Bisnis.com, JAKARTA - Serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, yang diberitakan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, mendadak menjadikan geopolitik variabel harga utama bagi pasar global. Bagi Indonesia, guncangannya bukan berhenti pada “sentimen”, melainkan menular cepat lewat tiga kanal yang terasa langsung di pasar: lonjakan harga minyak, penguatan dolar AS, dan kenaikan premi risiko untuk aset negara berkembang.

Kanal pertama adalah minyak. Saat pasar menilai rantai pasok energi terganggu—terutama karena risiko keamanan pelayaran di kawasan Teluk dan Selat Hormuz—harga minyak bergerak agresif. Reuters melaporkan Brent sempat menyentuh US$82,37 per barel sebelum berada di sekitar US$79,34 (naik hampir 9%) pada awal pekan pascaserangan. Untuk Indonesia yang masih net importir minyak, lonjakan ini lazim memicu kekhawatiran inflasi, membebani fiskal bila subsidi energi membengkak, serta menekan ekspektasi laba sektor yang sensitif pada biaya energi dan logistik, seperti transportasi, aviasi, semen, dan petrokimia.

Kanal kedua adalah dolar dan rupiah. Di episode risk-off, investor global cenderung menumpuk aset aman. Reuters mencatat dolar menguat dan sejumlah mata uang melemah setelah serangan, seiring investor mencari perlindungan. Dampaknya ke pasar Indonesia biasanya ganda: rupiah tertekan dan arus modal asing menjadi lebih selektif. Di bursa, pola klasiknya adalah rotasi sektor: saham-saham pertumbuhan dan berutang (sensitif terhadap suku bunga serta kurs) ditinggalkan lebih dulu, sementara saham defensif dan emiten berorientasi ekspor cenderung bertahan relatif. Bagi perusahaan dengan kewajiban dolar, pelemahan rupiah dapat langsung menggerus margin.

Dari sini, peta sektor menjadi lebih mudah dibaca: energi, emas, dan beberapa komoditas cenderung mendapat angin; sebaliknya, sektor yang biaya inputnya terikat minyak dan dolar berisiko terseret. Bahkan saham-saham besar sering menjadi “sumber likuiditas” ketika investor global mengurangi risiko, sehingga tekanan bisa muncul walau fundamental jangka panjang belum berubah.

Kanal ketiga adalah ketidakpastian politik Iran pasca-wafatnya pemimpin tertinggi. Di ruang publik Indonesia, nama “Khomeini” kerap disebut, padahal Ayatollah Ruhollah Khomeini (pendiri Republik Islam Iran) wafat pada 3 Juni 1989. Pemimpin tertinggi yang wafat dalam eskalasi 2026 adalah Ayatollah Ali Khamenei, yang memimpin sejak 1989. Detail ini penting karena pasar menilai proses suksesi: apakah transisi kekuasaan mulus, apakah konflik meluas, dan seberapa besar peluang gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi global dan arus logistik.

Situasi tersebut datang ketika IHSG sendiri sudah menanggung beban. Dengan titik awal seperti itu, “kejutan Teheran” berpotensi memperlebar volatilitas alih-alih sekadar koreksi sesaat.

Lalu, apa strategi yang masuk akal bagi investor?

Pertama, perlakukan geopolitik sebagai variabel makro, bukan lomba membaca headline. Empat indikator yang layak dipantau: harga minyak (Brent/WTI), US$/IDR, yield SUN, dan indikator inflasi/ekspektasinya.

Kedua, siapkan pendekatan berbasis skenario. Skenario dasar: konflik mereda, minyak turun, volatilitas menurun. Skenario buruk: gangguan logistik berkepanjangan, minyak menuju US$90—US$100 per barel, rupiah melemah, dan investor global makin defensif. Skenario campuran: konflik berlarut tetapi pasokan menemukan jalur substitusi sehingga harga energi tinggi tetapi tidak “meledak”. Dengan skenario, rebalancing menjadi keputusan terukur, bukan reaksi panik.

Ketiga, perkuat kualitas dan disiplin valas. Pada fase risk-off, pasar menghargai neraca sehat, arus kas kuat, dan utang valas yang terkelola. Emiten dengan beban impor tinggi tanpa lindung nilai biasanya lebih rentan ketika rupiah melemah. Sebaliknya, emiten berpendapatan dolar atau yang diuntungkan kenaikan komoditas (energi, logam dasar, emas) dapat menjadi penyangga portofolio—tetapi porsinya harus proporsional karena volatilitasnya tinggi. Jika Anda menggunakan reksa dana atau ETF, cek eksposur sektor dan komposisi valasnya agar sesuai tujuan serta toleransi risiko.

Keempat, jangan lupakan defensif domestik. Telekomunikasi, utilitas, dan consumer staples kerap menjadi tempat berlindung relatif karena permintaannya lebih stabil. Untuk investor jangka panjang, volatilitas dapat menjadi kesempatan akumulasi bertahap (misalnya strategi pembelian berkala).

Kelima, kelola risiko teknis: gunakan dana dingin, jaga porsi kas, dan tetapkan batas kerugian untuk posisi trading. Dalam krisis geopolitik, gap harga di pembukaan sering terjadi; karena itu ukuran posisi lebih penting daripada “menebak arah”.

Bagi emiten dan pembuat kebijakan, pelajarannya juga nyata: hedging valas, transparansi risiko energi, serta komunikasi kebijakan yang konsisten membantu meredam kepanikan.

Pada akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan geopolitik, tetapi kita bisa mengendalikan proses investasi: membaca variabel makro, memilih kualitas, dan disiplin pada manajemen risiko. Di situlah “asuransi” paling realistis ketika dunia mendadak berubah.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu angkat bicara usai lembaga pemeringkat Moody’s memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif, menyusul perubahan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia. BTN menjadi salah satu di antara lima bank tersebut.

Sebagai informasi, perubahan outlook menjadi negatif terutama dipicu oleh outlook negatif peringkat kredit Indonesia di level Baa2. Moody’s menilai terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.

Adapun, bagi BTN, lembaga itu menyoroti perseroan yang masih memertahankan peringkat Baa2 dan BCA ba2 meski menghadapi risiko aset yang tinggi dan tingkat pencadangan yang relatif rendah.

Menanggapi hal itu, Nixon menjelaskan bahwa rasio pencadangan kredit bermasalah (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125%, lebih rendah dibanding Himbara lain. Kendati begitu, hal tersebut sejalan dengan profil risiko kredit pemilikan rumah (KPR) yang memiliki jaminan aset berupa rumah.

Dia menegaskan, secara ekonomi perlindungan risiko kredit BTN sebenarnya jauh lebih tinggi jika memerhitungkan nilai agunan.

“Nah pertanyaannya, do we need pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” jelas Nixon dalam Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Sejak awal penyaluran KPR dengan uang muka sekitar 20%, Nixon menyebut bahwa rasio agunan terhadap kredit sudah mencapai sekitar 120%, yang kemudian ditambah pencadangan CKPN.

Seiring berjalannya waktu, nilai agunan cenderung meningkat sementara baki debet kredit menurun, sehingga tingkat perlindungan risiko BTN makin membaik.

Meski demikian, Nixon menyatakan BTN tetap berkomitmen memperkuat pencadangan ke depan. Perseroan menargetkan rasio CKPN dapat meningkat secara bertahap hingga di atas 150% pada 2030, seiring upaya menjaga kualitas aset dan memperkuat manajemen risiko.

“Tapi apakah BTN akan tetap di 125% ke depannya? Ya kita akan jawab, sampai tahun 2030 kita mau dorong ke atas 150%,” ungkapnya.