LONDON - Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini merilis data yang menunjukkan negara-negara dengan tingkat utang rumah tangga tertinggi, yang didefinisikan sebagai pinjaman dan surat utang yang diambil oleh rumah tangga, dinyatakan sebagai persentase dari PDB. Metrik ini sering digunakan sebagai barometer risiko dan kerentanan keuangan di tingkat rumah tangga.

Utang rumah tangga biasanya mencakup hipotek, pinjaman mobil, utang kartu kredit, dan pinjaman pribadi. Meskipun tingkat utang tertentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi, tingkat utang yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang, terutama ketika suku bunga naik atau selama penurunan ekonomi.

15 Negara yang Warganya Paling Banyak Memiliki Utang (% dari PDB)

1. Swiss (125,4%)

2. Australia (112,2%)

3. Kanada (100,1%)

4. Belanda (93,6%)

5. Selandia Baru (90,3%)

6. Korea Selatan (90,1%)

7. Norwegia (88,6%)

8. Hong Kong (88,0%)

9. Denmark (85,2%)

10. Swedia (82,7%)

11. Inggris Raya (76,2%)

12. Malaysia (69,5%)

13. Amerika Serikat (69,4%)

14. Jepang (65,1%)

15. Finlandia (63,3%)

Di puncak grafik terdapat Swiss, di mana utang rumah tangga mencapai 125% dari PDB. Diikuti oleh Australia (112%) dan Kanada (100%), dua negara yang dikenal dengan pasar perumahan yang terlalu panas.

Di ujung lain daftar, negara-negara seperti Brasil dan Italia menunjukkan beban utang rumah tangga yang jauh lebih rendah relatif terhadap PDB mereka, keduanya di bawah 37%.

Mengapa Utang Rumah Tangga yang Tinggi Bisa Berisiko?

Meskipun akses kredit memungkinkan konsumsi rumah tangga dan kepemilikan properti, hal itu juga menciptakan paparan terhadap guncangan ekonomi. Utang rumah tangga yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan ekonomi ketika keluarga mengalihkan pendapatan untuk membayar utang daripada untuk pengeluaran atau tabungan. Hal ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga, yang meningkatkan biaya pembayaran kembali.

Melansir Visual Capitalist, faktanya, penelitian dari Institut Leibniz untuk Penelitian Keuangan menyoroti bagaimana utang rumah tangga, ketika tidak selaras dengan pertumbuhan upah atau harga aset, dapat memicu ketidakstabilan keuangan.

Seperti yang dicatat dalam penelitian tersebut: “Dalam hal terjadi guncangan ekonomi, tingkat utang rumah tangga yang tinggi mengakibatkan pinjaman bermasalah yang melemahkan neraca bank dan menyebar ke lembaga keuangan lain melalui efek penularan. Hal ini dapat mengakibatkan sektor keuangan yang tidak stabil yang membatasi pemberian pinjaman kepada investasi yang menguntungkan dan rumah tangga yang layak. Pada akhirnya, konsumsi dan investasi rumah tangga menurun, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.”

Singkatnya, utang rumah tangga yang tinggi melampaui sekadar statistik makroekonomi, dan berpotensi memperkuat penurunan ekonomi dan mengurangi ketahanan baik di tingkat rumah tangga maupun nasional.

Sangat Dipengaruhi Properti

Distribusi utang rumah tangga juga terkait dengan tren makroekonomi yang lebih luas. Negara-negara berbahasa Inggris seperti AS, Kanada, Australia, dan Inggris menunjukkan tingkat utang yang lebih tinggi karena pasar properti yang sedang booming, dan faktor budaya yang mendukung kepemilikan rumah dan liberalisasi keuangan.

Sementara itu, di Amerika Serikat, keuangan rumah tangga sangat bervariasi antar negara bagian.

Utang rumah tangga yang tinggi tidak selalu menunjukkan masalah yang akan datang, tetapi hal itu perlu dipantau dengan cermat, terutama dalam lingkungan dengan suku bunga yang meningkat atau pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Indonesia Peringkat Berapa?

Indonesia menduduki peringkat ke-61.

61. Indonesia (16,2%)

62. Albania (12,8%)

63. Romania (10,8%)

Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang publik dunia saat ini mencapai US$111 triliun, atau setara dengan Rp1.853.700 triliun (asumsi kurs Rp16.700/US$1). Meski lebih rendah dibanding puncak pandemi, posisi tersebut tetap berada pada level yang sangat tinggi secara historis dan menegaskan bahwa tekanan fiskal masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara.
Berdasarkan data terbaru International Monetary Fund (IMF) dalam rilis World Economic Outlook edisi Oktober 2025,Amerika Serikat (AS), China, dan Jepang menyumbang lebih dari 60% total utang global, mencerminkan ukuran ekonomi sekaligus kebutuhan stimulus fiskal yang masif dalam beberapa tahun terakhir.

AS tetap menjadi negara dengan utang terbesar di dunia. Beban utangnya bahkan mencapai US$38,3 triliun setara 35,4% dari total utang global dan 125% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) diperkirakan menguat menjadi 3,1% pada 2025 seiring dengan aktivitas perdagangan yang tangguh serta tingginya permintaan terhadap produk berteknologi tinggi.

Menurut laporan terbaru APEC Regional Trends Analysis yang dirilis oleh APEC Policy Support Unit, proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,0%.

Namun, momentum pertumbuhan diperkirakan akan melambat pada 2026 menjadi 2,9%, seiring meningkatnya utang publik, melemahnya kinerja perdagangan, serta berkurangnya faktor pendorong sementara seperti percepatan pengiriman barang dan penumpukan inventori menjelang penerapan pembatasan dagang baru.

Carlos Kuriyama, Direktur APEC Policy Support Unit menuturkan, ekonomi APEC, terutama pelaku usaha, menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan kondisi perdagangan global.

“Namun ketahanan ini mulai diuji karena pengaruh faktor sementara memudar dan tekanan struktural seperti peningkatan utang dan pelemahan perdagangan mulai terlihat," jelas Kuriyama dikutip dari keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Kuriyama menambahkan, meski jumlah kebijakan yang memfasilitasi perdagangan terus meningkat, dampak kumulatif dari kebijakan restriktif dan langkah-langkah perlindungan perdagangan justru memperdalam friksi antarnegara.

Di sisi lain, perdagangan barang di kawasan APEC masih tumbuh solid pada paruh pertama 2025. Nilai ekspor dan impor masing-masing naik 6,5% dan 6,1%, sementara volume perdagangan meningkat 8,8% untuk ekspor dan 8,5% untuk impor.

Glacer Niño A. Vasquez, peneliti Policy Support Unit sekaligus salah satu penulis laporan itu menuturkan, momentum perdagangan pada 2025 cukup menggembirakan, meski sebagian didorong oleh percepatan ekspor sebelum pembatasan baru diberlakukan.

Dia memperkirakan pertumbuhan ekspor barang akan melambat menjadi sekitar 1,1% pada 2026, seiring memudarnya faktor sementara dan meningkatnya ketegangan dagang.

Laporan itu juga menyoroti meningkatnya tekanan fiskal di kawasan. Rasio utang bruto pemerintah terhadap PDB APEC diperkirakan melampaui 110% pada 2026, meningkat signifikan dari perkiraan sebelumnya.

Kenaikan ini mencerminkan beban belanja pascapandemi, pemulihan pendapatan yang lambat, serta peningkatan pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan dan layanan sosial di tengah populasi yang menua.

Rhea C. Hernando, analis Policy Support Unit menuturkan, peningkatan utang mempersempit ruang fiskal pada saat ekonomi perlu berinvestasi di bidang inovasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Reformasi fiskal dan peningkatan efisiensi belanja publik menjadi semakin penting untuk menjaga daya tahan ekonomi menghadapi guncangan di masa depan," jelasnya.

Sementara itu, inflasi di kawasan APEC terus menurun, dengan rata-rata 2,2% pada kuartal III/2025, didorong oleh perbaikan rantai pasok dan stabilitas harga komoditas.

Kondisi tersebut memberi ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan suku bunga guna mendorong aktivitas ekonomi, meskipun kehati-hatian tetap diperlukan agar tekanan harga tidak kembali meningkat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, laporan itu menegaskan bahwa kerja sama regional tetap menjadi jangkar utama stabilitas ekonomi.

Laporan tersebut menjelaskan, dalam situasi ketidakpastian dan meningkatnya friksi perdagangan, lingkungan kebijakan yang dapat diprediksi serta dialog terbuka menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga pertumbuhan kawasan.

Kuriyama menuturkan APEC harus menavigasi jalur yang hati-hati antara menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong reformasi berani untuk memperkuat ketahanan.

“Kerja sama regional yang adaptif sangat penting, dan di sinilah peran vital APEC, menjadi wadah dialog terbuka dan solusi bersama guna menciptakan kerangka kerja yang transparan serta mendorong perdagangan dan investasi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, mengeluarkan peringatan keras bahwa Prancis berada dalam risiko "mati suri ekonomi" jika negara tersebut tidak segera mengatasi masalah anggaran dan utangnya.

Dalam sebuah wawancara akhir pekan lalu, Villeroy de Galhau mengakui bahwa Prancis menghadapi "masalah anggaran yang serius," di mana defisit pemerintah diproyeksikan tetap tinggi sebesar 5,4% dari PDB pada 2025, hanya sedikit membaik dari 5,8% tahun lalu.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menurunkan defisit tersebut hingga 3% pada tahun 2029 demi memulihkan kredibilitas fiskal.

"Negara kita tidak terancam kebangkrutan, tetapi dengan mati suri bertahap," kata Villeroy de Galhau, menunjuk pada biaya pembayaran utang yang diproyeksikan meningkat tajam.

Biaya layanan utang Prancis diperkirakan akan melonjak dari 30 miliar euro (sekitar Rp579,2 triliun) pada tahun 2020 menjadi lebih dari 100 miliar euro (sekitar Rp1.930 triliun) pada akhir dekade ini.

Ia memperingatkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi sudah mendorong biaya pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis, sekaligus mengalihkan dana dari prioritas seperti pertahanan dan transisi hijau.

Villeroy de Galhau juga menyoroti beban utang yang diwariskan kepada generasi mendatang.

"Akhirnya, dan di atas segalanya, itu adalah utang yang makin besar yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita," katanya.

Utang publik Prancis saat ini berada di angka 3,3 triliun euro (sekitar Rp63.713 triliun) atau sekitar 115% dari PDB-nya.

Komentar Villeroy de Galhau muncul tak lama setelah Moody's merevisi prospek kredit Prancis dari stabil menjadi negatif, mengutip "fragmentasi politik" yang dapat menghambat pembuatan kebijakan.

Sebelumnya pada tahun ini, Fitch Ratings dan S&P Global Ratings juga telah menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+, menunjukkan risiko fiskal dan politik yang meningkat.

Villeroy de Galhau mencatat bahwa Moody's kini menjadi satu-satunya lembaga besar yang masih memberikan Prancis peringkat double-A, yang ia gambarkan sebagai "tanda bahwa negara itu mempertahankan kekuatannya, meskipun prospeknya negatif."

Meskipun dihadapkan pada ancaman fiskal, Gubernur tersebut mempertahankan perkiraan pertumbuhan yang moderat sekitar 0,7% pada 2025, mencatat bahwa Prancis tetap menjadi "negara Eropa utama yang menciptakan lapangan kerja terbanyak selama sepuluh tahun terakhir."

Adapun tingkat pengangguran di Prancis, yang secara tradisional tinggi, saat ini berada di sekitar 7,5%.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]