JAKARTA - Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk Subholding Gas Pertamina, menggelar program khitan atau sunatan massal bagi 61 anak di setiap wilayah operasional perusahaan.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga pekerja pendukung operasional PGN seperti petugas kebersihan, customer service, security, driver, teknisi, serta masyarakat sekitar wilayah perusahaan dan masyarakat umum lainnya.

Sebagai tahap awal, kegiatan di laksanakan di Permata Sport Arena Daan Mogot, Jakarta, pada 12 Mei 2026 yang kemudian akan diikuti oleh SOR lainnya di berbagai wilayah operasional PGN yang direncanakan berlangsung pada musim liburan anak.

Sebanyak 61 anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun telah mengikuti program ini. Dalam pelaksanaannya, PGN menggunakan metode khitan modern smart klamp yang dinilai lebih nyaman dan praktis bagi anak-anak.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program khitan massal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PGN dalam menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurutnya, momentum perayaan HUT ke-61 PGN menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Lihat video: Puluhan Anak Ikuti Sunatan Massal Gratis di Kabupaten Agam, Sumbar



“Momentum HUT ke-61 PGN ini kami maknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program khitan massal ini menjadi bagian dari semangat kebersamaan dan kepedulian PGN untuk terus tumbuh bersama masyarakat,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Fajriyah menambahkan, PGN berharap program ini dapat memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak peserta sekaligus membantu meringankan beban keluarga melalui layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan rasa tenang bagi anak-anak maupun orang tua. Melalui kegiatan sosial seperti ini, PGN ingin terus hadir dan memberikan kontribusi positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Fajriyah.

Division Head CSR PGN, Krisdyan Widagdo Adhi, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang guna memastikan peserta mendapatkan layanan yang aman dan nyaman selama mengikuti program khitan massal.

“Kami telah mempersiapkan pelaksanaan khitan massal ini secara menyeluruh bersama tenaga medis profesional dan tim pendukung yang berpengalaman. Mulai dari proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, tindakan khitan, hingga observasi pasca tindakan dilakukan sesuai prosedur medis agar peserta merasa aman dan nyaman,” ujar Krisdyan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan putra-putranya mengikuti program ini.

Menurutnya, PGN turut menyediakan layanan after care pasca khitan bekerja sama dengan rumah sunat yang telah ditentukan guna membantu memastikan proses pemulihan peserta berjalan optimal.

Selain layanan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai hiburan dan edukasi bagi anak-anak maupun orang tua sehingga suasana acara terasa lebih hangat, menyenangkan, dan edukatif.

“Harapannya, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga menjadi pengalaman positif bagi anak-anak dan keluarga yang hadir. Semoga program ini membawa keberkahan bagi para peserta serta menjadi wujud nyata komitmen PGN untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

DI tengah ketegangan yang semakin meruncing di Selat Hormuz, publik kemaritiman di dalam negeri dikagetkan oleh fakta bahwa kru Motor Tanker Gamsunoro sebagian besar berkebangsaan asing, dalam hal ini India. Padahal, kapal ini dimiliki oleh Pertamina International Shipping (PIS).

Hanya saja berbendera Panama, salah satu negara bendera kemudahan atau flag of convenience. Sontak isu ini menjadi viral. Kok, bisa-bisanya kapal Indonesia diawaki oleh ABK asing, begitulah kira-kira pemikiran khalayak domestik.

Menanggapi hal ini, beberapa tokoh kemaritiman angkat suara dan menyebut bahwa praktik tersebut bukanlah sebuah pelanggaran; ia sesuatu yang wajar atau normal dalam bisnis pelayaran. Mereka lantas menyebutkan beberapa skema pengoperasian sebuah kapal: bareboat charter dan time charter antara lain.

Yang pertama, bareboat charter. Dikutip dari Wikipedia, adalah perjanjian sewa kapal di mana pemilik menyerahkan kendali penuh atas kapal kepada penyewa (charterer) untuk jangka waktu tertentu. Penyewa bertanggung jawab penuh atas operasional, awak kapal, bahan bakar, asuransi, dan pemeliharaan.

Pemilik hanya menerima pembayaran sewa harian/bulanan. Sementara, time charter merupakan perjanjian sewa kapal untuk jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau setahun, di mana pemilik kapal menyediakan kapal lengkap dengan awaknya. Adapun charterer bertanggung jawab atas operasional, biaya bahan bakar, dan pelabuhan.

Merujuk ke berbagai pemberitaan seputar MT Gamsunoro, kapal ini dimanajemeni oleh Synergy Ship Managament, asal Singapura, yang berarti kapal ini dioperasikan dengan skema bareboat charter. Sehingga, penempatan kru berkebangsaan India, alih-alih ABK Indonesia, sepenuhnya menjadi hak prerogatif ship management bersangkutan.

Sekadar untuk diketahui, pelaut India memang menjadi pilihan bagi firma manajemen perkapalan. Mereka cakap berbahasa Inggris, bahasanya dunia kemaritiman global. Mereka juga tangguh – tidak gampang home sickness.

Saat ini India merupakan satu dari the big three negara penyumbang pelaut terbesar di dunia bersama Filipina dan China. Di samping itu, banyak eksekutif ship management besar seperti OSM Thome, Anglo-Eastern, Bernard Schulte Management, dll, berkebangsaan India yang memiliki kedekatan kultural dan religi dengan ABK India sehingga memudahkan perekrutan.

Keterlibatan ship management asing (baca: pihak ketiga) dalam pengoperasian sebuah kapal yang didaftarkan kebangsaannya ke bendera tertentu menyingkap fakta tentang adanya bendera kemudahan, flag of convenience alias FoC. Namun sesungguhnya sektor usaha ini bisa juga mengelola kapal-kapal yang bukan FoC. Mendaftarkan bendera kapal ke negara mana pun sepenuhnya pilihan pemiliknya.

Bendera kemudahan dapat disebut pula open registry yang dijalankan negara bendera atau flag state dengan memberikan kesempatan kepada pemilik kapal dari seluruh dunia, tidak terbatas hanya kepada warga negara bersangkutan, untuk memakai benderanya. Biasanya kebijakan ini diikuti dengan menyediakan berbagai perlakuan khusus atau kemudahan.

Kebalikan dari open registry adalah closed registry, sering juga diistilahkan national registry. Indonesia menganut prinsip yang terakhir. Artinya, bendera kapal hanya diberikan kepada warga negara sendiri yang berbisnis pelayaran. Biasanya negara FoC memberikan keringanan pajak, aturan gaji ABK dan sebagainya kepada shipowner yang ingin menggunakan benderanya.

Keringanan pajak ini acapkali diberikan ketika mereka meregistrasi kapal. Saking mudahnya, pajak ini cukup dibayarkan sekali saja saat mendaftar. Selebihnya tidak perlu. Aturan gaji ABK tidak kurang mudahnya, tidak ada kewajibannya minimum wages, terserah operator kapal. Entahlah.

Beberapa negara yang termasuk bendera kemudahan: Liberia, Panama, Kepulauan Marshall, Siprus, Malta, Palau, Vanuatu, dll. Rata-rata FoC merupakan negara-negara kecil dari sisi geografi tapi tidak dalam jumlah tonase. Ambil contoh Liberia, negeri ini merupakan registry terbesar saat ini berdasarkan data UNCTAD 2025 dengan jumlah tonase 424 juta deadweight ton (DWT).

Mengalahkan Panama yang membukukan tonase sekitar 371 juta DWT. Selama sekian lama Panama merupakan bendera kemudahan terbesar dunia. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kepulauan Marshall dengan tonase 305 juta DWT. FoC bukan hanya “mainannya” negara-negara kecil melainkan juga oleh negeri-negeri besar. Belanda dan Norwegia adalah dua negara yang menerapkan kebijakan tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Maksudnya, apakah kita perlu menerapkan juga kebijakan open registry agar bisnis kemaritiman nasional membaik? Sekadar catatan, saat ini pengapalan komoditas ekspor-impor Indonesia hampir 90 persen diangkut oleh kapal asing.

Di sisi lain, kembali berdasarkan data UNCTAD 2025, Indonesia berada diurutan ke-13 dengan jumlah kapal sebanyak 13.218 unit atau sekitar 11,7 persen dari total armada dunia. Dalam kategori tonase, armada nasional setara dengan 34.251 DWT, sekira 1,4 persen dari tonase yang ada. Yang menarik dari statistik terkait perkapalan Indonesia ini adalah kategori ukuran atau size-nya. Rata-rata ukuran armada nasional adalah 2,591.2 DWT. Terhitung cilik-cilik.

Jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum dan lainnya tanpa perlu mengorbankan aspek keselamatan dan kondisi kerja pelaut. Pilihan menerapkan open registry perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

Dulu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengatakan akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional. Apa pun risikonya. Presiden sekarang pun memiliki semangat yang sama. Karenanya ide ini perlu didiskusikan oleh publik kemaritiman nasional. Pasti ada pro dan kontra. Perdebatan ini sesuatu yang lumrah. Jangan hanya berputar di level Kementerian Perhubungan semata nantinya.

Gagasan open registry perlu dikemukakan UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) yang berlaku ada memberikan celah masuk untuk itu. Spirit ini juga tercantum dalam Pasal 14A UU Pelayaran yang baru: “sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia.

Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”. Selanjutnya, "Ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)”. Open registry? Kenapa tidak.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman sebagai langkah strategis dalam pengembangan ekosistem energi berkelanjutan berbasis limbah domestik. Melalui sinergi ini, minyak jelantah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Program MBG merupakan salah satu program makan bergizi terbesar di dunia yang melayani sekitar 61,99 juta penerima manfaat.

“Program ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa, membangun generasi unggul, memperkuat ekonomi rakyat, dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” ujar Dadan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi Pertamina dan BGN bukan sekadar kerja sama, tetapi pertemuan dua mandat strategis bangsa, yakni pangan dan energi.

“Sebagaimana tertuang dalam Misi ke-2 Asta Cita, kita didorong untuk membangun kemandirian di sektor pangan dan energi secara simultan. Hari ini, kita melihat bagaimana dua sektor tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” ujar Simon pada kegiatan penandatanganan kerja sama Pertamina dan BGN di Jakarta [7/5/2026].

Simon menambahkan, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari semangat tersebut. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak besar yaitu minyak jelantah. “Dari puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, akan terbentuk ekosistem pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) yang sebelumnya dianggap limbah, bahkan sering menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hari ini, kita ubah perspektif itu. Kita jadikan limbah sebagai sumber daya. Kita jadikan masalah sebagai solusi. Inilah esensi dari circular economy dan di sinilah peran Pertamina menjadi penting,” tambah Simon.

Implementasi program pengumpulan minyak jelantah ini akan dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga melalui mesin pengumpulan UCollect. Minyak jelantah yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai bahan baku (feedstock) produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), dan biogasoline.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam memperkuat bisnis rendah karbon sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari limbah domestik.

“Kolaborasi strategis ini menjadi langkah Pertamina dalam memperkuat portofolio bisnis rendah karbon melalui pemanfaatan limbah domestik sebagai sumber energi masa depan,” ujar Agung.

Menurut Agung, UCO atau minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku paling efisien untuk menghasilkan SAF dan HVO karena memiliki profil emisi siklus hidup yang rendah.

“Mengapa Pertamina sangat membutuhkan UCO, jawabannya jelas, demi keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap standar dekarbonisasi global,” kata Agung.

“Melalui penahapan yang terukur, Pertamina menargetkan pencampuran SAF mulai dari 1% hingga 5% pada 2030 sesuai amanat Pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 113/2026,” tambah Agung.

Program ini mendukung tiga agenda strategis nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Turut hadir Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

JAKARTA - Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 Hari Karyuliarto (HK) menyatakan keberatan atas vonis 4,5 tahun penjara yang diterimanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Dia menilai, putusan tersebut tidak adil.

"Ini putusan yang jahat dan sungguh tidak adil buat saya," kata Hari usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Hari, majelis hakim banyak mengabaikan fakta-fakta yang mencuat selama proses persidangan. "Fakta tersebut misalnya, penjualan kembali dilakukan pada masa Covid, berkurangnya surat berharga pada masa Covid, hampir semuanya rugi, ya kan. Kemudian fakta keuntungan tidak dipertimbangkan," ujarnya.

"Jadi ini putusan yang sangat jahat, tidak adil, dan ini saya kira sudah settingan dari awalnya memang sudah begitu. Karena pertimbangan-pertimbangan dari para advokat, pledoi saya, tidak dibacakan sama sekali," sambungnya.

Akan hal itu, Hari mengaku saat ini tidak terpikirkan untuk mengajukan banding atas vonis yang ia terima. "Saya saat ini tidak berpikir untuk upaya banding, karena sudah tidak ada gunanya kalau peradilannya sesat seperti ini. Dalam 7 hari ini saya berpikir untuk berdoa saja. Semoga peradilan di Indonesia akan ada perbaikan," ucapnya.

Lihat video: Hari Karyuliarto Mengeklaim Tak Bersalah, Kasus LNG Disebut Murni Perkara Bisnis



Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) pada 2013-2020 divonis 4,5 dan 3,5 tahun penjara.

Hakim meyakini, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua

Dua Terdakwa yang dimaksud ialah, Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Suwandi saat membacakan amar putusan, Senin (4/5/2026).

Selain itu, kedua terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsoder 80 hari kurungan badan. Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dimana, Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

“Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi, serta menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para profesional sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan bangsa. Kepala Negara menekankan bahwa kecerdasan dan kemampuan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang merugikan negara.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat bahwa era baru telah dimulai, sebuah era di mana kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Belasan proyek senilai total Rp116 triliun itu mencakup sektor energi, mineral, hingga perkebunan.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Rabu 29 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek hilirisasi," ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Proyek hilirisasi fase kedua ini mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri. Adapun kelanjutan proyek bertujuan menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Bangsa yang mau merdeka, bangsa yang ingin tetap merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani menguasai sumber daya bangsa itu. Hilirisasi adalah satu-satunya jalan agar kita bisa lebih makmur," kata Prabowo.

Peluncuran tersebut menjadi kelanjutan dari fase pertama proyek hilirisasi yang sebelumnya telah dimulai pada 6 Februari 2026 di 11 titik proyek.

Berikut adalah daftar lengkap proyek hilirisasifase kedua dengan nilai mencapai Rp116 triliun:

Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)Lokasi: Dumai (Riau), Cilacap (Jawa Tengah)

- Pengembangan kapasitas kilang gasoline pada fasilitas eksisting RU II Dumai dan RU IV Cilacap dengan total kapasitas 62 ribu barel per hari yang ditargetkan onstream pada kuartal IV 2030.

[Gambas:Youtube]

- Proyek ini mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta KL per tahun atau 9,47 persen gap penawaran-permintaan nasional, mendukung pemenuhan Pertamax Series dari produksi domestik, serta menurunkan impor produk sampingan termasuk propylene dan LPG.

- Proyek ini berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga energi, yang pada akhirnya mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan Tangki Operasional BBM

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)Lokasi: Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), Maumere (Nusa Tenggara Timur)

- Pengembangan tiga Terminal BBM di Palaran (37 ribu KL), Biak (46 ribu KL), dan Maumere (70 ribu KL) dengan total tambahan kapasitas 153 ribu KL, meningkatkan kapasitas penyimpanan nasional sebesar 3,1 persen.

- Dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan onstream bertahap pada 2027 (Maumere) dan 2028 (Palaran, Biak).

- Proyek ini memperkuat keandalan distribusi energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan harga antarwilayah.

Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi DME

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero)Lokasi: Tanjung Enim (Sumatera Selatan)

- Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, dengan PTBA sebagai operator dan Pertamina Patra Niaga sebagai offtaker.

- Proyek ini mensubstitusi impor LPG yang saat ini memenuhi 80 persen kebutuhan nasional.

- Selain memberikan efisiensi devisa, proyek ini memperkuat ketahanan energi domestik serta menciptakan peluang kerja baru dalam pengembangan industri hilir berbasis energi.

Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel

BUMN Holding dan mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan mitra strategis.Lokasi: Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah)

- Pengembangan fasilitas produksi stainless steel slab berkapasitas 1,2 juta ton per tahun berbasis nikel lokal melalui proses peleburan dan pemurnian modern.

- Inisiatif ini meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja industri serta pertumbuhan ekonomi kawasan industri secara berkelanjutan.

Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal

BUMN Holding dan mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan mitra strategis.Lokasi: Cilegon (Banten)

- Pengembangan fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun melalui peningkatan proses produksi dan modernisasi fasilitas existing untuk mencapai efisiensi operasional.

- Sebagai bagian dari industri dasar, proyek ini memperkuat fondasi industrialisasi nasional serta mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing industri domestik.

Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton

BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk.Lokasi: Karawang (Jawa Barat)

- Pengembangan Aspal Buton diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan dari 5 ribu ton pada 2025 menjadi 300 ribu ton pada 2030.

- Proyek ini mendorong optimalisasi sumber daya lokal sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi daerah penghasil serta membuka peluang kerja di sektor konstruksi dan material.

Hilirisasi Tembaga dan Emas

BUMN Holding: PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero)Lokasi: Gresik (Jawa Timur)

- Pengembangan fasilitas Brass Mill, Brass Cup, serta manufaktur logam mulia berbasis anode slime.

- Proyek ini memperkuat industri strategis nasional serta membuka peluang kerja bernilai tambah tinggi di sektor manufaktur logam.

Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel

BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Lokasi: Sei Mangkei (Sumatera Utara)

- Pengembangan klaster hilirisasi sawit melalui fasilitas oleofood dan biodiesel.

- Proyek ini meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan energi nasional. Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin. 

Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)

- Pengembangan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin.

- Proyek ini memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan serta meningkatkan pendapatan petani melalui produk bernilai tambah lebih tinggi.

Fasilitas Terpadu Kelapa

BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)

- Pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon.

- Proyek ini mendorong diversifikasi produk berbasis kelapa sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan memperluas akses ke pasar ekspor bernilai tinggi.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina dengan hukuman 8-14 tahun penjara.

Hal itu sebagaimana JPU sampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan pada Kamis (23/4/2026) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adapun, terdakwa yang dimaksud ialah Hanung Budya selaku Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina 2014; Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina 2011-2015; dan Martin Haendra Nata selaku Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd periode November 2019-Oktober 2021.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanung Budya Yuktianta dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata JPU membacakan amar tuntutan.

Sementara itu, Alfian Nasution dituntut dengan pidana penjara selama 14 tahun dan Martin Haendra 13 tahun.

Jaksa juga menuntut ketiga terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan badan.

Lihat video: 9 Terdakwa Kasus Minyak Mentah Dihukum Hingga 15 Tahun Penjara



Selain itu, Jaksa juga menuntut ketiganya membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp5 miliar. Jika tidak dibayar maka diganti 4 tahun penjara untuk Hanung, serta 7 tahun untuk Alfian dan Martin.

Dalam tuntutan ini, JPU menyatakan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bersih danb ebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi hal memberatkan. Selain itu, perbuatan mereka juga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat

besar.

Sementara itu, belum pernah dihukum menjadi hal meringankan bagi ketiga terdakwa yang dimaksu

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membeberkan kondisi dua kapal tanker milik PT Pertamina di Selat Hormuz. Meski dua kapal tersebut masih tertahan dan belum mendapatkan izin melintas, Sugiono menegaskan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Sugiono mengatakan dua kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz tersebut mengangkut total sekitar 2 juta barel minyak mentah (crude).

“Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di convert ya. Saya tidak tahu perbandingannya, tapi kalau misalnya 1 banding 1, ya kurang lebih 2 juta barel, 2 juta barel fuel juga kan gitu kan,” jelas Menlu saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Meskipun angka 2 juta barel terlihat besar, Menlu menjelaskan bahwa jumlah tersebut sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan energi nasional secara keseluruhan. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan melihat gambaran besarnya.

“Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” ujarnya.

Lihat video: INDONESIA LOBI IRAN! Nasib 2 Kapal Pertamina Masih Terkatung-katung di Selat Hormuz!



Sugiono pun memastikan bahwa pasokan minyak Indonesia tidak hanya bergantung pada jalur Selat Hormuz. Dia menyebut bahwa Kementerian ESDM terus memantau posisi energi nasional yang saat ini masih stabil.

“Yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM. Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” jelasnya.

Sugiono mengatakan sebagai langkah antisipasi dan menjaga ketahanan energi, Pertamina dan pemerintah telah menyiapkan berbagai sumber alternatif dengan peningkatan kerja sama dengan negara lain seperti Rusia dan Amerika Serikat.

“Nah, negara-negara lain yang dituju tentu saja kemarin Rusia, dan saya kira juga merupakan satu alternatif yang strategis ya. Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya di tempat-tempat lain,” jelas Sugiono.

“Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” tambahnya.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait video viral yang mengatakan bahwa kapal tanker milik Pertamina Internasional Shipping (PIS) di Selat Hormuz banyak disisi ABK (Anak Buah Kapal) berkewarganegaraan India . Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita mengatakan, dalam melayani pasar internasional kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal.

Kerja sama ini merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global. Kapal Gamsunoro, yang berada di Selat Hormuz, termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat. Video 2 Kapal Tanker Pertamina Berhasil Melewati Selat Hormuz Dipastikan Hoax, Begini Kondisinya



"Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94%," ujar Vega Pita dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Pertamina Group tetap berkomitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global. Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Tertahan, Dubes Iran: Ada Protokol Ketat di Selat Hormuz

Jumlah ABK WNI yang dipekerjakan di atas kapal Pertamina Group, baik domestik maupun internasional, setidaknya berjumlah 4.090 orang. Sementara untuk pelaut WNA hanya berkisar 278 orang atau sekitar 6% dari total ABK di atas kapal Pertamina Group.

Sebagai salah satu Sub Holding Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS) berfokus pada lini bisnis angkutan maritim untuk pasar internasional. Strategi ini dijalankan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan motor devisa negara dari ekspansi pasar global.

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) mengumumkan dua kapal miliknya yang sebelumnya tertahan di kawasan Teluk Arab atau Teluk Persia kini bersiap untuk melintasi Selat Hormuz. Hal ini menyusul keputusan Iran membuka kembali jalur perdagangan laut tersebut.

Adapun dua kapal milik Pertamina yang dimaksud adalah Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang sebelumnya belum dapat melewati Selat Hormuz.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita, mengatakan saat ini perusahaan tengah melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman.

“Strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontingensi,” ujar Vega dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Vega menambahkan koordinasi aktif terus dilakukan dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Luar Negeri yang membantu menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

Lihat video: Pemerintah Upayakan Kapal Pertamina Bisa Melintasi Selat Hormuz



Selain itu, perusahaan juga berkoordinasi dengan pihak asuransi, manajemen kapal (ship management), pemilik kargo, serta otoritas setempat guna memastikan seluruh prosedur perizinan untuk melintasi Selat Hormuz dapat terpenuhi dengan baik. “Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya,” tegas Vega.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia, menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pemerintah Iran agar kapal milik Pertamina dapat segera melintasi Selat Hormuz.

Menurut Anggia, proses koordinasi tersebut telah menunjukkan sinyal positif dari pemerintah Iran. “Kami berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi dalam negeri tetap terjaga,” pungkas Anggia.

JAKARTA - Dua terdakwa kasus kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) 2013-2020 dituntut 6,5 dan 5,5 tahun penjara. Jaksa menilai, keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP.

Dua terdakwa yaitu Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan," kata Jaksa membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/4/2026).

Hari juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti 80 hari kurungan badan.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa juga membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Yenni Andayani yang dituntut 5,5 tahun penjara. Sama dengan Hari, Yenni juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

Lihat video: KPK Umumkan Tiga Orang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi LNG PERTAMINA



Sebelumnya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan, Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Ia juga menyetujui Term Sheet Corpus Christi Liquefaction yang didalamnya termasuk formula harga tanpa mempertimbangkan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli domestik dan hanya meminta persetujuan direksi secara sirkuler sebelum penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa mengusulkan ke direksi untuk dimintakan tanggapan tertulis dan persetujuan RUPS.

Ia juga menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa adanya pembeli LNG yang mengikat, tidak menyusun dan melampirkan kajian keekonomian, risiko dan mitigasinya, serta tidak melampirkan draft SPA dalam memorandum permintaan persetujuan kepada direksi mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1.

Jaksa melanjutkan, Hari menyetujui formula harga Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko maupun analisis keekonomian untuk memastikan harga LNG Corpus Christi Liquefaction Train 2 kompetitif dibandingkan harga LNG dari sumber domestik atau sumber lainnya yang menggunakan harga minyak mentah.

"Mengusulkan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan agar menandatangani surat kuasa yang ditujukan kepada Terdakwa I untuk menandatangani LNG SPA Train 2 tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Yenni disebutkan mengusulkan kepada Hari untuk penandatanganan Risalah Rapat Direksi (RRD) Sirkuler mengenai Keputusan atas Penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Train 1 dan Train 2 dari Corpus Christi Liquefaction tanpa didukung kajian keekonomian, kajian risiko, dan mitigasinya dalam proses pengadaan.

Yenny juga menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) Train 1 Pembelian LNG antara PT Pertamina (Persero) dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Surat Kuasa dari Karen Agustiawan walaupun belum seluruh direksi PT PERTAMINA (Persero) menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) dan tanpa adanya tanggapan tertulis Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan Persetujuan RUPS.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.

Saat ini, Kejagung masih memburu Riza Chalid yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan. Kejagung telah menerbitkan red notice dan menggandeng Interpol untuk mempercepat proses penangkapan.

“MRC berstatus DPO dan kami terus berkoordinasi dengan Interpol serta sejumlah negara untuk menghadirkan yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menegaskan bahwa Riza Chalid diduga berperan besar dalam mengendalikan skema pengadaan melalui sejumlah perusahaan terafiliasi.

“MRC selaku beneficial owner dari beberapa perusahaan bersama dengan tersangka IRW memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan,” ujar Syarief.

Dalam kasus ini, Riza Chalid disebut tidak bekerja sendiri. Ia diduga menggunakan jaringan perusahaan dan perantara untuk menjalin komunikasi dengan pejabat internal, baik di Petral Energy Services maupun di PT Pertamina.

Melalui komunikasi tersebut, proses tender diduga telah dikondisikan sejak awal. Informasi penting seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bocor dan dimanfaatkan untuk mengatur pemenang tender.

"Terjadi pengkondisian tender dan pemberian informasi nilai HPS sehingga menyebabkan markup harga dan proses pengadaan menjadi tidak kompetitif," ujarnya.

Akibat praktik tersebut, rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan harga pembelian meningkat, khususnya untuk produk gasolin 88 (Premium) dan gasolin 92, yang berdampak pada kerugian negara.

Adapun tersangka lainnya yaitu BBG selaku mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES), AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services (2012-2014), MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd (2009-2015), NRD selaku mantan Crude trading manager di PES, TFK selaku mantan VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, dan IRW selaku Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC.

Kejagung langsung menahan lima dari tujuh tersangka tersebut dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara untuk tersangka BBG, berstatus tahanan kota lantaran kondisi kesehatan.