Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan merespons sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu Rp700.000 yang sempat viral.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa—mulai dari makan, seragam, hingga sepatu—ditanggung negara melalui APBN. Karena itu, pengadaannya harus melalui mekanisme yang transparan, termasuk proses lelang.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Tahapan berikutnya, yaitu proses lelang yang dilakukan secara kompetitif dan akuntabel, mulai dari evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga kualifikasi penyedia.

Dalam contoh pengadaan sepatu PDL, Gus Ipul menyebut harga pemenang tender sebesar Rp576.577, yang kemudian menjadi sekitar Rp640.000 setelah pajak.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan diawasi secara berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, audit rutin juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan akan menelusuri isu pengadaan sepatu senilai Rp700.000 dalam program Sekolah Rakyat, meski hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut.

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Nanti itu juga akan kita cek. Saya belum menerima laporan itu,” ujar Dudung menanggapi pertanyaan awak media terkait dugaan pengadaan sepatu dengan nilai yang dinilai tinggi tersebut.

Dia menegaskan, setiap informasi yang beredar tetap akan menjadi perhatian dan akan diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kantor Staf Presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyatakan pihaknya terbuka untuk melakukan langkah proaktif dalam konteks pencegahan, termasuk terkait isu pengadaan di program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, KPK tidak akan melihat persoalan secara parsial, melainkan menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi barang dalam program tersebut.

Pendekatan ini, lanjut Agus, penting untuk memastikan tata kelola program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menutup potensi celah penyimpangan sejak dini.

“Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya dicakupan kepada kaos kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses,” ujar Agus.

Menurut catatan Bisnis, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat suara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu bagi program Sekolah Rakyat yang dikabarkan mencapai Rp27 miliar.

Nominal tersebut menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan anggaran alas kaki yang diperuntukkan untuk menunjang Sekolah Rakyat mencapai Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengklarifikasi bahwa angka tersebut baru rencana awal dan belum ditetapkan secara resmi. Menurutnya, setiap pengadaan barang atau jasa yang dirancang instansi pemerintah harus melalui serangkaian proses yang berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka," kata Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul mengklaim, jika seluruh rangkaian lelang dan pengadaan telah dilakukan, maka pagu anggaran dan banderol sepatu tersebut kemungkinan akan jauh lebih murah dari perencanaan awal yang direncanakan kementerian atau lembaga.

"Nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu,” sebutnya.

Meski tidak merinci detail teknis mengenai proses lelang, Gus Ipul mengaku telah memperingatkan seluruh jajarannya di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," tegasnya.

Lebih lanjut Gus Ipul juga mewanti-wanti segenap anak buahnya untuk menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia memohon agar tidak ada pihak yang melakukan rekayasa, intervensi, hingga praktik penyimpangan lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi pihak pertama yang melaporkan praktik penyelewengan yang dilakukan jajarannya bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam segenap proyek yang dikerjakan Kemensos.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kong kali kong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.