Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai surat dari Kamar Dagang China In Indonesia atau China Chamber of Commerce di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan mereka akan iklim investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar.

Menurut Todotua, surat tersebut mencerminkan keresahan pengusaha asal China terhadap sejumlah tantangan investasi di Indonesia.

"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi China yang terkorelasi dengan China Chambers. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua ketika ditemui di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ia menilai masukan dari investor asing justru menjadi hal positif bagi pemerintah.

"Bahkan, mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Todotua.

Saat ditanya apakah pemerintah akan melakukan komunikasi dengan investor China untuk meredam kekhawatiran tersebut, Todotua memastikan langkah itu akan dilakukan.

"Iya pasti, pasti kalau ada itu," ucap Todotua.

Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor. Menurut dia, Indonesia memiliki berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik investasi, mulai dari sumber daya alam hingga pasar domestik yang besar.

Pemerintah pun menginginkan Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi, terutama lewat program hilirisasi yang masuk dalam agenda Asta Cita Pemerintahan Prabowo.

Todotua menyebut hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Harapannya adalah berbagai komoditi yang ada di negara kita itu, baik batubara, oil and gas, agrikultur, fishery, itu pengolahannya bisa ada di sini, sehingga asas manfaatnya bisa ada dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dalam surat yang dilayangkan Kamar Dagang China ke Prabowo, mereka menyoroti perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di Indonesia menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan itu seperti regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

"Masalah-masalah itu telah mengganggu kegiatan usaha secara normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta memicu kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi asal China terhadap iklim usaha dan prospek pengembangan mereka di Indonesia," tulis surat tersebut.

Ada enam hal yang disoroti oleh Kamar Dagang China. Pertama, terjadi kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan.

Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, disebut naik berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin ketat bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dinilai menimbulkan ketidakpastian tinggi bagi eksportir sumber daya alam.

Eksportir diwajibkan menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN Indonesia minimal selama satu tahun, yang disebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Ketiga, kuota bijih nikel disebut dipangkas drastis. Sejak tahun ini, kuota penambangan bijih nikel disebut turun tajam, dengan pengurangan di tambang besar mencapai lebih dari 70 persen atau total sekitar 30 juta ton, sehingga mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja nirkarat.

Keempat, penegakan hukum kehutanan dinilai terlalu diperketat. Satuan Tugas Khusus Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut menjatuhkan denda rekor sebesar 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi asal China dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah.

Kelima, sejumlah proyek besar disebut dihentikan. Otoritas disebut melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan dengan menuduh proyek PLTA besar yang dibangun dan dibiayai perusahaan China merusak kawasan hutan dan memperparah banjir, sehingga proyek diperintahkan berhenti dan dikenakan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja disebut diperketat. Proses persetujuan visa kerja dinilai semakin rumit, dengan biaya lebih tinggi, persyaratan lebih ketat, serta pembatasan yang dianggap tidak masuk akal seperti penentuan lokasi kerja tertentu, sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui proyek bioetanol di Provinsi Lampung yang kini memasuki tahap baru. Proyek strategis ini melibatkan perusahaan otomotif Jepang Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), serta Danantara Investment Management.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pengembangan proyek sebenarnya telah berjalan sejak setahun terakhir, meski dilakukan secara tertutup. Saat ini PNRE sudah menjalin koordinasi dan akan menjadikan Toyota Tsuho dari Japanese Group sebagai mitra kerja.

"Dan akan didukung mitra teknologi lainnya dari Jepang seperti RaBIT (konsorsium riset beberapa perusahaan otomotif dan energi Jepang)," papar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu usai memimpin pertemuan dengan CEO Toyota Motor Asia di Jakarta (20/4).

Todotua menjelaskan, Lampung dipilih sebagai lokasi awal pembangunan karena memiliki potensi bahan baku (feedstock) yang melimpah, seperti tebu, ubi, dan sorgum.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pendampingan sejak akhir 2025, termasuk koordinasi lintas kementerian dan fasilitasi kerja sama dengan mitra teknologi dari Jepang.

Proyek pengembangan bioetanol yang tengah dijajaki bersama Toyota, PNRE, dan Danantara Investment Management ini dirancang dalam dua tahap.

Pada tahap awal atau pilot project, fasilitas ditargetkan memiliki kapasitas produksi 60 kiloliter per tahun pada kuartal III 2027. Selanjutnya, tahap komersial direncanakan mencapai kapasitas 60.000 kiloliter per tahun pada kuartal IV 2028.

Pengembangan proyek mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa, termasuk dari kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Teknologi generasi kedua (2G) akan digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan bahan baku sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Pengembangan ini juga mencakup budidaya sorgum secara bertahap, mulai dari pilot seluas 10 hektare pada 2026 hingga pengembangan komersial mencapai 6.000 hektare pada 2027. Proyek akan berlokasi di Lampung dengan dukungan lahan dari PTPN.

Di sisi kebijakan, pemerintah telah memperkuat komitmen melalui roadmap mandatori pencampuran bioetanol dalam bahan bakar, yaitu E5 pada 2026-2027, meningkat menjadi E10 pada 2028-2030, hingga menuju E20 dalam jangka panjang.

"Kita mendorong proyek ini dalam rangka untuk mempersiapkan komitmen roadmap mandatori menjadi E10, sehingga negara kita juga siap," ujar Todotua.

Todotua menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar masih tinggi, mencapai sekitar 61% dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik semakin mempertegas urgensi transisi energi.

Pengembangan proyek mengadopsi pendekatan multi-feedstock dengan memanfaatkan limbah biomassa, termasuk dari kelapa sawit, jagung, dan sorgum. Teknologi generasi kedua (2G) akan digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan bahan baku sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif kuat, antara lain cadangan nikel terbesar dunia (42%), serta posisi sebagai produsen utama kelapa sawit dan kelapa global yang berpotensi menjadi bahan baku bioenergi.

Pemerintah juga mengapresiasi keterlibatan Toyota dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Namun demikian, peluang kerja sama dinilai masih terbuka luas, khususnya pada pengembangan bioetanol berbasis multi bahan baku.

CEO Toyota Motor Asia Masahiko Maeda menyatakan pihaknya melihat peluang besar dalam pengembangan ekosistem bioenergi di Indonesia, termasuk penguatan rantai pasok lokal melalui kolaborasi strategis dengan mitra industri.

Menurutnya, kerja sama ini juga sejalan dengan strategi Multi-Pathway Toyota dalam mencapai target netralitas karbon, termasuk melalui pengembangan teknologi baterai dan energi alternatif.

"Kolaborasi ini akan memperkuat rantai pasok lokal yang kuat, mendukung pendekatan Multi-Pathway Toyota menuju netralitas karbon," ujarnya

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kolaborasi internasional guna mendorong investasi berkualitas dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia berbasis hilirisasi dan energi berkelanjutan.

Pemerintah menyiapkan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan industri bioetanol di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan mandatori bioetanol secara bertahap.

Pemerintah menyusun peta jalan pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin dan etanol, dimulai dari E5 atau 5 persen etanol pada 2026-2027, meningkat menjadi E10 pada 2028-2030, hingga target jangka panjang menuju E20.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan insentif akan diberikan seperti saat pemerintah mendorong program biodiesel B40 hingga B50.

"Khusus untuk ini pun nanti akan kita running (insentif) karena seperti program kita dulu masuk ke biofuel B40 sampai B50 itu ada penetrate-penetrate yang dilakukan," ujar Todotua di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (20/4).

Todotua belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan. Namun, ia mengungkap pemerintah biasanya menawarkan fasilitas seperti tax holiday kepada investor.

Ia menekankan target penerapan E10 pada 2028 harus dipersiapkan secara serius karena waktunya relatif singkat. Pemerintah perlu memastikan kesiapan industri dalam negeri.

Saat ini, pembangunan pabrik bioetanol di Lampung juga sedang disiapkan melalui kerja sama Pertamina New & Renewable Energy dan Toyota Motor Asia. Proyek tersebut diharapkan mendukung pasokan bioetanol domestik menjelang implementasi E10.

Pertamina New & Renewable Energy bersama Toyota Motor Asia akan membangun pabrik bioetanol di Lampung tahun ini. Pembangunan direncanakan dimulai pada kuartal III atau IV 2026.

Todotua menyambut baik rencana ini karena sejalan dengan target pengembangan bioetanol pemerintah melalui kebijakan mandatori pencampuran biofuel E10 pada 2028.

"Dalam rangka persiapan itu, tentunya kita harus menyiapkan industri dalam negeri. Ini (pembangunan pabrik bioetanol Pertamina dan Toyota) semakin memperkuat dan meyakinkan kita," ujar Todotua.

Todotua menjelaskan Lampung dipilih karena memiliki pasokan bahan baku atau feedstock yang kuat untuk produksi bioetanol. Bahan baku tersebut bisa berasal dari tebu, ubi, singkong, sorgum, aren, dan komoditas lainnya.

Ia mengatakan proyek ini juga mencakup pengembangan lahan bahan baku seperti ubi dan sorgum. Selain itu, proyek akan menggandeng Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RA-BIT) dari Jepang.

RA-BIT merupakan lembaga riset bioetanol yang didukung Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI). Todotua menyebut kerja sama ini juga membuka peluang pembangunan fasilitas riset di Indonesia.

"D sana ada research development-nya yang kita sudah pernah langsung melihat pabriknyanya di sana. Kita harapkan juga nanti ada rencananya dibangun di Indonesia," ujar Todota.

Ia mengatakan pembangunan pabrik ditargetkan dimulai pada kuartal III atau IV 2026, bersamaan dengan pengembangan perkebunan bahan baku seperti sorgum.

Kapasitas awal pabrik diperkirakan mencapai 60 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini difokuskan pada pengembangan bioetanol teknologi generasi kedua atau second generation (2G) berbasis multi-feedstock.

Teknologi 2G memungkinkan penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku, seperti limbah tebu, ubi, dan singkong. Limbah tersebut diolah untuk menghasilkan etanol.

Sementara itu, nilai investasi proyek masih dalam tahap perhitungan. Studi kelayakan sedang dilakukan oleh konsultan.

"Untuk running cost investment-nya masih berjalan, tetapi (sudah ada) rencana pembangunan pabrik etanolnya dan juga untuk penanaman feedstock supporting tambahannya, salah satunya itu adalah sorgum," ujar Todotua.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan ada risiko inflasi harga pangan ketika sebagian besar komoditas dialihkan untuk memproduksi bioetanol sebagai alternatif BBM. Kekhawatiran ini seiring adanya mandatori pemerintah soal penerapan bauran energi bioetanol sebanyak 10 persen (E10) pada 2028 mendatang.

Dia menekankan konsumsi besar akan komoditas pangan mulai dari jagung, gula, hingga singkong sebagai bahan baku bioetanol bakal tersedot masif menyusul adanya industrialisasi sektor bioetanol.

"Jadi for future akan meningkatkan harga pangan kita, tetapi pun sebagai penyimpangannya juga ada," kata Todotua dalam jumpa pers di kantor BKPM, Senin (20/4/2026).

Namun, Todotua mengatakan sudah ada korporasi yang berkembang dalam proses produksi bioetanol secara mutakhir atau sudah masuk generasi kedua. Sebelumnya, bioetanol generasi pertama merujuk padabahan bakar hayati cair yang diproduksi dari tanaman pangan yang mengandung gula (tebu, bit gula) atau pati (jagung, singkong, gandum) melalui fermentasi.

Tetapi di perkembangan teranyar atau generasi kedua menunjukkan bahwa bahan bakar nabati yang diproduksi dari biomassa seperti limbah pertanian, residu tanaman, hingga sampah organik. Sehingga tidak beririsan langsung dengan kebutuhan pangan.

"Kalau second generation artinya tidak mengganggu ekosistem yang ada untuk ketahanan pangan kita. Nah recent development yang ada di Jepang, mereka sudah bisa masuk ke second generation," kata dia.

Teranyar, pemerintah melalui Pertamina NRE menggarap kerja sama dengan Toyota Motor Asia memproduksi bioetanol. Pada akhir 2026, direncanakan pembangunan pabrik di Provinsi Lampung, dengan target puluhan sampai ratusan ribu kiloliter setiap tahunnya.

Todotua meyakini Toyota cukup mampu memproduksi bioetanol untuk kepentingan industri otomotif dan kebutuhan domestik karena memiliki inovasi teknologi melalui Research Development for Bioethanol (RABID).

"Planningnya sekitar Q3-Q4 tahun ini, kami akan mulai construction untuk pembangunan plan etanolnya dan sambil berjalan juga ada plantation untuk sorgumnya. Untuk awal, kapasitas produksinya 60 ribu kiloliter setahun. Rencana untuk start penanaman itu 6.000 hektare untuk sorgum dulu," kata Todotua.

(Febrina Ratna Iskana)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BP Batam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/BKPM), dan Kementerian UMKM (KemenUMKM) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Batam. Penandatanganan dilakukan dalam acara Batam Investment Gala: Economic Transformation Through Investment di Batam, Kamis (29/1).

Acara dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Meninveshil/BKPM Todotua Pasaribu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya dan Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya. Kolaborasi ini bertujuan mendukung transaksi perbankan, pembiayaan, dan penguatan UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BRI menandatangani dua MoU sekaligus dalam kesempatan tersebut. MoU pertama dengan BP Batam mencakup pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk kebutuhan transaksi dan pembiayaan di kawasan. MoU kedua bersama Kementerian UMKM dan BP Batam fokus pada perluasan akses permodalan dan investasi bagi UMKM.

Batam memiliki keunggulan strategis sebagai pusat industri manufaktur berbasis ekspor dengan lokasi dekat Singapura dan jalur perdagangan global. Status kawasan perdagangan bebas membuat Batam berperan penting meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional dan global.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyatakan kerja sama ini bagian dari komitmen BRI memperkuat ekosistem investasi dan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi. BRI ingin membangun konektivitas investasi dari masuknya Foreign Direct Investment (FDI), penguatan kawasan industri, hingga pemberdayaan UMKM.

"BRI memandang UMKM tidak semata sebagai penerima pembiayaan, melainkan sebagai mitra strategis dalam ekosistem investasi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1).

BRI menyediakan layanan terintegrasi melalui pendekatan BRI One Solution, mulai dari pembiayaan, pengelolaan transaksi, hingga pendampingan usaha. Layanan ini diperkuat dengan BRI QLola, platform digital yang dirancang sebagai one-stop corporate digital ecosystem untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam pengelolaan arus kas, transaksi, dan likuiditas secara efisien.

QLola menawarkan berbagai fitur seperti cash and liquidity management, collection (BRIVA, auto debit, dan receivable management), pembayaran domestik dan internasional, payroll, pajak, treasury, hingga trade finance.

Di sisi lain, hingga 2025 BRI telah mengembangkan lebih dari 42 ribu klaster usaha di berbagai daerah sebagai wadah penguatan kapasitas dan kolaborasi pelaku usaha.

BRI juga menghadirkan LinkUMKM, platform digital yang menghubungkan UMKM dengan pasar, mitra usaha, dan akses layanan keuangan. Sebanyak 14,98 juta UMKM telah memanfaatkan platform ini untuk memperluas jangkauan usaha dan naik kelas.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengumumkan realisasi investasi nasional periode Januari-Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun. BP Batam berkontribusi signifikan dengan realisasi investasi Rp69,3 triliun, melampaui target Rp60 triliun atau 15,5% di atas sasaran.

"Angka ini bukan sekedar angka tapi mencerminkan bahwa adanya kepercayaan baik itu pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini memang sangat strategis maka kerja kami berupaya menjemput bola agar realisasi investasi ini dapat segera terlaksana," tegas dia.

Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi pun memberikan 9 penghargaan Investment Awards kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha atas kontribusi mereka.

BP Batam menerima beberapa penghargaan, di antaranya Anugerah Capaian Realisasi Investasi Melampaui Target Tahun 2025 dan Anugerah Pengembangan Iklim Investasi Tahun 2025. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha di berbagai kategori.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyatakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan memberikan dukungan menyeluruh bagi UMKM di Batam.

"Melalui perluasan akses permodalan dan investasi, pendampingan ekspor, peningkatan kapasitas usaha, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok kegiatan investasi, kami berharap UMKM di Batam dapat naik kelas, menjadi penopang ekonomi lokal, dan berdaya saing di rantai nilai global," tuturnya.

Sebagai langkah awal, Kementerian UMKM melalui program Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises (ACCES) akan melakukan pendampingan akses pembiayaan dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi UMKM di Batam.

Kolaborasi strategis BRI, BP Batam, BKPM, dan Kementerian UMKM diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyampaikan akan ada penambahan enam kawasan ekonomi khusus (KEK) baru dengan potensi investasi hingga Rp 300 triliun. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu membeberkan enam KEK baru itu bakal ditetapkan pada 2026.

“Special economic zone (KEK) ini, sampai tahun 2025, kita sudah mempunyai 25 KEK. Dan tahun depan, mudah-mudahan bisa bertambah enam lagi sehingga menjadi 31 KEK,” kata Todotua dalam acara Indonesia Special Economic Zone (SEZ) Business Forum di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan demikian, jumlahnya diproyeksikan bertambah menjadi 31 KEK pada tahun depan.

Meski begitu, ia belum merinci lokasi dan sektor dari enam KEK baru tersebut karena proses penetapannya masih berlangsung.

“Sedang proses itu, nanti setiap munculnya KEK baru akan di-launch,” jelasnya.

Todotua menambahkan masing-masing KEK memiliki fokus pengembangan yang berbeda.

“Dalam realisasi KEK ini, masing-masing memiliki speciality-nya. Ada untuk industrialisasi, kesehatan, digital, tourism, dan lain-lain,” tuturnya.

IDXChannel - Realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari-September 2025 tercatat Rp431,4 triliun, meningkat 58,1 persen secara tahunan. Lonjakan tersebut terjadi seiring diperketatnya ekspor bahan mentah sekaligus kewajiban proses pengolahan di dalam negeri.

‎‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia.

“Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (23/11/2025).

Todotua menjelaskan hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.

‎‎Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi tersebut didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Dia menilai, capaian itu menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia.

Todotua menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi.

Dia menambahkan, sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar. Namun, dia juga mengingatkan pembangunan smelter yang tidak terkendali juga berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang.

‎‎Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batu bara. Todotua menyebut proyek coal to synthetic gas yang dijalankan Bukit Asam bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi.

“Impor metanol kita masih 2,2 sampai 3 juta ton, padahal gas dan batubara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40 persen batu baranya dipakai untuk produk turunan,” katanya.

‎‎Percepatan hilirisasi juga terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan Smelter Alumunium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Di sektor timah, PT Timah Tbk (TINS) tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari Gresik Smelter dan Precious Metals Refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global.

‎‎Todotua mengatakan proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi USD618 miliar dan nilai tambah USD235,9 miliar, potensi ekspor kumulatif mencapai USD857 miliar, dan penciptaan lebih dari tiga juta lapangan kerja.

‎‎“Hilirisasi adalah strategi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujar Todotua.

(Rahmat Fiansyah)

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu bercerita saat ia diajak oleh Direktur Utama Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto bertemu dengan grup Toyota Jepang untuk melihat bagaimana teknologi biodiesel diproduksi.

Awalnya, Todotua mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan biodiesel 40 persen (B40) dalam diesel dan bioetanol 10 persen (E10) dalam bensin.

"Dan 2027 kita sudah mandatory untuk masuk ke dalam program E10. Pada saat kita masuk ke dalam program E10, konsolidasi penjualan atau konsumsi nasional terhadap gasolin kita kurang lebih 40 juta juga. Kalau kita masuk E10, maka kita butuh etanol sekitar 4 juta," kata Todotua dalam acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Kemudian, ia menyampaikan teknologi biodiesel di Jepang sudah memasuki generasi kedua.

"Minggu lalu saya sama Pak Nandi ini, surprise nih, kami dibawa ke Jepang dan ketemu dengan grup Toyota. Dan teknologinya mereka ini sudah masuk second generation, Pak," cerita Todotua.

Todotua menjelaskan teknologi di Jepang menggunakan ampas sugarcane bagasse, sorgum, hingga batang padi.

"Bahkan di sana mereka itu, batang padi, ampas itu. Bisa produk etanol," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan alasan mengunjungi grup Toyota adalah karena metanol akan dicampur ke dalam bensin sebagaimana kendaraan mobil saat ini mayoritas buatan Jepang.

"Kenapa Toyota? Karena metanol ini nanti akan dipakai untuk blendingan terhadap gasolin/bensin dan populasi kendaraan bermotor, khususnya kendaraan mobil itu mungkin 60-70 persen masih Japanese (buatan jepang). So they are the market, they are the consumer," ujar Todotua.

Dalam satu tahun itu ada eskalasi penambahan kurang lebih 3 juta pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mencatat dalam satu tahun, yakni sejak Oktober 2024 hingga November 2025, terdapat penambahan sekitar 3 juta pelaku usaha.

“Dalam satu tahun itu ada eskalasi penambahan kurang lebih 3 juta pelaku usaha,” ucap Todotua dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan ketika baru dilantik pada Oktober 2024, angka pelaku usaha di Indonesia berada di angka kurang lebih 10,9 juta. Jumlah pelaku usaha menunjukkan peningkatan, hingga per November 2025 sudah mencapai 14,45 juta pelaku usaha.

Jumlah tersebut sudah meliputi pelaku usaha perorangan atau mikro, kecil, menengah dan besar. Sumber modal pun bisa berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

“Sekitar 98 persen dari pelaku usaha adalah perorangan. UMKM. Ini fondasi kita kalau berbicara mengenai kekuatan pelaku usaha,” kata Todotua.

Menurut dia, pertumbuhan pelaku usaha tersebut dilatarbelakangi oleh adanya konsolidasi sektor, baik dari pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, lanjut dia, merupakan kementerian yang mengelola, mengatur dan merilis seluruh perizinan berusaha yang ada di Indonesia. Perizinan tersebut dirilis melalui platform Online Single Submission (OSS).

“Kami terhubung dengan 38 kementerian dan lembaga. Kami juga mengatur 1.700 jenis usaha yang disebut dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia),” tutur dia.

Capaian tersebut diyakini oleh Todotua akan menjadi salah satu tulang punggung yang mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi negara.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan UMKM yang tumbuh dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu ia mendorong seluruh pihak turut menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar naik kelas, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengarahkan China untuk menanamkan modal pengembangan ekonomi biru (blue economy) ke dua wilayah Indonesia yakni Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut).

“Sudah ada 2 grup (China), satu akan kami taruh di Sulawesi Utara, Bitung. Satu lagi nanti kami akan masukkan di Maluku Utara,” kata Todotua dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu.

Ketertarikan China untuk mengembangkan ekonomi biru di Indonesia, wabilkhusus produk pangan berbasis sumber daya perairan (blue food), disebabkan oleh permasalahan ketahanan pangan perairan (blue food security) yang sedang dihadapi oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.

Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Berdasarkan paparan Todotua, Indonesia memiliki potensi rajungan (nomor dua di dunia), udang (nomor tiga di dunia), rumput laut (nomor dua di dunia), ikan TCT (nomor satu di dunia), tilapia (nomor dua di dunia), dan garam dengan potensi lahan seluas 41.734 hektare (ha).

Potensi perikanan dan kelautan Indonesia, kata Todotua, berhasil menarik China hingga negara tersebut membuka dialog dengan Indonesia.

“Kami bilang, boleh masuk ke sini (Indonesia), tetapi bawa kapal mu, dibikin jadi bendera Indonesia. Bawa investasi cold storage-mu, bawa processing (pengolahannya) ke sini. Kami kasih izin,” kata Todotua.

Setelah pembicaraan tersebut, menurut dia, dua perusahaan asal China pun tertarik untuk mengembangkan ekonomi biru di Indonesia.

“Yang Sulawesi Utara sudah serius masuk. Mereka juga lagi mendaftarkan kapalnya di sana dan akan dipindahkan ke Indonesia,” ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

Ia mengatakan menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap pelaku praktik premanisme di dunia investasi bukan cuma organisasi masyarakat (ormas).

Selain ormas, ia menyebut aksi preman terhadap investor juga dilakukan pemerintah.

"Bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada," kata Todotua dalam acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Awalnya, Todotua menyampaikan terdapat isu yang berpengaruh sangat signifikan terhadap biaya investasi dan produksi di Indonesia, termasuk premanisme.

"Di negara kita ini juga ada satu isu yang cukup signifikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia investasi adalah kegiatan premanisme," imbuhnya.

Kemudian, ia menjelaskan beberapa hasil riset lembaga survei menunjukkan praktik premanisme dalam investasi berkontribusi sebesar 15 hingga 40 persen terhadap biaya investasi dan produksi.

"Dan dalam semua lembaga research survey menyatakan bahwa ini berkontribusi 15-40 persen terhadap cost of investmentand then cost of production dalam investasi kita," tambahnya.

Todotua pun menegaskan praktik tersebut tidak bisa lagi terjadi. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku premanisme pengganggu investasi. Ia mengambil contoh jeratan hukum terhadap Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim yang pernah memalak jatah proyek kepada PT Chandra Asri Alkali.

"Ini (premanisme) udah enggak boleh lagi. Terakhir kejadian, itu kita sampai kandangin Ketua Kadin Cilegon, persoalan dengan Chandra Asri (PT Chandra Asri Alkali)," jelas Todotua.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon Muhamad Salim dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon dalam kasus dugaan premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Kota Cilegon.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, JPU Febby Febrian Arip Mulyana menyatakan Salim terbukti bersalah melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menyatakan pidana terhadap terdakwa Muhamad Salim dengan pidana penjara selama lima tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan," kata Febby saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim, Senin (6/10).

Selain Salim, empat terdakwa lain juga dijatuhi tuntutan pidana. Mereka adalah Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatulloh Alibasa, Wakil Ketua Bidang Kadin Cilegon Ismatullah, Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri, dan Ketua LSM BMPP Zul Basit.

"Keempat terdakwa lainnya dituntut masing-masing tiga tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 368 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Febby.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar Rp 13.032,8 triliun dalam lima tahun ke depan.

Langkah ini dipandang Todotua krusial untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Untuk kita menuju kepada 8 persen, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan konsolidasi realisasi investasi sebesar kurang lebih sekitar Rp 13.032,8 triliun dalam 5 tahun ke depan," ujar Todotua dalam agenda Business Forum di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

Ia menjelaskan, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26-30 persen, sehingga perannya tidak bisa diabaikan.

Karena itu, pemerintah menilai penguatan arus investasi menjadi syarat utama untuk mengangkat laju ekonomi nasional.

Todotua merinci proyeksi pertumbuhan ekonomi serta target realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk periode 2025–2029 sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada akhir periode.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di level 5,05 persen dengan target investasi sebesar Rp 1.650 triliun.

Setahun berikutnya, di 2025, pertumbuhan ditingkatkan menjadi 5,30 persen dengan target investasi Rp 1.905,6 triliun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30 persen melalui dorongan investasi sebesar Rp 2.175,2 triliun.

Kemudian pada 2027, target pertumbuhan meningkat menjadi 7,50 persen dengan kebutuhan investasi Rp 2.567,4 triliun.

Adapun pada 2028 dan 2029, pertumbuhan ekonomi ditetapkan masing-masing di angka 7,70 persen dan 8 persen, dengan target investasi sebesar Rp 2.969,6 triliun serta Rp 3.414,8 triliun.

Menurut dia, dua periode pemerintahan sebelumnya mencatat konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp 9.117,4 triliun dalam 10 tahun.

Todotua menekankan bahwa target yang lebih ambisius ini merupakan tugas strategis yang diberikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi, terutama karena hilirisasi kini menjadi agenda resmi pemerintahan dan dianggap mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing ekonomi nasional.