Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengusulkan peningkatan anggaran riset dan perluasan program beasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Seluruh usulan tersebut disebut mendapat respons positif dari Presiden.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan kalangan rektor memang mendorong pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset nasional serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

"Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden," ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kendati demikian, Eduart enggan berkomentar lebih jauh mengenai besaran tambahan anggaran riset yang diusulkan. Menurut dia, persoalan anggaran merupakan ranah pemerintah.

"Soal anggaran riset, kalau MRPTNI saya tidak berkompeten untuk mengomentari soal anggaran itu," katanya.

Selain peningkatan pendanaan riset dan beasiswa, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.

Menurut Eduart, salah satu poin penting yang disampaikan kepada Presiden adalah peningkatan kapabilitas perguruan tinggi, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan riset.

"Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM," ujarnya.

Dia menambahkan, perguruan tinggi juga mendorong penguatan peran kampus dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat," kata Eduart.

Terkait perbedaan antara pertemuan Presiden dengan para rektor pada Jumat (26/6/2026) dan penutupan konvensi pada Minggu (28/6/2026), Eduart menjelaskan kedua agenda tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurutnya, pada pertemuan penutupan, para rektor menyampaikan kompilasi rekomendasi yang telah disusun setelah melakukan diskusi bersama 10 kementerian terkait.

"Hari Minggu ini kita menyampaikan kompilasi setelah pertemuan diskusi dengan 10 menteri terkait," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya mendengarkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, tetapi juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.

"Mendengar masukan dan juga memberikan pandangan," kata Eduart.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya kasus anemia di Indonesia diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp62,2 triliun setiap tahun.

Kondisi yang kerap disebut sebagai hidden hunger atau kelaparan tersembunyi itu dinilai tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengurangi produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia nasional.

Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan anemia akibat kekurangan zat besi kronis telah berkembang menjadi persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

“Anemia bukan sekadar angka. Dia merampas kecerdasan anak dan kerugian Indonesia mencapai Rp62,2 triliun per tahun. Oleh karena itu ini bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga pembangunan nasional karena kehilangan produktivitas dan pendapatan,” ujarnya baru-baru ini.

Menurut Nina, tingginya prevalensi anemia tidak terlepas dari berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari buruknya sanitasi, infeksi berulang, hingga keterbatasan akses terhadap air bersih.

Dalam kondisi tersebut, fortifikasi pangan dinilai menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk membantu mengatasi kekurangan zat gizi yang terjadi secara luas di masyarakat.

“Fortifikasi menjadi benteng terakhir yang bisa melindungi masyarakat dari kerentanan struktural,” katanya.

Nina menilai beras memiliki posisi strategis dalam upaya perbaikan gizi nasional karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, tingkat konsumsi beras yang mencapai sekitar 95% penduduk menjadikan komoditas tersebut sebagai sarana intervensi gizi yang paling efektif dibandingkan pangan lainnya.

“Kita adalah bangsa pemakan nasi. Kalau mau melakukan intervensi yang menjangkau semua orang, beras menjadi kendaraan yang paling efektif dibandingkan komoditas yang lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan program fortifikasi pangan, seperti garam beryodium, tepung terigu yang diperkaya zat besi dan seng, serta minyak goreng yang diperkaya vitamin A.

Namun, berbeda dengan komoditas lain, beras dinilai memiliki keunggulan karena dikonsumsi setiap hari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat pendapatan.

Melalui fortifikasi, beras dapat diperkaya dengan berbagai mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, asam folat, dan vitamin lainnya untuk membantu mengurangi risiko kekurangan gizi.

“Warga tetap memasak dan makan nasi seperti biasa, tetapi mendapatkan tambahan zat besi dan mikronutrien penting lainnya secara signifikan,” katanya.

Menurut Nina, pendekatan tersebut memiliki tingkat penerimaan yang tinggi karena tidak mengharuskan masyarakat mengubah pola makan atau kebiasaan konsumsi sehari-hari.

Selain mudah diterapkan, biaya fortifikasi juga dinilai relatif rendah. Berdasarkan perhitungan KFI, tambahan biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp1.000 per kilogram beras atau setara sekitar Rp15.900 per orang setiap tahun.

Dengan biaya yang relatif kecil tersebut, manfaat yang diperoleh dinilai jauh lebih besar karena berpotensi menekan prevalensi anemia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Karena itu, KFI mendorong pengembangan pasar beras fortifikasi secara lebih luas melalui kerja sama antara pemerintah, industri penggilingan padi, pelaku ritel, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Nina, perluasan konsumsi beras fortifikasi dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi beban ekonomi akibat anemia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

"Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yakni Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), serta Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Menurut Fadlul, rekrutmen ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan agar BPKH mampu mengelola dana haji secara semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji," katanya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan, BPKH tidak hanya mencari talenta yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

"Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Karena itu, BPKH membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang memiliki dedikasi, profesionalisme, serta komitmen untuk tumbuh bersama dan berkontribusi dalam menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang semakin baik," ujar Sulistyowati.

Tanah Bumbu: PT Jhonlin Group bersama Jhonlin Institute kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM), dan Pengawas Operasional Utama (POU) pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mencetak tenaga pengawas operasional yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan standar industri pertambangan nasional.

Kegiatan ini berlangsung pada 5 hingga 8 Mei 2026 di ruang Meeting Trambesi, lantai 6 Jhonlin Office Building. Diklat tersebut diikuti oleh 15 peserta yang berasal dari level officer hingga manager, khususnya dari Departemen S.H.E serta FA & SMO Division di lingkungan PT Jhonlin Group. Seluruh rangkaian pelatihan diselenggarakan oleh PT Sampurna Maju Bersama sebagai pihak trainer.

Program diklat yang berlangsung selama empat hari ini dirancang secara sistematis dengan pendekatan berbasis kompetensi. Hari pertama sampai hari kedua diklat materi portofolio, hari ketiga dan keempat uji kompetensi peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap peserta memiliki pemahaman, keterampilan, dan kesiapan yang sesuai dengan standar kompetensi pengawas operasional di industri pertambangan mineral dan batubara.

Direktur PT Sampurna Maju Bersama, Maman Suparman, menyampaikan bahwa diklat dan sertifikasi Pengawas Operasional (POP, POM, POU) merupakan langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia pertambangan yang kompeten dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan pengembangan kompetensi sesuai jenjang yang ada.

Ia menjelaskan, pada jenjang POP peserta dibekali delapan unit kompetensi utama, sementara pada jenjang POM dan POU materi disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Proses sertifikasi pun dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga menjamin standar kompetensi yang terukur dan diakui secara nasional.

Sementara itu, VP of Corporate HC Jhonlin Group, Tri Oktaria Wulandari, menegaskan bahwa kesempatan mengikuti diklat ini merupakan bentuk kepercayaan perusahaan yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh setiap peserta.

“Melalui diklat dan uji kompetensi ini, kami memastikan setiap pengawas memiliki standar kemampuan yang terukur dan tersertifikasi untuk mendukung operasional yang aman dan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari pengembangan karier internal serta diharapkan mampu mencetak calon pemimpin masa depan, termasuk untuk posisi Kepala Teknik Tambang (KTT). Dukungan dari mitra pelatihan yang berpengalaman juga menjadi faktor penting dalam memastikan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan.

Melalui program ini, PT Jhonlin Group berharap dapat terus mencetak pengawas operasional yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan industri pertambangan ke depan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan bahwa lulusan Sekolah Garuda akan mendapatkan kuota khusus untuk berkuliah di kampus top Cina seperti Universitas Tsinghua.

Stella menyampaikan bahwa hal ini menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia Tanah Air melalui kerja sama dengan Cina dalam mendidik talenta muda di bidang sains dan teknologi.

“Presiden Prabowo meminta saya untuk mengatur agar kita mengirimkan mahasiswa terbaik Indonesia ke Cina. Dan kami sangat berterima kasih atas kolaborasi Cina. Universitas papan atas Cina telah memberikan Indonesia kuota sebanyak 50 orang,” kata Stella saat membuka2026 China-Indonesia Think Tank and Media Forumdi Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, pemberian kuota studi ini disebut sebagai perlakuan istimewa yang belum pernah diberikan Cina kepada negara lain sebelumnya.

Dia menyampaikan bahwa langkah strategis ini diharapkan mampu mencetak banyak ahli sains dan teknologi lokal yang akan mengubah lanskap industri nasional di masa depan.

Stella menerangkan, hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.146 dokumen kerja sama aktif dengan mitra universitas di Cina, mencakup bidang pendidikan tinggi hingga pusat bahasa dan budaya.

Dia juga menyebut bahwa Sekolah Garuda yang merupakan program prioritas pemerintah di bawah Kemendiktisaintek akan terus memfasilitasi talenta terbaik dari Sabang hingga Merauke.

Pada kesempatan yang sama, Stella lantas menyampaikan bahwa Indonesia dapat mengadopsi langkah Cina dalam mengembangkan ekonomi dan industri manufaktur berbasis inovasi dan teknologi.

Dia menjelaskan, Cina telah berhasil mendorong klaster inovasi dan teknologi sebagai motor pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang signifikan, yakni berkontribusi sebesar 13,4% terhadap total PDB nasional. Kontribusi besar itu hanya memanfaatkan 2,5% dari total lahan konstruksi negara tersebut.

“Kami ingin melakukan kolaborasi skala besar antara Indonesia dan Cina untuk mewujudkan hal ini,” ujar Stella.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk mempersiapkan kompetensi masa depan (future skills) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di panggung regional dan global.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah), bahwa tantangan ke depan terkait dengan future skills. Sudah mulai banyak teriak perusahaan (terkait) ketidaksiapan (SDM Indonesia) dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ini harus kita pikirkan bersama,” kata Menaker di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli menyoroti kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih cukup tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Berdasarkan data Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada pada angka 0,54. Hal ini berarti potensi produktivitas tenaga kerja nasional baru mencapai sekitar setengah dari kapasitas ideal.

“Terkait dengan Human Capital Index, kita perlu bekerja keras. Tingkat skill digital pekerja kita ini juga relatif kita masih harus berjuang. Dibandingkan rata-rata benchmark negara maju yang bisa sampai 40 persen, kita baru 14 persen untuk skill digital yang tingkatannya intermediate atau advanced,” ungkap Menaker.

“Dan terkait dengan skor Work Digital Competitiveness Index kita, kita juga harus terus tingkatkan. Terakhir, terkait dengan produktivitas, kita 20 persen, di bawah rata-rata negara ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dunia industri, dunia usaha, dan serikat buruh/pekerja.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kerja-kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, efektif tanpa dukungan dari semua stakeholders, termasuk serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap pembangunan di DKI Jakarta bersamaan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dia sampaikan usai menghadiri perayaan HUT DKI Jakarta ke-499 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

Harapan itu dia sampaikan bersamaan menuju usia Jakarta yang ke-500 pada tahun depan. Menurutnya, peningkatan harkat, martabat, serta kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama.

"Kita berharap bahwa Jakarta itu bukan hanya maju kotanya, tapi benar-benar berpihak kepada pembangunan yang berpihak kepada manusianya," katanya.

Djarot mengingatkan, perkembangan Jakarta sebagai kota global tidak boleh menghilangkan adat, budaya, dan nilai-nilai leluhur yang telah dipegang teguh oleh para warganya sehingga tidak luntur tegerus peradaban.

Dia mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno beserta jajaran Pemprov DKI yang telah berupaya menjaga Jakarta tetap aman.

Ke depan, kata dia, Pemprov DKI Jakarta diminta fokus menangani permasalahan sampah walaupun saat ini sudah dilaksanakan program pilah sampah secara mandiri.

"Kita selesaikan sampah di hulunya, bukan di hilirnya, yaitu memisah sampah dari rumah kita masing-masing dan memprosesnya menjadi barang yang bermanfaat. Jadi Jakarta, kalau tidak hati-hati kita masih mengadapi sampah," ucapnya.

Dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-499, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung beserta jajarannya meresmikan stasiun Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan sudah bisa melayani penumpang. Namun, penumpang hanya bisa turun di stasiun ini jika hendak pergi ke stasiun Jakarta Kota dari stasiun Tanjung Priok.

Sebab, hanya ada satu peron. Artinya, penumpang yang menuju stasiun Tanjung Priok dari Jakarta Kota belum bisa langsung turun di stasiun JIS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui Program Desa Sehat Bebas Stunting di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Terdapat empat desa yang menjadi sasaran, yakni Sukamanah, Banjarsari, Wanasuka, dan Margamukti. Program yang menjadi bagian dari BNI Berbagi tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Pangalengan dan Puskesmas Sukamanah.

Melalui program ini, BNI menyalurkan dukungan gizi dan edukasi kesehatan bagi kelompok rentan, mulai dari anak berisiko stunting, ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK), hingga remaja putri.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, Program Desa Sehat Bebas Stunting wujud kontribusi perseroan dalam mendukung agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui intervensi kesehatan dan gizi masyarakat.

“Program Desa Sehat Bebas Stunting ini kontribusi BNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan mengalami masalah gizi,’’ ujarnya dalam keterangan, Sabtu (20/6/2026).

Ia menambahkan, ini komitmen BNI untuk hadir memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BNI memberikan Paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan kepada 65 anak berisiko stunting selama 52 hari berturut-turut.

Selain itu, perseroan menyalurkan Paket Nutrisi bagi 12 ibu hamil dengan kondisi KEK selama 60 hari berturut-turut.

Program tersebut mencakup pula pemberian nutrisi dan tablet tambah darah kepada 50 remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Seluruh rangkaian intervensi akan dilaksanakan selama tiga bulan dengan pendampingan dan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas program.

Okki menjelaskan, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional.

Menurut dia, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini karena kondisi tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena masih membutuhkan penguatan upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung 24,1 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Selain pemenuhan gizi, Program Desa Sehat Bebas Stunting diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan keluarga, memperkuat peran posyandu, serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

BNI menilai, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas pihak, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, program ini dirancang dengan pendekatan terintegrasi melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemantauan kondisi penerima manfaat.

“Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Berlandaskan semangat melayani sepenuh hati, BNI akan terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul,” kata Okki.

BNI menegaskan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas perlu dimulai sejak usia dini. Melalui Program BNI Berbagi, perseroan berkomitmen menghadirkan program sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sering disebut sebagai teknologi yang berpotensi menggantikan jutaan pekerjaan manusia.

Namun, pendiri Amazon, Jeff Bezos, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, AI justru akan membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga manusia di masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bezos saat menghadiri konferensi teknologi di Paris.

Di tengah kekhawatiran global mengenai dampak AI terhadap dunia kerja, miliarder asal Amerika Serikat itu menegaskan bahwa teknologi bukanlah ancaman bagi manusia, melainkan alat yang dapat membantu menciptakan produktivitas dan peluang baru.

AI diprediksi menciptakan lebih banyak pekerjaan

Perkembangan AI dalam beberapa tahun terakhir memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan pekerjaan. Banyak pihak khawatir teknologi ini akan menggantikan peran manusia di berbagai sektor industri.

Namun, Bezos menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Ia justru melihat AI sebagai pendorong munculnya profesi baru yang saat ini mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya.

"Saya tahu ada banyak kekhawatiran yang dimiliki banyak orang, termasuk banyak orang pintar, bahwa AI akan membuat manusia menjadi tidak dibutuhkan dan sebagainya," kata Bezos dikutip dari BBC, Kamis, 18 Juni 2026.

"Saya sangat tidak setuju dengan sudut pandang ini. Dan saya pikir, sebenarnya, AI akan menciptakan kekurangan tenaga kerja," tegasnya.

Ia menjelaskan gambaran optimis tentang peran AI di masa depan dalam masyarakat. Menurutnya, manusia dibatasi bukan oleh kurangnya ambisi, tetapi oleh hambatan yang dapat dihilangkan oleh teknologi.

Ia pun berbicara tentang usaha AI barunya, Prometheus, yang justru membantu percepatan manufaktur fisik terutama pada sektor yang semakin terotomatisasi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan mahasiswa di Kota Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) akan menggelar demonstrasi secara besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo hari ini, Rabu (17/6/2026).

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa pihaknya dalam unjuk rasa tersebut menyoroti berbagai aspek dalam kebijakan pemerintah yang berjalan dan semakin menghimpit kehidupan rakyat di bidang ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Selain itu, ia menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab moral yang diemban mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," ucapnya.

Lebih lanjut, Nasrawi menegaskan bahwa aksi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, serta berkeadilan sosial.

Aliansi BEM Surabaya juga mengimbau seluruh massa aksi untuk senantiasa menjaga ketertiban, solidaritas, dan fokus pada substansi tuntutan. Peserta aksi diminta waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa.

Ia mengimbau seluruh massa aksi diharapkan dapat mengikuti arahan koordinator lapangan serta menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang kritis, damai, dan bermartabat.

"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," jelasnya.

Adapun 7 Tuntutan Aksi Demonstrasi Aliansi BEM Surabaya (ABS) adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.

2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.

3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor, Kami juga menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI karena berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.

4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) Khususnya SWL Surabaya, Negara wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.

5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, yang secara nyata telah menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.

6. Menuntut evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, Pemerintah harus segera membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta bebas korupsi.

7. ⁠Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.

Tak hanya Aliansi BEM Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair juga telah berencana mengadakan demonstrasi di titik yang sama, yakni Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari ini.

Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengungkapkan aksi tersebut adalah inisiasi mahasiswa Unair sebagai desakan kepada pemerintah untuk dapat menghentikan sejumlah program dan kebijakan yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.

Rizqi mengaku pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi prioritas massa aksi, yakni penghentian program MBG dan KDMP serta pencabutan UU TNI-Polri.

"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," beber Rizqi.

Sementara tuntutan lainnya, mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Lalu, menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

BEM Unair juga mendesak negara dan aparat untuk dapat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

Selanjutnya, Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Rizqi memperkirakan ratusan mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa kampus lain untuk dapat bergabung dalam aksi tersebut.

"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya.

Rizqi menjelaskan alasan pemilihan Gedung Negara Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, aksi tersebut bukan digagas dan ditujukan agar dapat ditemui oleh pejabat tertentu.

"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," ucapnya.

Namun, ia menyebut bahwa pemilihan titik aksi di Grahadi adalah sebagai bentuk edukasi yang dilakukan mahasiswa kepada publik agar semakin peka dan peduli terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang sedang melanda tanah air saat ini.

"Kami tidak mengincar itu, tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," pungkasnya.

Adapun 16 Poin Tuntutan BEM Unair dan Aliansi Mahasiswa Unair antara lain:

1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.

3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.

5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.

6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.

8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.

12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.

13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.

14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.

16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan mahasiswa di Kota Surabaya, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) akan menggelar demonstrasi secara besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo hari ini. Rabu (17/6/2026).

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa pihaknya dalam unjuk rasa tersebut menyoroti berbagai aspek dalam kebijakan pemerintah yang berjalan dan semakin menghimpit kehidupan rakyat di bidang ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Selain itu, ia menegaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab moral yang diemban mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," ucapnya.

Lebih lanjut, Nasrawi menegaskan bahwa aksi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, serta berkeadilan sosial.

Aliansi BEM Surabaya juga mengimbau seluruh massa aksi untuk senantiasa menjaga ketertiban, solidaritas, dan fokus pada substansi tuntutan. Peserta aksi diminta waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa.

Ia mengimbau seluruh massa aksi diharapkan dapat mengikuti arahan koordinator lapangan serta menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang kritis, damai, dan bermartabat.

"Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," jelasnya.

Adapun 7 Tuntutan Aksi Demonstrasi Aliansi BEM Surabaya (ABS) adalah sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.

2. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.

3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor, Kami juga menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI karena berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.

4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) Khususnya SWL Surabaya, Negara wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.

5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, yang secara nyata telah menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.

6. Menuntut evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, Pemerintah harus segera membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta bebas korupsi.

7. ⁠Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.

Tak hanya Aliansi BEM Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair juga telah berencana mengadakan demonstrasi di titik yang sama, yakni Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari ini.

Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengungkapkan aksi tersebut adalah inisiasi mahasiswa Unair sebagai desakan kepada pemerintah untuk dapat menghentikan sejumlah program dan kebijakan yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.

Rizqi mengaku pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi prioritas massa aksi, yakni penghentian program MBG dan KDMP serta pencabutan UU TNI-Polri.

"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," beber Rizqi.

Sementara tuntutan lainnya, mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Lalu, menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

BEM Unair juga mendesak negara dan aparat untuk dapat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

Selanjutnya, Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Rizqi memperkirakan ratusan mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa kampus lain untuk dapat bergabung dalam aksi tersebut.

"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya.

Rizqi menjelaskan alasan pemilihan Gedung Negara Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, aksi tersebut bukan digagas dan ditujukan agar dapat ditemui oleh pejabat tertentu.

"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," ucapnya.

Namun, ia menyebut bahwa pemilihan titik aksi di Grahadi adalah sebagai bentuk edukasi yang dilakukan mahasiswa kepada publik agar semakin peka dan peduli terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang sedang melanda tanah air saat ini.

"Kami tidak mengincar itu, tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," pungkasnya.

Adapun 16 Poin Tuntutan BEM Unair dan Aliansi Mahasiswa Unair antara lain:

1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.

3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.

4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.

5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.

6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.

8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.

11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.

12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.

13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.

14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.

16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.