Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menegaskan seluruh proses pengajuan pembiayaan dana bergulir tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Lembaga juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, penipuan, maupun penyalahgunaan nama LPDB Koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan seluruh tahapan pengajuan pembiayaan, mulai dari penyampaian proposal hingga pencairan dana, dilakukan secara transparan dan profesional.

Dia menambahkan proses itu tanpa biaya administrasi, uang pelicin, komisi, maupun bentuk pungutan lainnya.

"Apabila ada pihak yang mengatasnamakan LPDB Koperasi dan meminta sejumlah uang dengan alasan dapat mempercepat proses atau menjamin pembiayaan disetujui, dipastikan itu adalah modus penipuan dan bukan bagian dari prosedur resmi LPDB Koperasi," ujar Deva pada Selasa (30/6).

Deva menegaskan LPDB Koperasi akan menindak tegas setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun oknum internal yang terbukti melakukan pungli, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan integritas dan tata kelola yang baik menjadi prinsip utama dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional.

LPDB Koperasi juga terus memperkuat sistem pengawasan melalui digitalisasi layanan, pengendalian internal, manajemen risiko, audit, serta kanal pengaduan masyarakat. 

SIKKA - Jelang tahun ajaran baru, potensi munculnya pungutan liar (pungli) di sekolah kembali menjadi sorotan. Berbagai biaya yang kerap dibungkus dengan alasan perpisahan, penulisan ijazah hingga uang terima kasih dikhawatirkan kembali membebani orang tua siswa jika tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo dalam Rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu, 10 Juni 2026.

Legislator Partai Perindo Yuslin Nursivin Dua Botha meminta Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) segera mengambil langkah antisipatif agar praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum tidak terjadi di satuan pendidikan.

Menurut Yuslin Nursivin Dua Botha, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang tegas kepada seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik maupun orang tua atau wali murid.

“Termasuk pungutan yang dikemas dengan istilah uang terima kasih, uang penulisan ijazah, uang perpisahan wajib, maupun bentuk pungutan lainnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Tak hanya meminta penerbitan kebijakan yang tegas, Fraksi Partai Perindo juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh satuan pendidikan. “Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik pungutan yang dapat memberatkan masyarakat, terutama pada masa transisi menuju tahun ajaran baru,” tuturnya.

SIKKA - Jelang tahun ajaran baru, potensi munculnya pungutan liar (pungli) di sekolah kembali menjadi sorotan. Berbagai biaya yang kerap dibungkus dengan alasan perpisahan, penulisan ijazah hingga uang terima kasih dikhawatirkan kembali membebani orang tua siswa jika tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo dalam Rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu, 10 Juni 2026.

Legislator Partai Perindo Yuslin Nursivin Dua Botha meminta Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) segera mengambil langkah antisipatif agar praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum tidak terjadi di satuan pendidikan.

Menurut Yuslin Nursivin Dua Botha, pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang tegas kepada seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik maupun orang tua atau wali murid.

“Termasuk pungutan yang dikemas dengan istilah uang terima kasih, uang penulisan ijazah, uang perpisahan wajib, maupun bentuk pungutan lainnya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Tak hanya meminta penerbitan kebijakan yang tegas, Fraksi Partai Perindo juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh satuan pendidikan. “Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik pungutan yang dapat memberatkan masyarakat, terutama pada masa transisi menuju tahun ajaran baru,” tuturnya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Fraksi Partai Perindo mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 12, secara tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik maupun orang tua atau wali murid.

“Aturan tersebut juga melarang penjualan buku pelajaran, bahan ajar dan seragam sekolah oleh komite sekolah,” ungkap Yuslin yang merupakan alumnus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Bagi Fraksi Partai Perindo, kepatuhan terhadap regulasi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar akses pendidikan tidak dibayangi biaya-biaya yang tidak memiliki dasar hukum.

Sebagaimana diketahui, pungutan liar di sekolah merupakan penarikan biaya oleh oknum penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki dasar hukum. Praktik tersebut tidak hanya membebani orang tua siswa, tetapi juga menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Ngurah Rai menangkap AP, warga negara Australia yang menjadi buronan interpol atas dugaan tindak pidana lintas negara. AP ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia secara diam-diam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan mengatakan peristiwa bermula saat petugas imigrasi tengah melakukan pemeriksaan keimigrasian penumpang pesawat private CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ, rute Denpasar menuju Maputo - Mozambik.

Pesawat tersebut membawa tiga orang (stay on board) dan empat penumpang warga negara asing, yaitu ARR (WN Portugal), GAM (WN Brasil), GS (WN Italia), dan FMJ (WN Brasil). Dalam pemeriksaan itu, petugas mencurigai GAM yang tidak tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia.

Keberangkatan GAM sempat ditunda untuk pemeriksaan mendalam. Alih-alih menunggu, GAM dan penumpang lainnya justru menyusup ke pesawat dan hendak terbang.

"Namun, sebelum tindakan lebih lanjut diambil, seluruh penumpang justru menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, dan pesawat tersebut bersiap lepas landas tanpa mengindahkan arahan petugas," ujar Bugie, Kamis (11/6/2026).

Beruntungnya, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan. GAM pun kembali diperiksa dan tim mendapati bahwa paspor yang dimiliki ialah palsu.

Lihat video: Tak Bisa Kabur Lagi! Riza Chalid Kini Jadi Buronan Interpol Paling Dicari | Sindo Today

"Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa paspor Brasil atas nama GAM tersebut adalah palsu. Identitas asli pria berusia 55 tahun itu adalah AP, seorang warga negara Australia kelahiran Whyalla, Australia," lanjut Bugie.

Bugie juga menyebut bahwa AP terdeteksi sistem dalam daftar HIT Interpol dengan skor kecocokan 100% sebagai Suspect. AP diduga merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat penegak hukum internasional terkait kasus tindak pidana lintas negara.

Berdasarkan dokumen notice dari Interpol, AP diketahui merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organised Crime (TSOC) dan anggota terkemuka kelompok geng motor.

Menurut Australian Federal Police (AFP) bahwa AP bertanggung jawab atas serangkaian penyelundupan narkotika ilegal ke wilayah Australia dalam skala besar.

"Yang bersangkutan diketahui telah lama menghindari penegak hukum dan diduga berupaya meninggalkan kawasan secara diam-diam menggunakan dokumen perjalanan yang diperoleh secara tidak sah guna melarikan diri ke luar jangkauan hukum dan melanjutkan aktivitas jaringannya dari luar Australia," jelas Bugie.

Merespons temuan tersebut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai langsung berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mendalami kasus serta berkomunikasi dengan penegak hukum asing. Secara paralel, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memeriksa pesawat beserta seluruh muatannya.

Karena adanya indikasi keterlibatan subjek dalam jaringan kejahatan transnasional, kerja sama internasional juga dilakukan bersama Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat dan AFP.

"AP resmi diamankan, dikenakan pencegahan dan penangkalan (cekal) seumur hidup dari wilayah Indonesia, dan selanjutnya dideportasi untuk menjalani proses hukum di Australia," tandas Bugie.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyebut praktik pungutan liar ( pungli ) masih membayangi proses penerimaan murid baru. Hal itu sebagaimana terekam dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024.

Dalam survei tersebut, 28% praktik pungutan liar terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Selain itu, 10% responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan sistem penerimaan.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Dian Novianthi mengatakan, praktik pungli dan 'imbalan' berpotensi menumbuhkan perilaku koruptif yang lebih jauh serta konflik kepentingan, termasuk anggapan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas.

"Bagaimana kita berharap anak tumbuh menjadi pribadi berintegritas jika pada proses awal yang mereka lihat justru penuh kecurangan? Jangan biarkan kecurangan menjadi fondasi pendidikan," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dian menjelaskan, proses SPMB termasuk dalam gerbang pertama pendidikan yang juga harus dijaga integritasnya. Jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan bisa ikut tergerus. "Termasuk budaya antikorupsi," ujarnya.

Menurut Dian, SPI Pendidikan 2024 juga menemukan adanya normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan. Sebanyak 30% tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang lumrah, sementara 65% menyebut orang tua masih kerap memberikan 'hadiah atau bingkisan' kepada guru atau tenaga pendidik saat momen hari raya atau kenaikan kelas.

Temuan ini, kata Dian, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemberian hadiah sebagai sesuatu yang wajar. "Padahal, jika tidak dikelola dengan baik, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang lebih serius, bahkan membuka ruang tindak pidana."

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh sejumlah pejabat di Kementerian Hukum & HAM/ Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026 terkait pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. Sebab, para pejabat di kementerian tersebut meraup untuk Rp145 miliar.

Kasus ini mulai mencuat di masyarakat ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) malam, di mana salah satu pihak yang terlibat adalah Wakil Menteri Imipas Silmy Karim (SK) yang sempat menghindar dari kejaran KPK dan akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Ada 18 orang yang diamankan, 8 ditetapkan tersangka dan 10 dinyatakan sebagai saksi.

Dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026), Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan konstruksi perkara setelah melakukan pendalaman dari para pihak.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari kasus RPTKA tahun 2025 dan temuan analisis keuangan dari PPATK. Setyo mengatakan, berdasarkan laporan PPATK mengenai transaksi keuangan dari 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan. Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal," kata Setyo.

Pada peristiwa itu, Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Dia diduga meminta jatah pengurusan izin tinggal para WNA dari Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Jaya Saputra memberikan titah kepada Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya tambahan kepada WNA. Setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses ‘setiap klik ada harganya’.

"Pungutan dilakukan untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang diproses. Baik itu perpanjangan, alih status, pembaruan domisili, termasuk juga penambahan dependent," ucapnya.

Setyo menuturkan, modus operandi ini bersifat sistemik di mana perintah diberikan dari atasan hingga ke level staf. Sebab, Bagus dan Tessar memerintahkan Juniadi Sri Pramudi (JSP) dan Gusti Bernardiansyah (GST) selaku staf Subdit Izin Tinggal.

Gusti membuat rekening khusus untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo.

Mereka menggunakan istilah 'malaikat' sebagai kode pendistribusian uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas.

Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu.

Proses Mudah Justru Diperumit, WNA Kena 'Ketok' Harga

Setyo menguraikan, pada dasarnya pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia telah terintegrasi dengan sistem daring. Ketika seseorang hendak bekerja di Indonesia, maka proses yang dilakukan adalah pengurusan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Setelah Kemenaker menerbitkan RPTKA berupa dokumen PA01, maka seseorang perlu mengurus visa kerja dan izin tinggal terbatas.

"Izin tinggal terbatas tersebut memiliki masa berlaku yang beragam, mulai dari 30 hari, 60 hari, satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang tidak terbatas," jelas Setyo.

Menurutnya, tarif pengurusan dokumen izin tinggal telah diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas PNBP.

Di dalam aturan tersebut telah ditentukan tarif pelayanan keimigrasian yang berlaku sehingga seharusnya tarif tersebut tidak bisa diakali, tetapi dalam praktiknya justru ditambahkan biaya lain.

Proses permohonan dilakukan melalui penjamin yang berada di Indonesia. Apabila seseorang akan bekerja di wilayah Jakarta Barat, misalnya, maka pengurusannya dilakukan di wilayah tersebut.

Seluruh proses tersebut dilakukan secara daring melalui kementerian terkait. Sementara itu, untuk tahapan yang berada di Kantor Imigrasi sesuai wilayah masing-masing, dokumen yang telah diajukan secara daring akan dikirim ke tahap berikutnya.

"Pada saat proses submit inilah diduga mulai terjadi pungutan. Jika pemohon tidak memberikan sejumlah uang, maka dokumennya tidak segera dikirim dan cenderung ditahan," tuturnya.

Setyo merincikan, setelah WNA memberikan sejumlah uang mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,5 juta atau lebih, dokumen tersebut baru bisa dilanjutkan prosesnya ke Direktorat Izin Tinggal pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Setelah sampai di tingkat pusat, dokumen tersebut baru dilakukan otorisasi atau pengesahan," sambung Setyo.

Hal serupa juga diduga terjadi di tingkat pusat. Penjamin atau pengurus yang hanya membayar sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa memberikan uang tambahan disebut berisiko menghadapi keterlambatan proses, bahkan otorisasi permohonannya diduga tidak diproses.

Praktik tersebut diduga berlangsung dalam berbagai layanan keimigrasian, baik pada pengurusan izin tinggal baru maupun layanan lanjutan, seperti perpanjangan izin tinggal, alih status, perubahan domisili, hingga pengajuan izin masuk kembali (re-entry permit).

Izin masuk kembali diperlukan bagi warga negara asing yang masih memiliki izin tinggal di Indonesia, tetapi bepergian ke luar negeri dan hendak kembali masuk ke Indonesia sebelum masa izin tinggalnya berakhir.

Berbagai layanan tersebut menjadi objek pengurusan yang diduga bermasalah, meskipun seluruh proses sebenarnya telah dilakukan secara daring. Dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, seharusnya tidak lagi terjadi kontak langsung antara penjamin atau pengurus dengan operator layanan.

Selain itu, sistem yang telah dibangun dinilai sudah cukup memadai dan semestinya dilengkapi dengan standar serta batas waktu pelayanan yang jelas.

Dalam perkara ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Daftar Tersangka

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4 - 23 Juni 2026. Penahanan terhadap Tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara merespons sebuah dugaan aksi pungutan liar (pungli) terhadap pengguna jalan terjadi di kawasan Pertigaan Kamal, dekat Sambal Bakar Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (1/6/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Dugaan tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan pungutan terhadap pengendara yang melintas di lokasi.

Hingga kini belum diketahui secara pasti kronologi lengkap maupun pihak-pihak yang terlibat. Menanggapi hal tersebut, Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Barat segera bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku yang terlibat.

“Saya minta Pak Kapolres Jakbar langsung tindak para pelaku. Kejar sampai dapat, ciduk semuanya. Kita belum selesai menghadapi persoalan begal, sekarang muncul lagi aksi pungli seperti ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

“Jangan dianggap sepele. Karena kalau praktik-praktik kejahatan jalanan seperti ini diberi ruang sedikit saja, pasti akan menjamur dan menjadi inspirasi bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa,” sambungnya.

Menurut Sahroni, ketegasan aparat sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa menyebar ke wilayah lain dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. “Hari ini ketahuan di Jakarta Barat, besok bisa muncul di Jakarta Utara, atau daerah lainnya. Karena itu polisi harus memberikan tindakan tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku sekaligus peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa. Jangan sampai masyarakat merasa takut atau tidak nyaman hanya untuk melintas di jalan umum,” tegas Sahroni.

JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terhadap jemaah haji Indonesia di Makkah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri mengaku prihatin atas temuan tersebut saat melakukan peninjauan di kawasan Al Hidayah, Makkah, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menerima laporan pungutan dana kepada jemaah terkait penyediaan kursi roda menuju Masjidilharam. “Patut disesalkan, kami mendapat laporan ada KBIH yang menarik pungutan terkait penyediaan kursi roda ke Masjidilharam. Hal itu sangat tidak patut dilakukan karena pemerintah melalui Kementerian Haji sudah berusaha memberikan layanan terbaik bagi jemaah,” ujarnya.

Menurut dia, praktik tersebut sangat ironis di tengah upaya pemerintah bersama DPR RI menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dalam dua tahun terakhir.

Abidin menjelaskan pada periode 2024–2025 biaya haji berhasil diturunkan sebesar Rp4 juta, sedangkan pada musim haji 2026 kembali dipangkas Rp2 juta.

“Total penurunannya mencapai Rp6 juta. Tetapi sangat disayangkan, di lapangan masih ada oknum KBIH yang menarik pungutan liar,” katanya.

Selain persoalan pungli, Timwas Haji DPR RI juga menyoroti dugaan pelanggaran lain yang dilakukan sejumlah KBIH yakni penggunaan transportasi jemaah untuk kegiatan tur atau city tour di luar jadwal resmi.

Menurut Abidin, praktik tersebut berisiko membahayakan keselamatan dan kesehatan jemaah karena dapat memicu kelelahan menjelang puncak ibadah haji.

Menyikapi berbagai temuan itu, Timwas Haji DPR RI mendesak Kementerian Haji segera melakukan penertiban terhadap KBIH yang melanggar aturan. “KBIH harus mengikuti skema dan aturan dari kementerian. Ke depan, kami akan mendorong tindakan tegas terhadap KBIH yang melakukan pungutan liar saat pelaksanaan ibadah haji,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya usaha mikro, untuk segera melaporkan apabila mengalami gangguan dalam menjalankan kegiatan usaha di lapangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga iklim usaha agar tetap kondusif, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti toko kelontong dan usaha mikro lainnya.

Menurut dia, pelaku usaha pada dasarnya menginginkan kepastian dalam menjalankan usaha tanpa adanya gangguan yang muncul secara tiba-tiba.

“Bagi pelaku usaha secara umum, yang mereka inginkan itu sebenarnya sudah lah, jangan diutak-atik usaha saya. Ini tiba-tiba 17 Agustus datang proposal, yang seperti ini nih yang bikin repot,” ujar Iqbal.

Ia menilai gangguan dalam bentuk tekanan maupun pungutan liar yang datang dapat mengganggu aktivitas usaha dan menghambat perkembangan pelaku usaha kecil.

Iqbal menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan iklim usaha tetap terjaga, terutama bagi usaha mikro agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

“Bagaimana usaha mikro kita bisa tumbuh dalam mengembangkan usahanya, baru maju sedikit sudah terganggu,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto juga sudah jelas agar masyarakat melaporkan berbagai tindakan yang dinilai mengganggu pelaku usaha, termasuk oleh oknum tertentu.

Menurutnya, pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Silakan kami mendorong dan mengimbau kepada kita semua untuk ayo kita menyadarkan diri kita, ini enggak benar nih. Potret, rekam, sebarkan,” ujarnya.

Iqbal menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan praktik yang mengganggu iklim usaha, sekaligus memperkuat kesadaran untuk menjaga ekosistem usaha yang sehat.

Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong koordinasi lintas pihak agar pelaku usaha mikro dapat menjalankan usaha tanpa hambatan yang tidak semestinya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meminta jemaah haji tidak ragu melaporkan praktik pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum mana pun selama berada di Tanah Suci. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan untuk melindungi jemaah haji.

“Kami tegaskan, jangan ragu melapor jika ada pungutan oleh oknum. Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh terjadi. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius, karena pelindungan jemaah adalah prioritas kami,” kata Dahnil dikutip dari laman Kemenhaj, Selasa (19/5/2026).

Wamenhaj menegaskan hal itu saat akan bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Senin (18/5/2026).

Keberangkatan Wamenhaj dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai bagian dari Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan secara langsung kesiapan dan pengawasan layanan jemaah menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Dahnil menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, tertib, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan jemaah.

“Keberangkatan kami ke Arab Saudi dalam rangka menjalankan amanah sebagai Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan baik. Di era Presiden Prabowo, penyelenggaraan haji harus semakin baik, semakin tertib, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujarnya.

Menjelang fase puncak haji, Wamenhaj berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jemaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Wamenhaj juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” tegasnya.

Dahnil mengajak seluruh jemaah untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, serta fokus mempersiapkan diri menuju puncak haji.

“Kami ingin jemaah merasa aman, terlindungi, dan dilayani dengan baik. Mari fokus pada ibadah, jaga kesehatan, dan bersama-sama menjaga kelancaran misi haji Indonesia,” pintanya.

MAKKAH - Polemik terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) kepada jemaah haji langsung direspons sigap oleh otoritas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Tanah Suci. Penelusuran dan proses tabayun dilakukan secara maraton dengan memanggil pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Investigasi lapangan ini dibeberkan secara transparan dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, pada Rabu (13/5). Hasil pemeriksaan memastikan bahwa keluhan biaya ekstra yang mencuat ke publik tersebut bukan berasal dari praktik pungutan liar.

Nominal yang disetorkan oleh sebagian jemaah terbukti merupakan tarif resmi dari paket layanan tambahan yang bersifat opsional. Dana tersebut digunakan secara spesifik untuk membiayai jasa pendorongan kursi roda bagi jemaah saat menjalani umrah wajib maupun tawaf.

Kemenhaj menegaskan bahwa selama tarif layanan disepakati secara terbuka oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut diperbolehkan. Transparansi pembiayaan menjadi syarat mutlak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan saat beribadah di Tanah Haram.

"Setelah kita klarifikasi memang hal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jemaahnya clear, hal yang lain yang tidak jelas tentu kita akan tindak," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.

Selain menuntaskan isu biaya ekstra, forum tersebut juga merampungkan silang pendapat terkait aturan city tour atau wisata kota. Edaran Kemenhaj sejatinya diterbitkan untuk melarang jemaah melakukan perjalanan antar kota yang menguras stamina jelang puncak haji.

Kunjungan wisata religi yang lokasinya masih berdekatan dengan area hotel di dalam Kota Makkah tidak sepenuhnya dilarang. Namun, pihak penyelenggara city tour diwajibkan melapor ke petugas sektor agar posisi dan keamanan jemaah senantiasa terawasi.

Ketertiban regulasi di lapangan ini hanya bisa dicapai melalui komunikasi yang solid antara aparat negara dan KBIHU. Pengelolaan ratusan ribu jemaah membutuhkan kerja sama sekelas "super tim", di mana tidak ada entitas yang berhak merasa paling dominan.

Kolaborasi di akar rumput ini mendesak untuk segera dikunci mati mengingat lonjakan populasi jemaah nusantara di Makkah. Tercatat, sekitar 300 kloter penerbangan dari Indonesia telah mendarat dengan selamat di Arab Saudi.

Pusat kendali mobilitas melaporkan bahwa lebih dari 250 kloter di antaranya kini telah tiba dan menetap di Kota Makkah. Arus pergerakan manusia ini akan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan seiring rampungnya masa ibadah Arbain.

"Dan per tanggal besok ya, itu kloter-kloter akhir gelombang pertama akan didorong dari Madinah, termasuk rekan-rekan petugas pun nanti di tanggal 15 Mei akan datang ke Makkah," papar Ihsan Faisal kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.

Pendorongan kloter pamungkas ini akan menandai berakhirnya masa tugas pelayanan Daerah Kerja Madinah secara keseluruhan. Ratusan personel petugas haji akan segera dipersatukan di Makkah untuk menyambut dimulainya operasi akbar wukuf di Arafah.

Bisnis.com, SURABAYA – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pungutan liar perizinan diketahui masih menerima gaji dari negara sebesar 75%.

Selain itu, kedua tersangka lainnya Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebut-sebut masih menerima hak serupa. Namun, gaji yang diterima keduanya hanya sebesar 50%.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan kebijakan tersebut diambil sesuai dengan aturan karena para tersangka masih dalam status pemberhentian sementara, bukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan pemberhentian sementara. Bukan PTDH, masih pemberhentian sementara," ucap Indah, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan sesuai hasil komunikasi bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disebutkan bahwa hak keuangan yang diterima oleh para tersangka berbeda besarannya.

Aris berhak menerima gaji sebanyak 75% karena mendekati masa pensiun, sedangkan dua tersangka lain 50%. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum bagi ASN aktif yang diberhentikan sementara waktu karena tengah menjalani proses hukum.

"Ya tetap dapat gaji, kan itu sesuai dengan ketentuan itu 50% ya seperti itu. Kalau sesuai aturan itu, untuk Pak Aris ya karena kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BKN itu 75% dari hak pensiunan," ungkapnya.

Sementara, terkait status pemberhentian para tersangka sebagai ASN, Indah menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur masih menunggu putusan pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kalau terbukti, menunggu putusan yang telah ditetapkan secara inkrah ya, baru kita akan mengambil keputusan terkait PTDH-nya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menetapkan Aris Mukiyono Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bersama Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar terkait perizinan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso menegaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan tertutup lewat silent operation.

Kasus ini bermula dari masuknya laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa diperas. Para tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada korban dengan modus mempersulit atau menghambat proses perizinan.

“Statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar penyidikan lebih mudah dan dikhawatirkan (tersangka) menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya,” ujar Wagiyo, Jumat (17/4/2026) silam.