MAKKAH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas reformasi radikal sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Pengakuan bergengsi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi, Dr Fatah Al-Mashat, saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Kamis (4/6).

Kehadiran pejabat elite Arab Saudi tersebut disambut hangat oleh Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan bilateral ini menegaskan bahwa langkah pembenahan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dunia internasional.

Dahnil mengungkapkan bahwa otoritas Arab Saudi sangat takjub dengan keberanian Indonesia membongkar dan menata ulang birokrasi perhajian. Perubahan eksistensial ini dinilai sangat selaras dengan visi Arab Saudi dalam meningkatkan standar layanan massal di Tanah Suci.

"Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak mengutip pujian tamunya kepada Tim Media Center Haji.

Setelah menyampaikan apresiasi, agenda mendesak berikutnya yang dibahas adalah mitigasi kepadatan jemaah di kawasan Mina. Terbatasnya luas lahan Mina yang hanya berkisar 12 hektar selalu menjadi titik krisis bagi keselamatan fisik jutaan jemaah dari seluruh dunia.

Sebagai solusi konkret, Arab Saudi menawarkan penerapan skema tanazul berskala besar khusus bagi jemaah haji asal Indonesia. Pemerintah didorong untuk memulangkan hingga 50 persen jemaahnya kembali ke hotel di Makkah lebih awal pasca-lontar jumrah.

"Itu kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan," beber Dahnil memaparkan tawaran dari otoritas Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan komitmennya untuk segera merumuskan kalkulasi teknis demi mematangkan eksekusi tanazul tersebut. Pemindahan separuh jemaah ini diyakini sangat efektif untuk menekan potensi musibah akibat desak-desakan di tenda darurat.

"Itu artinya memang ke depan kemungkinan kita mencoba untuk secara teknis mempertimbangkan, menanazulkan lebih banyak jamaah haji kita," tegas mantan Juru Bicara Kementerian Pertahanan tersebut.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Dahnil juga meluruskan polemik mengenai penghargaan haji internasional yang kerap meminggirkan negara berkuota raksasa. Wamenhaj Arab Saudi secara terbuka mengakui bahwa indikator penilaian award tersebut memang sarat akan subjektivitas.

"Karena negara-negara besar yang jamaahnya terbesar sebutlah Indonesia, India, kemudian Pakistan, itu negara-negara yang penyumbang besar justru kemudian tidak masuk dalam award itu," papar Dahnil.

Parameter penilaian dianggap tidak setara (not apple to apple) karena menyamakan beban pengelolaan ratusan ribu jemaah dengan negara berkuota ratusan orang. Sebagai bentuk kesepahaman sejati, kedua kementerian sepakat untuk memulai persiapan operasional haji 1448 Hijriah secara bersama-sama mulai hari ini.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meminta jemaah haji tidak ragu melaporkan praktik pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum mana pun selama berada di Tanah Suci. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan untuk melindungi jemaah haji.

“Kami tegaskan, jangan ragu melapor jika ada pungutan oleh oknum. Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh terjadi. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius, karena pelindungan jemaah adalah prioritas kami,” kata Dahnil dikutip dari laman Kemenhaj, Selasa (19/5/2026).

Wamenhaj menegaskan hal itu saat akan bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Senin (18/5/2026).

Keberangkatan Wamenhaj dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai bagian dari Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan secara langsung kesiapan dan pengawasan layanan jemaah menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Dahnil menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, tertib, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan jemaah.

“Keberangkatan kami ke Arab Saudi dalam rangka menjalankan amanah sebagai Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan baik. Di era Presiden Prabowo, penyelenggaraan haji harus semakin baik, semakin tertib, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujarnya.

Menjelang fase puncak haji, Wamenhaj berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jemaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Wamenhaj juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” tegasnya.

Dahnil mengajak seluruh jemaah untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, serta fokus mempersiapkan diri menuju puncak haji.

“Kami ingin jemaah merasa aman, terlindungi, dan dilayani dengan baik. Mari fokus pada ibadah, jaga kesehatan, dan bersama-sama menjaga kelancaran misi haji Indonesia,” pintanya.

JAKARTA - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu efek domino hingga ke Tanah Air. Merespons eskalasi keamanan yang kian dinamis, pemerintah mengambil langkah tegas demi menjamin keselamatan warga negara. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengimbau penundaan jadwal keberangkatan jemaah umrah dalam waktu dekat.

Keputusan strategis ini bukan tanpa alasan kuat. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut langkah ini sebagai bentuk mitigasi dan kehati-hatian tingkat tinggi dari negara. “Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Kebijakan ini juga menaruh perhatian penuh pada nasib jemaah yang saat ini telanjur berada di Arab Saudi. Pemerintah meminta jemaah maupun keluarga di Indonesia untuk menahan diri dan tidak panik. Kemenhaj bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah membangun garis koordinasi ketat dengan otoritas Saudi, maskapai penerbangan, hingga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Sinergi lintas sektoral tersebut bertujuan memastikan tidak ada jemaah Indonesia yang telantar akibat potensi gangguan penerbangan. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” tegas Wamenhaj.

Di tengah situasi genting seperti ini, arus misinformasi menjadi ancaman tersendiri di ruang publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menutup rapat telinga dari kabar burung yang tak berdasar. Publik diminta hanya merujuk pada saluran resmi pemerintah guna meredam kesimpangsiuran informasi.

Lantas, bagaimana dengan nasib penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M? Pemerintah memastikan persiapan haji tetap berjalan aman di atas relnya. Dinamika keamanan di Timur Tengah saat ini dipastikan belum berdampak pada tahapan perencanaan maupun jadwal operasional haji nasional.

Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dan pembaruan informasi secara berkala kepada publik. “Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,”pungkas Dahnil.

KOMPAS.com — Pemerintah memperkuat pendekatan ekosistem dalam pengelolaan ekonomi haji dan umrah guna menjaga keseimbangan devisa nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan arus keluar devisa serta meningkatkan arus masuk ke dalam negeri.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan UmrahDahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pada pertemuan tersebut, Airlangga menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi haji dan umrah secara terintegrasi serta lintas sektor agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, penguatan ekosistem menjadi kunci untuk menyeimbangkan arus devisa.

“Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus dikelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi arus keluar devisa dan sekaligus meningkatkan arus masuk bagi perekonomian nasional,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/2/2026).

Perputaran dana capai Rp 40 triliun per tahun

Dahnil Anzar mengungkapkan, perputaran dana dalam penyelenggaraan haji dan umrah setiap tahun mencapai sekitar Rp 40 triliun. Namun, sekitar 80 persen dana tersebut masih mengalir ke luar negeri.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan porsi arus keluar devisa dapat ditekan hingga mendekati 50 persen. Dengan demikian, dapat tercapai keseimbangan yang lebih sehat antara arus keluar dan masuk devisa dari sektor ini.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas optimalisasi penggunaan sistem pembayaran nasional melalui QRIS untuk mendorong transaksi dalam rupiah, serta penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Untuk diketahui, setiap tahun, sekitar 2,6 juta jemaah umrah dan 221.000 jemaah haji asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi.

Sebaliknya, jumlah wisatawan dari kawasan tersebut yang berkunjung ke Indonesia masih sekitar 33.000 orang per tahun.

Pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Timur Tengah melalui kolaborasi dengan biro perjalanan dan maskapai nasional.

Perdagangan dan ogistik ikut diperkuat

Upaya penguatan ekosistem juga mencakup dukungan sektor perdagangan dan logistik. Pemerintah mendorong pengembangan pusat logistik berikat untuk memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi.

Sinergi lintas kementerian, termasuk sektor perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, dan logistik, akan diorkestrasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap ekonomi domestik.

“Kami harus menekan arus keluar devisa. Oleh karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” kata Haryo.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah rutin, tetapi juga berkontribusi lebih besar terhadap penguatan ekonomi nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, hotel yang diperuntukan aset kampung haji belum bisa digunakan pada penyelenggaran haji tahun ini. Pasalnya, proses pembeliannya diperkirakan baru selesai pada April 2026 mendatang.

"Tahun ini belum kita bisa kita gunakan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Danantara 2026 kita belum bisa menggunakan, karena Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April," ujar Dahnil saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1/2026).

Menhaj: Kampung Haji Belum Bisa Dipakai di Musim Haji 2026

Dahnil pun menjelaskan, pembangunan kampung haji di Arab Saudi belum dimulai. Ia berkata, progres pembangunan masih dalam tahap proses bidding atau penawaran.

"Belum (dibangun), baru mulai, baru bidding. Untuk yang tower tanah itu baru bidding," ungkap Dahnil.

Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa proses pembangunan kampung haji memerlukan waktu. "Nah kalau untuk Kampung Haji secara keseluruhan pasti butuh waktu, karena proses pembangunan dan sebagainya," ucap Dahnil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, Indonesia memenangkan proses bidding atau penawaran untuk memiliki aset berupa hotel di Makkah, Arab Saudi.

Hal ini disampaikan Prasetyo di sela-sela Taklimat Awal Tahun yang digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2025).

“Jadi, Bapak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Makkah,” ucap Prasetyo.

Dia menambahkan, keberhasilan itu tidak terlepas dari peran diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengungkapkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi melakukan perubahan aturan khusus agar sebuah negara dapat memiliki aset properti di wilayahnya.

“Ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi,” sebutnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa pemerintah akan menambah jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada musim haji 2026. Kebijakan baru ini merupakan perintah presiden.

“Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” kata Dahnil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dahnil menjelaskan bahwa petugas berlatar belakang TNI dan Polri selama ini dikenal memiliki kondisi fisik yang prima sehingga diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan layanan haji tahun depan. Meski demikian, ia belum dapat membeberkan berapa besar penambahan petugas yang dimaksud.

“Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” ucap dia, sembari menegaskan bahwa pembahasan detail mengenai jumlah tambahan belum dilakukan.

Di sisi lain, Dahnil menyampaikan bahwa proses rekrutmen petugas haji 2026 di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terpaksa ditunda akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Penundaan dilakukan hingga kondisi di tiga provinsi tersebut kembali stabil.

“Jadi untuk daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu kita tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” paparnya.