JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

WASHINGTON - Pendapatan dari penjualan senjata dan layanan militer oleh 100 perusahaan produsen senjata global terbesar mencapai rekor USD679 miliar pada tahun 2024. Itu terungkap dalam data baru yang dirilis oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Perang Gaza dan Ukraina, serta ketegangan geopolitik global dan regional dan pengeluaran militer yang semakin tinggi, meningkatkan pendapatan yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dari penjualan barang dan jasa militer kepada pelanggan di dalam dan luar negeri sebesar 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, demikian pernyataan organisasi tersebut dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin.

Berbagai Perang Terus Berkecamuk, Produsen Senjata Untung Besar

1. Eropa dan AS Raih Untung Berlipat-lipat

Sebagian besar peningkatan global disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi terdapat peningkatan tahunan di semua kawasan kecuali Asia dan Oseania, di mana masalah dalam industri senjata Tiongkok menurunkan total regional.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan General Dynamics memimpin di AS, dengan pendapatan gabungan dari perusahaan-perusahaan persenjataan dalam 100 perusahaan teratas tumbuh sebesar 3,8 persen pada tahun 2024 mencapai USD334 miliar, dengan 30 dari 39 perusahaan AS dalam peringkat tersebut mengalami peningkatan pendapatan.

Namun, SIPRI menyatakan bahwa penundaan yang meluas dan pembengkakan anggaran terus mengganggu proyek-proyek utama seperti jet tempur F-35, kapal selam kelas Columbia dan Virginia, serta rudal balistik antarbenua Sentinel.

SpaceX milik Elon Musk muncul dalam daftar produsen militer global teratas untuk pertama kalinya, setelah pendapatan persenjataannya meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2023, mencapai USD1,8 miliar.

Tidak termasuk Rusia, terdapat 26 perusahaan persenjataan dalam 100 teratas yang berbasis di Eropa, dan 23 di antaranya mencatat peningkatan pendapatan dari penjualan senjata dan peralatan. Total pendapatan persenjataan mereka tumbuh sebesar 13 persen menjadi $151 miliar.

Setelah meningkatkan pendapatan sebesar 193 persen hingga mencapai USD3,6 miliar melalui produksi peluru artileri untuk Ukraina, perusahaan Ceko Czechoslovak Group mencatat peningkatan persentase pendapatan persenjataan paling tajam dibandingkan 100 perusahaan teratas lainnya pada tahun 2024.

Di tengah serangan gencar Rusia di wilayah timur Ukraina, JSC Ukrainian Defense Industry negara itu meningkatkan pendapatan persenjataannya sebesar 41 persen menjadi USD3 miliar.

2. Ancaman Rusia Picu Investasi Besar-besaran

Perusahaan-perusahaan persenjataan Eropa telah berinvestasi dalam kapasitas produksi baru untuk melawan Rusia, menurut laporan SIPRI, tetapi laporan tersebut memperingatkan bahwa pengadaan material – terutama dalam kasus ketergantungan pada mineral penting – dapat menimbulkan "tantangan yang semakin besar" karena Tiongkok juga memperketat kontrol ekspor.

Rostec dan United Shipbuilding Corporation adalah dua perusahaan persenjataan Rusia yang masuk dalam peringkat tersebut, dan mereka juga meningkatkan pendapatan persenjataan gabungan mereka sebesar 23 persen menjadi USD31,2 miliar.

Tahun lalu, produsen senjata di Asia dan Oseania masih mencatat pendapatan sebesar USD130 miliar setelah penurunan 1,2 persen dibandingkan tahun 2023.

3. Uniknya, Industri Pertahanan China Justru Terpuruk

Penurunan regional ini disebabkan oleh penurunan pendapatan persenjataan gabungan sebesar 10 persen di antara delapan perusahaan senjata China dalam peringkat tersebut, yang paling menonjol adalah penurunan pendapatan persenjataan sebesar 31 persen dari NORINCO, produsen utama sistem pertahanan darat China.

“Sejumlah tuduhan korupsi dalam pengadaan senjata Tiongkok menyebabkan kontrak-kontrak persenjataan besar ditunda atau dibatalkan pada tahun 2024,” kata Nan Tian, Direktur Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI. “Hal ini memperdalam ketidakpastian seputar status upaya modernisasi militer China dan kapan kemampuan baru akan terwujud.”

4. Perusahaan Senjata Jepang dan Korea Selatan Juga Dapat Jatah

Namun, penjualan produsen senjata Jepang dan Korea Selatan melonjak didorong oleh permintaan yang kuat dari pelanggan Eropa maupun domestik di tengah meningkatnya ketegangan terkait Taiwan dan Korea Utara.

Lima perusahaan Jepang dalam peringkat tersebut meningkatkan pendapatan gabungan dari penjualan senjata mereka sebesar 40 persen menjadi USD13,3 miliar, sementara empat produsen Korea Selatan mengalami lonjakan pendapatan sebesar 31 persen menjadi USD14,1 miliar. Perusahaan senjata terbesar Korea Selatan, Hanwha Group, mencatat lonjakan 42 persen pada tahun 2024, dengan lebih dari separuhnya berasal dari ekspor senjata.

5. Timur Tengah Terus Bergeliat

Untuk pertama kalinya, sembilan dari 100 perusahaan senjata teratas berbasis di Timur Tengah, menurut SIPRI. Kesembilan perusahaan tersebut meraup pendapatan gabungan sebesar USD31 miliar pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan regional sebesar 14 persen.

Ketika Uni Emirat Arab terus menghadapi tuduhan internasional atas keterlibatannya dalam perang yang menghancurkan di Sudan, lembaga tersebut mencatat bahwa angka regionalnya tidak termasuk EDGE Group yang berbasis di Emirat karena kurangnya data pendapatan untuk tahun 2023. UEA membantah tuduhan tersebut.

Tiga perusahaan senjata Israel dalam peringkat tersebut meningkatkan pendapatan gabungan mereka dari penjualan senjata sebesar 16 persen menjadi USD16,2 miliar di tengah perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan hampir 70.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Elbit Systems mengantongi laba sebesar USD6,28 miliar, diikuti oleh Israel Aerospace Industries dengan USD5,19 miliar dan Rafael Advanced Defense Systems dengan USD4,7 miliar.

SIPRI mengatakan terdapat lonjakan minat internasional terhadap kendaraan udara nirawak dan sistem anti-drone Israel. Lonjakan minat Rafael ini terkait dengan Iran, karena permintaan sistem pertahanan udara perusahaan tersebut meningkat ke "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya" setelah serangan balasan skala besar Iran terhadap Israel pada bulan April dan Oktober 2024 yang menggunakan rudal balistik dan drone.

Lima perusahaan Turki berada di 100 teratas – juga sebuah rekor. Pendapatan gabungan persenjataan mereka mencapai USD10,1 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 11 persen.

Baykar, yang memproduksi, antara lain, drone canggih yang baru-baru ini dijual ke Ukraina, mencatat 95 persen dari pendapatan persenjataannya yang mencapai $1,9 miliar pada tahun 2024 berasal dari ekspor ke negara lain.

Perusahaan militer dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, India, Taiwan, Norwegia, Kanada, Spanyol, Polandia, dan Indonesia juga masuk dalam peringkat tersebut.