Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha dan penguatan bisnis yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kinerja keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank) selama 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi aset, penyaluran kredit, penghimpunan dana, maupun profitabilitas.

Wakil Direktur Utama OK Bank Hendra Lie menjelaskan total aset perusahaan meningkat menjadi Rp13,42 triliun pada 2025 dari Rp11,87 triliun pada 2024 dan Rp11,07 triliun pada 2023.

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, tambah dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi Rp8,98 triliun, meningkat daripada Rp7,54 triliun pada 2024.

"Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha dan penguatan bisnis yang terus berjalan. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap OK Bank," katanya.

Sementara itu penyaluran kredit juga mengalami pertumbuhan menjadi Rp10,73 triliun pada 2025 daripada Rp9,30 triliun pada 2024, lanjutnya, kenaikan ini menunjukkan aktivitas intermediasi bank berjalan lebih agresif tapi tetap terukur.

Sementara itu, kinerja profitabilitas OK Bank mengalami peningkatan signifikan. Pendapatan bunga bersih naik menjadi Rp688,88 miliar, sementara laba bersih melonjak menjadi Rp159,98 miliar dari Rp49,99 miliar pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan efisiensi operasional dan kualitas pendapatan bank semakin membaik.

Selanjutnya, dari sisi rasio profitabilitas, Return on Asset (RoA) meningkat menjadi 1,70 persen dan Return on Equity (RoE) naik menjadi 4,35 persen. Peningkatan kedua rasio ini menandakan kemampuan OK Bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki semakin kuat.

Sementara itu, Margin Bunga Bersih (NIM) berada pada level 5,67 persen, sedikit lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yang menunjukkan bank mampu menjaga margin keuntungan dari aktivitas penyaluran kredit.

Selain itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 42,21 persen berada di tingkat sehat dan di atas ketentuan regulasi.

"Secara keseluruhan, kinerja 2025 memperlihatkan Ok Bank mencatat pertumbuhan yang sehat dengan peningkatan signifikan pada profitabilitas, ekspansi kredit, serta penguatan basis pendanaan dan aset," katanya.

Menurut dia area operasional bank tersebut saat ini berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Menyinggung strategi pada 2026, saat menyampaikan paparan publik Hendra Lie menyatakan perusahaan berfokus pada penguatan aset sebagai dasar pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan profitabilitas, dan penguatan liabilitas dan pendanaan.

Untuk penguatan aset, strategi utama mencakup peningkatan kualitas portofolio debitur, ekspansi kredit ritel dan korporasi secara selektif, serta diversifikasi produk dan layanan selain itu juga mengoptimalkan jaringan secara strategis, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Peningkatan profitabilitas dilakukan melalui transformasi digital, efisiensi operasional, serta pengembangan layanan berbasis teknologi.

"Fokus pada penyaluran kredit berkualitas, diversifikasi produk, dan penerapan manajemen risiko yang pruden jadi kunci dalam menghasilkan pendapatan berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempuh strategi deregulasi untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML) berbasis syariah, seiring meningkatnya kebutuhan pendanaan pada segmen ultra mikro dan UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada perluasan akses pendanaan dan fleksibilitas pengembangan produk.

“Untuk mendorong kinerja PVML syariah, OJK telah melakukan berbagai langkah deregulasi guna mempermudah akses pendanaan dan pengembangan produk, antara lain dengan: yang pertama, dapat melakukan kerja sama dengan LJK konvensional melalui pinjaman bersama. Yang kedua, membuka akses pendanaan dari lembaga konvensional. Dan ketiga, dapat menggunakan akad lain atau gabungan sepanjang telah memperoleh opini Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan sesuai fatwa DSN-MUI,” ujar Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Langkah deregulasi tersebut memungkinkan pelaku PVML syariah memperluas sumber pendanaan melalui kolaborasi lintas sistem, baik syariah maupun konvensional, serta meningkatkan fleksibilitas dalam skema pembiayaan.

Selain itu, OJK juga tengah menyiapkan arah kebijakan jangka menengah melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan sektor PVML syariah yang ditargetkan terbit pada 2026.

“Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa OJK sedang menyusun Roadmap PVML Syariah yang ditargetkan terbit di tahun 2026 ini sebagai arah pengembangan dan penguatan PVML syariah ke depan,” katanya.

Dari sisi kinerja, pembiayaan PVML syariah menunjukkan tren pertumbuhan positif. Hingga Februari 2026, penyaluran pembiayaan tercatat tumbuh 7,43% secara tahunan menjadi Rp119,03 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Unit Usaha Syariah Permodalan Nasional Madani dengan porsi 29,50% atau senilai Rp35,12 triliun, terutama melalui program Membina Ekonomi Keluarga Syariah (Mekaar Syariah) dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

OJK menilai tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kebutuhan riil masyarakat terhadap akses pembiayaan, khususnya pada segmen ultra mikro dan UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses keuangan formal.

“Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan pada segmen ultra mikro dan UMKM, dan inilah yang dicari oleh masyarakat kita,” ujar Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) mengungkapkan tiga strategi utama yang dilakukan untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan baru pada kuartal I/2026.

EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo menyebut perusahaan fokus memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis.

“Kemudian, mengoptimalkan program pemasaran, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Dengan cara tersebut, imbuhnya, ACC optimistis dalam menargetkan penyaluran pembiayaan 2026 tumbuh positif dibandingkan pada 2025 kemarin.

“Dalam mencapainya, perusahaan tetap mencermati dinamika kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta perkembangan suku bunga yang dapat memengaruhi permintaan pembiayaan,” tegas Riadi.

Adapun, Riadi membeberkan bahwa per Februari 2026 penyaluran pembiayaan kendaraan menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut, katanya, ditunjukkan dengan portofolio pembiayaan perusahaan masih didominasi oleh mobil baru sebagai segmen utama di atas 50%.

Sementara itu, lanjutnya, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru cukup tinggi.

“Hal ini didukung oleh kebutuhan pembiayaan masyarakat yang masih cukup positif di wilayah tersebut,” katanya.

Di lain sisi, dia mengemukakan bahwa kualitas pembiayaan pada awal tahun ini masih terjaga di bawah 1%, sangat jauh dari batasan regulator yang sebesar 5%.

“Untuk menjaga agar NPF di bawah 5%, perusahaan berkomitmen menerapkan manajemen risiko dan praktik tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan baru oleh industri multifinance pada Januari 2026 sebesar Rp78,16 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu didominasi oleh pembiayaan multiguna.

“Pada Januari 2026, penyaluran pembiayaan baru industri multifinance tercatat Rp78,16 triliun, didominasi multiguna dengan porsi 47,47%,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Agusman menjelaskan bahwa secara nominal pembiayaan multiguna mencapai Rp37,10 triliun, pembiayaan investasi sebesar Rp18,72 triliun, dan pembiayaan modal kerja senilai Rp17,04 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG— Realisasi belanja APBN di wilayah Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 tercatat meningkat di tengah kontraksi pos pendapatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma menjelaskan, di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, belanja negara menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,15% (yoy).

“Namun hal berbeda di sektor pendapatan yang mengalami kontraksi 5,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkap dia belum lama ini.

Berdasarkan data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara bergerak lebih progresif dengan mencapai Rp13,05 triliun, atau setara dengan 12,75% dari total pagu.

Kondisi ini menyebabkan defisit regional pada awal tahun sebesar Rp1,96 triliun.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat, Finari Manan menjelaskan sektor perpajakan yang menjadi motor utama pendapatan mencatatkan realisasi sebesar Rp7,92 triliun atau 5,26% dari target.

Meskipun terkontraksi 2,41%, hal ini dinilai bukan merupakan pelemahan aktivitas ekonomi, melainkan akibat adanya koreksi tajam pada kategori pajak Lainnya terkait deposit pajak yang tidak berulang.

“Secara umum, empat jenis pajak mayoritas tetap tumbuh positif, menandakan aktivitas usaha di Jawa Barat masih terjaga dengan baik,” ungkap dia.

Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai tercapai Rp2,64 triliun atau 8,53% dari target.

Sektor ini mengalami perlambatan signifikan sebesar 18,92%, yang dipicu oleh restitusi pada bea masuk serta penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) yang merosot hingga 17,60%.

Sebaliknya, performa impresif ditunjukkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 28,42% (yoy) dengan nilai Rp525,69 miliar, didorong oleh lonjakan signifikan pada PNBP Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya telah mencapai Rp11,42 triliun atau 19,28% dari pagu. Kemudian komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non-Fisik menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri pinjaman online (pinjol) atau fintech P2P lending saat ini menghadapi tantangan dengan sejumlah masalah gagal bayar dan penyusutan jumlah pemain. Lalu, bagaimana prospek industri ini ke depannya?

Sebagai informasi, per Januari 2026 jumlah pinjol izin beredar sebanyak 94 penyelenggara, dari yang semula 97 penyelenggara pada Januari 2025. Pada akhir tahun lalu, PT Astra Welab Digital Arta, pemilik platform Maucash mengumumkan menghentikan seluruh kegiatan layanan setelah rencana pengembalian izin usahanya disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara, pada periode Januari 2025 hingga Desember 2025 terdapat 3 pinjol yang hengkang dari industri. Selain Maucash, PT Ringan Teknologi Indonesia juga mengembalikan izin ke OJK, sedangkan PT Crowde Membangun Bangsa dicabut izinnya oleh regulator.

Tak hanya itu, industri P2P lending juga menghadapi kasus gagal bayar, di antaranya PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Selain itu, regulator juga sedang mengawasi PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) secara menyeluruh usai mengalami gagal bayar senilai Rp178,27 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pengawasan itu mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender.

“Potensi risiko, termasuk indikasi pelanggaran atau fraud, juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Prospek P2P Lending

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis bahwa industri pinjaman daring alias pindar pada 2026 masih akan mencatat pertumbuhan positif.

Optimistis itu didasarkan pada data OJK terbaru yakni per Oktober 2025, yang mencatatkan outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp92,92 triliun, tumbuh 23,86% year on year (YoY). Kemudian, TWP90 terjaga di level 2,76%.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengeklaim angka itu menunjukkan bahwa industri terus berkembang secara sehat dan tetap relevan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Dengan tren ini, AFPI optimis bahwa pada 2026 industri masih akan mencatat pertumbuhan positif, terutama didorong pembiayaan produktif dan UMKM, seiring penguatan regulasi dan peningkatan kualitas penyaluran,” katanya kepada Bisnis.

Meski begitu, Entjik tidak menampik industri pindar masih harus menghadapi tantangan utama, seperti menekan angka gagal bayar (galbay), termasuk dari galbay yang tidak bertanggung jawab. “Serta memperkuat pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap industri resmi,” bebernya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai CEO DanaRupiah ini mengingatkan agar pertumbuhan penyaluran harus berjalan seiring dengan kualitasnya.

AFPI, katanya, mendorong para penyelenggara pindar untuk mengedukasi literasi keuangan kepada para peminjam (borrower) dan memperketat penilaian kredit alias credit scoring.

“Selain itu, dalam memperkuat kinerja industri pada tahun 2026, Rakernas AFPI yang diadakan pada 9 Desember 2025 menetapkan tiga pilar utama penguatan industri, yaitu kolaborasi, disiplin kepatuhan, dan konsistensi penerapan standar yang tinggi di seluruh anggota,” ungkap Entjik.

Tidak Mulus

Ekonom dan Peneliti Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa prospek bisnis pinjol atau peer-to-peer (P2P) lending di 2026 masih relatif positif, tetapi tidak bisa dibilang mulus. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan, terutama untuk segmen UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau perbankan masih sangat besar.

“Selama ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5%, fintech lending legal punya ruang untuk berkembang, apalagi dengan arah kebijakan OJK yang makin menekankan pembiayaan produktif dan tata kelola yang lebih kuat. Namun, tantangannya juga nyata,” ujar Yusuf.

Meskipun di level positif, menurut Yusuf pertumbuhannya tidak akan terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh faktor makroekonomi, karena pada 2026 diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9%—5%.

“Angka tersebut menunjukkan tidak adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berarti, sehingga pada akhirnya akan memengaruhi laju pertumbuhan industri fintech lending pada tahun 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, maraknya pinjol ilegal dan praktik penagihan yang tidak manusiawi sudah menggerus kepercayaan publik. Ditambah lagi, kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif sementara daya beli belum sepenuhnya pulih membuat risiko kredit macet tetap tinggi.

Untuk ke depannya, pinjol tidak bisa mengandalkan pertumbuhan volume saja karena pertumbuhannya akan lebih selektif. Pemain yang patuh regulasi, fokus ke sektor produktif, dan mampu mengelola risiko dengan baik kemungkinan masih tumbuh, sementara yang mengandalkan pinjaman konsumtif berisiko tinggi justru bisa tertekan atau tersingkir dari pasar.

Yusuf menyarankan industri ini harus menggeser orientasi dari pertumbuhan cepat ke pertumbuhan berkualitas. Penguatan manajemen risiko, seleksi borrower yang lebih ketat, serta pembatasan rasio utang menjadi kunci untuk menekan kredit macet.

“Di saat yang sama, kolaborasi dengan regulator untuk memberantas pinjol ilegal dan menertibkan praktik debt collector penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Terakhir, industri perlu aktif mendorong literasi keuangan agar masyarakat menggunakan pinjaman secara produktif dan bertanggung jawab,” tutupnya. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, TERNATE - Terminal Peti Kemas (TPK) Ternate mencatatkan kinerja positif pada arus peti kemas sepanjang tahun 2025. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, seiring dengan implementasi transformasi operasional yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi layanan kepelabuhanan.

Terminal Head TPK Ternate, Anwar Pae, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 arus peti kemas tercatat sejumlah 56.666 box atau setara dengan 63.923 TEUs. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 53.439 box atau 59.095 TEUs. “Sepanjang tahun 2025 kami telah mencatatkan pertumbuhan arus petikemas sekitar 6 persen jika dibanding dengan tahun 2024. Capaian ini menjadi indikator positif atas efektivitas transformasi operasional serta meningkatnya kepercayaan pengguna jasa,” ujarnya.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program transformasi operasional sepanjang tahun 2025. Salah satunya melalui penerapan basicContainer Terminal Operation(CTO) serta penerapan pola operasi berbasisplanning and control.

“Implementasi ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja operasional, yang ditandai dengan kenaikanBerth Ship Hour(BSH) serta penurunanport staykapal. Dengan demikian, waktu sandar kapal menjadi lebih singkat dan efisien,” tambahnya.

Selain transformasi internal, peningkatan arus peti kemas juga didukung oleh meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan di wilayah Maluku Utara, stabilitas layanan terminal, serta terjalinnya kolaborasi yang baik antara operator pelabuhan, pemangku kepentingan, dan pengguna jasa.

Apresiasi atas capaian tersebut turut disampaikan oleh Rushan Muhammad, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate. Menurutnya, peningkatan arus peti kemas mencerminkan perbaikan kinerja operasional terminal serta sinergi yang solid antara regulator, operator pelabuhan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya perbaikan sistem, pola operasi, serta disiplin dalam perencanaan dan pengendalian telah berjalan dengan baik. Kami berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kelancaran arus logistik serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara,” ujar Rushan.

Memasuki tahun 2026, PT Pelindo Terminal Petikemas melalui TPK Ternate berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan adaptif terhadap dinamika industri kepelabuhanan yang semakin kompleks. Selain itu, perusahaan juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap berbagai ketidakpastian, baik dari aspek kesiapan peralatan, sistem, pola operasi, maupun penguatan kompetensi SDM.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, TPK Ternate optimistis dapat menjaga keberlanjutan kinerja positif serta memberikan layanan terminal peti kemas yang semakin efektif, efisien, dan berdaya saing di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha masih optimistis terhadap prospek industri makanan dan minuman (food and beverages/F&B) dalam negeri di tengah tantangan daya beli masyarakat yang menurun dengan strategi beradaptasi terhadap pasar generasi muda yang besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2025 secara tahunan mencapai 5,04% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi ini lebih lambat bila dibandingkan kuartal II/2025 yang tumbuh 5,12% YoY.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 didorong industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta pertanian.

Industri pengolahan tercatat tumbuh 5,54% YoY di kuartal III/2025, melambat dari kuartal sebelumnya sebesar 5,68% YoY, dengan kontribusi sebesar 19,15% ke PDB. Lebih rinci, permintaan masyarakat paling banyak pada sektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,48%.

Direktur Sales Tetra Pak Indonesia Hendra Wijaya mengatakan perubahan perilaku konsumen menjadi pendorong utama bagi industri F&B agar terus berinovasi.

"Konsumen sekarang berbeda terutama dengan porsi generasi muda lebih besar. Mereka lebih peduli pada kesehatan, gaya hidup, dan keberlanjutan. Karena itu, produk-produk inovasi di industri F&B harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan konsumen modern tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Hendra menjelaskan bahwa Tetra Pak saat ini juga telah merambah kemasan untuk berbagai kategori produk, mulai dari susu, santan, teh, kopi, hingga minuman berbasis nabati alias plant-based. Perusahaan juga berfokus pada pengembangan pasar baru, baik yang bersifat niche maupun massal, seiring perubahan tren konsumsi masyarakat.

“Generasi muda sekarang lebih memilih produk yang sehat, rendah gula, dan berbasis tanaman. Kami mendukung produsen F&B untuk berinovasi menghadirkan produk seperti itu,” jelasnya.

Meskipun pelemahan ekonomi berdampak pada hampir seluruh sektor, Hendra optimistis bahwa pertumbuhan industri F&B akan tetap positif seiring dengan meningkatnya populasi Indonesia.

“Selama populasi naik, industri makanan dan minuman juga akan terus tumbuh,” tambahnya.

Menurutnya, sektor makanan dan minuman Indonesia masih menjadi salah satu pasar paling dinamis di Asia Tenggara, didorong oleh pesatnya tingkat urbanisasi, meningkatnya pendapatan kelas menengah, dan perubahan gaya hidup konsumen.

Selain itu, menurutnya inovasi menjadi kebutuhan bisnis yang mendesak, seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap pilihan makanan dan minuman lebih sehat, berkelanjutan, dan praktis.

“Pada pasar yang dinamis, seperti Indonesia, pertumbuhan bukan hanya soal volume, tapi juga tentang kemampuan beradaptasi, diferensiasi dan keberlanjutan" tekannya.

Hendra menyebut pasca pandemi Covid-19 juga dapat menjadi momentum penting bagi para pelaku industri dalam calon pelanggan baru

Marketing Director Tetra Pak Malaysia, Singapore, Philippines & Indonesia (MSPI) John Jose juga memproyeksikan masa depan industri makanan dan minuman penuh peluang.

"Baik produsen yang sudah mapan maupun yang baru berkembang harus mampu mendukung dan mengadopsi inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan," terangnya.