Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi likuiditas perbankan nasional hingga kuartal II/2026 masih memadai, meski industri keuangan menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menopang penyaluran kredit ke depan.

“Kami memandang bahwa kinerja perbankan secara umum tetap solid, didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data April 2026, rasio loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada di level 86,88%. Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 25,39%.

Posisi tersebut berada jauh di atas ambang batas masing-masing sebesar 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK. Di sisi lain, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan mencapai 23,97%, yang dinilai menjadi bantalan kuat dalam menyerap potensi risiko.

Dian menuturkan, kualitas kredit industri perbankan juga masih terjaga. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,17% dan loan at risk (LaR) sebesar 8,82%.

“Jika dilihat per sektor, tidak terdapat tren peningkatan NPL yang signifikan pada sektor produktif tertentu, utamanya pada sektor-sektor utama penopang kredit perbankan,” sebut Dian.

Meski demikian, OJK mengingatkan bank agar tidak lengah terhadap risiko yang dapat muncul dari penurunan daya beli masyarakat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut, serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik.

Menurut Dian, tekanan tersebut dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit konsumsi yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan kredit ke depan. Namun, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan, OJK dan perbankan secara rutin melakukan stress test menggunakan skenario terkait kondisi perekonomian, pasar keuangan, serta politik global maupun domestik.

Hasil stress test OJK dan perbankan menunjukkan tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum (Ketum) Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terus tumbuh.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%, angka yang menunjukkan kapasitas pembiayaan masih tersedia. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%, mengindikasikan kualitas aset industri perbankan masih terjaga dengan baik.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi.

Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan domestik. Industri perbankan dituntut untuk tetap disiplin dalam mengelola risiko di tengah kondisi tersebut.

"Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga," jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan industri, perbankan perlu terus meningkatkan langkah mitigasi risiko secara menyeluruh. Penguatan manajemen risiko mencakup pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi pemburukan kualitas kredit.

Penerapan disiplin kredit yang lebih ketat sesuai profil risiko masing-masing debitur juga menjadi prioritas yang perlu dijaga. Selain itu, perbankan perlu memastikan kecukupan likuiditas melalui penguatan indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pengelolaan risiko nilai tukar turut menjadi perhatian, termasuk melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent dan penguatan strategi lindung nilai. Manajemen jatuh tempo aset serta kewajiban valuta asing juga perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga stabilitas likuiditas valas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik. Perbanas menegaskan bahwa ketahanan industri bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa momentum aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah menjadi bidang yang akan terus didukung oleh industri perbankan.

"Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Hery.

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 11,40 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery.

Dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88 persen. Sementara itu, rasio gross non-performing loan (NPL) berada pada level 2,17 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan.

“Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga,” jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, perbankan perlu terus meningkatkan berbagai langkah mitigasi risiko.

Penguatan manajemen risiko menjadi aspek yang penting, antara lain melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemburukan kualitas kredit, serta penerapan disiplin kredit yang lebih kuat sesuai profil risiko masing-masing debitur.

Selain itu, perbankan juga perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan pergerakan dana masyarakat.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan indikator likuiditas, termasuk liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR).

Di saat yang sama, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing tetap menjadi perhatian.

Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent, penguatan strategi lindung nilai (hedging), serta pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban valuta asing secara hati-hati.

Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026.

Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih memiliki momentum yang baik.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah.

“Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tutup Hery.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah bank nasional mulai menyiapkan langkah antisipasi setelah Bank Indonesia (BI) secara mendadak kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada 9 Juni 2026.

Kenaikan tersebut juga diikuti penyesuaian suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

Keputusan itu cukup mengejutkan pelaku pasar karena diambil di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI yang semestinya berlangsung pada 17-18 Juni 2026.

Sebelumnya, bank sentral juga telah menaikkan BI Rate sebesar 50 bps pada RDG Bulanan Mei 2026 menjadi 5,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan suku bunga acuan dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan eksternal.

Dalam evaluasi sejak RDG Mei 2026, BI mencermati bahwa nilai tukar rupiah bergerak lebih lemah dibandingkan perkiraan akibat tingginya gejolak global yang dipicu konflik di Timur Tengah, meningkatnya permintaan valuta asing (valas) domestik, serta berlanjutnya aliran modal asing keluar dari Indonesia.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, kenaikan BI Rate juga ditujukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 persen pada 2026 dan 2027, sekaligus meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing.

"Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing," ujar Perry dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Respons Perbankan

Dengan perubahan kebijakan moneter tersebut, sejumlah bank nasional mulai mencermati dampaknya terhadap likuiditas, biaya dana, hingga strategi penyaluran kredit ke depan.

Berikut respons sejumlah bank terhadap kenaikan BI Rate tersebut:

BCA Jaga Keseimbangan Likuiditas dan Kredit

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan, perseroan terus mencermati keputusan BI menaikkan suku bunga acuan ke depannya.

Selain itu, BCA juga akan mencermati perkembangan indikator makroekonomi lainnya, potensi risiko, kondisi likuiditas sektor perbankan dan pasar yang dipengaruhi faktor permintaan dan penawaran.

Seiring dengan itu, BCA senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa.

Selain itu, dengan adanya kenaikan BI Rate ini BCA juga akan melakukan peninjauan berkala terhadap suku bunga kredit.

Apabila terdapat penyesuaian, BCA memastikan besarannya tetap dapat diterima pasar dan memperhatikan daya beli masyarakat.

Ke depan, bank swasta terbesar di Indonesia itu akan terus mendorong penyaluran kredit berkualitas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Secara umum BCA menilai langkah BI tersebut merupakan kebijakan strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah.

BRI Pastikan Fungsi Intermediasi Berjalan Optimal

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menilai kenaikan BI Rate merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional, terutama stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, fundamental industri perbankan nasional masih kuat, ditopang oleh permodalan yang memadai, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang tetap resilien.

"Perseroan juga terus melakukan pengelolaan aset dan liabilitas secara prudent," kata Dhanny, Selasa.

Sebagai bank yang fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BRI akan terus memantau perkembangan pasar dan suku bunga secara cermat serta memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi nasional. "Perseroan juga akan terus memastikan kecukupan permodalan, menjaga likuiditas, serta mengoptimalkan struktur liabilitas bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ucapnya.

Bank Mandiri akan Sesuaikan Bunga Simpanan dan Kredit

Direktur Finance and Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Novita Widya Anggraini menyatakan, perseroan menyambut baik keputusan bank sentral menaikkan BI Rate pada 9 Juni kemarin.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan ketegasan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah dan arus keluar investasi portofolio asing.

"Stabilitas yang terjaga merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi, kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat, serta penciptaan ruang pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang," ujar Novita.

Dia menegaskan, terlepas dari arah pergerakan suku bunga, industri perbankan tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui fungsi intermediasi dan layanan transaksi yang Andal.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri akan terus memperkuat strategi ekosistem value chain dan meningkatkan kapabilitas digital untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas usaha secara berkelanjutan.

Demikian juga dengan menyesuaikan bunga simpanan dan kredit pasca BI Rate naik, Novita memastikan penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, dinamika likuiditas, dan pengelolaan risiko yang hati-hati.

"Ke depan, Bank Mandiri optimistis dapat terus mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat, sejalan dengan perannya sebagai agent of development dalam mendorong penciptaan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi," tukasnya.

Bank Raya Perkuat Dana Murah Lewat Digital Saving

Direktur Bisnis PT Bank Raya Tbk Kicky Andrie Davetra mengatakan, perseroan telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak kenaikan suku bunga.

Salah satu modal utama yang dimiliki Bank Raya ialah perbaikan struktur dana murah (current account saving account/CASA) yang terus menunjukkan tren positif hingga Kuartal I 2026.

Tentunya ini akan menjadi modal buat kami dalam menyikapi nanti perkembangan suku bunga ke depan," ujar Kicky saat konferensi pers virtual, Selasa.

Bank Raya juga akan terus mengembangkan inovasi produk digital saving untuk meningkatkan porsi dana murah dalam struktur pendanaan perseroan.

Dengan strategi tersebut, pertumbuhan simpanan diharapkan tidak lagi bergantung pada dana berbiaya mahal, melainkan ditopang oleh akuisisi nasabah dan peningkatan transaksi melalui aplikasi Bank Raya.

"Harapannya nanti pertumbuhan simpanan tidak didrive lagi oleh penempatan dana yang cukup mahal, tetapi berorientasi pada peningkatan dana murah melalui akuisisi, kemudian juga transaksi pada nasabah menggunakan aplikasi dari bank raya memanfaatkan fitur-fitur yang relatif lengkap untuk memilih kebutuhan finansial pribadi, personal maupun bisnisnya," ungkapnya.

Bank Jago Waspadai Kenaikan Cost of Fund

Sementara itu, PT Bank Jago Tbk mencermati dampak kenaikan BI Rate ini terhadap kenaikan biaya dana (cost of fund). Komisaris Utama Bank Jago Anika Faisal menyebut, kenaikan BI Rate berpotensi mendorong kenaikan biaya dana di industri perbankan secara bertahap.

Kenaikan BI Rate juga akan diikuti oleh penyesuaian suku bunga simpanan dan kredit di sektor perbankan, meski tidak selalu terjadi secara langsung.

"Biasanya memang kalau cost of fund kan kalau suku bunga acuannya naik tentunya secara bertahap pasti akan naik ya. Maksudnya belum tahu (pasti akan naik), kita kan harus kaji, kita lihat juga. Mungkin juga nggak immediate tapi pasti harus secara bertahap akan ada. Ini kita sudah masuk ke era suku bunga bunga yang akan naik," ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, dia menegaskan, kenaikan suku bunga tidak serta-merta membuat persaingan antarbank menjadi lebih ketat.

Sebab, persaingan industri perbankan tidak hanya ditentukan oleh tingkat bunga, tetapi juga kualitas layanan dan berbagai faktor lainnya.

Terkait kemungkinan kenaikan bunga simpanan, Anika mengatakan Bank Jago masih akan melakukan kajian lebih lanjut sambil mencermati perkembangan suku bunga di pasar.

Ia menambahkan, industri perbankan saat ini mulai memasuki fase tren kenaikan suku bunga setelah BI menaikkan suku bunga acuan dalam dua bulan berturut-turut.

"Ini kan lagi kecenderungan (bunganya naik). Kan ini biasa, karena suku bunganya dari referensinya naik kan tentunya bank-bank akan mengikuti," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Lintasarta bersama Perhimpunan Bank Nasional menyelenggarakan CxO Forum Banking Update 2026 pada Rabu (13/5) di Jakarta.

Mengangkat tema “Memperkokoh Keamanan Siber Perbankan: Dari Strategi Investasi Hingga Ketahanan Operasional di Era Digital”, forum ini menjadi wadah strategis bagi pimpinan perbankan, regulator, dan pelaku industri nasional untuk membahas penguatan keamanan digital di tengah percepatan adopsi kecerdasan artifisial (AI).

Sektor keuangan Indonesia saat ini memasuki fase baru pertumbuhan yang didorong oleh akselerasi pemanfaatan AI. Seiring berkembangnya inovasi digital, lanskap ancaman siber juga turut berevolusi, mulai dari ransomware, advanced persistent threats, hingga rekayasa sosial berbasis AI seperti deepfake dan phishing generatif.

Dalam konteks tersebut, ketahanan siber menjadi fondasi strategis yang memungkinkan industri perbankan terus berinovasi secara aman dan berkelanjutan.

Melalui forum ini diharapkan tercipta ruang dialog strategis untuk menyelaraskan perspektif bahwa keamanan siber tidak lagi sekadar fungsi proteksi, melainkan bagian integral dari strategi pertumbuhan dan transformasi industri perbankan nasional.

President Director & CEO Lintasarta, Armand Hermawan, menyampaikan bahwa transformasi digital perbankan memerlukan arsitektur keamanan generasi baru yang terintegrasi penuh dengan ekosistem digital.

“Ketika AI mempercepat inovasi, AI juga melipatgandakan skala dan kompleksitas risiko. Keamanan siber tidak lagi cukup menjadi lapisan pertahanan, tetapi harus menjadi fondasi strategis yang menyatu dengan konektivitas, cloud, dan kapabilitas AI dalam satu ekosistem yang bekerja secara real-time dan berkelanjutan,” ujar Armand.

Lintasarta sebagai Beyond AI Factory hadir sebagai enabler transformasi digital melalui kerangka layanan terintegrasi 4C, yakni Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration.
Pendekatan ini dirancang untuk memastikan setiap inisiatif transformasi digital perbankan berjalan di atas fondasi yang aman, berdaulat, dan siap menghadapi beban kerja AI berskala enterprise.

Melalui pendekatan tersebut, Lintasarta tidak hanya berperan sebagai penyedia infrastruktur, melainkan juga sebagai mitra teknologi perbankan dalam membangun ketahanan operasional yang adaptif di era digital.

Wakil Ketua Umum PERBANAS, Hendra Lembong, menegaskan pentingnya kolaborasi industri dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

“Kepercayaan nasabah adalah modal utama industri perbankan, dan ketahanan siber adalah penjaganya. Ancaman saat ini bukan lagi risiko masa depan, tetapi realitas harian yang harus dihadapi bersama. Kami menyambut baik forum ini sebagai wadah kolaborasi untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan adaptif,” ujar Hendra.

Lebih lanjut, Armand menempatkan peran Lintasarta dalam konteks visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memperkuat kedaulatan digital nasional sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.

“Kemampuan menjaga data, sistem, dan kepercayaan publik adalah prasyarat utama bagi Indonesia untuk bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen dan inovator digital. Lintasarta hadir untuk memastikan transformasi ini berjalan di atas fondasi yang berdaulat dan aman,” tegasnya.

Melalui forum ini, industri perbankan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman siber sekaligus menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.

Di tengah disrupsi digital yang terus berkembang, ketahanan siber akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta memperkuat kepercayaan publik.
Bersama Lintasarta, industri keuangan nasional memiliki mitra teknologi yang mampu menerjemahkan kompleksitas ancaman digital menjadi peluang untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI di industri perbankan Tanah Air kian kuat pasca bergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada awal 2026.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, sejak bergabung dalam ekosistem Himbara, perseroan terus memperluas sinergi bisnis kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mendorong kapabilitas internal perseroan agar mampu melayani seluruh BUMN.

“Jadi kita melihat semakin memiliki fondasi yang kuat untuk BSI bisa tumbuh lebih cepat dan lebih kuat,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Posisi BSI yang tergabung dalam Himbara turut mengantarkan BSI berada di posisi kelima dalam jajaran Top 5 Bank Nasional dari sisi aset dan profit.

Hingga kuartal I/2026, Anggoro mengungkapkan bahwa total aset BSI meningkat signifikan, mencapai Rp460 triliun, menempatkan BSI pada peringkat kelima bank, naik dari peringkat enam, dengan total aset tertinggi dalam jajaran bank nasional.

Dari sisi profit, BSI mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal I/2026 menjadikan BSI sebagai bank kelima dengan profit terbesar pada periode ini.

“Hal ini merupakan tonggak penting bagi kami di BSI,” ujarnya.

Sejalan dengan capaian positif ini, Anggoro menegaskan bahwa BSI tidak hanya memimpin pasar industri perbankan syariah tetapi juga semakin kompetitif di perbankan nasional.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, tidak hanya dalam peta perbankan syariah, tetapi juga perbankan nasional.

“Kita akan terus meningkatkan kinerja tidak hanya dalam peta perbankan syariah namun juga perbankan nasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Segmen nasabah kelas atas atau wealth management kian menjadi fokus bank asing di Indonesia, seiring berkurangnya eksposur mereka di bisnis ritel massal dalam beberapa tahun terakhir.

Perubahan arah ini kembali terlihat dari langkah PT Bank OCBC NISP Tbk. yang mengakuisisi bisnis International Wealth and Premier Banking milik PT Bank HSBC Indonesia. Transaksi tersebut mencakup lebih dari 336.000 nasabah dengan total aset kelolaan sekitar Rp89,8 triliun, yang terdiri dari investasi Rp58,2 triliun, simpanan Rp31,6 triliun, serta kredit ritel Rp3,6 triliun.

Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja mengatakan akuisisi ini menjadi bagian dari strategi memperkuat bisnis pengelolaan kekayaan.

“Akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi kami di segmen wealth management di Indonesia,” ujarnya.

HSBC menyatakan pengalihan bisnis tersebut merupakan hasil dari peninjauan strategis terhadap operasi ritel di Indonesia. “Pengalihan ini merupakan hasil terbaik bagi operasi ritel HSBC Indonesia, pelanggan, dan kolega kami,” tulis perseroan.

HSBC juga menegaskan tetap berkomitmen di Indonesia melalui bisnis corporate and institutional banking yang tidak terdampak oleh transaksi tersebut.

Fenomena ini melanjutkan tren serupa dalam beberapa tahun terakhir. Citibank Indonesia telah menjual bisnis consumer banking kepada UOB Indonesia yang efektif pada 18 November 2023.

Transaksi ini merupakan bagian dari strategi global Citigroup untuk keluar dari bisnis ritel di sejumlah pasar dan fokus pada layanan institusional, serta menghasilkan keuntungan modal sekitar US$1,1 miliar di empat negara Asia Tenggara.

Selanjutnya, OCBC juga telah mengakuisisi Commonwealth Bank pada 2024 dengan nilai transaksi sekitar Rp2,2 triliun dan kini menjadi pemegang 100% saham bank tersebut.

Sementara itu, Standard Chartered memilih melakukan konsolidasi parsial dengan mengalihkan sebagian portofolio kredit ritelnya kepada Bank Danamon Indonesia pada 2023, mencakup kartu kredit, KPR, dan KTA dengan nilai aset lebih dari Rp1 triliun, namun tetap mempertahankan sebagian lini bisnis ritel.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tren ini mencerminkan pertemuan antara strategi global dan kondisi domestik.

“Ini bukan soal memilih antara strategi global atau masalah domestik. Keduanya jalan bareng. Dari sisi HSBC, arah restrukturisasi global memang sudah jelas. Mereka sedang merapikan bisnis, menekan biaya, dan memilih pasar mana yang benar benar bisa memberi return optimal,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa struktur pasar domestik membuat persaingan di segmen ritel semakin berat bagi bank asing, terutama karena dominasi bank besar nasional dari sisi dana murah, jaringan, dan digitalisasi.

“Jadi kalau disederhanakan, tekanan dari kantor pusat untuk meningkatkan efisiensi ketemu dengan realitas bahwa untuk tumbuh di ritel Indonesia butuh investasi besar dengan hasil yang belum tentu menarik. Di situ keputusan exit jadi rasional,” katanya.

Menurut dia, meskipun segmen ritel semakin kompetitif, peluang masih terbuka di segmen affluent dan wealth management, yang juga tercermin dari struktur transaksi HSBC yang didominasi aset investasi.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai tren ini menegaskan bahwa bank asing tidak keluar dari Indonesia, melainkan mengubah fokus bisnis.

“Ini menegaskan bahwa bank asing tidak keluar dari Indonesia, tetapi mengalihkan fokus dari segmen ritel massal yang padat modal dan margin tipis, ke segmen bernilai tinggi yang lebih sesuai dengan keunggulan global mereka,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa tekanan kompetisi dari bank domestik, terutama dalam penguasaan dana murah dan ekosistem digital, membuat bisnis ritel menjadi kurang efisien bagi bank asing, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi teknologi.

“Prospek bank asing di Indonesia tetap kuat, tetapi akan semakin tersegmentasi. Mereka cenderung fokus pada corporate banking, trade finance, treasury, dan wealth management,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing atau Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) sejumlah bank milik negara atau Himbara menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Revisi tersebut menyasar empat institusi keuangan yang memiliki peran besar dalam sistem perbankan nasional, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Langkah Fitch ini mengikuti keputusan sebelumnya dari Moody’s Ratings yang juga menurunkan outlook lembaga keuangan pelat merah. Kedua lembaga pemeringkat tersebut menilai perubahan prospek tidak terlepas dari meningkatnya risiko fiskal Indonesia, mulai dari tekanan terhadap defisit anggaran, kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga meningkatnya belanja pembangunan.

Perubahan outlook tersebut tidak serta-merta menurunkan rating bank-bank BUMN. Namun, revisi prospek menjadi negatif memberi sinyal meningkatnya persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional, terutama karena hubungan erat antara kinerja bank pelat merah dan kondisi fiskal negara sebagai pemegang saham pengendali.

Di tengah volatilitas global dan meningkatnya tekanan fiskal domestik, dinamika ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar apakah revisi outlook tersebut sekadar mengikuti perubahan peringkat negara atau justru menjadi sinyal meningkatnya risiko struktural terhadap sektor perbankan nasional.

Seiring perkembangan tersebut, kondisi fundamental industri perbankan domestik tercatat masih relatif kuat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Per Januari 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.557 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 9,63% yoy.

Dari sisi kepemilikan bank, kredit bank-bank BUMN tercatat tumbuh sebesar 13,43% yoy, mencerminkan peran signifikan kelompok bank pelat merah dalam menopang pembiayaan perekonomian.

Sementara itu, penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan tren positif. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,48% yoy menjadi Rp10.076 triliun, dengan pertumbuhan pada giro, deposito, dan tabungan masing-masing sebesar 19,75%, 12,61%, dan 8,27% yoy.

Dari sisi likuiditas, industri perbankan dinilai masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,23% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14% dan NPL net sebesar 0,82%. Sementara itu, rasio Loan at Risk (LaR) berada pada level 9,01%.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,49%. Permodalan bank juga masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,87%, yang dinilai menjadi bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Intervensi Sektor Perbankan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai revisi outlook tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari meningkatnya peran negara dalam aktivitas perbankan, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, sektor perbankan saat ini menghadapi tingkat intervensi kebijakan yang relatif besar, baik dari regulator maupun dari pemerintah melalui berbagai program penugasan.

“Kalau kita lihat sekarang, intervensi terhadap sektor perbankan cukup besar. Dalam konteks kebijakan, institusi yang terkait dengan perbankan memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana menjaga likuiditas dan kinerja bank ke depan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (10/3/2026).

Dia menilai sebagian bank BUMN memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap program-program pemerintah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembiayaan program prioritas negara seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun berbagai program pembangunan yang melibatkan perbankan sebagai sumber pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat/Istimewa

“Banyak bank Himbara yang konsen pada pembiayaan program pemerintah. Ketika program itu menjadi penugasan, otomatis intervensinya juga semakin besar. Jadi, wajar jika lembaga pemeringkat melihat adanya peningkatan risiko,” kata Huda.

Penilaian serupa juga sempat disampaikan Moody’s dalam analisanya yang menyinggung keterkaitan antara bank BUMN dan berbagai program pemerintah.

Selain itu, kata Huda, revisi outlook juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap sektor perbankan Indonesia, khususnya dalam hal akses pendanaan internasional.

Huda menilai persepsi risiko yang meningkat dapat berdampak pada minat investor global untuk menempatkan dana di sektor keuangan nasional, termasuk dalam pembiayaan proyek-proyek besar pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat berimbas pada berbagai inisiatif pembiayaan pembangunan yang melibatkan bank-bank BUMN. “Ketika outlook perbankan menjadi negatif, investor global tentu akan lebih berhati-hati. Ini bisa memengaruhi bagaimana lembaga pembiayaan atau proyek besar pemerintah mencari sumber dana dari luar negeri,” katanya.

Dia menambahkan, dalam jangka pendek tekanan fiskal juga dapat terlihat dari dinamika pembiayaan negara, misalnya melalui penerbitan surat utang negara (SBN). Jika minat investor terhadap obligasi pemerintah menurun, pemerintah berpotensi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan suku bunga di pasar keuangan, termasuk suku bunga pinjaman perbankan.

“Jika imbal hasil obligasi pemerintah naik, maka obligasi korporasi dan instrumen lain juga akan ikut menyesuaikan. Pada akhirnya bunga pinjaman bisa naik dan pertumbuhan kredit berpotensi melambat,” jelasnya.

Sementara itu, Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih mencerminkan kondisi makroekonomi dibandingkan fundamental perbankan itu sendiri.

Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki korelasi kuat dengan kondisi makro seperti defisit fiskal, beban utang pemerintah, serta pertumbuhan kredit yang melambat.

Dalam metodologi pemeringkatan, terdapat konsep yang disebut sovereign ceiling atau batas atas peringkat negara. Artinya, institusi yang memiliki dukungan kuat dari negara tidak dapat memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan negara itu sendiri.

“Karena itu ketika outlook negara berubah, maka secara otomatis lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan negara juga akan terdampak,” kata Maximilianus.

Meski demikian, dia menilai perubahan outlook tidak serta-merta menunjukkan fundamental bank yang memburuk. “Fundamental perbankan tetap tercermin dari kinerja operasionalnya seperti kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan. Jadi penurunan outlook tidak berarti fundamental bank langsung menjadi buruk,” ujarnya.

Namun dia mengakui bahwa perubahan prospek tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap biaya pendanaan. “Ketika risiko meningkat, investor tentu meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Artinya cost of fund bagi perbankan juga berpotensi meningkat,” katanya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih tepat dilihat sebagai sinyal meningkatnya risiko terkait kondisi negara, bukan indikasi melemahnya kesehatan perbankan.

Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman

Menurutnya, Fitch menautkan outlook negatif pada meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta menurunnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan mengurangi bantalan eksternal perekonomian.

Moody’s juga menyampaikan pesan serupa dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan, tekanan belanja sosial, serta potensi beban fiskal tambahan dari berbagai inisiatif pembangunan.

Di sisi lain, indikator yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kondisi sektor perbankan masih relatif kuat.
“Likuiditas perbankan masih memadai, kualitas aset terjaga, dan permodalan bank tetap tinggi. Jadi yang berubah saat ini lebih kepada persepsi risiko ke depan,” kata Josua.

Dia menambahkan bahwa outlook negatif memang dapat meningkatkan biaya pendanaan internasional meskipun peringkat kredit belum turun.

Hal ini karena pelaku pasar biasanya sudah memasukkan potensi penurunan peringkat ke dalam harga instrumen keuangan. “Pendanaan tetap tersedia, tetapi dengan harga yang lebih mahal, tenor yang lebih pendek, dan investor yang lebih selektif,” jelasnya.

Di pasar saham, perubahan outlook juga berpotensi menambah premi risiko terhadap bank-bank BUMN sehingga ruang kenaikan harga saham menjadi lebih terbatas. Meski demikian, Josua menilai fundamental perbankan yang masih kuat dapat menjadi penahan tekanan sentimen pasar.

Fundamental Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, hubungan antara stabilitas sektor perbankan dan kondisi fiskal negara kembali menjadi sorotan. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas bank-bank BUMN tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal perbankan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap disiplin fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Sebagai institusi yang berada di persimpangan antara fungsi komersial dan peran strategis negara, bank-bank pelat merah kerap menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan.

Peran tersebut memperkuat posisi bank BUMN sebagai motor pembiayaan ekonomi domestik, namun sekaligus membuat kinerja dan persepsi risikonya semakin erat terhubung dengan dinamika kebijakan fiskal.

Dalam situasi ketika tekanan fiskal meningkat dan berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan besar, pasar global cenderung melihat hubungan tersebut dengan lebih kritis.

Penilaian lembaga pemeringkat, pada akhirnya, tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan bank semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi risiko yang melekat pada institusi-institusi yang berada di bawahnya.

Di tengah fundamental perbankan yang masih relatif kuat, tantangan ke depan bukan semata menjaga pertumbuhan kredit atau kualitas aset, tetapi juga memastikan bahwa peran strategis bank Himbara dalam mendukung pembangunan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

Tanpa keseimbangan tersebut, bank-bank pelat merah akan terus berada dalam pusaran antara kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan pasar terhadap disiplin fiskal serta stabilitas sistem keuangan.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengungkapkan strategi ekonomi dua jalur (dual track economy strategy) dapat diterapkan pemerintah Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Track kesatu itu adalah hilirisasi padat modal, contohnya adalah nikel, migas, dan sebagainya melanjutkan agenda hilirisasi dan investasi padat modal untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah jangka panjang," jelas Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut menjelaskan kredit ke sektor padat modal penting meski kontribusi terhadap serapan tenaga kerja relatif kecil.

"Kredit perbankan ke sektor padat modal tetap penting ya, namun kontribusinya ke serapan tenaga kerja relatif lebih kecil, di bawah 3 persen," tambahnya.

Karenanya, track kedua adalah hilirisasi padat karya. Ia menjelaskan sekitar 75 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor padat karya. Namun, insentif ke sektor ini belum optimal.

"(Hilirisasi padat karya) ini adalah manufaktur, pertanian, kemudian makanan, minuman, konstruksi, dan juga perdagangan. Sekitar 75 persen tenaga kerja kita berada di sektor padat karya, namun insentif ke sektor ini relatif belum optimal," ujar Hery.

Dengan begitu, Hery memberikan rekomendasi kebijakan dalam menerapkan hilirisasi padat karya, mulai dari keringanan pajak, subsidi upah, hingga skema penjaminan kredit berisiko tinggi.

"Menurut perhitungan oleh Office of Chief Economist (OCE) Perbanas di Desember 2025 kenaikan 10 persen daya beli pekerja padat karya diasosiasikan dengan kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar itu 0,9 persen, transmisi utamanya adalah via multiplier konsumsi 75 persen masyarakat yang tadi didorong oleh pertumbuhan hilirisasi sektor padat karya," jelasnya.

Lebih lanjut, Hery juga memaparkan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor padat karya dan UMKM, yakni melalui reorientasi kebijakan fiskal, mempertahankan arah manajemen likuiditas dan transmisi kebijakan yang akan dijalankan bersama Bank Sentral.

"Kemudian, penguatan skema penjaminan dan risk sharing, misalnya kalau masuk ke sektor-sektor yang memang risikonya lebih tinggi, harus ada pola risk sharing. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas politik dan konsistensi kebijakan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang," terang Hery.

Pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu janji Prabowo dalam masa pemerintahannya. Ia menggelar sejumlah program untuk mencapai target itu, mulai dari 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Selama satu tahun Prabowo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari target itu. Laporan terakhir BPS pada kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy).

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memprediksi pertumbuhan kredit masih berkisar satu digit pada 2026.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan angka tersebut berada di batas bawah pertumbuhan kredit sebesar 8 sampai 11 persen yang ditargetkan tahun ini oleh Bank Indonesia.

"Kita melihat bahwa BI dan perbankan memprediksi pertumbuhan kredit masih single digit pada 2026," ujar Hery dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Secara rinci, Hery menjelaskan proyeksi pertumbuhan kredit Bank Mandiri sebesar 9,9 persen, Bank Central Asia (BCA) sebesar 9 persen, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 8,7-11,5 persen, Bank Negara Indonesia sebesar 11 persen, dan Bank Indonesia sebesar 8-12 persen pada akhir 2026.

Menurut Hery, tantangan utama penyaluran kredit tahun depan adalah menurunnya daya beli masyarakat dan minimnya ekspansi bisnis pada dunia usaha.

Tak ayal, sambung Hery, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan konsolidasi untuk penguatan perbankan.

"OJK baru saja menyampaikan bahwa akan ada konsolidasi gitu ya. Konsolidasi itu artinya penguatan dari sisi perbankan dan jumlah bank," kata Hery.

Ia menyampaikan OJK akan menghapus kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I sehingga bank bermodal kecil bisa memperkuat modal.

Hery pun menjelaskan saat ini KBMI I dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun terdiri dari 65 bank, KBMI II dengan modal inti Rp6 triliun-14 triliun terdiri dari 23 bank, KBMI III dengan modal inti Rp14 triliun-70 triliun terdiri dari 13 bank, dan KBMI IV dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

"Terakhir adalah KBMI 4, ini adalah modal inti lebih besar dari Rp70 triliun. Ini hanya ada 4 bank. Empat bank ini antara lain BRI, Mandiri, BNI, dan BCA," jelasnya.

Ia menjelaskan konsolidasi dilakukan untuk memperkuat fondasi permodalan sehingga bank bisa lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, risiko kredit, dan tuntutan digitalisasi.

Lalu, konsolidasi juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan, efisiensi, dan tata kelola serta dalam jangka panjang dapat memperkuat daya saing perbankan dan memperluas kapasitas pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mendorong perbankan pelat merah atau Himbara seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN untuk dapat meningkatkan daya saing perusahaan secara regional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menilai bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara (Asean) seharusnya memiliki perbankan yang sebanding secara kapasitas dan skala bank regional.

Namun, perbankan nasional disebut masih tertinggal dari sisi kapitalisasi pasar. Contohnya market cap DBS Bank Singapura yang mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.839,03 triliun. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), misalnya, hanya mencapai seperempat dari kapitalisasi DBS.

“Indonesia negara terbesar di Asean, masa banknya bukan yang terbesar di Asean? Contoh DBS market cap US$110 miliar, [bank] Mandiri masa sepertiga atau seperempatnya? Padahal negara kita jauh lebih besar daripada Singapura,” ucapnya dalam acara Antara Business Forum, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Saat ini, BMRI tercatat memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp452,67 triliun. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencapai Rp606,24 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Rp166,35 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) senilai Rp16,84 triliun.

Menurut Pandu, hal tersebut menjadi tantangan bagi Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara supaya tidak hanya menjadi bank terbesar di tingkat nasional, tetapi juga menjadi pemain besar di level regional.

“Pertanyaannya how do you achieve that the next 4 years? Gimana arahnya ke depan? Kalau misalnya tidak sampai, mungkin sampailah US$100 miliar, itu kan 2,5 kali lipat dari market cap sekarang. Tapi dengan itu, mungkin kita juga harus memberikan insentif yang tepat kepada semua,” ucap Pandu.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, pemerintah telah menambah injeksi likuiditas ke Himbara per November 2025 untuk memacu penyaluran kredit.

Kementerian Keuangan per 10 November 2025 kembali memindahkan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) kepada Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta sebesar Rp76 triliun. Perinciannya, Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp25 triliun, sementara Bank Jakarta mendapat Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA —CitibankN.A., Indonesia atau Citi Indonesia menilai kondisi likuiditasvaluta asing di perbankan nasional masih sangat memadai, meski bank BUMN belum lama ini mengerek suku bunga deposito dolar Amerika Serikat hingga 4% per tahun.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyampaikan rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) dalam denominasi valuta asing berada di kisaran 63%, sehingga tidak terdapat indikasi kelangkaan likuiditas dolar di sistem perbankan.

“Yang bisa kami sampaikan bahwaas far as the overallLDR untukforeign currencyitu masih cukup memadai,” kata Batara dalam konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Batara menuturkan, Citi Indonesia saat ini sepenuhnya fokus pada segmeninstitutional bankingdan tidak lagi melayani deposito ritel, sehingga tidak mengikuti tren kenaikan suku bunga deposito dolar AS di pasar.

Di sisi lain, Citi memperkirakan arah suku bunga global akan menurun, seiring potensi pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember 2025, serta Januari dan Maret 2026.

“Mudah-mudahan juga ini akanimpactkepada suku dana pihak ketiga untuk dollar,” ujarnya.

Untuk diketahui, empat bank BUMN, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN, serta BSI yang merupakan anak usaha BMRI mengumumkan kenaikan suku bunga tersebut dalam situs resmi mereka. Suku bunga baru itu mulai berlaku efektif 5 November 2025.

Bunga deposito dolar AS sebesar 4,00% itu diberikan untuk semua tingkatan nominal dan tenor simpanan. Sebelumnya, suku bunga yang diberikan untuk simpanan deposito dolar AS bank-bank BUMN berkisar dari 0,20% hingga 2,5% per tahun.

Menyusul langkah tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan bank pelat merah terkait pentingnya transparansi dan perlindungan konsumen, kala bank pelat merah kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing dalam denominasi dolar AS menjadi 4,00% per tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bank wajib memberikan informasi yang jelas kepada nasabah ihwal karakteristik risiko dan imbal hasil dari produk deposito valas, utamanya terkait risiko nilai tukar yang melekat pada simpanan dalam mata uang asing.

“Hal ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memastikan pasar jasa keuangan berfungsi secara adil dan efisien,” kata Dian dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).