke Brawijaya. eh, dari Gondangdia ke Kertanegara," celetuknya.

JAKARTA - Suara tentang nasionalisme kembali menemukan relevansinya di tengah tekanan global dan dinamika politik dalam negeri. Menurut cucu Soekarno, Didi Mahardhika Soekarno, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya soal ekonomi atau geopolitik, melainkan juga arah demokrasi yang mulai dipraktikkan secara keliru oleh sebagian pihak.

Didi menilai bahwa nasionalisme harus tetap menjadi fondasi dalam setiap praktik bernegara. Akan tetapi, ia menyoroti adanya gejala demokrasi tidak lagi dijalankan sebagai alat koreksi yang sehat, tetapi dijadikan instrumen delegitimasi pemerintahan.

'Demokrasi seharusnya mengoreksi, bukan meruntuhkan legitimasi negara' menjadi garis pemikiran yang ia dorong dalam melihat situasi kekinian. Didi mengatakan, kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dalam sistem demokrasi.

“Namun ketika kritik tersebut tidak lagi bertujuan memperbaiki, melainkan melemahkan kepercayaan publik secara sistematis, maka yang terjadi adalah distorsi demokrasi," ujar Didi Mahardika Soekarno, dikutip Rabu (8/4/2026).

Ia menilai praktik seperti ini berbahaya, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Polarisasi yang dipicu oleh delegitimasi politik justru dapat menggerus persatuan nasional dan melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.

Sebagai putra Rachmawati Soekarnoputri, Didi menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai gotong royong, musyawarah, dan kepentingan bangsa. Ia mengingatkan, kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi alat menciptakan ketidakstabilan.



Didi melihat, dalam situasi saat ini, Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang ditopang kritik konstruktif, bukan serangan yang melemahkan legitimasi negara. Baginya, nasionalisme tidak hanya soal melawan pengaruh luar, tetapi juga menjaga kohesi di dalam negeri.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Didi menempatkan dirinya dalam posisi untuk terus mendorong narasi kebangsaan yang menyejukkan sekaligus tegas. Ia mengingatkan, perjuangan menjaga Indonesia tidak berhenti pada kemerdekaan, tetapi berlanjut dalam menjaga arah demokrasi agar tetap berada di jalur yang memperkuat, bukan melemahkan, bangsa.

Di tengah derasnya arus informasi dan kontestasi politik, pemikiran Didi menjadi pengingat nasionalisme dan demokrasi sejatinya harus berjalan seiring, saling menguatkan demi keutuhan dan masa depan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR menggelar rapat bersama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya beserta jajarannya dan kuasa hukum korban penyiraman air keras Andrie Yunus.

Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut.

"Sesuai dengan daftar kehadiran forum fraksi sudah terpenuhi saya mohon berkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua Komisi III Habiburokhman, Selasa (31/3/2026) yang setelahnya mengetuk palu sebagai tanda rapat mulai dilaksanakan.

Politikus Partai Gerindra itu mengucapkan rasa terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir baik dari pihak kepolisian, kuasa hukum, dan Anggota Komisi III.

Habiburokhman mengatakan susunan rapat adalah penyampaian dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya, kuasa hukum Andrie Yunus, dan pendalaman dari Anggota Komisi III.

"Jadi ini rangkaian rapat bukan hanya kali ini rapat terkait masalah ini, enggak akan selesai dan ini bukan yang pertama. Kita sudah tiga kali rapat Andrie Yunus ini, sudah ada dua kesimpulan dan liat situasi setiap ada perkembangan kita akan rapat seperti ini," jelasnya.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang atau lebih.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, pada Kamis (19/3/2026). Prasetyo mengatakan pertemuan kedua tokoh yang berlangsung hampir dua jam tersebut diisi dengan diskusi mendalam dan pertukaran pandangan terkait berbagai isu strategis.

Megawati pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Sehingga pengalaman pemikirannya terus dibutuhkan oleh bangsa.

"Banyak sekali. Banyak sekali ya. Hampir kurang lebih pertemuan dua jam banyak yang didiskusikan, banyak yang saling bertukar pandangan karena bagaimanapun kan Ibu Mega juga pernah menjadi Wakil Presiden, pernah juga menjadi Presiden, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman," ungkap Prasetyo kepadawartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo menekankan bahwa pengalaman kepemimpinan Megawati menjadi nilai penting dalam memberikan perspektif terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.

"Meskipun kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era di setiap masa memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda," kata Prasetyo.

Diapun menegaskan bahwa pertukaran gagasan antar pemimpin tetap relevan untuk kemajuan bangsa.

"Tetapi sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita," ujarnya.

Selain isu dalam negeri, Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut turut membahas perkembangan geopolitik global saat ini. "Iya (membahas isu geopolitik)," pungkasnya.

JAKARTA - Pertemuan antara mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto disebut merupakan perjumpaan dengan "teman lama". Bahkan, pertemuan itu disebut berlangsung sangat akrab.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat disinggung kans Megawati bertemu Prabowo untuk halalbihalal. Ia berkata, Megawati telah lebih dulu bertemu dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

"Ibu Megawati Soekarnoputri sudah bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu. Bahkan pertemuan dikatakan oleh Ibu Mega, "teman lama", yang berlangsung sangat akrab, membahas berbagai persoalan bangsa dan negara, " ujar Hasto saat ditemui di acara halalbihalal Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

Kendati demikian, Hasto menilai, pertemuan kedua tokoh negara itu menunjukan jati diri bangsa yang mengedepankan gotong royong serta dialog.

"Ini menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang mengedepankan gotong royong, dialog, dan semua berdedikasi bagi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, acara halalbihalal yanh digelar Megawati turut dihadiri oleh Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattari, hingga Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic James Robert Jermey.

"Ya, dalam Idulfitri ini kan semua mengedepankan semangat persaudaraan. Itu yang dikedepankan, semangat maaf-memaafkan. Dan itu kan dirintis oleh Bung Karno melalui halalbihalal, yang merupakan tradisi merayakan Idulfitri yang sangat khas Indonesia dan betul-betul berkebudayaan Indonesia," ujar Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat sekaligus politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko telah terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imipas.

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, M. Akbar Hadi Prabowo.

"Iya benar," ujar Akbar lewat pesan singkat, Kamis (21/3/2026).

Penunjukan Hendarsam ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Presiden Nomor 187/TPA Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di samping itu, Akbar menambahkan bahwa Hendarsam dijadwalkan bakal resmi dilantik menjadi Dirjen Imigrasi pada awal April 2026.

"Direncanakan awal April," pungkasnya.

Profil Hendarsam

Berdasarkan situs IDFood yang dikutip Kamis (12/3/2026), Hendarsam lahir pada 22 Desember 1977 di Tanjung Karang, Bandar Lampung.

Hendarsam ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-58/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.

Kemudian, Hendarsam mengenyam pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung (2002) dan Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada (2020).

Secara karier, Hendarsam terjun di dunia advokat pada Law Firm Minola Sebayang & Partners (2004-2007). Setahun berselang, dia didapuk sebagai Managing Partner di Law Firm Rajaolan Marantoko & Partners (2008-2009).

Selanjutnya, Hendarsam sempat menjabat sebagai Senior Partner di Law Firm Wetmen Sinaga & Partners (2009-2014). Di samping itu, Hendarsam saat ini telah menjabat sebagai Managing Partner di Law Firm Hendarsam Marantoko and Partners.

Di samping itu, berdasarkan situs lawfirmhmp.com, Hendarsam dikenal sebagai pendiri dan Managing Partner dari HMP Law Firm pada tahun 2007.

Dia pun memiliki banyak pengalaman dalam menangani kasus litigasi baik di pengadilan perdata, pidana, administrasi negara, perdagangan, khususnya di bidang litigasi komersial, hukum tanah, dan hukum perusahaan.

Selain itu, Hendarsam juga aktif di berbagai organisasi baik di kalangan pengacara maupun organisasi masyarakat, dan sering berpartisipasi dalam seminar hukum, terutama yang membahas perkembangan hukum bisnis di Indonesia.

Dalam situs yang sama, Hendarsam memiliki riwayat sebagai Wakil Ketua Cinta Tanah Air Indonesia (ACTA); Ketua DPP Gerindra bidang ilmu hukum; Pendiri dan Wakil Ketua Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI); Advokat dan Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (PERADI); Ketua Divisi Hubungan Antarlembaga pada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI); hingga Auditor Hukum Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa Partai Demokrat tengah berupaya mendongkrak perolehan suaranya di Pemilu mendatang. AHY menyebut bahwa Partai Demokrat tak mau kalah banyak suara dari Partai Gerindra.

Pernyataan AHY itu disampaikan dalam sambutannya di acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat pada Rabu (4/3/2026) di Jakarta. AHY menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

AHY juga menyambut pimpinan DPR dan MPR yang juga hadir di acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat. Kemudian, AHY menyapa deretan anggota DPR atau wakil rakyat dari Partai Demokrat, disambut oleh sahutan para wakil rakyat.

"Pak Menlu [Sugiono], mudah mudahan 2029 suaranya [Anggota DPR dari Partai Demokrat] lebih kencang di sini pak, walaupun pasti Gerindra kencang sekali, tapi jangan sampai suara Demokrat tidak terlalu kencang begitu di 2029," kata AHY.

AHY juga menjelaskan bahwa tahun ini menjadi tahun yang bersejarah bagi Partai Demokrat. Pada 9 September 2026, Partai Demokrat akan genap berusia 25 tahun atau seperempat abad.

"Dalam sebuah perjalanan partai politik, 25 tahun tentu penuh dengan suka duka, jatuh bangun, keringat dan air mata. Demokrat juga pernah mengalami itu semua. Dan kita bertekad bahwa Demokrat di masa mendatang bisa bangkit dan kembali kokoh untuk meningkatkan peran dan kontribusi kita di pemerintahan maupun di parlemen," kata AHY.

Momentum 25 tahun partai juga menurutnya akan menjadi momentum kebangkitan atau re-inventing. Menurutnya, Partai Demokrat akan menemukan kembali jati diri sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat.

"Itulah mengapa Pak Menlu, Pak Sekjen Gerindra, mohon dilaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto] selaku pembina koalisi, pembina partai-partai politik, kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangat 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik karena Pemilu masih lama sekali," katanya.

Dalam kontestasi Pemilu 2024, Partai Demokrat sendiri telah meraup 11.283.160 suara atau 7,43% berada di posisi ketujuh. Sementara, Partai Gerindra berada di posisi kedua dengan perolehan suara 20.071.708 suara atau 13,22%.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa Partai Demokrat tengah berupaya mendongkrak perolehan suaranya di Pemilu mendatang. AHY menyebut bahwa Partai Demokrat tak mau kalah banyak suara dari Partai Gerindra.

Pernyataan AHY itu disampaikan dalam sambutannya di acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat pada Rabu (4/3/2026) di Jakarta. AHY menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

AHY juga menyambut pimpinan DPR dan MPR yang juga hadir di acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat. Kemudian, AHY menyapa deretan anggota DPR atau wakil rakyat dari Partai Demokrat, disambut oleh sahutan para wakil rakyat.

"Pak Menlu [Sugiono], mudah mudahan 2029 suaranya [Anggota DPR dari Partai Demokrat] lebih kencang di sini pak, walaupun pasti Gerindra kencang sekali, tapi jangan sampai suara Demokrat tidak terlalu kencang begitu di 2029," kata AHY.

AHY juga menjelaskan bahwa tahun ini menjadi tahun yang bersejarah bagi Partai Demokrat. Pada 9 September 2026, Partai Demokrat akan genap berusia 25 tahun atau seperempat abad.

"Dalam sebuah perjalanan partai politik, 25 tahun tentu penuh dengan suka duka, jatuh bangun, keringat dan air mata. Demokrat juga pernah mengalami itu semua. Dan kita bertekad bahwa Demokrat di masa mendatang bisa bangkit dan kembali kokoh untuk meningkatkan peran dan kontribusi kita di pemerintahan maupun di parlemen," kata AHY.

Momentum 25 tahun partai juga menurutnya akan menjadi momentum kebangkitan atau re-inventing. Menurutnya, Partai Demokrat akan menemukan kembali jati diri sebagai partai yang benar-benar memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat.

"Itulah mengapa Pak Menlu, Pak Sekjen Gerindra, mohon dilaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto] selaku pembina koalisi, pembina partai-partai politik, kalau Demokrat tahun ini agak sering turun ke bawah karena semangat 25 tahun tadi. Tolong jangan disalahartikan sebagai sebuah manuver politik karena Pemilu masih lama sekali," katanya.

Dalam kontestasi Pemilu 2024, Partai Demokrat sendiri telah meraup 11.283.160 suara atau 7,43% berada di posisi ketujuh. Sementara, Partai Gerindra berada di posisi kedua dengan perolehan suara 20.071.708 suara atau 13,22%.