Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026, dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS 3901 hingga 3914 tercatat sebesar US$338,1 juta pada Maret 2026.

"Pada kondisi Maret 2026 ini untuk yang impor plastik itu sebesar US$338,1 juta atau turun secara month to month impor plastik itu 14,96 persen," ujar Ateng dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia merinci impor bahan baku plastik tersebut didominasi dari China dengan porsi 34,79 persen.

Selain itu, pasokan juga berasal dari Singapura sebesar 12,35 persen dan Thailand sebesar 11,65 persen.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (pmk) dan peraturan menteri perindustrian (permenperin).

Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE). Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Serang (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menilai penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengawasan implementasinya lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 mendorong kepastian iklim usaha industri migas dalam negeri.

Peraturan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri penunjang migas nasional.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Serang, Jumat, mengatakan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih pasti bagi produsen dalam negeri.

“Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan,” ujar Setia Diarta.

Ia menambahkan, pengawasan TKDN juga penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta memberikan kepastian pasar bagi industri nasional, khususnya di sektor strategis seperti migas.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) Soni menilai kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri perlu diiringi dengan pengendalian produk impor yang tidak sesuai standar.

“Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) produk katup,” ujar Soni.

Menurut dia, pengendalian impor diperlukan agar produk katup impor tidak membanjiri pasar domestik dan merugikan industri nasional yang telah berinvestasi pada teknologi dan kualitas.

Soni juga menekankan pentingnya kemudahan akses bahan baku yang berkelanjutan dan efisien untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi pasar.

“Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan akan membantu industri menekan biaya produksi, menjaga kualitas secara konsisten, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor,” katanya.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat industri penunjang migas melalui kebijakan TKDN, pengendalian impor, dan pembangunan ekosistem industri nasional yang berdaya saing.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terbitnyaPeraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 35/2025 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukan efek kebijakan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, sebanyak 88 ribu produk dari 15 ribu perusahaan telah tersertifikasi TKDN dan masuk ke dalam e-katalog.

Kata dia, Permenperin No 35/2025 terbit hasil pembahasan mendalam yang dimulai sejak Maret 2025, menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang sudah berusia lebih dari 14 tahun.

Sebab, lanjutnya, regulasi seharusnya tidak boleh dianggap sakral. Artinya, ketika ada dinamika dan kebutuhan baru di lapangan, pemerintah harus berani meregulasi ulang.

"Proses revisi aturan TKD tersebut dilakukan atas kesadaran pemerintah sendiri, bukan karena tekanan dari negara lain. Kalau kita ingat, Trump Tarif baru diberlakukan 1 April 2025. Sedangkan pembahasan revisi sudah kami mulai sebulan sebelumnya. Jadi, bukan karena Trump Tarif," kata Agus dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (16/10/2025).

"Ini menunjukkan kesadaran kolektif bangsa untuk memperkuat produk dalam negeri, bukan karena tekanan eksternal," tambahnya menegaskan.

Permenperin 35/2025, imbuh dia, juga menjadi bagian dari penyesuaian terhadap agenda besar pembangunan nasional, termasuk Asta Cita kedua, ketiga, dan kelima. Yakni peningkatan
nilai tambah sumber daya domestik, penguatan industri, dan perluasan kesempatan kerja.

"Tujuan utama kita sederhana, yakni setiap rupiah belanja produk dalam negeri yang dananya berasal dari pajak taxpayer dalam APBN maka tercipta nilai tambah sebesar Rp 2 di dalam negeri. Nilai tambah tersebut dinikmati oleh pekerja industri, perusahaan dan negara. Lain halnya jika dana APBN dari taxpayer dibelanjakan untuk produk impor maka nilai tambahnya dinikmati oleh industri dan pekerja serta pemerintah negara lain," tegas Agus.

Logika kebijakan TKDN, sambungnya, berangkat dari prinsip keadilan fiskal. Karena dana pengadaan barang dan jasa pemerintah berasal dari pajak rakyat, maka pembelanjaannya harus kembali kepada industri yang menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

"Kita ingin melindungi tenaga kerja dan ekosistem industri nasional. Karena itu, kalau sudah ada produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen, maka belanja pemerintah wajib menggunakan produk tersebut dan tidak boleh impor," ujarnya.

Pacu Investasi, Dongkrak Dominasi Produk Lokal di Belanja Pemerintah

Agus mengatakan, Permenperin No 35/2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem industri nasional melalui kebijakan yang lebih murah, mudah, cepat, dan berbasis insentif.

"TKDN berlaku untuk semua jenis produk industri yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD melalui PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) baik yang berteknologi tinggi ataupun tidak. Ukuran utamanya bukan terletak pada apakah produk tersebut tergolong high-tech
atau tidak, atau dihasilkan oleh industri berteknologi tinggi, melainkan pada kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksinya," paparnya.

"Apabila produk berteknologi tinggi telah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, maka pemerintah wajib memprioritaskan pembelian produk tersebut dibandingkan produk impor. Namun, jika industri dalam negeri belum memiliki kemampuan untuk memproduksinya, pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pembelian produk impor sejenis," sebut Agus.

Target Naik 2 Kali Lipat

Karena PBJ dilakukan lewat e-katalog, jelasnya, kuncinya adalah memperbanyak produk dalam negeri masuk ke dalam daftar. Karena itu, tata cara perhitungan sertifikat TKDN harus dibuat lebih murah, mudah, dan
cepat.

"Di peraturan baru ini, tata cara perhitungannya bukan hanya cepat dan efisien, tetapi juga mengandung nilai insentif yang sebelumnya tidak ada di regulasi lama," beber Agus.

Tak hanya itu, industri yang berinvestasi dan membangun pabrik di wilayah NKRI otomatis mendapatkan nilai tambah 25%. Dari sisi tenaga kerja, 10% nilai tambah diberikan bagi
penggunaan tenaga kerja lokal, serta 15 persen tambahan dari penerapan BMP.

"BMP ini kami sederhanakan dan buat lebih inklusif. Ada 15 faktor penentu BMP yang kami siapkan, mulai dari penerapan tenaga kerja lokal, penambahan investasi baru, kemitraan dan penguatan rantai pasok, hingga substitusi impor. Jika dijumlah, bobot totalnya bisa mencapai 38 persen," jelasnya.

Dengan kombinasi TKDN dan BMP ini, ungkap Agus, pelaku industri dapat mencapai ambang batas 40% dengan lebih mudah.

"Inilah bentuk nyata bagaimana kami menghadirkan regulasi yang murah, mudah, cepat, dan memberikan insentif nyata bagi dunia usaha," ujarnya.

"Hingga saat ini, sebanyak 88 ribu produk dari 15 ribu perusahaan telah tersertifikasi TKDN dan masuk ke e-katalog. Kami menargetkan dalam dua tahun ke depan jumlah tersebut bisa meningkat dua kali lipat," kata Agus.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menegaskan seluruh kendaraan yang beroperasi di Indonesia, baik kendaraan roda empat, kendaraan niaga, maupun truk dengan berbagai kapasitas, termasuk kendaraan yang beroperasi di kawasan tambang (kendaraan tambang) wajib memenuhi standar emisi Euro 4.

Menurutnya, kewajiban standar emisi Euro 4 itu sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan, khusus untuk kendaraan tambang akan disiapkan regulasi baru yang mengatur lebih detail.

"Dalam regulasinya sudah clear, harus memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan (Euro 4). Dengan demikian, pabrik-pabrik kendaraan, termasuk kendaraan niaga dan truk, itu sudah diwajibkan untuk memproduksi kendaraan-kendaraan yang memenuhi standar Euro 4," kata Agus dalam acara Investor Daily Round Table di Rumah Kaca Melati, Hutan Kota by Plataran, Selasa (14/10).

Agus menyebutkan kendaraan yang beroperasi di jalan umum sebagian besar sudah memenuhi standar Euro 4. Namun, ia menyoroti kendaraan yang beroperasi di area pertambangan, seperti truk tambang, yang masih banyak belum sesuai standar.

"Saya menerima banyak laporan bahwa sebagian besar truk yang digunakan di pertambangan masih belum memenuhi standar Euro 4, masih Euro 2 dan Euro 3," ungkapnya.

Agus menambahkan, banyak truk yang digunakan di wilayah pertambangan merupakan produk impor.

"Ini sangat disayangkan, karena seharusnya potensi industri nasional dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut," tambahnya.

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar regulasi yang mengatur kendaraan di luar jalan umum juga diterapkan secara tegas.

"Kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar ada regulasi yang mengatur bahwa tidak hanya kendaraan di jalan umum, tetapi juga yang beroperasi di luar jalan umum, termasuk di area pertambangan, itu wajib memenuhi standar Euro 4," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyinggung lahirnya regulasi baru mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah berharap pelaku industri nasional dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat pusat, daerah, BUMN, maupun BUMD.

"Prinsip dasarnya, setiap dana dari pembayar pajak yang dibelanjakan pemerintah, baik untuk pengadaan barang maupun jasa, harus digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Hal ini penting karena industri nasional mencakup ekosistem tenaga kerja yang perlu terus didukung," jelasnya.

Ia menjelaskan berdasarkan peraturan presiden (perpres) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apabila sudah tersedia produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen, maka seluruh belanja pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri dan dilarang mengimpor produk sejenis.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi agar produk-produk manufaktur dalam negeri dapat semakin banyak masuk ke dalam e-Katalog. Dengan begitu, produk lokal akan lebih mudah diakses oleh instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Agar strategi ini berjalan efektif, Agus mengatakan proses perhitungan dan penerbitan sertifikat TKDN perlu dibuat lebih murah, mudah, dan cepat, serta memiliki insentif nilai tambah dalam perhitungannya.

"Mekanisme baru ini diharapkan dapat memperkuat posisi produk lokal di pasar pengadaan pemerintah," tegasnya.

Standar Kawasan Industri meliputi tiga aspek, yaitu aspek infrastruktur kawasan industri, pengelolaan lingkungan, dan manajemen layanan kawasan industri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pelaku usaha/industri untuk memenuhi tiga aspek Standar Kawasan Industri.

“Standar Kawasan Industri meliputi tiga aspek, yaitu aspek infrastruktur kawasan industri, pengelolaan lingkungan, dan manajemen layanan kawasan industri,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy, di Jakarta, Selasa.

Adapun ketiga aspek ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri, yang diundangkan pada 23 Juli 2025 dan akan mulai berlaku pada 23 Januari 2026.

Tri mengatakan, penerbitan aturan ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan Kawasan Industri yang berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terhadap tiga aspek tersebut akan dilakukan penilaian dan akreditasi kawasan industri oleh Komite Kawasan Industri.

“Standar Kawasan Industri ini pun, diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan industri sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing tenan serta meningkatkan daya tarik dan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di kawasan industri,” ujar Tri.

Selain itu, ia berharap dengan adanya peraturan ini, kawasan industri dapat berkontribusi positif dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Kemenperin melakukan penandatanganan Aide Memoire dengan UNIDO untuk pembentukan Eco-Industrial Park Center (EIP).

Inisiatif ini merupakan bagian dari Global Eco-Industrial Parks Programme (GEIPP) Indonesia-Fase II, dan akan berfungsi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola kawasan industri dalam upaya pengembangan EIP di Indonesia.

“Kami berharap Permenperin Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri dan kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan UNIDO ini dapat menjadi pendorong terbentuknya ekosistem industri nasional yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025