Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memperkuat kompetensi calon tenaga kerja bidang kelistrikan melalui Pelatihan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana dilaksanakan bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.

General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono di Kota Banjarbaru, Senin, mengatakan pelatihan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai kelistrikan.

"Langkah ini bagian dari komitmen PLN untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kelistrikan, baik dari aspek teknis maupun keselamatan," katanya.

Kegiatan diikuti 18 peserta dengan pembekalan yang diberikan mencakup keterampilan dasar instalasi listrik, pemahaman standar pekerjaan, serta penerapan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan. Acara digelar PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Batulicin pada Senin (22/6).

PLN ULP Batulicin dalam pelatihan juga memberikan pembekalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Kelistrikan yang mencakup pengenalan potensi bahaya listrik, mitigasi risiko, hingga penerapan prosedur keselamatan kerja.

"Melalui kolaborasi berbagai pihak, kami berharap makin banyak generasi muda memiliki keterampilan wawasan, dan kesiapan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Iwan.

Menurut Iwan, kolaborasi antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan industri menjadi faktor penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan sektor energi yang terus berkembang.

"Melalui sinergi, kami berharap pengembangan keterampilan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan," ucap Iwan.

Team Leader K3L PLN ULP Batulicin Wahyu Cahaya Purnomo Sidik mengatakan pemahaman terhadap risiko kelistrikan dan penerapan prinsip keselamatan merupakan fondasi utama bagi setiap tenaga kerja di sektor kelistrikan.

"Peserta memperoleh edukasi mengenai batas tanggung jawab antara PLN dan pelanggan agar memahami ruang lingkup pekerjaan instalasi sesuai standar yang berlaku sehingga mereka bisa memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Batulicin Azmi Muharom, juga memperkenalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang menyediakan berbagai fitur layanan kelistrikan, mulai pasang baru, perubahan daya, pembelian token, pembayaran tagihan hingga pelaporan gangguan secara real time.

Bukan itu saja, Instruktur BLK Provinsi Kalimantan Selatan Dwi Cahyo, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara PLN dan lembaga pelatihan karena memberikan wawasan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan karakteristik tenaga kerja yang terserap dari sektor ekonomi kreatif mayoritas didominasi oleh pekerja perempuan dengan rata-rata 58 persen.

“Satu keunggulan dari sektor ekonomi kreatif ini adalah dia tumbuh cepat tetapi inklusif jadi tidak hanya tumbuh tetapi juga memberikan spillover effect (efek limpahan) terhadap penyerapan lapangan pekerjaan yang besar dan juga dirasakan oleh banyak orang,” kata Amalia dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan menurut data statistik BPS, hingga tahun 2025 tenaga kerja yang terserap dalam sektor ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang atau sekitar 18,7 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia,

Sektor ekonomi kreatif juga ternyata diminati oleh kaum perempuan dengan sekitar 58,4 persen penduduk bekerja di sektor ini, dan sisanya laki-laki sekitar 41 persen.

Ia mengatakan dengan data ini terlihat sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup baik untuk pemberdayaan perempuan dan dampak secara umum bisa menjadi upaya dalam mengurangi kemiskinan.

Amelia mengatakan sebaran tenaga kerja ekonomi kreatif saat ini masih didominasi provinsi Jawa Barat, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan proporsi tenaga kerja ekonomi kreatif sekitar 57,81 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif dengan rata-rata 70-75 persen pekerja berada di perkotaan, sementara 25 persennya pekerja dari pedesaan.

Ia melanjutkan, menurut subsektornya, jumlah tenaga kerja terbesar ada di sektor kuliner, fashion, kriya, yang ketiganya termasuk dalam tiga besar penyumbang nilai ekspor barang ekraf yang mencapai 2,61 miliar dolar AS pada pertengahan tahun 2026.

“Yang menarik adalah 36,63 persen orang yang bekerja di sektor ekraf adalah generasi milenial, dan 27,94 persen adalah generasi X, dan juga generasi Z 26,40 persen,” jelas Amelia.

Ia mengatakan sektor ekraf hingga tahun 2025 memiliki tren pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata mencapai 6,86 persen, sekitar 1,7 persen lebih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam tren yang meningkat, pertumbuhan ekonomi di sektor ekraf disumbang dari sektor kuliner, televisi dan radio, fashion, dan aplikasi dan game developer.

Amelia mengajak seluruh pelaku usaha kreatif untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 bagi sektor ekonomi kreatif, karena data yang dikumpulkan akan memberikan dampak strategis terhadap potensi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan kekayaan intelektual, hingga peningkatan daya saing bangsa.

“Kualitas data akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan efektivitas program pembangunan ekonomi kreatif di depan, sebagai landasan komprehensif dalam penyusunan kebijakan yang adaptif dan berdampak,” kata Amelia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) membangun talenta-talenta muda yang unggul untuk Indonesia menjadi kelas duniadalam menjawab kebutuhan dunia kerja global.

Wakil Rektor UI Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Ahmad Gamal di Depok, Jumat menegaskan bahwa posisi strategis UI ditentukan oleh kualitas talenta yang dihasilkan.

Data Tracer Study menunjukkan lulusan UI cepat terserap pasar kerja, termasuk di perusahaan multinasional, namun masih ada ruang untuk terus memperkuat kompetensi nonteknis seperti adaptabilitas, integritas, dan kemampuan lintas budaya.

“Kualitas sebuah universitas ditentukan oleh apa yang dilakukan lulusannya di dunia. Posisistrategis UI bergantung pada bagaimana talenta yang kami hasilkan mampu beradaptasi, berintegritas, dan siap bersaing lintas budaya," ujarnya.

Untuk itu UI juga telah menggelar “The 4th UI Employer Forum”. Forum strategis yang mengambil tema “Beyond Borders: The Next-Gen Talent Ecosystem for a World-Class Indonesia” menghadirkan jajaran pimpinan, mitra industri, dan sivitas akademika untuk membahas kesiapan talenta UI dalam menjawab kebutuhan dunia kerja global.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi insan pendidikan dan industri untuk merancangekosistem generasi unggul yang mendukung reputasi UI sebagai universitas kelas dunia.

Melalui UI Employer Forum 2026, Universitas Indonesia memperkuat posisinya sebagaiuniversitas kelas dunia yang tidak hanya menghasilkan lulusan berdaya saing global, tetapi juga merancang ekosistem talenta unggul yang mampu memberikan kontribusinya.

Employer reputation dan alumni outcomes kinimenjadi tolok ukur global, dan keduanya hanya bisa diraih melalui kiprah nyata para lulusan.

Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Wamendiktisaintek RI), Fauzan menyoroti talenta-talenta tanah air yang berkiprah di sektor strategis di ranah internasional perlu dioptimalkan sebagai instrumen kekuatan geopolitik Indonesia.

“Gejolak politik internasional terkini kian mendorong kita untuk memperkuat lagi pengembangan sumber daya manusia demi kepentingan nasional kita," katanya.

Harapannya, lebih banyak lagi talenta-talenta tanah air yang berkiprah di sektor-sektor strategis di bidang teknologi, kebijakan publik, ilmuwan, hingga tenaga kesehatan. Eksistensi talenta tanah air di kancah internasional ini akan menjadi aset strategis yang memperkuat nilai tawar geopolitik Indonesia.

"Semoga UI senantiasa memimpin dalam menjadi wadah lahirnya para talenta brilian bangsa,” tutur Fauzan.

Fauzan juga berpesan kepada sivitas akademika yang hadir agar UI terus melakukan lompatan inovasi yang signifikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap bangsa, sembari mempersiapkan lahirnya insan unggul, profesional, dan mampu bersaing di kancah global secara kontinu.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan transformasi menuju energi bersih harus dilakukan secara bertanggung jawab, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja.

Ini dilakukan, menurutnya, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pengembangan tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," kata Jumhur.

Lebih lanjut, dirinya dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris itu menyampaikan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global karena merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Menurut dia, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang dimiliki Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan transisi energi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, kebijakan transisi energi nasional dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, setiap proyek energi maupun investasi tetap diwajibkan memenuhi standar lingkungan yang ketat.

"Prioritas kami adalah memastikan arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.

Komitmen Indonesia tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mendorong percepatan transisi energi global secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan negara maupun kelompok masyarakat yang terdampak.

Dalam forum yang dihadiri para menteri dan pemimpin perusahaan energi dunia itu, Guterres menekankan bahwa transisi energi harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain menegaskan komitmen nasional, delegasi Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama internasional yang transparan dan berkeadilan guna mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dialami tenaga medis, khususnya dokter . Perundungan sesama rekan sejawat jadi keluhan paling banyak yang masuk ke Kemenkes.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI. Raker membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan , yang masuk, ya," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi berkata, perundungan itu didapat dokter baik dari rekan maupun senior. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah keluhan lain yang masuk.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut, ini yang kita mesti jaga dan kita mesti lindungi tenaga medis kesehatan yang benar. Ada ancaman fisik, ya belum tentu dari pasien, ini juga kita mesti jaga terutama di daerah konflik. Yang paling menarik, ada ancaman bullying dari sesama teman sejawat, dan ini tinggi," tutur Budi.

Budi mencontohkan, perundungan itu kerap terjadi bila dokter bertugas di daerah lain yang berbeda universitas atau fakultasnya. "Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematik pun harus melindungi, terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan ke tempat lain," ucap Budi.

Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua

Nabire (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap sebanyak 658 tenaga kerja kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah sehingga memberikan geliat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire Marsel Asyerem di Nabire, Rabu, mengatakan ratusan tenaga kerja tersebut bekerja di 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani penerima manfaat program MBG di daerah itu.

"Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)," katanya.

Ia menjelaskan, para pekerja memperoleh penghasilan berkisar Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.

Dengan jumlah tenaga kerja tersebut, program MBG diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire antara Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar per bulan hanya dari pembayaran gaji pekerja SPPG.

Menurut Marsel, keberadaan program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

Ia mencontohkan, salah satu SPPG di Wadio Gerbang Sadu yang melibatkan enam pemuda yang sebelumnya kerap melakukan pemalakan jalan dan meminta uang kepada pengguna jalan.

"Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan," ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG juga telah terdaftar dan mendapat perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG yang dilayani BGN Nabire mencapai 23.584 orang yang terdiri atas peserta didik dan kelompok 3B.

Pemerintah pusat mengarahkan agar program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal.

Program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Serang, Banten (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten melalui UPTD Latihan Kerja terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk masuk dunia kerja melalui program pelatihan kerja.

"Untuk gelombang pertama tahun ini akan segera kita mulai 1 Juli nanti dengan membuka enam program pelatihan," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi di Serang, Banten, Selasa.

Menurut Septo, dengan SDM yang terampil dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, maka akan memudahkan para pencari kerja terutama yang usia produktif, untuk bisa diterima di dunia usaha atau industri, bahkan bisa juga berwirausaha.

"Gelombang pertama ini dengan sumber anggaran dari APBD Banten pesertanya sebanyak 96 orang," kata Septo.

Ia mengatakan pada 2026 ini Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi bagi sekitar 600 orang untuk program melalui APBD provinsi.

Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo.

Kepala UPTD Latihan Kerja (Latker) Disnakertrans Banten Mohamad Bayuni menambahkan pelatihan keterampilan kerja gelombang 1 tahun 2026 yang lolos tes dan administratif sebanyak 96 siswa yang terbagi dalam enam program pelatihan, yang akan dimulai pada 1 Juli 2026.

"Jumlah siswa yang lolos seleksi dan akan mulai mengikuti pelatihan pada 1 Juli sebanyak 96 orang, terbagi dalam enam bidang pelatihan," kata Bayuni.

Enam bidang program pelatihan tersebut yakni program pelatihan juru las 1 GMAW sebanyak 16 peserta, program juru las 1 SMAW sebanyak 16 peserta, program pelatihan bahasa Jepang sebanyak 16 siswa, pelatihan kecantikan kulit sebanyak 16 orang, pengoperasian menjahit sebanyak 16 orang dan program TIK advance office operator sebanyak 16 peserta.

"Saat ini dalam proses registrasi ulang untuk semua peserta pelatihan yang lolos seleksi dan akan mengikuti pelatihan di kantor UPTD Latker Provinsi Banten," kata Bayuni.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja .

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Begini Cara Aksesnya



"Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10-15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional," pungkasnya.

Serang, Banten (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni meminta dunia usaha di wilayahnya mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengisi kesempatan bekerja di industrinya.

Hal ini disampaikan Andra Soni saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI/BP2MI) dengan Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (KS), dan IKA Untirta di SMK YPKS Cilegon, Jalan Kota Bumi, Kota Cilegon, Banten, Senin (15/6/2026).

Andra, dalam keterangan resminya yang diterima di Serang, Banten, Kamis, menyampaikan apresiasi kepada Krakatau Steel yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan kerja.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas SMK YPKS yang memberikan keterampilan dan keahlian bagi pelajar.

"Saya berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Krakatau Steel yang mempersiapkan anak-anak kita, warga Banten yang sehari-hari akan mengisi lowongan pekerjaan di industri-industri yang ada di Provinsi Banten," katanya.

Andra menerangkan Provinsi Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari seluruh Indonesia.

Data statistik menunjukkan setiap tahun, penduduk Banten meningkat dengan kedatangan para pencari kerja.

"Tantangan kita adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Dengan niat kita menata kembali pertumbuhan, kita menata kembali ekonomi kita," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KS Muhamad Akbar mengatakan untuk program manufaktur dan welding, KS memiliki skema ataupun sistem talent pool untuk proses penerimaan tenaga kerja.

KS juga membangun ekosistem yang dapat dikerjasamakan dengan kementerian dan lembaga.

Ekosistem yang ada misalnya pusdiklat training center yang memang bertemakan manufaktur, dan juga pabrik yang terbuka dengan kementerian dan masyarakat.

"Ini untuk menampung para lulusan SMK, SMA umum, untuk bisa kita latih bersama Kementerian dengan program tadi, supaya ada value added bagi generasi penerus, mempunyai nilai tambah pada saat penempatan di luar negeri dengan penghasilan yang seharusnya jauh lebih tinggi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan Susanto mengatakan kerja sama ini mengintegrasikan antara Pemprov Banten, perguruan tinggi, SMK, dan PT KS.

Tujuannya adalah mencipta pekerja yang memiliki kemampuan dan siap ditempatkan di mana saja.

"Jadi, kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, yang mana kita punya adik-adik yang produktif dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mendukung langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran.

Namun demikian, ia juga berharap tenaga kerja yang masuk ke dunia usaha atau industri harus benar-benar profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Yang kita inginkan tentu jangan sampai ada diskriminatif, juga memberi kesempatan kepada semua orang yang sesuai dengan kualifikasinya," kata Septo.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polemik ribuan calon dokter atau retaker yang terancam gagal memperoleh gelar profes i meski telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan tengah mengemuka. Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawati menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang adil bagi para retaker tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien dan standar kompetensi tenaga medis.

Menurut Rimawati, keberadaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Kesehatan ini bagian amanat yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk menjamin perlindungan, patient safety, keamanan, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, calon dokter tetap harus membuktikan kompetensinya melalui UKMPPD sebelum dapat menjalankan praktik secara resmi.

Dalam perspektif hukum kesehatan, pemerintah berada pada posisi yang harus melindungi dua kepentingan sekaligus, yakni calon tenaga medis dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

“Pemerintah di sini, dia melindungi dua pihak. Melindungi si tenaganya, calon tenaga tadi, siswa tadi, dan satu kakinya, dia juga melindungi masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Rimawati menilai ancaman putus studi atau drop out bagi retaker yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan perlu dikaji dari sisi keadilan. Menurutnya, para retaker telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama menempuh pendidikan kedokteran.

“Kalau kita lihat dalam perspektif adil apa tidak, secara hak asasi manusia, kalau langsung di-DO bagi retaker ini, ya nggak adil. Karena dia sudah membayar sampai dia lulus,” tuturnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema penyelesaian yang jelas bagi peserta yang belum berhasil lulus ujian kompetensi.

“Pemerintah juga harus mencari solusi. Bagaimana status-status bagi dokter-dokter yang tidak lulus dari uji kompetensi ini,” tambahnya.

Selain menyoroti nasib para retaker, Rimawati menilai tingginya jumlah peserta yang berulang kali mengikuti ujian kompetensi juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi fakultas kedokteran. Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan mahasiswa dalam UKMPPD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada individu peserta.

Ia menilai institusi pendidikan perlu mengevaluasi kualitas proses pembelajaran, termasuk kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa sebelum mereka kembali mengikuti ujian.

Rimawati juga menyoroti bertambahnya jumlah fakultas kedokteran dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebutuhan dokter yang tinggi harus diimbangi dengan jaminan mutu pendidikan dan kualitas lulusan.

“Kita butuh banyak dokter, tapi yang dibutuhkan adalah calon-calon yang memiliki kompetensi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan gugatan hukum dari retaker yang merasa dirugikan, Rimawati mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Namun, kewajiban lulus uji kompetensi sebelum memperoleh kewenangan praktik telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi kesehatan nasional.

Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian persoalan retaker tidak seharusnya hanya berorientasi pada sanksi. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kompetensi yang belum terpenuhi serta pendampingan yang sesuai sebelum keputusan akhir diambil.

“Status si mahasiswa tadi juga harus dilihat. Sempat nggak dia hilang, tidak aktif. Jadi bukan mahasiswa aktif, tapi dia sempat sudah lulus, tapi dia belum UKMPPD,” pungkasnya.

Bintan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) Ronny Kartika menyebutkan bursa kerja atau Job Fair tanggal 12-13 Juni 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang diikuti sebanyak 12 perusahaan.

"Job Fair tahun ini menyediakan 1.309 lowongan pekerjaan dari 12 perusahaan, meningkat dibandingkan 922 lowongan pada tahun sebelumnya," kata Ronny saat membuka Job Fair Bintan 2026 di KEK Galang Batang, Jumat.

Selain itu, kata Ronny, pemerintah juga menyediakan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen terhadap kesempatan kerja yang setara bagi seluruh masyarakat.

Sekda mengatakan tersedianya 1.309 lowongan kerja pada Job Fair tahun ini menjadi bukti bahwa iklim investasi di Bintan terus berkembang.

"Kami ingin investasi yang tumbuh di Bintan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan berdaya saing," ujarnya.

Menurutnya Job Fair menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memperluas akses kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Ia juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan di wilayah Bintan menunjukkan tren yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2023 berada di angka 5,43 persen, berhasil ditekan menjadi 4,53 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, jumlah penempatan tenaga kerja meningkat signifikan dari 1.507 orang pada tahun 2024 menjadi 3.673 orang pada tahun 2025.

Lebih lanjut Ronny mengajak para pencari kerja terus meningkatkan kompetensi, keterampilan digital, dan penguasaan bahasa asing agar mampu bersaing di dunia kerja.

Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bintan, diharapkan terus memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

"Kami akan terus memperkuat berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja, memperluas kerja sama dengan dunia industri, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ucap Ronny.

Sementara itu, Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo berharap Job Fair Bintan 2026 dapat mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja lokal yang kompeten.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan pelaku industri dalam membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

"KEK Galang Batang akan terus mendukung terciptanya ekosistem industri yang inklusif dan berkelanjutan sehingga investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Vita.

Salah seorang pencari kerja Dimaz (20) ikut Job Fair Bintan 2026 untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Ia merupakan lulusan SMK jurusan listrik.

Dimaz melamar lowongan kerja formasi teknisi listrik untuk PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Ratusan pencari pekerja lainnya melamar di sejumlah perusahaan, seperti Bintan Celular Indonesia hingga PT Bintan Electrolytic Aluminium

"Mudah-mudahan diterima, apalagi ini memang bidang saya," ucapnya.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi sangat diperlukan sebagai upaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional dalam menjawab tantangan global yang kian dinamis.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Rabu, mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional serta memperkecil kesenjangan (gap) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi dan riset. Di sisi lain, Kemnaker memegang mandat untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan memperluas kesempatan kerja,” ujar Cris.

Adapun Kemnaker terus berupaya menggandeng dunia akademis guna menjalankan tugas tersebut.

Kemnaker pada awal pekan ini menjalin kerja sama dengan tiga perguruan tinggi di Bandung, yakni Universitas Teknologi Bandung (UTB), Universitas Pasundan (Unpas), dan Universitas Langlangbuana (Unila), dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kesepahaman Bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan nasional. Sinergi ini menjadi kunci dalam menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional," kata Cris.

Ia menambahkan kerja sama ini diharapkan memicu program konkret yang meningkatkan kualitas lulusan lewat pengembangan hard skills dan soft skills.

Lulusan perguruan tinggi nantinya akan mendapatkan akses lebih luas terhadap program pelatihan, sertifikasi, magang, serta penempatan kerja.

Bagi Kemnaker, lanjut dia, kolaborasi ini memperkuat penyusunan kebijakan berbasis riset, sementara bagi kampus akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

"Saya berharap penandatanganan hari ini tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi titik awal dari implementasi program-program kolaboratif yang nyata, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Secara rinci, ruang lingkup kerja sama antara Kemnaker dan mitra perguruan tinggi ini mencakup tiga poin utama.

Pertama, Pengembangan Kapasitas SDM, dengan meningkatkan mutu dan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Kedua, Pengkajian Kebijakan yakni melakukan riset mendalam untuk mendukung perumusan kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Ketiga, Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyelenggarakan program-program aplikatif yang mendukung penguatan ekosistem kerja di lingkungan masyarakat.

"Melalui kolaborasi akademis dan pemerintah ini, Kemnaker berharap lahir inovasi-inovasi baru yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan global sekaligus mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia," kata Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026