#30 tag 24jam
Daftar Startup Tutup Imbas Terjerat Masalah, Crowde hingga eFishery
Industri startup terguncang oleh masalah tata kelola dan pelanggaran. Crowde kehilangan izin OJK hingga eFishery diduga manipulasi pendapatan. [460] url asal
#startup #startup-tutup #masalah-startup #crowde #efishery #agritech #fintech #ojk #izin-usaha #manipulasi-keuangan #pendanaan-agrikultur #pelanggaran-tata-kelola #pencabutan-izin #likuidasi-startup
(Bisnis.Com - Teknologi) 21/11/25 08:05
v/45279/
Bisnis.com, JAKARTA— Industri startup terus diguncang masalah tata kelola dan dugaan pelanggaran yang merugikan publik.
Setelah gelombang kasus di sektor agritech dan fintech sepanjang 2024–2025, kini giliran platform pendanaan agrikultur Crowde kehilangan izin usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kasus Crowde menambah panjang daftar startup yang tersandung masalah mulai dari gagal bayar, penyelewengan dana, hingga dugaan manipulasi laporan keuangan. Berikut rangkumannya:
1. Crowde
OJK resmi mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa pada 6 November 2025 melalui keputusan KEP-68/D.06/2025.
Regulator menyebut pencabutan dilakukan karena pelanggaran ekuitas minimum, memburuknya kinerja operasional, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sebagaimana diatur dalam POJK No. 40/2024.
Sebelum dicabut, Crowde telah dikenakan sanksi bertahap mulai dari peringatan hingga pembekuan kegiatan usaha. Pemegang saham dan pengurus dinilai gagal memenuhi kewajiban perbaikan sesuai tenggat waktu.
OJK juga menyatakan tengah menindak dugaan pelanggaran pidana sektor jasa keuangan, termasuk penilaian kembali pihak utama kepada pendiri Yohanes Sugihtononugroho yang dinyatakan tidak lulus dan dilarang menjadi pihak utama di lembaga jasa keuangan. Proses penegakan hukum dilakukan bersama aparat penegak hukum.
Dengan pencabutan izin, Crowde wajib menghentikan operasional, menyelesaikan hak lender dan borrower, serta menggelar RUPS pembentukan tim likuidasi selambatnya 30 hari kerja.
2. eFishery
Startup aquatech eFishery diterpa dugaan manipulasi pendapatan dalam laporan internal yang dikaji Bloomberg News. Pendapatan disebut digembungkan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun pada Januari—September 2024, sementara realisasinya hanya US$157 juta.
Lebih dari 75% data dalam laporan keuangan disebut palsu. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius soal tata kelola startup yang sudah mendapatkan pendanaan besar dari investor internasional.
3. TaniFund
Platform agritech dan P2P lending TaniFund menghadapi tuntutan dari 128 lender dengan total klaim sekitar Rp14 miliar sejak 2021. OJK mencabut izinnya pada Mei 2024 setelah perusahaan dianggap tidak lagi menjalankan fungsi secara sehat dan memiliki aset hanya Rp3 miliar. Regulator memerintahkan pembentukan tim likuidasi melalui RUPS untuk penyelesaian kewajiban kepada kreditur.
4. KoinP2P (KoinWorks)
Anak usaha KoinWorks, yakni KoinP2P, disorot akibat dugaan fraud operasional yang memicu kerugian hingga Rp365 miliar. Borrower berinisial MT disebut melakukan pemalsuan dan penggelapan dana.
OJK melakukan pemeriksaan khusus dan mengawasi negosiasi penyelesaian klaim lender yang saat ini berlangsung secara business to business.
5. Investree
Investree menjadi salah satu kasus fintech terbesar setelah izin usaha dicabut pada Oktober 2024 menyusul dugaan pelanggaran ekuitas dan fraud. CEO dan Co-Founder Adrian Asharyanto Gunadi diduga menghimpun dana ilegal Rp2,7 triliun melalui perusahaan special purpose vehicle pada periode 2022—2024.
Adrian sempat menjadi buronan, sebelum akhirnya ditangkap Interpol di Qatar dan diterbangkan kembali ke Indonesia pada September 2025 untuk menjalani proses hukum.
6. Octopus
Startup daur ulang Octopus mengalami masalah finansial akibat salah kelola dan pembengkakan biaya rekrutmen. Kondisi tersebut memicu keterlambatan gaji karyawan dan mitra, serta pengunduran diri beberapa pendiri termasuk Hamish Daud.
Askrindo Perkuat Asuransi Pertanian Lewat Skema Jawara dan Agritech
Askrindo dan Tugu Insurance kembangkan asuransi pertanian berbasis teknologi untuk mitigasi risiko iklim, mempercepat klaim, dan dukung ketahanan pangan. [514] url asal
#asuransi-pertanian #perubahan-iklim #mitigasi-risiko #askindo #skema-jawara #agritech #co-insurance #literasi-asuransi #asuransi-parametrik #pembayaran-otomatis #klaim-cepat #teknologi-pertanian #keta
(Bisnis.Com - Finansial) 24/10/25 11:22
v/14310/
Bisnis.com, DENPASAR - Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin mendesak dengan dampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, terutama sektor pertanian. Di Indonesia, dampak perubahan iklim terlihat jelas dari data BPS yang menunjukkan penurunan produksi padi sebesar 1,55%, dari 53,98 juta ton di 2023 menjadi 53,14 juta ton di 2024. Dampak ini secara langsung memengaruhi kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan lndonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Salah satu solusi strategis adalah pengembangan asuransi pertanian sebagai instrumen pelindungan finansial bagi petani.
Sebagai bentuk komitmen nyata mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan di sektor pertanian, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang merupakan Anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) menggandeng PT Tugu Insurance menjalin kerja sama melalui skema co-insurance berbasis teknologi Agritech. Berkat konsep progresif ini, Askrindo berhasil keluar sebagai runner-up dari ajang Call for Proposal – Inclusive Insurance Challenge Fund (IICF) 2025, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Insurance and Risk Finance Facility – United Nations Development Programme (IRFF UNDP). Atas penghargaan ini di hadapan 800 perwakilan dari 20 negara, Askrindo juga telah melakukan penandatanganan Letter of Acceptance untuk pengembangan terobosan Asuransi Pertanian ini dalam acara AAUI 29th Indonesia Rendezvous pada 17 Oktober 2025 di Bali International Convention Center, Bali.
Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto, mengapresiasi inisiatif jawara ini yang dinilai mampu mendorong penguatan literasi serta inklusi asuransi di kalangan petani. Ia menyebutkan bahwa asuransi pertanian merupakan solusi penting untuk memitigasi risiko yang dihadapi petani, seperti menjaga arus kas dan mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, skema asuransi konvensional yang selama ini diterapkan berbasis indemnity, sehingga memerlukan verifikasi kerugian di lapangan proses yang cenderung lambat, mahal, dan rawan moral hazard.
“Oleh karena itu, Askrindo hadir dengan pembaruan konsep produk asuransi pertanian agar sesuai dengan keadaan dan adaptif terhadap pola risiko yang berubah atas perubahan iklim, seperti skema asuransi pertanian berbasis indeks atau parametrik yang memungkinkan pembayaran otomatis berbasis data,” jelas Budhi.
Tidak seperti asuransi konvensional berbasis indemnity yang membutuhkan verifikasi langsung di lahan sebelum klaim dibayarkan, asuransi pertanian berbasis parametric memungkinkan pembayaran klaim secara otomatis berdasarkan indikator tertentu seperti curah hujan yang berada di bawah ambang batas atau hasil panen yang tidak mencapai standar. Dengan mekanisme ini, proses klaim menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat mencakup wilayah yang lebih luas.
“Skema ini juga menghilangkan kebutuhan verifikasi per individu petani, sehingga proses pencairan klaim menjadi lebih cepat dan biaya administrasi dapat ditekan. Meski demikian, skema ini tetap mengandung risiko yang perlu dikelola melalui perancangan indeks yang tepat serta penggunaan data berkualitas tinggi” tambah Budhi.
Askrindo menawarkan solusi asuransi adaptif untuk mendukung asuransi di sektor pertanian. Melalui implementasi sistem berbasis teknologi, dengan inovasi mencakup penyederhanaan dan digitalisasi proses, pengembangan model hybrid atau parametrik, peningkatan literasi dan edukasi petani, optimalisasi kemitraan distribusi, serta integrasi dengan program Pemerintah dan Swasta.
“Harapannya, skema ko-asuransi pertanian berbasis teknologi ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintahan Kabinet Merah Putih yang tercantum dalam Misi Asta Cita serta program-program prioritas lainnya. Kami optimis inisiatif ini akan mempermudah implementasi asuransi pertanian dan memperluas jangkauannya secara lebih efektif,” tutup Budhi.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)