Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pemberian sejumlah subsidi bagi industri plastik. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga harga plastik di tengah menipisnya pasokan nafta imbas eskalasi perang di Timur Tengah.

Nafta adalah cairan hasil penyulingan minyak bumi yang diproses menjadi bahan baku seperti etilena dan propilena, lalu diproses menjadi biji plastik, yang merupakan bahan baku dalam produksi berbagai produk plastik jadi.

"Untuk ini [kenaikan harga plastik], insyaallah kita berupaya untuk mencarikan solusi karena memang pada prinsipnya ini kan tergantung daripada bahan nafta itu tadi ya yang memengaruhi harga dari plastiknya," ungkap Dyah Roro di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (28/4/2026).

Dirinya menjelaskan opsi untuk pemberian subsidi bagi para pelaku industri bahan kimia tersebut saat ini dikaji lebih lanjut bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bawah komando Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dyah Roro mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap harga-harga barang secara keseluruhan hingga menjaga keberlanjutan dari industri plastik nasional yang masih waswas akan menipisnya bahan baku.

"Kalau tidak salah beberapa waktu lalu, ini sedang dibahas oleh Bapak Menko Perekonomian untuk potensi memberikan skema subsidi untuk industri plastiknya itu sendiri sehingga ini bisa berdampak positif terhadap harga secara keseluruhan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dyah Roro juga menegaskan pemerintah tengah mengupayakan langkah jangka panjang, dengan mengamankan nafta dari sumber-sumber alternatif yang tidak terpengaruh konflik geopolitik global secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah tersebut, tutur dia, dilakukan pemerintah semata-mata dalam rangka untuk melindungi keberlangsungan industri petrokimia domestik agar dapat tetap menjalankan produksi di tengah volatilitas bahan baku maupun harga yang tak menentu.

"Jangka panjangnya, untuk pasarnya juga sedang kita coba nafta solusi agar kemudian bahan nafta yang dibutuhkan itu tadi untuk memproduksi plastik kita bisa mendapatkannya dari tempat lain yang tidak terpengaruh oleh kondisi geopolitik saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor LPG khususnya untuk industri petrokimia untuk merespons disrupsi logistik di Selat Hormuz akibat perang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah dirapatkan lintas kementerian/lembaga.

Airlangga menyebut pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia ini dilakukan di tengah kesulitan pasokan nafta, yang merupakan bahan baku dari industri tersebut.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah juga akan membebaskan bea masuk impor sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) alias diberikan tarif 0%. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan minuman yang ikut terkerek akibat harga plastik di dalam negeri.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terangnya.

Pembebasan bea masuk untuk impor LPG bagi industri bahan kimia, sekaligus bahan baku plastik ini rencananya diterapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi lagi perkembangan soal pasokan untuk industri dimaksud.

Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei mendatang untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini akan berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Mei 2026. Ketentuan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik antara laim polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Namun, kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah resmi menurunkan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk kebutuhan industri dari 5 persen menjadi 0 persen. Kebijakan ini diambil untuk menekan lonjakan harga bahan baku plastik di tengah gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan LPG akan digunakan sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta dalam industri petrokimia.

"Diturunkan dari 5 persen ke 0 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan langkah ini dilakukan agar industri tetap memperoleh pasokan bahan baku, terutama untuk kebutuhan produksi plastik yang belakangan tertekan akibat gangguan rantai pasok global.

Airlangga menegaskan pemberlakuan kebijakan ini masih menunggu aturan teknis yang akan diterbitkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku alternatif menjadi penting karena refinery domestik memerlukan pasokan yang stabil untuk menjaga produksi plastik, termasuk kemasan yang banyak digunakan sektor makanan dan minuman.

"Karena refinery dibutuhkan untuk bahan baku plastik, nanti Menperin dan Menkeu menyiapkan peraturannya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE). Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0 persen guna menjaga pasokan dan menekan biaya produksi industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyebutkan sejumlah bahan baku plastik yang mendapat insentif tersebut seperti polipropilena (polypropylene), polietilena (polyethylene), HDPE (high-density polyethylene), dan LLDPE (linear low-density polyethylene).

Sebelumnya, bea masuk bahan baku plastik berada di rentang 5-15 persen.

Airlangga mengatakan kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain kebijakan tarif, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada aspek perizinan impor.

Ia menuturkan, Kementerian Perindustrian akan menyusun daftar komoditas yang memerlukan pertimbangan teknis (pertek), sedangkan Kementerian Perdagangan akan merevisi peraturan menteri terkait impor.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme service level agreement (SLA) guna memastikan transparansi dan kepastian proses perizinan bagi pelaku industri. Sistem nasional industri (Sinas) serta penguatan standar nasional Indonesia (SNI) juga akan dioptimalkan agar alur proses perizinan lebih jelas, termasuk dari sisi waktu dan tahapan.

Adapun saat ini Indonesia serta banyak negara lain tengah menghadapi kelangkaan bahan baku plastik seperti nafta.

Kondisi tersebut dipicu gangguan pasokan akibat krisis Selat Hormuz di Timur Tengah, yang menyebabkan kenaikan harga hingga 60 persen serta tingginya ketergantungan impor, yakni sekitar 55-60 persen.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga berupaya mencari sumber impor alternatif dari negara lain serta meningkatkan kapasitas pasokan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (elpiji) menjadi nol persen, sebagai langkah meredam tekanan pasokan bahan baku industri akibat gejolak global.

Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respons atas terganggunya pasokan nafta, termasuk imbas ketegangan di Selat Hormuz yang menekan industri petrokimia dan plastik.

“Insentif untuk elpiji di mana intervensi kebijakan untuk bea masuk elpiji utamanya untuk industri petrochemical yang dengan adanya kasus perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta,” kata Airlangga dalam konferensi pers terkait percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

ANTARA/HO - Pertamina Patra Niaga Ilustrasi elpiji 5,5 kg dan 12 kg. Harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg per 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

Untuk impor elpiji, pemerintah menurunkan tarif bea masuk dari sebelumnya 5 persen menjadi nol persen.

Kebijakan itu ditujukan agar elpiji dapat menjadi bahan baku alternatif pengganti nafta, khususnya bagi industri petrokimia dan kilang (refinery).

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencari sumber pasokan nafta alternatif.

Namun untuk jangka pendek, pemerintah memilih memberi relaksasi impor elpiji agar industri tetap berjalan.

“Sebagai langkah ini adalah impor elpiji bea masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi nol persen sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke elpiji,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan keberlanjutan produksi refinery penting karena hasil olahannya menjadi bahan baku utama industri plastik.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan akan diikuti aturan turunan yang disiapkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Para Menteri Kabinet Merah Putih dalam konferensi pers terkait percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

“Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik, oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK,” kata Airlangga.

Selain elpiji, pemerintah juga membebaskan bea masuk sejumlah bahan baku plastik menjadi nol persen selama enam bulan.

Kebijakan ini diambil setelah harga plastik global dilaporkan melonjak 50 persen hingga 100 persen, yang dikhawatirkan menekan industri kemasan makanan dan minuman serta berimbas ke harga barang konsumsi.

“Kita ketahui harga plastik naiknya 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging oleh karena itu terhadap plastik packaging karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta,” ujar Airlangga.

Jenis bahan baku yang mendapat pembebasan tarif impor meliputi polipropilena (PP), high-density polyethylene (HDPE), linear low-density polyethylene (LLDPE), dan polyethylene (PE).

Menurut Airlangga, langkah ini juga mengikuti kebijakan sejumlah negara lain, termasuk India, untuk menjaga daya saing industri dan mencegah kenaikan biaya produksi.

“Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman,” tambahnya.

Selain relaksasi tarif, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan proses perizinan impor.

Kementerian terkait akan menyusun daftar komoditas yang memerlukan pertimbangan teknis (Pertek), sementara Kementerian Perdagangan akan merevisi aturan terkait agar proses impor lebih pasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti lonjakan harga nafta di pasar global berpotensi menekan harga minyak goreng kemasan premium di dalam negeri, seiring meningkatnya biaya plastik yang berbahan baku nafta.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya mengatakan kenaikan harga nafta yang mencapai sekitar US$902,61 per ton per 21 April 2026 atau naik sekitar 50% sejak konflik Timur Tengah telah mendorong kenaikan biaya kemasan plastik.

“Tapi dalam struktur biaya, komponen utama tetap berasal dari Crude Palm Oil. Jadi efek ke harga minyak goreng premium di konsumen masih relatif moderat,” kata Afaqa kepada Bisnis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Indef menilai tekanan terhadap harga tetap berpotensi meningkat seiring kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, konsumen saat ini sangat sensitif terhadap perubahan harga, sehingga kenaikan kecil sekalipun dapat memengaruhi keputusan pembelian. Alhasil, konsumen cenderung lebih selektif dan mulai beralih ke produk yang lebih terjangkau.

“Ketika harga naik, omzet pelaku usaha bisa turun karena konsumen cenderung mengurangi pembeliannya. Jadi sekarang perilaku konsumen lebih selektif dan cenderung mencari opsi yang lebih murah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afaqa menyebut kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada minyak goreng, melainkan juga meluas ke berbagai sektor. Pasalnya, plastik digunakan secara luas, mulai dari air minum dalam kemasan, makanan olahan, produk rumah tangga, hingga sektor pertanian seperti pupuk dan beras yang menggunakan karung plastik. Dampak ini, menurutnya, telah dirasakan oleh pelaku usaha besar hingga UMKM.

Dari sisi makroekonomi, lanjutnya, kondisi tersebut membuka risiko inflasi yang lebih luas. Kenaikan biaya kemasan berpotensi memicu tekanan inflasi berbasis biaya (cost-push inflation) yang merambat ke berbagai komoditas secara bersamaan.

“Kondisi ini bisa menjadi sinyal awal tekanan daya beli yang semakin meningkat dan sektor riil yang semakin melambat jika tidak diantisipasi dengan segera,” ujarnya.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Ke depan, pemerintah didorong untuk mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta memperkuat industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, kebijakan pengendalian penggunaan plastik, disertai insentif bagi kemasan ramah lingkungan agar biaya produksi menjadi lebih efisien.

Adapun untuk prospek ke depan, Afaqa memperkirakan harga minyak goreng kemasan premium masih akan mengalami kenaikan, meski dalam skala moderat. Menurutnya, rekanan dari harga plastik diperkirakan tetap bertahan selama konflik geopolitik belum mereda. Di sisi lain, harga CPO masih menjadi faktor utama penentu pergerakan harga.

“Jadi, arahnya cenderung naik bertahap. Tapi dengan intervensi pemerintah seperti menjaga HET dan distribusi, kenaikannya kemungkinan tetap bisa dikendalikan dan tidak terlalu tajam,” pungkasnya.

Harga kondom bakal jadi mahal gara-gara perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Produsen kondom terbesar dunia, Karex, menyebut perang tersebut mengganggu rantai pasok global, termasuk bahan baku produksi kondom.

CEO Karex, Goh Miah Kiat mengatakan perusahaan mungkin terpaksa menaikkan harga kondom sekitar 20 persen hingga 30 persen gara-gara gangguan tersebut. Besaran kenaikan bergantung pada berapa lama hambatan rantai pasok itu berlangsung.

"Situasinya jelas sangat rapuh, harga mahal. Kami tidak punya pilihan selain membebankan biaya tersebut kepada pelanggan," ujar Goh kepada Reuters, Selasa (21/4).

Perusahaan yang berbasis di Malaysia itu memproduksi kondom, pelumas, sarung tangan, kateter medis, dan pelindung probe. Beberapa merek kondom produksi Karex antara lain Durex, Trojan, ONE, Trustex, Carex, dan Pasante.

Perusahaan mampu memproduksi lebih dari 5 miliar kondom per tahun. Karex juga mengekspor ke lebih dari 130 negara, menurut situs resminya.

Selain biaya produksi dan kemasan yang meningkat, Goh mengatakan ada pula hambatan keterlambatan pengiriman.

"Kami melihat banyak kondom tertahan di kapal yang belum sampai ke tujuan, padahal sangat dibutuhkan," ujar Goh.

Ia mengatakan Karex perusahaan masih memiliki pasokan untuk beberapa bulan ke depan.

Seiring meletusnya perang Iran melawan invasi AS-Israel, harga minyak dan gas terus melesat. Para ekonom khawatir kenaikan harga energi dapat menekan belanja konsumen.

Selain itu, kekurangan pasokan minyak bisa menghambat produksi. Pukulan ini terutama dirasakan di Asia, yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah.

Perang juga mengganggu produksi bahan baku turunan minyak (feedstock) yang digunakan untuk membuat plastik dan material lain.

Produk turunan itu antara lain nafta yang menjadi bahan baku pembuatan plastik. Produk turunan lainnya adalah minyak silikon dan amonia, yang merupakan komponen penting dalam produksi kondom.

Ia menjabarkan sebanyak 41 persen pasokan nafta di Asia berasal dari Timur Tengah. Jika negara produsen, termasuk Malaysia, tidak bisa mengakses bahan baku, maka mereka terpaksa harus menaikkan harga untuk menutup biaya.

"Banyak yang membicarakan minyak mentah dan dampaknya terhadap solar serta bensin, tetapi bahan baku petrokimia juga mengalami kekurangan," ujar Kepala global minyak dan gas di KPMG, Angie Gildea kepada CNN.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) mendapat pasokan nafta dari entitas dalam grup usahanya di Malaysia, menyusul adanya gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Lotte Chemical Titan Holding Berhad (LCTH) mengumumkan bahwa anak usaha yang dimiliki sepenuhnya, yakni Lotte Chemical Titan Sdn Bhd (LCTM), dan LCI telah menandatangani kontrak jual beli nafta pada 17 April 2026.

Adapun, LCTH merupakan induk usaha LCI yang menggenggam kepemilikan 51% saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Malaysia, dikutip Rabu (22/4/2026), transaksi tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko operasional dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku seiring pecahnya perang yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dan Iran serta penutupan Selat Hormuz.

Nilai total kontrak jual beli nafta tersebut mencapai US$25,29 juta atau sekitar Rp433,55 miliar (asumsi kurs Rp17.140 per US$).

Sebelumnya, LCI menyatakan tengah mengalami kekurangan pasokan bahan baku, terutama nafta dan LPG, imbas konflik di Timur Tengah. Hal ini lantaran LCI mengandalkan pasokan bahan baku hampir sepenuhnya dari kawasan tersebut.

Alhasil, Perseroan pun terpaksa menurunkan tingkat produksinya untuk menjaga keberlanjutan produksi.

"LCI hingga saat ini masih beroperasi. Namun, dengan menurunkan tingkat produksinya dikarenakan rute pengadaan bahan baku telah diubah akibat hambatan logistik yang ada. Kami mengevaluasi setiap hari untuk memastikan situasi terkini yang transparan seiring berkembangnya kondisi,” ujar Direktur Management Support LCI Cho Jin-woo melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan terpisah, Corporate Planning General Manager LCI Lee Dae-lo bahkan sempat mengatakan, perusahaan hanya dapat mempertahankan operasional sampai sebelum pertengahan tahun ini jika tak segera mendapatkan pasokan bahan baku.

“Tetapi setelah itu, kami tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan," kata Lee pada acara LCI Media Gathering 2026 di bilangan SCBD, Jakarta, Selasa (14/8/2026).

LCI menegaskan tengah mengupayakan berbagai langkah untuk menghindari berhentinya operasi pabrik, termasuk mencari sumber bahan baku alternatif dari berbagai negara. Namun, apabila skenario terburuk terjadi, potensi kerugian diperkirakan mencapai US$5 juta.

Untuk mengatasi hal ini, LCI meminta dukungan strategis dari pemerintah Indonesia berupa penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses impor bahan baku dan penerapan bea masuk 0% untuk LPG sebagai bahan baku.

Kemudian, bantuan fiskal sementara untuk mengimbangi lonjakan eksponensial dalam krisis rantai pasokan global, termasuk bantuan untuk mengupayakan jalur keluar yang aman bagi kapal pengangkut bahan baku LCI yang saat ini tertahan di Selat Hormuz.

IDXChannel - Pemerintah mulai memetakan strategi untuk mengamankan pasokan plastik kemasan pangan nasional yang terancam akibat krisis bahan baku global.

Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan di Iran, telah mengganggu ketersediaan nafta sebagai bahan baku utama plastik yang berasal dari minyak bumi.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pemerintah, Sam Herodian, mengungkapkan salah satu langkah yang sedang dijajaki adalah melakukan impor plastik kemasan dari Malaysia. Rencana ini muncul di tengah momentum pemerintah yang juga sedang menjajaki peluang ekspor beras ke negara tetangga tersebut.

“Plastik ternyata peluang (impor) dari Malaysia. Tawaran itu ada, kita lagi nyari peluang (impor) ya, kita kan bahan bakunya (nafta) dari minyak bumi," ujar Sam Herodian dalam media briefing di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (20/4/2026).

Penjajakan impor ini tidak hanya menyasar plastik kemasan ritel 5 kilogram, tetapi juga teknologi penyimpanan yang lebih canggih seperti hermetic bag. Teknologi ini diklaim mampu menjaga kualitas beras dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa bantuan bahan kimia.

“Bahkan bukan hanya plastik untuk kemasan yang 5 kilogram, termasuk namanya hermetic bag untuk bisa menyimpan beras sampai 2-3 tahun tanpa harus dikasih obat dan seterusnya,” ujar dia.

Meski demikian, Sam menegaskan proses ini masih dalam tahap awal. Pemerintah tetap membuka pintu bagi negara produsen lain agar tidak bergantung pada satu sumber saja.

Senada dengan hal tersebut, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa mengakui adanya guncangan ekonomi politik yang mulai berdampak pada industri pengemasan di Indonesia. Bapanas telah melakukan simulasi kasar terkait potensi kenaikan harga pangan jika biaya produksi plastik melonjak 10 persen.

"Di beras itu hampir sekitar Rp300 per kilogram (kg). Tapi di gula, relatif lebih sedikit, sekitar Rp100-150an (per kg). Itu pun paling kasar," kata Ketut.

Ketut menekankan bahwa pelaku usaha di dalam negeri tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. Saat ini, para produsen bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang giat mencari alternatif pasokan bahan baku dari negara-negara lain, termasuk Rusia.

"Langkah dari pelaku usaha kan nggak diam, dia akan mencari, dan sudah akan mencari peluang-peluang apakah di seberang, apakah dari Rusia, apakah dari produsen-produsen pasokan plastik itu. Itulah sebenarnya sumber-sumber pasokan plastik yang akan hitung," ujarnya.

Pemerintah berharap upaya diversifikasi sumber pasokan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Langkah antisipatif ini diambil agar fluktuasi biaya logistik dan pengemasan tidak dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga pangan di pasar," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga plastik akibat terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah mulai menemukan titik terang setelah Indonesia membuka peluang pasokan alternatif dari Malaysia.

Kenaikan harga ini sebelumnya menekan industri pangan, terutama pada kemasan beras dan gula, di tengah ketergantungan bahan baku plastik pada impor berbasis minyak bumi.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan lonjakan harga plastik dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan nafta sebagai bahan baku utama industri petrokimia.

“Harga plastik mahal itu karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta dari sana, tetapi kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika, dan Amerika,” ujarnya.

Upaya diversifikasi pasokan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah tekanan global.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai bahan baku alternatif pengganti nafta dengan mencari sumber dari kawasan Eurasia.

Namun, gangguan pasokan plastik telah berdampak langsung ke sektor pangan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan pelaku usaha mulai merasakan tekanan, khususnya pada kemasan berbasis karung untuk komoditas pokok.

“Gangguan rantai pasok global membuat pasokan plastik ikut terganggu,” ujarnya.

Di sisi lain, titik terang dan peluang baru datang dari Malaysia yang menawarkan produk plastik dengan harga lebih kompetitif.

Staf Khusus Menteri Pertanian bidang Kebijakan Sam Herodian mengatakan pihaknya telah mendapatkan respons dari produsen di Sarawak untuk memasok plastik kemasan.

“Mereka langsung respons dan ingin kirim sampel. Kita tinggal menunggu penawaran,” katanya, Senin (20/4/2026).

Produk yang ditawarkan antara lain kemasan jenis dalamatic bag yang mampu menyimpan beras hingga dua sampai tiga tahun tanpa perlakuan khusus.

Selain itu, kemasan tersebut dapat digunakan berulang kali sehingga dinilai lebih efisien.

Meski demikian, kerja sama ini masih dalam tahap penjajakan dan belum mencapai kesepakatan final.

Pemerintah menilai keberadaan sumber alternatif ini menjadi penting untuk meredam tekanan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan kemasan pangan di dalam negeri.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai fenomena inflasi susut (shrinkflation) berpeluang besar terjadi di tengah kenaikan harga plastik imbas perang di Timur Tengah yang tak kunjung usai.

Shrinkflation terjadi ketika ukuran sejumlah produk yang beredar di pasaran kian menyusut, sementara harga jualnya sama.

Menurut Huda, langkah ini biasanya diambil saat biaya bahan baku meningkat tajam. Pengusaha biasanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menaikkan harga atau mengurangi ukuran.

"Pasokan bahan baku dari industri minyak di Timur Tengah terganggu dan membuat Chandra Asri, salah satu pabrik pembuat bahan baku plastik, mengumumkan force majeure," ujar Huda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).

Kenaikan harga plastik ini berdampak luas karena produk industri petrokimia itu digunakan hampir di semua sektor, mulai dari manufaktur hingga pelaku UMKM.

Dalam beberapa usaha, kontribusi biaya plastik bahkan mencapai 10 persen-15 persen dari harga jual.

Huda mencontohkan usaha laundry yang membutuhkan plastik berkualitas baik. Kenaikan harga plastik berpotensi mendorong kenaikan biaya layanan maupun harga barang kebutuhan rumah tangga yang menggunakan kemasan plastik.

Namun, menurut dia, kondisi ekonomi saat ini membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga secara langsung. Oleh karena itu, pengusaha cenderung memilih mengurangi ukuran produk agar tidak merugi.

Industri makanan dan minuman disebut paling rentan menerapkan shrinkflation karena ukuran produk relatif mudah disesuaikan tanpa terlalu terlihat. Selain itu, sektor ini juga sangat bergantung pada bahan baku yang menjadi komponen biaya terbesar.

Hal itu berbeda dengan produk manufaktur lainnya yang akan sangat ketara perbedaan ukurannya.

"Jadi, shrinkflation sering kali dilakukan guna menghindari kerugian," ujar Huda.

Ia menilai biasanya masyarakat tetap akan membeli jika tidak ada kenaikan harga. Dalam hal ini, harga tetap menjadi daya tarik utama konsumen, meskipun ukuran barangnya mengecil.

Karenanya, bagi pengusaha, shrinkflation bisa menjadi pilihan utama dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

"Shrinkflation sangat besar peluangnya terjadi saat ini, tapi biasanya akan cukup ketara di jangka menengah dan panjang. Saat ini mungkin terjadi shrinkflation, namun tidak signifikan penurunan ukurannya. Ketika setahun, baru akan kelihatan penurunan ukuran," ucap Huda.

Kenaikan harga plastik saat ini dipicu tekanan pada bahan bakunya. Pasokan nafta sebagai bahan baku utama tertekan akibat perang di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak global.

Berdasarkan penjelasan di situs Chandra Asri, perusahaan petrokimia di Indonesia yang memproduksi bahan baku plastik dan biji plastik, nafta merupakan cairan hidrokarbon menengah yang diolah dari minyak mentah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan 60 persen nafta masih diimpor dari Timur Tengah.

"Kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan ketergantungan terhadap impor bahan baku dari kawasan tersebut membuat Indonesia ikut terdampak ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Kondisi ini kemudian berimbas pada kenaikan harga plastik di dalam negeri

Untuk mengatasi hal tersebut, Budi mengatakan pemerintah mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga di pasar.

"Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain," ujarnya.

Senada, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri tengah mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Meski harga mahal, Agus memastikan ketersediaan produk plastik tetap aman.

"Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik, karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4) lalu.

[Gambas:Youtube]