Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Oleh karena itu, OJK mengimbau agar perusahaan multifinance perlu terus memperkuat kapasitas penilaian kredit, tata kelola, dan manajemen risiko agar penyaluran pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Bila ditilik dari jenis pembiayaannya, penyaluran pembiayaan modal kerja dan multiguna mengalami peningkatan pada kuartal I/2026. Untuk pembiayaan modal kerja meningkat 6,15% (year on year/YoY) menjadi Rp54,87 triliun.

Kemudian, pembiayaan multiguna tumbuh 1,32% YoY menjadi Rp358,45 triliun dan mendominasi penyaluran pembiayaan multifinance dengan porsi 50,27%. Sementara itu, penyaluran pembiayaan investasi terkontraksi 3,35% YoY menjadi sebesar Rp167,95 triliun.

Agusman turut membeberkan pada Maret 2026, rasio NPF gross industri multifinance tercatat sebesar 2,83%, masih terjaga di bawah batas 5%. Adapun, pada Desember 2025 sebesar 2,51%, Januari 2026 sebesar 2,72%, dan Februari 2026 sebesar 2,78%.

“Kenaikan rasio NPF gross pada awal tahun tersebut merupakan bagian dari dinamika kualitas pembiayaan yang dipengaruhi antara lain kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas analisis kredit, serta menggunakan pendekatan yang lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk., (BRIS) membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 14,39 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp328,54 triliun hingga akhir Maret 2026. Capaian itu meningkat dari Rp287,21 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Risk Management BSI, Grandhis Helmi Harumansyah menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran pembiayaan pada segmen dengan tingkat imbal hasil atau yield yang tinggi dan kualitas aset yang tetap terjaga.

“Alhamdulillah, pembiayaan BSI secara nominal tumbuh 14,39 persen YoY,” kata Grandhis dalam Konferensi Pers Kinerja Kuartal I/2026 secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Segmen konsumer masih menjadi kontributor terbesar dalam portofolio pembiayaan perseroan, disusul segmen wholesale dan retail. Dalam paparan yang disampaikan Grandhis, pembiayaan konsumer, termasuk pembiayaan emas, tercatat mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen YoY dari Rp156,71 triliun pada kuartal I/2025.

Grandhis menuturkan, pembiayaan emas menjadi salah satu penopang utama dengan yield sekitar 10 persen serta rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih rendah di level 0,01 persen.

Sementara itu, segmen wholesale tercatat sebesar Rp90,77 triliun, meningkat 12,59 persen YoY dan retail tumbuh 7,25 persen YoY menjadi sebesar Rp53,49 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dari sisi kualitas aset, BSI mencatat perbaikan rasio NPF gross menjadi 1,80 persen dan NPF net menjadi 0,38 persen pada kuartal I/2026. Perseroan juga membukukan cost of credit (CoC) sebesar 0,73 persen, yang menjadi level terendah secara tahun berjalan (year-to-date/YtD).

Selain itu, BSI terus memperkuat pencadangan dengan cash coverage mencapai 254 persen. Grandhis menyebut, peningkatan tersebut turut dipengaruhi implementasi PSAK 413 yang mulai diterapkan pada 2026.

Di sisi lain, perseroan menjaga kualitas pertumbuhan pembiayaan melalui sejumlah strategi. Di antaranya, disiplin pada fokus bisnis dan target pasar yang telah ditetapkan, penguatan monitoring dan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan, hingga evaluasi portfolio guideline secara periodik yang menyesuaikan kondisi domestik maupun global.

Perseroan juga terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama dengan divisi human capital.

Dia mengatakan, strategi tersebut tecermin pada kualitas pembiayaan baru sepanjang 2026 yang tetap terjaga. Pada segmen wholesale, seluruh pembiayaan baru yang disalurkan berada di kolektibilitas 1.

“Dari sisi retail, sebesar 99,998 persen pembiayaan berada di kolektibilitas 1, sedangkan dari sisi konsumer, kita juga masih melihat kualitasnya sangat baik yaitu berada di 99,96 persen,” katanya.

Bisnis.com, MALANG - Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan Oktober 2025 mencapai Rp1,688 triliun atau menurun 14,15%en dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor OHK Malang, Farid Faletehan, mengatakan klaim asuransi tercatat sebesar Rp1,378 triliun, menurun 5,56% secara year-on-year.

“Dana pensiun tercatat mengalami peningkatan aset sebesar 5,53% yoy dengan nilai aset sebesar Rp237,59 miliar per November 2025 namun di sisi lain mencatat peningkatan investasi sebesar 3,42% yoy menjadi Rp216,24 miliar,” ujarnya seperti dikutip Sabtu (27/12/2025) .

Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya, kata dia, piutang pembiayaan menurun 2,55% yoy dari Rp7,265 triliun menjadi Rp7,080 triliun.

Rasio NPF, dia menegaskan, masih terjaga di level 3,27% meskipun mengalami peningkatan 0,09%.

Penyaluran piutang pembiayaan tersebut mayoritas untuk Pembiayaan Multi Guna (Rp4,50 triliun; porsi: 63,60%), Pembiayaan Investasi (Rp1,50 triliun; porsi: 21,23%), serta Pembiayaan Modal Kerja (Rp673,62 miliar; porsi: 9,51%).

Penyaluran piutang pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata Farid, masih didominasi kepada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp1,61 triliun; porsi 22,74%); Aktivitas Jasa Lainnya (Rp891,96 miliar; porsi: 12,60%); serta Industri Pengolahan (Rp843,70 miliar; porsi 11,92%).

Sementara itu, pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 12,52% ytd dari Rp10,53 miliar per 31 Desember 2024 menjadi Rp11,85 miliar per-30 September 2025.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penurunan pendapatan premi asuransi ini dapat disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat seperti untuk pendidikan, pangan, maupun kebutuhan dasar lainnya ditengah perlambatan peningkatan pendapatan.

Aset yang terus berkembang di dana pensiun, kata dia, juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati demi mendukung aktivitas perekonomian.

Sama halnya dengan lembaga pembiayaan seperti modal ventura dan lembaga keuangan mikro karena ketidakpastian perekonomian global yang masih terus berlanjut dan perekonomian domestik yang dihadapkan pada tantangan bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu produksi maupun distribusi sumber daya ekonomi.

Penyebab lain, Joko menilai, karena belum dijaminnya premi asuransi oleh LPS sehingga konfiden masyarakat berkurang, selain kesadaran Masyarakat untuk mengasuransikan jiwa selain BPJS, maupun aset seperti kendaraan dan lainnya juga masih rendah.