Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah terus memperkuat sinergisitas dengan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut Prasetyo, komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2) malam. Ia menyebut pertemuan ini menjadi wadah diskusi untuk menyelaraskan peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memaksimalkan potensi ekonomi nasional.

"Beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini, harus berjalan beriringan, Indonesia incorporated," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya konsep Indonesia incorporated, yakni kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional.

Ia menegaskan sektor swasta yang kuat dan berkembang menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar dunia usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu. Kita dorong karena salah satu kunci ekonomi adalah di teman-teman swasta pengusaha ini," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, kata Prasetyo, para pengusaha menyampaikan berbagai masukan, khususnya terkait pengembangan sektor industri pada karya seperti tekstil, garmen, dan alas kali.

Penguatan sektor itu, dinilai strategis dalam menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, pemerintah dan pelaku swasta juga menyepakati pentingnya memperkuat orientasi pasar global. Hal ini dinilai penting agar produk industri nasional mampu bersaing dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

"Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan aktif market di dalam negeri, sementara beberapa negara yang lain mengambil pangsa-pangsa tersebut, yang sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," imbuh Mensesneg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Imamatul Silfia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 38,11 triliun hingga 31 Oktober 2025. Penyaluran itu diterima oleh 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dari sisi kualitas kredit, portfolio KUR Bank Mandiri terjaga baik dengan tingkat non performing loan (NPL) di bawah 1%.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan realisasi tersebut setara 92,96% dari target KUR Bank Mandiri di 2025 sebesar Rp 41 triliun. Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

"Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan," ujar Bayu keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).

Lanjutnya, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 ini didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47% atau senilai Rp 23,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp 11,93 triliun atau 31,31%, sektor jasa produksi menyerap 21,34% senilai Rp 8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp 2,82 triliun, dan sektor perikanan 1,37% atau Rp 523 miliar.

Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Oktober 2025, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia. Kredit berbunga rendah ini telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar mereka.

Dalam mempercepat serta menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri juga mengimplementasikan pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem dari nasabah turunan wholesale yang berorientasi pada penguatan sektor produksi unggulan di berbagai wilayah.

Melalui strategi closed-loop, sinergi antara nasabah wholesale, pelaku UMKM, dan mitra usaha dalam satu rantai nilai dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Selain itu, Bank Mandiri konsisten melayani kebutuhan transaksi harian dan pembayaran angsuran debitur KUR melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang tersebar di berbagai ekosistem bisnis pelaku UMKM.

Program ini turut dibarengi dengan edukasi layanan keuangan dan literasi digital agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara inklusif dan modern.

"Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah serta dukungan ekosistem digital yang semakin matang, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

UMKM yang kuat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjadi fondasi bagi ketahanan pangan serta kesejahteraan bangsa," pungkas Bayu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa MRT akan tersambung hingga Kota Tua pada 2029. Hal ini bersamaan dengan revitalisasi Kawasan Kota Tua, Jakarta yang akan mulai dibangun pada 2027 oleh Danantara.

"Sehingga dengan demikian untuk tahun 2027 diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan Kota Tua itu sudah bisa dilakukan dan 2029 MRT itu sudah sampai dengan Kota Tua," ucap Pramono di Gedung Kemenko Ekonomi pada Senin (11/10/2025).

Ia mengatakan bahwa MRT nantinya akan menjadi Transit-Oriented Development (TOD) di Kota Tua.

"Sehingga dengan demikian nanti untuk TOD di Kota Tua adalah MRT," tutur Pramono.

Pramono mengatakan revitalisasi Kota Tua akan dilakukan dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara.

"Semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan."

Pemprov DKI Jakarta sendiri akan membangun infrastruktur dasar seperti pedestrian, sungai, kemudian jalan-jalan.

Di satu sisi selain membangun MRT, Danantara akan melakukan perbaikan aset-aset yang dimilikinya di Kawasan Kota Tua.

Jakarta, CNBC Indonesia - Danantara urun dalam revitalisasi dalam rangka penyempurnaan Kawasan Kota Tua di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Danantara memiliki peran strategis dalam revitalisasi tersebut.

Pramono menegaskan bahwa banyak aset-aset milik pemerintah pusat, utamanya BUMN yang berada di Kawasan Kota Tua. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Danantara sebagai pengelola aset BUMN dalam hal revitalisasi Kota Tua.

"Jadi, semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan. Karena memang aset sebagian besar adalah milik Pemerintah Pusat, terutama BUMN," ujar Pramono di Gedung Kementerian Koordinator Ekonomi pada Senin (10/11/2025).

Gubernur Jakarta mengungkapkan bahwa sudah terjadi kesepakatan antara pihak pemprov DKI Jakarta dengan Danantara dalam hal pembangunan infrastruktur. Proses pembangunan Kawasan Kota Tua pun dijadwalkan dimulai pada 2026.

"Kita sepakati dengan Danantara ketika kami mengadakan pertemuan dengan pengarusan untuk infrastruktur dasar itu segera dikerjakan oleh Pemerintah Jakarta di tahun 2026 ini," ucap Pramono.

"Apa itu infrastruktur dasar? Di antaranya adalah pedestrian, sungai, kemudian jalan-jalan yang ada kami akan segera lakukan perbaikan, sambung Pramono.

Di sisi lain, Danantra akan melakukan perbaikan pada aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut termasuk MRT yang proyeksi pembangunannya akan sampai di Kota Tua pada 2029.

"Sehingga dengan demikian untuk tahun 2027 diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan Kota Tua itu sudah bisa dilakukan dan 2029 MRT itu sudah sampai dengan Kota Tua. Sehingga dengan demikian nanti untuk TOD di Kota Tua itu yang membangun, menyiapkan adalah MRT," kata Pramono.

"Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya yakin pasti Kota Tua akan sangat berbeda dengan sekarang ini."

Jakarta, CNBC Indonesia - Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) mencatat realisasi penerimaan negara sebesar Rp 759,05 miliar hingga Oktober 2025. Capaian ini setara dengan 190,12% dari target APBN tahun 2025.

Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar (BK) yang terealisasi 307,57% dari target, menandakan penguatan ekspor komoditas unggulan daerah. Selain itu, Bea Masuk (BM) juga menunjukkan tren positif dan berperan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Tambahan penerimaan juga diperoleh dari Audit Kepatuhan dan Penelitian Ulang sebesar Rp48,18 miliar dan Rp183 juta, serta restitusi kepada wajib pungut sebesar Rp24,85 miliar sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan fiskal.

"Kinerja penerimaan ini tidak hanya menggambarkan optimalisasi potensi fiskal, tetapi juga hasil sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi nasional," ujar Agus Yulianto, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur.

Lebih lanjut, Bea Cukai Sumbagtim mengklaim terus memperkuat kualitas layanan dan kemudahan berusaha. Rata-rata waktu customs clearance tercatat 0,94 hari, dengan dwelling time hanya 2,83 hari, menjadikan proses ekspor-impor semakin efisien dan kompetitif.

Dalam mendukung hilirisasi industri, Bea Cukai Sumbagtim menyalurkan insentif fiskal sebesar Rp 258 miliar untuk impor migas dan Rp 66,2 miliar untuk fasilitas KITE dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Fasilitasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan devisa ekspor sebesar USD 7,4 miliar, tumbuh 12,4% dibandingkan periode sebelumnya.

Rasio impor terhadap ekspor fasilitas KITE sebesar 1 : 3,65 mencerminkan kemampuan industri lokal dalam mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah ekspor. Lebih dari 9.900 tenaga kerja langsung terserap di perusahaan penerima fasilitas, serta 23 UMKM binaan turut berkontribusi, di mana 20 di antaranya telah berhasil ekspor mandiri.

"Fasilitasi yang kami berikan diarahkan untuk memperkuat struktur industri di daerah. Efisiensi layanan dan dukungan fiskal harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Agus.

Penegakan Hukum

Dalam menjalankan fungsi community protector, Bea Cukai Sumbagtim mencatat 824 penindakan selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025. Dari jumlah tersebut, 640 penindakan di bidang cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp23,7 miliar, dengan barang bukti berupa 29,8 juta batang rokok ilegal dan 14 ribu liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Selain itu, 140 penindakan di bidang pabean dilakukan terhadap berbagai barang larangan dan/atau pembatasan untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri. Sementara di bidang narkotika, terdapat 44 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp356,8 miliar, yang diperkirakan menyelamatkan lebih dari 1,3 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Sumbagtim menjunjung tinggi prinsip ultimum remedium, memastikan setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Hingga kini, empat kasus telah meningkat ke tahap penyidikan dan tiga di antaranya dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan, dengan penerimaan negara dari denda mencapai Rp3,45 miliar.

"Tren peningkatan hasil penindakan menunjukkan bahwa strategi pengawasan kami semakin efektif. Kami terus memperkuat operasi darat dan laut, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar peredaran barang ilegal dapat ditekan secara berkelanjutan," ungkap Agus.

Kinerja pengawasan Bea Cukai Sumbagtim juga tercermin dari hasil penindakan rokok ilegal yang terus meningkat setiap tahun. Hingga Oktober 2025, total 32,47 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan atau mencapai 118,22 persen dari target tahunan, menunjukkan efektivitas strategi pengawasan yang dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Sumatera Bagian Timur.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengawasan, Bea Cukai Sumbagtim juga melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan dari seluruh satuan kerja di wilayah Sumatera Bagian Timur.

"Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp19,32 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp10,44 miliar. Barang-barang yang dimusnahkan meliputi rokok ilegal, minuman beralkohol, pakaian bekas, dan berbagai barang larangan/pembatasan lainnya," kata Agus.

Seluruh capaian Bea Cukai Sumbagtim menjadi wujud nyata penguatan fungsi Bea Cukai sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pelindung masyarakat.

Menurutnya, capaian ini adalah hasil kerja sama seluruh jajaran Bea Cukai, pemerintah, aparat penegak hukum, para pelaku usaha dan masyarakat.

"Kami akan terus menjaga integritas dan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan layanan kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, serta berkeadilan. Dengan semangat sinergi dan integritas, Bea Cukai Sumbagtim siap mendukung pelaksanaan Asta Cita menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera," pungkas Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi menugaskan PT Agrinas Pangan untuk mempercepat pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Penugasan ini bertujuan agar pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung lain dapat berjalan lebih cepat dan efisien melalui sinergi antara Agrinas dan TNI.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, pembangunan fisik Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis dalam mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan di desa. Menurutnya, PT Agrinas Pangan dipilih karena memiliki kapasitas teknis dan pengalaman pelaksanaan proyek di lapangan, serta telah memiliki kerja sama resmi dengan TNI.

"PT Agrinas Pangan kami tugaskan karena memiliki kapasitas dalam pekerjaan fisik dan sudah ada MoU dengan TNI untuk pelibatan dalam pelaksanaan di lapangan agar lebih cepat dan efisien," kata Ferry saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ferry menyebutkan, pembangunan dilakukan secara bertahap. Dari sekitar 5.000 titik lahan yang sudah terdata, sebanyak 2.400 lokasi telah dikonfirmasi siap untuk dibangun. Setiap Kopdes akan dilengkapi fasilitas terpadu seperti gudang, gerai, apotek, klinik, dan area parkir untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Skema pembiayaan pembangunan ini dilakukan bersama bank-bank Himbara dengan plafon Rp3 miliar per koperasi. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan utama, yakni pembangunan fisik dan modal kerja.

"Plafonnya Rp3 miliar per koperasi, sebagian untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk modal kerja. Untuk kegiatan fisik akan difasilitasi bersama Agrinas, sementara modal kerjanya langsung ke koperasi," ujarnya.

Foto: Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Agar koperasi dapat mengelola modal kerja secara produktif, Kementerian Koperasi menyiapkan tim business assistant yang bertugas mendampingi koperasi dalam menyusun proposal bisnis dan rencana usaha. Langkah ini diharapkan membuat setiap koperasi mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Meski begitu, Ferry mengakui proses pembangunan masih menghadapi kendala di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan. Tidak semua lokasi yang terdata memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

"Ada juga lahan yang tidak sesuai, misalnya terlalu kecil atau lokasinya tidak strategis," ungkap dia.

Untuk mengatasi hal itu, Kemenkop menggandeng pemerintah daerah, dinas koperasi, serta jajaran TNI dalam proses verifikasi dan penentuan lokasi. Pemerintah daerah juga diminta membantu menginventarisasi aset provinsi, kabupaten, atau kota yang memiliki lahan kosong agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes.

Ferry menegaskan, pelibatan PT Agrinas Pangan bukan karena ketidakpercayaan terhadap koperasi, melainkan karena pembangunan fisik membutuhkan kemampuan teknis khusus dan pengawasan ketat di lapangan.

"Koperasi memang belum punya kapasitas untuk pekerjaan konstruksi. Karena itu, kami bekerja sama dengan PT Agrinas dan TNI agar pembangunan bisa selesai lebih cepat," pungkasnya.