Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan konsistensi regulasi merupakan fondasi utama untuk menciptakan ekosistem industri gim yang sehat dan menarik bagi investor.

Direktur Gim Kemenparekraf Luat Sihombing menyatakan iklim investasi serta kemudahan berusaha hanya dapat terwujud apabila kebijakan pemerintah berjalan secara berkesinambungan bagi seluruh pelaku industri.

Hal ini bersinggungan dengan pemerintah yang sedang fokus pada penciptaan ruang digital yang aman melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak atau PP Tunas dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 terkait Indonesia Game Rating System (IGRS).

"Teman-teman pelaku industri (gim) butuh konsistensi terhadap kebijakan karena iklim investasi hanya bisa didapat ketika ada konsistensi berulang," ujar Luat dalam acara Bisnis Indonesia Forum Rabu, (13/5/2026).

Dia mengatakan dengan kehadiran PP Tunas, maka developer, publisher, dan produk game yang beredar di Indonesia saat ini dikenakan oleh dua regulasi yaitu PP Tunas dan IGRS. Hal ini menimbulkan pertanyaan di industri gim mengenai potensi duplikasi beban administratif.

Selain itu, Luat menambahkan terdapat potensi tumpang tindih antara aturan IGRS dengan PP Tunas, terutama pada gim yang memiliki fitur komunikasi atau sosial. Pemerintah berupaya memastikan fitur tersebut tetap fungsional namun aman bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Melalui aturan ini, produk gim akhirnya dikelompokkan berdasarkan tiga profil risiko, yakni rendah, menengah, dan tinggi yang ditentukan oleh batasan usia serta fitur di dalamnya. Pendekatan tersebut mendorong para pengembang dan penerbit gim untuk menerapkan prinsip compliance by design sebelum memasarkan produk mereka di pasar Indonesia

Luat menilai hal tersebut penting agar pelaku industri, termasuk investor asing, memiliki pemahaman jelas mengenai standar konten yang berlaku di pasar domestik.

Selain aspek regulasi, Kementerian Ekraf menyoroti tantangan konsumsi produk lokal yang saat ini baru menyerap 0,5% dari total pangsa pasar gim di tanah air.

Sementara itu, Implementasi regulasi gim di Indonesia dinilai cukup progresif dan menjadi salah satu yang terdepan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tercatat lebih dahulu menerapkan pedoman klasifikasi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Di sisi lain, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan kesadaran masyarakat. Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kemampuan orang tua dalam memverifikasi serta memvalidasi konten di internet.

Meski platform digital telah menyediakan fitur kontrol orang tua (parental control), banyak masyarakat yang belum memahami fungsinya secara optimal. Ketidakpahaman terhadap risiko dan peruntukan konten menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan bagi anak di tingkat rumah tangga. Penyelarasan teknis ini diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku lokal sekaligus menjamin keamanan ekosistem digital nasional.

"Tujuannya sangat baik, tapi kita harus memberikan informasi yang lebih pasti terhadap industri supaya terjadi keseimbangan antara perlindungan dan kemampuan berbisnis," pungkas Luat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan investigasi menyeluruh setelah menemukan kejanggalan klasifikasi gim pada platform distribusi global, Steam. Regulator menemukan peringkat usia yang berpotensi menyesatkan konsumen di Indonesia.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana mengatakan koordinasi intensif dengan pihak Steam telah dilakukan guna mengaudit celah sistemik dalam mekanisme Indonesia Game Rating System (IGRS). Insiden ini menjadi sorotan publik setelah beberapa gim populer menampilkan rating yang kontradiktif dengan muatannya.

Sonny menyebut beberapa temuan yang memicu keresahan, seperti gim PUBG yang sempat tertera dengan rating 3+, sementara gim ramah anak Upin Ipin Universe justru diklasifikasikan untuk usia 18+. Fenomena ini dinilai sangat ekstrem dan janggal dalam standar klasifikasi usia profesional.

"Kami sepakat dengan netizen, insiden ini sangat janggal. Contohnya PUBG di Steam rutenya 3+, sementara Upin Ipin Universe di rate 18. Ini sangat aneh," ujar Sonny di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sebagai tindakan preventif, pihak Steam telah melakukan pemutusan akses (take down) terhadap label rating yang bermasalah tersebut sembari melakukan investigasi internal.

Komdigi juga menggandeng komunitas serta asosiasi pelaku industri gim nasional untuk mengidentifikasi apakah kesalahan terjadi pada sisi penginputan data oleh pengembang atau malafungsi pada sistem integrasi platform.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari implementasi penuh regulasi gim melalui Perpres No.19/2024 dan Permen No.2/2024 yang baru berjalan efektif sejak awal 2026. Sonny menekankan pengawasan ketat ini sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Menurutnya, PP Tunas tidak hanya mengatur batasan di media sosial, tetapi mencakup ekosistem digital yang lebih luas, termasuk industri gim. Regulasi ini menjadi instrumen vital untuk memastikan orang tua memiliki pegangan standar yang lazim dalam melindungi anak-anak dari konten digital yang tidak sesuai umur.

Sejauh ini, IGRS menerapkan mekanisme verifikasi berlapis melalui self-assessment dan self-declaration oleh pengembang atau penerbit gim. Namun, adanya kesalahan fatal pada fase implementasi awal ini memicu rencana evaluasi berkala terhadap sistem IGRS.

Salah satu poin evaluasi mencakup transparansi detail klasifikasi. Komdigi mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan sebuah gim mendapatkan rating tertentu, serupa dengan standar internasional seperti ESRB atau PEGI.

Entertainment Software Rating Board (ESRB) dan Pan European Game Information (PEGI) adalah standar klasifikasi global. ESRB merupakan lembaga mandiri yang beroperasi di wilayah Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko). Sementara itu, PEGI digunakan secara luas di 38 negara Eropa melalui kesepakatan regional.

Sebaliknya, IGRS adalah sistem nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Komdigi. Perbedaan mencolok lainnya adalah "Logika Rating". IGRS cenderung lebih konservatif dalam memandang konten sensitif.

Secara fundamental, IGRS, ESRB, dan PEGI memiliki titik temu pada tujuan utamanya yaitu perlindungan konsumen. Ketiganya dirancang sebagai instrumen transparansi bagi orang tua dan wali agar dapat memilih konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak.

Persamaan teknis ketiganya terletak pada penggunaan simbol kategori usia (seperti 3+, 13+, atau 18+) serta deskriptor konten yang memberikan rincian mengenai unsur kekerasan, bahasa kasar, hingga transaksi dalam aplikasi (in-game purchases). Ketiganya juga mendorong ekosistem industri yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak psikologis pemain.

Pemerintah memastikan setiap produk digital yang didistribusikan di Indonesia memiliki "bahan baku" (ingredient) konten yang jelas. Dengan sistem yang lebih akuntabel, diharapkan industri gim nasional dapat tumbuh lebih sehat sekaligus menjamin keamanan konsumsi digital bagi keluarga Indonesia.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kondisi di mana lebih dari 10 tahun konsumen dan industri tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian memadai dalam hal rating usia," kata Sonny.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS) sebagai panduan bagi masyarakat dan orang tua untuk memilih gim yang aman sesuai usia anak. Para pengembang Gim mulai tahun depan wajib mencantumkan batas usia yang diperbolehkan mengakses gim tersebut.

Melalui IGRS, Indonesia menjadi negara pelopor di kawasan ASEAN yang memiliki sistem klasifikasi gim nasional sesuai dengan nilai dan kearifan lokal.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung industri kreatif nasional.

"Penerapan IGRS ini dilakukan untuk melindungi industri gim, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak," ujar Menteri Meutya dikutip Minggu (12/10/2025).

Meutya menekankan pentingnya IGRS sebagai pedoman bagi para orang tua untuk mengetahui gim-gim yang layak dimainkan oleh anak serta sejalan dengan norma dan budaya Indonesia.

"Orang tua bisa lebih tenang karena pengembang gim ke depan akan melakukan pengumuman di dalam gim-nya masing-masing, usia berapa yang tepat untuk memainkan gim tersebut," kata Meutya.

Meutya menambahkan penerapan IGRS juga merupakan bentuk pengawasan terhadap ruang digital sekaligus perwujudan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia.

IGRS sudah diinisiasi sejak 2016 melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

Regulasi ini kembali diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Dalam regulasi ini, seluruh produk gim, baik lokal ataupun global yang beredar di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia, yakni 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+.

Sebagai gambaran, IGRS 3+ artinya gim ditujukan kepada anak berusia 3 tahun ke atas. Tidak ada konten dewasa, penggunaan obat-obatan, perjudian, hingga interaksi sesama pengguna lain di dalamnya.

IGRS 7+ menandakan Gim untuk anak berusia 7 tahun ke atas. Aturan gim tidak jauh berbeda dengan IGRS3+. Sementara itu, IGRS 13+ berarti ditujukan kepada anak berusia 13 tahun ke atas.

Sebagian konten diperbolehkan kecuali konten yang mengandung penggunaan obat-obatan oleh tokoh/karakter latar belakang, mengandung kekerasan kartun,simulasi perjudian, tema horor, hingga interaksi online.

Terakhir, IGRS 18+. yaitu gim untuk usia 18 tahun ke atas. Konten-konten seperti penggunaan obat-obatan dan alkohol oleh karakter utama, kekerasan, simulasi perjudian, horor, dan interaksi online, dan lain sebagainya boleh ditampilikan sebagian atau seluruhnya.