Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyelesaikan pekerjaan penyambungan pipa gas bumi ruas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dengan aman.

Gas yang dialirkan dari Natuna ke Pulau Pemping nantinya akan didistribusikan ke kawasan Tanjung Uncang untuk memenuhi kebutuhan energi pelaku usaha sekaligus masyarakat Kota Batam.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan penyambungan dengan teknik hot tap atau tanpa berhenti operasi ini merupakan tahapan paling krusial dalam pembangunan infrastruktur gas yang akan menghubungkan pasokan gas bumi Natuna dengan kebutuhan energi domestik khususnya di Batam, Kepri.

Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung Astacita Presiden untuk ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik.

Penyelesaian ini juga menjadi tonggak bersejarah bagi sektor energi nasional.

"Untuk pertama kalinya, gas bumi Natuna yang selama ini seluruhnya dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya mendukung sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam," ujar Rakhmad.

Proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas dengan laju alir sekitar 300 juta kaki per hari dan bertekanan 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter, yang tanpa menimbulkan kebocoran, sehingga menjadi salah satu tahapan dengan tingkat risiko dan kesulitan teknis tinggi.

Rakhmad mengatakan penyelesaian hot tap menjadi pencapaian penting yang menunjukkan kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum pengaliran gas.

"Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam," ujarnya.

Capaian ini, lanjutnya, juga mencerminkan kesiapan teknis proyek serta sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur energi strategis nasional.

"Proyek selanjutnya akan memasuki tahap komisioning dan pengaliran gas tahap awal dengan volume sekitar 25 juta kaki kubik per hari untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan Batam," jelas Rakhmad.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengharapkan pada minggu depan dapat dilakukan komisioning.

"Paralel saat ini, tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk komisioningnya agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya," jelasnya.

Rakhmad menambahkan bagi PLN EPI, hadirnya pasokan gas Natuna akan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit PLN di Sumatera dan Batam, khususnya PLTGU Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 MW dan PLTGU IPP Tanjung Uncang milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani perjanjian jual beli gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pasokan gas sampai dengan 111 juta kaki kubik gas per hari selama periode 2027-2037.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, ia menjelaskan, pemanfaatan gas bumi juga akan mengurangi risiko penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mendukung keandalan kelistrikan dan mendukung upaya penurunan emisi.

"Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM," ujar Rakhmad.

Terbangunnya pipa WNTS-Pemping juga memastikan pasokan gas yang andal dan efisien untuk memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu pusat industri, logistik, dan investasi nasional. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan industri, manufaktur, hingga ekonomi digital yang membutuhkan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan.

"Proyek WNTS-Pemping melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja mulai dari proses fabrikasi hingga pekerjaan offshore, nearshore, dan onshore. Dengan selesainya tahapan hot tap, proyek kini memasuki fase akhir sebelum gas Natuna resmi mengalir untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional," sebut Rakhmad.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping.

Penyelesaian tahapan krusial tersebut membuka jalan bagi pengaliran gas bumi Natuna untuk kebutuhan domestik, setelah selama ini seluruh produksinya dimanfaatkan untuk pasar ekspor.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hot tap menandai kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum gas mulai dialirkan ke sistem kelistrikan nasional, khususnya di Batam dan Sumatra.

“Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan, khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatra dan Batam,” ujar Rakhmad melalui keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas. Pada proyek ini, pekerjaan dilakukan pada jaringan yang mengalirkan gas sekitar 300 juta kaki kubik per hari dengan tekanan mencapai 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter.

Rakhmad menyebut, pekerjaan tersebut berhasil dilakukan tanpa kebocoran, meski memiliki tingkat risiko teknis yang tinggi karena dilakukan pada pipa aktif di bawah laut.

Setelah penyelesaian hot tap, proyek akan memasuki tahap commissioning dan pengaliran gas tahap awal dengan volume sekitar 25 juta kaki kubik per hari untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan Batam.

Masuknya gas Natuna diproyeksikan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN di Sumatra dan Batam, terutama untuk PLTGU Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 megawatt (MW) serta pembangkit milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani perjanjian jual beli gas dengan West Natuna Exploration Limited untuk pasokan hingga 111 juta kaki kubik gas per hari pada periode 2027–2037.

Menurut Rakhmad, pemanfaatan gas bumi akan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk menopang kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

“Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dari dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM,” ujarnya.

Selain menopang sektor ketenagalistrikan, pembangunan pipa WNTS-Pemping juga dinilai strategis untuk memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan industri, logistik, dan investasi nasional.

Rakhmad menilai, ketersediaan pasokan gas yang andal dan efisien akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan sektor manufaktur hingga ekonomi digital yang membutuhkan pasokan energi berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pasokan gas untuk mendukung proses commissioning tersebut.

“InsyaAllah minggu depan commissioning. Paralel saat ini tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning-nya agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya,” kata Djoko.

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) Pemping yang akan menghubungkan pasokan gas bumi Natuna untuk kebutuhan domestik Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan penyelesaian hot tap menjadi pencapaian penting yang menunjukkan kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum pengaliran gas.

"Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, pelaksanaan hot tap, yang merupakan tonggak sejarah yang paling penting dari proyek WNTS-Pemping, telah berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Sebagai informasi, proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas dengan laju alir sekitar 300 juta kaki per hari dan bertekanan 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter tanpa menimbulkan kebocoran.

Rakhmad turut menjelaskan gas bumi Natuna yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya mendukung sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam.

“Capaian ini juga mencerminkan kesiapan teknis proyek serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur energi strategis nasional," ujar Rakhmad.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan pekan depan akan dimulai untuk comissioning gas, yakni proses pengujian dan verifikasi awal pada sistem perpipaan gas.

“Saat ini tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning, agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya,” kata dia.

Hadirnya pasokan gas Natuna akan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit PLN di Sumatera dan Batam, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 MegaWatt (MW) dan PLTGU IPP Tanjung Uncang milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pasokan gas sampai dengan 111 juta kaki kubik gas per hari untuk periode 2027-2037.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pemanfaatan gas bumi juga akan mengurangi risiko penggunaan bahan bakar minyak, sekaligus mendukung keandalan kelistrikan dan mendukung upaya penurunan emisi.

"Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM," ujar Rakhmad.

Menurutnya, pipa WNTS-Pemping juga akan memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu pusat industri, logistik, dan investasi nasional karena mendukung pertumbuhan kawasan industri, manufaktur, hingga ekonomi digital di kota itu.

"Proyek WNTS-Pemping melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja mulai dari proses fabrikasi hingga pekerjaan offshore, nearshore, dan onshore. Dengan selesainya tahapan ‘hot tap’ proyek kini memasuki fase akhir sebelum gas Natuna resmi mengalir untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung, Dian, membuktikan bahwa usaha bisa menjadi ruang untuk membuka kesempatan bagi perempuan lain agar ikut berdaya.

Usaha Dian, Dapur Female pun menjadi tempat bagi banyak perempuan untuk belajar, bekerja, dan tumbuh bersama. Dengan sebagian besar ibu-ibu yang terlibat merupakan nasabah PNM Mekaar, Dapur Female berkembang jadi ruang pemberdayaan yang dekat dengan semangat kebersamaan para perempuan pengusaha ultra mikro.

"Ibu-ibu yang bekerja di Dapur Female ini sekitar 70 persen rata-rata adalah nasabah PNM Mekaar," ujar Dian.

Kisah pemberdayaan Dian tidak berhenti di lingkungan usahanya. Ia juga pernah diajak oleh dinas setempat untuk hadir di sebuah wilayah dengan tingkat praktik tuna susila yang cukup tinggi. Di sana, Dian berbagi kemampuan yang dimiliki, mulai dari cara membuat kue dan jajanan pasar, hingga membuka peluang usaha sederhana.

Ia mengaku, proses tersebut tak selalu mudah. Dian sempat menghadapi penolakan dari sebagian penghuni di wilayah tersebut. Namun ia tetap berusaha hadir dengan pendekatan yang sabar dan membangun kepercayaan dan perlahan, memunculkan perubahan.

"Tantangannya cukup berat karena awalnya ada penolakan, tapi alhamdulillah dari kelompok itu ada dua orang yang sekarang sudah punya toko kue sendiri," tuturnya.

Menurutnya, kedua orang yang awalnya berjualan keliling menggunakan motor, kini sudah memiliki toko kue sendiri.

Melalui pendampingan PNM, Dian merasakan bahwa modal usaha bukan hanya berbentuk pembiayaan. PNM menghadirkan tiga modal penting bagi nasabah, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial.

Modal finansial membantu nasabah mengembangkan usaha, modal intelektual hadir melalui pembelajaran dan peningkatan kapasitas, sementara modal sosial tumbuh melalui jejaring kelompok yang membuat nasabah saling mengenal, mendukung, dan menguatkan.

Pendekatan berbasis kelompok dalam PNM Mekaar juga menjadi ruang penting bagi perempuan prasejahtera untuk membangun kepercayaan diri. Pertemuan kelompok pun menjadi wadah berbagi cerita, pengalaman usaha, serta dukungan moral dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dari Dapur Female di Lampung, Dian menunjukkan bahwa usaha ultra mikro dapat menjadi pintu perubahan, termasuk bagi para perempuan yang ikut bekerja, belajar, dan menemukan kembali keberanian untuk membangun masa depan yang lebih berdaya.

PNM terus berkomitmen mendampingi perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro melalui pembiayaan, pendampingan, dan penguatan jejaring sosial berbasis kelompok. PNM meyakini, ketika satu perempuan berdaya, akan ada peluang bagi perempuan lainnya untuk tumbuh bersama.

Dengan memilih 'seafood' berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjaga sumber daya laut bagi generasi mendatang

Bogor (ANTARA) - Lembaga nirlaba global Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia mengajak masyarakat menyadari bahwa konsumen memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pilihan produk "seafood" yang dikonsumsi sehari-hari.

Commercial Communications Officer MSC Indonesia Usmawati Anggita dalam keterangan tertulis yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Kamis, mengatakan setiap keputusan konsumen saat membeli seafood dapat memberikan dampak nyata terhadap kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pesan tersebut juga ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Laut Sedunia (World Oceans Day) 2026 melalui kegiatan edukasi Tuna Cutting Show yang digelar di Ranch Market, Jakarta, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih seafood yang berasal dari perikanan yang dikelola secara bertanggung jawab.

"Setiap produk seafood memiliki cerita di baliknya. Ketika konsumen memilih produk berlabel MSC, mereka turut mendukung perikanan yang telah memenuhi standar keberlanjutan yang ketat untuk menjaga kesehatan stok ikan, meminimalkan dampak terhadap ekosistem laut, serta memastikan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab," kata Usmawati.

Menurut dia, meningkatnya ketersediaan produk seafood berlabel MSC di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara pelaku perikanan, pengolah, peritel, dan konsumen dalam mendukung keberlanjutan laut.

Ia menuturkan bahwa konsumen sering kali tidak menyadari bahwa keputusan yang dibuat saat berbelanja dapat memengaruhi praktik perikanan di sepanjang rantai pasok.

"Dengan memilih seafood berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjaga sumber daya laut bagi generasi mendatang. World Oceans Day menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa menjaga laut bukan hanya tanggung jawab mereka yang bekerja di laut, tetapi juga tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, pengunjung diperkenalkan pada produk tuna bersertifikasi MSC di bawah merek PINISEA yang telah tersedia di jaringan Ranch Market sejak 2024. Produk tersebut meliputi tuna steak dan tuna saikoro yang berasal dari perikanan yang telah memenuhi standar keberlanjutan lingkungan dan ketertelusuran produk.

CEO AP2HI Janti Djuari mengatakan masyarakat perlu lebih mengenal tuna Indonesia, mulai dari kualitas, manfaat kesehatan, hingga proses penanganan produk dari laut hingga sampai ke meja makan.

"Hari ini kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal Tuna Indonesia, mulai dari kualitasnya, manfaat kesehatannya, hingga perjalanan panjang dari laut sampai ke meja makan kita," katanya.

Janti menjelaskan tuna merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang kaya omega-3. Namun, kualitas produk sangat bergantung pada penanganan yang baik sejak ikan ditangkap hingga diterima konsumen.

"Banyak masyarakat keliru mengira mereka alergi terhadap ikan tuna, padahal reaksi tersebut sebenarnya sering kali dipicu oleh mutu ikan yang sudah menurun akibat penanganan yang tidak standar. Di sinilah pentingnya kita mengetahui asal-usul (traceability) dari ikan yang kita konsumsi," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih menghargai peran nelayan lokal yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok perikanan Indonesia.

"Di balik setiap potong tuna yang kita nikmati, ada ribuan nelayan Indonesia yang bekerja keras. Dengan memilih Tuna Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, kita tidak hanya memilih makanan yang sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan nelayan," kata Janti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

TIKI dan JNE kembali menyelenggarakan kegiatan kurban bersama yang secara konsisten dilakukan setiap tahun.

Pada tahun ini, TIKI dan JNE menyembelih 29 ekor sapi kurban yang dagingnya dikemas dalam 3.000 kemasan dan akan distribusikan kepada anak yatim, dan penyandang tuna netra, serta kepada karyawan TIKI dan JNE.

Lokasi utama kegiatan berlangsung di Yayasan Taman Yatim Piatu Tuna Netra (YATUNA)danMasjid Jami Soeprapto Soeparno, Jakarta.Terkait hal itu, TIKI tahun ini menghadirkan kampanye "Sobat TIKI Berkurban", sebuah inisiatif kurban kolektif yang melibatkan partisipasi langsung pelanggan.

Melalui program ini, setiap transaksi resi yang dibayarkan oleh pelanggan selama periode 1-20 Mei 2026 secara otomatis menyumbangkan Rp500 untuk pengadaan hewan kurban. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk pembelian sapi kurban yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan,TIKI danJNE turut melibatkan dokter hewan profesional yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum penyembelihan, sehingga daging yang didistribusikan terjamin segar, sehat, dan layak konsumsi.

Direktur TIKI Yulina Hastuti menyampaikan program menjadi wujud nyata semangat gotong royong antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat.

"Melalui kampanye Sobat TIKI Berkurban, kami ingin mengajak pelanggan untuk turut berpartisipasi dalam kebaikan dengan cara yang sederhana namun berdampak besar. Setiap resi memiliki arti, dan setiap kontribusi bersama dapat menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan," ujar Yulina.

Sementara itu, Direktur JNE menegaskan komitmen perusahaan dalam menjadikan Idul Adha sebagai momentum berbagi dan memperkuat nilai kemanusiaan

"Dengan semangat 'Connecting Happiness', JNE mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa setiap kebaikan yang disalurkan dapat mempererat silaturahmi," ungkap Feriadi, Presiden Direktur JNE.Melalui kolaborasi ini, TIKI dan JNE berharap dapat terus menumbuhkan semangat kepedulian sosial, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta menjadikan Idul Adha sebagai momentum berbagi yang bermakna dan berkelanjutan.

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memperkuat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan produk tuna asal Maluku guna menjaga daya saing komoditas tersebut di pasar ekspor internasional.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Selasa, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan surveilan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Instalasi Karantina Ikan di Maluku sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu produk perikanan unggulan daerah.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk frozen tuna dan fresh tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan surveilan yang dilaksanakan oleh Inspektur Karantina tersebut difokuskan pada produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna untuk memastikan penerapan standar keamanan pangan, sistem biosekuriti, serta pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Menurut Willy, penerapan CKIB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan maupun diekspor.

Dalam pelaksanaannya, tim Inspektur Karantina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas instalasi, sistem manajemen mutu, dokumen pendukung, serta standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan perusahaan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek operasional telah memenuhi persyaratan teknis dan prinsip-prinsip CKIB secara konsisten, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penanganan, penyimpanan hingga distribusi produk.

Willy mengatakan pengawasan terhadap instalasi karantina ikan menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi produk perikanan Maluku di pasar global, khususnya komoditas tuna yang menjadi salah satu andalan ekspor daerah.

Data perikanan menunjukkan total nilai ekspor perikanan Provinsi Maluku pada 2025 mencapai 54,30 juta dolar AS meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 44,79 juta dolar AS

Dari capaian tersebut, komoditas tuna, terutama Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan produk olahan lainnya, menjadi penyumbang devisa terbesar kedua untuk kelompok komoditas perikanan non-hidup setelah udang vanamei.

Negara tujuan utama ekspor tuna Maluku meliputi Amerika Serikat, China, Jepang, dan Vietnam yang selama ini menjadi pasar potensial bagi produk perikanan berkualitas dari kawasan timur Indonesia.

Peningkatan nilai ekspor tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem karantina dan pengawasan mutu untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan asal Maluku.

"Kami terus mendorong penerapan standar karantina dan biosekuriti yang baik di setiap unit usaha perikanan. Dengan mutu yang terjaga, produk tuna Maluku akan semakin diterima pasar global dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah," ujarnya.

Ia menambahkan sinergi antara BKHIT Maluku dan pelaku usaha perikanan diharapkan dapat memperkuat sistem jaminan mutu hasil perikanan, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan energi asal Inggris, Harbour Energy, telah menyelesaikan penjualan sebagian aset hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia kepada Prime Group dalam transaksi senilai 215 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,5 triliun.

Aset yang dilepas mencakup 28,67 persen kepemilikan operasional Harbour di Natuna Sea Block A serta 50 persen kepemilikan operasional pada proyek pengembangan Lapangan Tuna yang berada di perairan Indonesia.

Manajemen Harbour Energy menyebut transaksi tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk merampingkan portofolio global sekaligus mengalokasikan modal pada aset-aset yang dinilai memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Penjualan sebagian besar aset kami di Indonesia menandai tonggak strategis bagi Harbour," kata Managing Director Harbour Indonesia Steve Cox dalam keterangan perusahaan, sebagaimana diberitakan Upstream yang khas memberitakan isu isu energi pada Kamis (28/5/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mencerminkan pendekatan disiplin perusahaan dalam mengelola portofolio bisnis di tengah dinamika industri energi global.

"Transaksi ini menunjukkan pendekatan disiplin kami dalam mengelola portofolio," ujarnya.

Meski melepas sebagian besar asetnya di Indonesia, Harbour tetap mempertahankan eksistensinya melalui sejumlah aset eksplorasi dan pengembangan migas di kawasan Laut Andaman.

Di sisi lain, akuisisi tersebut memperkuat posisi Prime Group di sektor energi nasional. Perusahaan itu sebelumnya telah memiliki kepentingan bisnis di sejumlah aset migas Indonesia, termasuk Natuna Sea Block B.

Pengamat industri menilai langkah Prime Group menunjukkan meningkatnya minat perusahaan domestik untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pengelolaan aset-aset energi strategis di dalam negeri. Akuisisi tersebut juga dinilai dapat memperkuat posisi perusahaan nasional dalam pengembangan sumber daya migas Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan energi jangka panjang.

Harbour Energy sendiri merupakan salah satu perusahaan energi independen terbesar di Inggris yang memiliki portofolio aset di berbagai kawasan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut menjalankan strategi optimalisasi aset guna meningkatkan efisiensi dan fokus investasi pada wilayah yang dianggap paling prospektif.

"Saya berterima kasih kepada rekan-rekan kami di Indonesia atas kerja mereka selama bertahun-tahun," kata Cox.

Penyelesaian transaksi ini menandai babak baru dalam pengelolaan aset migas Natuna dan Lapangan Tuna, yang selama ini menjadi bagian penting dari pengembangan energi di kawasan perairan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Harbour Energy resmi merampungkan penjualan hak partisipasinya di blok minyak dan gas (migas) Natuna Sea Block A dan Blok Tuna senilai US$215 juta atau sekitar Rp3,82 triliun (asumsi kurs Rp17.775 per US$) kepada Prime Group.

Transaksi ini merupakan satu dari tiga transaksi yang diumumkan pada Desember 2025, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Harbour untuk memperkuat portofolio dan memfokuskan sumber daya pada peluang yang paling kompetitif.

Steve Cox, Managing Director Unit Bisnis Harbour di Indonesia mengatakan, penjualan sebagian besar aset Harbour di Indonesia menandai tonggak strategis bagi Harbour.

"Hal ini menunjukkan pendekatan disiplin kami dalam mengelola portofolio perusahaan, menyusul langkah hengkangnya kami dari Vietnam tahun lalu. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan di Indonesia atas kerja keras mereka di aset-aset ini selama bertahun-tahun dan berharap yang terbaik bagi mereka dalam babak kehidupan mereka selanjutnya," ujar Cox melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (29/5/2026).

Harbour merupakan operator di kedua blok migas tersebut dengan hak partisipasi sebesar 28,67% di Natuna Block A yang telah berproduksi dan 50% di Blok Tuna yang masih dalam tahap pengembangan.

Meski resmi melepas hak partisipasinya di kedua aset tersebut, Harbour tidak sepenuhnya hengkang dari Indonesia. Harbour akan tetap mempertahankan keberadaannya di Indonesia melalui kepemilikan hak partisipasi pada penemuan-penemuan migas di Laut Andaman.

Harbour tercatat masih memiliki hak partisipasi sebagai operator sebesar 40% di Blok Andaman II dan 80% di Central Andaman. Harbour juga terlibat mengembangkan Blok South Andaman bersama Mubadala Energy dengan hak partisipasi 20% (non-operator).

Diberitakan sebelumnya, Harbour Energy Group tak bisa melanjutkan pengembangan Blok Tuna. Hal ini tak lepas dari pengenaan sanksi dari negara Barat kepada mitranya yang berasal dari Rusia.

Untuk diketahui, di Blok Tuna, Harbour lewat Premier Oil Tuna B.V. bermitra dengan ZN Asia Ltd, anak usaha BUMN Rusia Zarubezhneft, yang juga memegang hak partisipasi 50%.

Adapun, Zarubezhneft disebut akan melanjutkan pengembangan Blok Tuna pada Juni 2026 yang sempat tertunda. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot usai melakukan pertemuan dengan perusahaan migas asal Rusia tersebut di sela kunjungan kerja menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Kazan, Rusia, pada Selasa (12/5/2026)

“Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan. Pemerintah akan memberikan dukungan untuk kelanjutan proyek ini,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi.

Zarubezhneft masuk ke proyek migas di Indonesia sejak mengakuisisi 50% participating interest (PI) pada Proyek Tuna di Laut Natuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd., pada 2020.

Pemerintah tengah membangun harapan, membuka jalur perdagangan, dan memperjuangkan masa depan ekonomi masyarakat Natuna agar mampu berdiri sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.

Natuna (ANTARA) - Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang kaya sumber daya kelautan dan perikanan. Laut Natuna memiliki potensi ikan yang melimpah dan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dengan potensi lestari mencapai 1,3 juta ton per tahun.

Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat Natuna memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi maritim di wilayah utara Indonesia. Namun selama bertahun-tahun, kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan nilai ekspor daerah.

Salah satu penyebab utamanya adalah belum tersedianya pintu keluar internasional yang memadai untuk mengirim hasil bumi dan hasil laut Natuna langsung ke luar negeri.

Selama ini, banyak produk asal Natuna harus lebih dulu dikirim ke daerah lain sebelum diekspor. Akibatnya, identitas produk Natuna kerap tidak terlihat, sementara nilai ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan daerah menjadi berkurang.

Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna tidak tinggal diam. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan sebagai wilayah perbatasan, pemerintah daerah mulai menyusun langkah besar untuk memperkuat ekonomi biru sekaligus membuka akses perdagangan internasional secara langsung dari Natuna.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah mengusulkan Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga sebagai pelabuhan internasional ekspor-impor. Pelabuhan ini tidak hanya diproyeksikan untuk aktivitas perikanan, tetapi juga menjadi gerbang perdagangan bagi berbagai komoditas unggulan lokal Natuna.

Usulan tersebut akhirnya mendapat sambutan positif dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pada pekan pertama Juli 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI resmi mengeluarkan Surat Nomor AL.301/II/14/DP-25 tentang penetapan status Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional.

Penetapan itu bukan tanpa alasan. Pelabuhan Selat Lampa dinilai memenuhi syarat karena memiliki kedalaman laut yang memadai untuk disandari kapal berkapasitas hingga 1.000 gross tonnage. Selain itu, posisinya sangat strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), jalur penting perdagangan internasional.

Rehabilitasi Pelabuhan

Setelah status internasional disetujui, pemerintah langsung bergerak cepat. Rehabilitasi kawasan pelabuhan mulai dilakukan agar fasilitas yang tersedia mampu mendukung aktivitas ekspor dan impor secara maksimal.

Pada 2026, Kementerian Perhubungan mengalokasikan APBN untuk merehabilitasi sebagian fasilitas laut dan darat di Pelabuhan Selat Lampa. Pekerjaan dimulai sejak awal tahun dan diperkirakan rampung pada September 2026 untuk tahap pertama pembangunan.

Pelabuhan ini dirancang dibangun dalam tiga tahap besar agar dapat berfungsi optimal sebagai pelabuhan internasional modern. Pada tahap pertama saja, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp20 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi dua trestle existing atau fasilitas laut, serta membangun berbagai fasilitas darat seperti terminal, kantin, pos jaga, gerbang utama, mushola, rumah dinas, area parkir, lapangan penumpukan barang, pagar pelabuhan, hingga saluran drainase.

Tahapan pembangunan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan fisik pada April 2026. Sebelum pekerjaan dimulai, area proyek terlebih dahulu dipagari seng demi mendukung keamanan selama proses pembangunan berlangsung.

Meski tengah direhabilitasi, Pelabuhan Selat Lampa tetap difungsikan sebagai pelabuhan pengumpan untuk aktivitas bongkar muat barang dan transportasi penumpang antardaerah. Aktivitas pelabuhan berjalan berdampingan dengan proses pembangunan.

“Untuk pengerjaan kami menyesuaikan kondisi di lapangan. Ketika ada kapal masuk, aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga proses bongkar muat dan naik turun penumpang selesai,” ujar Site Manager Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Selat Lampa, Inno.

Namun, perjuangan Pemkab Natuna ternyata tidak berhenti pada pembangunan fisik pelabuhan semata. Di balik layar, pemerintah daerah juga melakukan berbagai langkah administratif yang tidak banyak diketahui masyarakat. Inilah perjuangan senyap yang perlahan mulai membuahkan hasil besar bagi masa depan ekonomi Natuna.

Meski Pelabuhan Selat Lampa telah berstatus internasional, aktivitas ekspor belum bisa langsung dilakukan hingga April 2026. Sementara untuk impor, izin juga belum dapat diterbitkan. Kendala utamanya adalah Natuna belum memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA), yakni lembaga resmi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai syarat utama perdagangan internasional.

Tanpa SKA, produk dari Natuna tetap harus melalui daerah lain seperti Batam untuk menyelesaikan administrasi ekspor. Kondisi ini tentu menyulitkan pelaku usaha karena membutuhkan biaya tambahan dan waktu yang lebih panjang.

Namun di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Natuna terus memperjuangkan kebutuhan itu ke pemerintah pusat. Upaya panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika pada awal Maret 2026, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi mengeluarkan Keputusan Nomor 404 Tahun 2026 tentang penetapan IPSKA di Kabupaten Natuna.

Keputusan itu menjadi titik penting dalam sejarah perdagangan Natuna. IPSKA mulai efektif berjalan pada Mei 2026 dengan tiga pejabat yang ditetapkan memiliki kewenangan menerbitkan dokumen ekspor.

Bagi masyarakat, hal ini mungkin terlihat seperti urusan administrasi biasa. Namun sesungguhnya, keberadaan IPSKA menjadi pintu baru bagi masa depan ekonomi Natuna. Para pelaku usaha kini tidak perlu lagi pergi ke daerah lain hanya untuk mengurus dokumen ekspor. Semua proses dapat dilakukan langsung dari Natuna.

Lebih dari itu, identitas produk Natuna akhirnya dapat dikenal dunia. Selama ini, banyak hasil laut dan produk unggulan Natuna tercatat berasal dari daerah lain karena dokumen ekspornya diterbitkan di luar Natuna. Kini, nama Natuna akan ikut tercantum dalam perdagangan internasional.

Manfaat lainnya pun sangat besar bagi daerah, mulai dari pencatatan devisa ekspor, peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan citra Natuna sebagai wilayah perbatasan yang maju dan produktif.

Perjuangan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu tampak megah di permukaan. Ada proses panjang, koordinasi yang rumit, serta kesabaran dalam memperjuangkan kepentingan daerah hingga ke tingkat pusat.

Pemkab Natuna seolah menjalankan operasi senyap demi memastikan wilayah perbatasan ini tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan alamnya sendiri.

Kini harapan baru mulai tumbuh di Pelabuhan Selat Lampa. Di tengah suara alat berat dan aktivitas pembangunan yang terus berjalan, Natuna mulai membayangkan masa depan yang lebih baik. Hasil tangkapan akan memiliki nilai jual lebih tinggi, produk lokal dapat menembus pasar internasional, dan generasi muda Natuna pun bisa melihat peluang besar di kampung halamannya sendiri.

Untuk aktivitas impor, hingga kini masih menunggu penyelesaian nomor pelabuhan sebagai salah satu syarat dari Kementerian Perdagangan RI sebelum izin dapat diterbitkan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Natuna, Marwan Sjah Putra, mengatakan IPSKA Natuna akan diresmikan pada Juni 2026 oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Kementerian Perdagangan RI secara daring.

Dalam peresmian tersebut, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada para eksportir mengenai mekanisme pengiriman barang ke luar negeri.

“Barang bisa diekspor ke negara mana saja selama negara tujuan menerima dan tidak melanggar aturan kedua negara,” ujarnya.

Apa yang sedang dibangun di Selat Lampa hari ini sejatinya bukan sekadar pelabuhan. Pemerintah tengah membangun harapan, membuka jalur perdagangan, dan memperjuangkan masa depan ekonomi masyarakat Natuna agar mampu berdiri sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.

Dari wilayah paling utara negeri ini, Natuna perlahan tengah menyiapkan diri menjadi gerbang baru perdagangan Indonesia di kawasan perbatasan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi menargetkan mulai mengebor sumur eksplorasi di Natuna dan blok-blok minyak dan gas bumi (migas) lainnya pada 2026.

"Insya Allah, mohon doanya tahun ini kami akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain," ujar Awang dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Awang menjelaskan PHE baru mendapatkan blok eksplorasi pada 2023. Sebelum mendapatkan blok eksplorasi, lanjut dia, PHE hanya menggarap lapangan-lapangan lama yang sudah tua.

Oleh karena itu, tutur Awang, Pertamina mulai melakukan eksplorasi di daerah frontier atau wilayah/cekungan baru yang belum pernah disentuh oleh kegiatan eksplorasi sebelumnya, mulai 2026.

"Mohon doanya dari eksplorasi di daerah frontier yang mulai akan kami lakukan tahun ini, karena kami baru mendapatkan bloknya dua tahun yang lalu. Mohon doanya kami bisa menemukan giant discovery," kata Awang.

Temuan raksasa atau giant discovery migas diyakini oleh Awang akan menjadi titik balik Pertamina dalam meningkatkan produksi migas nasional.

Di sisi lain, Awang menegaskan capaian Pertamina yang berhasil menahan laju penurunan produksi, dari yang semula diperkirakan sebesar 24 persen menjadi 2 persen.

“Artinya, kami bisa meminimalkan decline, natural decline dari yang seharusnya 24 persen menjadi 2 persen,” kata Awang.

Hingga April 2026, Awang menyampaikan produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD).

Adapun masing-masing produksi dirinci menjadi produksi minyak domestik perusahaan sebesar 367.000 barrel oil per day (BOPD), sedangkan kontribusi internasional sebesar 109.000 BOPD.

Sementara itu, produksi gas pada rentang waktu yang sama tercatat sebesar 2.722 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Jumlah tersebut terdiri atas kontribusi domestik sebesar 2.385 MMSCFD dan internasional 337 MMSCFD.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) bekerja sama dengan University of Edinburgh, Skotlandia, menyelenggarakan Diseminasi dan Penyampaian Policy Brief bertajuk "Promoting Academic Success for Researchers with Visual Impairment" di Grand Dhika Ballroom, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini merupakan tonggak penting dalam upaya mendorong inklusivitas di dunia riset dan pendidikan tinggi Indonesia.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kebutaan terbanyak ketiga di dunia pada tahun 2023. Di tengah fakta mengkhawatirkan ini, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra di dunia akademik dan riset masih sangat terbatas.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan instansi pemerintah dan badan usaha milik negara untuk mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

Policy brief hasil dari kolaborasi UAI dan University of Edinburgh mengidentifikasi tiga tantangan utama. Pertama, minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra untuk menempuh pendidikan pascasarjana. Kedua, kurangnya dukungan teknologi dan aksesibilitas dalam penelitian. Ketiga, terbatasnya peluang kerja sebagai peneliti akibat stigma sosial.

Policy brief ini mengusulkan empat rekomendasi konkret. Pertama, peningkatan infrastruktur informasi digital akademik, yakni mendorong editor jurnal ilmiah untuk memastikan aksesibilitas artikel bagi pengguna screen reader, serta memasukkan standar aksesibilitas inklusif sebagai kriteria akreditasi jurnal dalam indeks SINTA.

Kedua, kesetaraan peluang kerja bagi peneliti penyandang disabilitas. Perguruan tinggi wajib memiliki regulasi yang membuka peluang bagi peneliti penyandang disabilitas, disertai pemantauan ketat terhadap implementasi regulasi ketenagakerjaan inklusif pemerintah.

Ketiga, dukungan aksesibel bagi peneliti dengan disabilitas netra. Riset yang didanai pemerintah harus mempertimbangkan aksesibilitas inklusif secara menyeluruh, mencakup akses informasi, regulasi kuota, dan kesetaraan peluang.

Keempat, identifikasi kebutuhan aksesibilitas individu. Perguruan tinggi harus siap mendukung peneliti baru penyandang disabilitas dengan menyediakan staf khusus di bawah unit SDM, fasilitas alat bantu riset yang memadai, serta sistem dan regulasi yang inklusif.

Kegiatan ini dibuka langsung Rektor UAI Prof Widodo Muktiyo. Seminar menghadirkan narasumber dan panelis terkemuka, keynote speech oleh Jonna Aman Damanik yang merupakan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Indonesia.

Pemaparan policy brief/rekomendasi kebijakan dari Prof John Ravenscroft dari University of Edinburgh. Pemaparan hasil temuan oleh Cut Meutia Karolina. Materi disampaikan Dewi Wulandari, Ketua Tim Pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Para peserta yang terlibat terdiri dari representasi pemerintah, pengelola perguruan tinggi, serta asosiasi dan komunitas disabilitas. Mereka di antaranya Jonna Aman Damanik (Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Indonesia), Tri Munanto (Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah III), mewakili Kepala LLDIKTI Wilayah III, dan Prof Widodo Muktiyo (Rektor UAI).

Selanjutnya, Professor John Ravenscroft (Professor in Childhood with Visual Impairment, University of Edinburgh & President of ICEVI Europe). Dewi Wulandari (Ketua Tim Pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek), Ratri Nurinda Kusumawati (Subkoordinator Promosi dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan), dan Alabanyo Brebahama (Psikolog dan Peneliti Penyandang Disabilitas Tunanetra).

Ada juga Prof Taufik Kasturi (Wakil Rektor I Bidang Akademik), Yusup Hidayat (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), Damayanti Wardyaningrum (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Nanang Haroni (Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi), Cut Meutia Karolina (Ketua Tim Pelaksana Proyek Academic Success for Research with Visual Impairment), Gusmia Arianti (Tim Pelaksana Proyek Academic Success for Research with Visual Impairment), serta perwakilan dari Lembaga pemerintahan seperti BRIN, Kementerian PANRB, KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KemenkoPMK, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Sosial.

Hadir pula perwakilan perguruan tinggi serta perwakilan asosiasi dan komunitas disabilitas seperti PERTUNI, PELITA, PPDI, PPDFI, PORTADIN, dan TERALLA.

Proyek ini merupakan hibah Going Global Partnership British Council dan merupakan kolaborasi Universitas Al-Azhar Indonesia dan University of Edinburgh, Scotland.

Implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari regulasi pemerintah, badan pengawas, kesiapan perguruan tinggi, hingga editor jurnal di Indonesia. Kolaborasi ini diyakini akan berdampak signifikan dalam memastikan keberhasilan dan peluang bagi disabilitas, termasuk individu dengan disabilitas netra sebagai peneliti di perguruan tinggi Indonesia.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Indonesia Jonna Aman Damanik mengatakan, program ini harus berlanjut dan mendapat dukungan pemerintah. Menurutnya, prinsip kesetaraan atau ruang sama bagi disabilitas berbasis HAM itu perlu lebih digencarkan kesadarannya, khususnya di kampus dan dunia kerja.

"Dalam karier apa pun, disabilitas itu membuat pencapaian karena layak, mampu, dan berhak. Bukan karena kasihan atau dikasihani. Untuk menuju sesuatu, manusia punya cara. Disabilitas hanya berbeda dalam cara saja dibanding lainnya."