Kebijakan sebagai upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cube, kendaraan golongan III, general cargo, dan general cargo khusus.

"Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan, agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

"Bagi Pelni yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik," ujar Ditto.

Perusahaan pelayaran itu berkomitmen agar layanan logistik yang disediakan tetap andal, aman, dan mampu menjawab kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan, seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, meningkatkan standar pengelolaan depo kontainer, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan.

Selain itu, menghadirkan layanan muatan baru berupa dry container high cube, yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer reguler 20 feet, sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar.

Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan IIIA dan IIIB menjadi satu kategori, yakni golongan III, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama.

Sementara untuk layanan general cargo, Pelni menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

Adapun general cargo khusus merupakan layanan pengiriman komoditas buah-buahan dan sayuran yang ditempatkan di car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai, sehingga kualitas dan kesegaran muatan dapat lebih terjaga karena disimpan pada area dengan suhu yang lebih stabil.

Ditto menambahkan masyarakat maupun pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperoleh tarif khusus sesuai kebijakan perusahaan.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengajukan tarif diskon melalui koordinasi dengan cabang muat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ditto.

Ia mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang Pelni agar proses pengiriman muatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ditto juga mengingatkan pemesanan muatan melalui aplikasi MyCargoo! dibuka mulai H-7 sebelum keberangkatan kapal.

Adapun batas waktu (closing time) pemesanan berbeda untuk setiap jenis muatan, yaitu 24 jam sebelum keberangkatan untuk kontainer, 2 jam sebelum keberangkatan untuk general cargo dan kendaraan, serta 30 menit sebelum keberangkatan untuk layanan Redpack.

Bagi masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait penyesuaian tarif dan layanan angkutan muatan, ia mengimbau untuk menghubungi kantor cabang Pelni terdekat agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Melalui kebijakan ini, Pelni berharap layanan angkutan muatan kapal penumpang dapat terus memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikasi layanan transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia dan Maxim mulai memberlakukan potongan komisi untuk layanan ride hailing atau ojek online sebesar 8% secara serentak mulai hari ini, Senin 1 Juli 2026.

Maxim Indonesia telah mengumumkan pemberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Senada, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) juga sebelumnya telah mengumumkan terkait dengan penyesuaian potongan komisi 8% yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Langsung Berlaku Serentak

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan putusan tarif Transjabodetabek yang nantinya bukan lagi seharga Rp3.500, namun menyesuaikan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Nantinya akan ada penyesuaian tarif Transjakarta.

"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Dia pun menegaskan akan ada penyesuaian tarif Transjabodetabek dan putusan tersebut segera diumumkan dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pengguna Transjabodetabek diharapkan dapat memahami rencana penyesuaian tarif yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta kualitas layanan yang diberikan.

Meski demikian, pemerintah memastikan tarif yang diputuskan nantinya tetap terjangkau bagi masyarakat dan mendukung peningkatan penggunaan transportasi umum.

"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.

Seperti diketahui, Transjakarta mengoperasikan rute Transjabodetabek baru, yaitu rute SH2: Blok M - Bandara Soekarno-Hatta pada 12 Maret 2026.

Pemprov DKI berencana membahas tarif rute tersebut ke depannya dengan kisaran Rp10.000 atau Rp15.000. Namun, Pramono akan memutuskan tarifnya setelah rute tersebut beroperasi selama tiga bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Hal itu dilakukan karena beban subsidi yang ditanggung Jakarta untuk layanan transportasi umum ke daerah penyangga dinilai terlalu besar.

Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai besaran tarif Transjabodetabek memang sudah semestinya mengalami penyesuaian. Pasalnya, tarif Transjabodetabek yang berlaku saat ini dinilai terlalu murah jika dibandingkan dengan layanan transportasi umum lainnya, seperti KRL.

"Nah, kalau menurut saya, tarif disesuaikan tidak masalah selama kompetitif dengan tarif KRL," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (6/6/2026).

Diketahui, saat ini tarif yang berlaku untuk layanan Transjabodetabek adalah Rp 3.500. Bahkan, tarif yang berlaku pada pukul 05.00 hingga pukul 07.00 hanya Rp 2.000.

Menurut peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) itu, besaran tarif tersebut terlalu murah untuk layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga. Mengingat, tarif KRL sudah berada di atas tarif Transjabodetabek.

"Jadi, bayangkan saja, KRL Bogor-Kota saja Rp 6.000. Masa Transjakarta (Transjabodetabek--Red) Rp 3.500? Kan terlalu murah. Nah, makanya itu harus disesuaikan," kata Deddy.

Meski begitu, ia menilai penyesuaian tarif itu juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keinginan bayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP) masyarakat untuk menggunakan Transjabodetabek. Menurut dia, tarif yang masih masuk akal untuk layanan Transjabodetabek berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Besaran tarif itu juga dinilai kompetitif dengan layanan KRL.

"Jadi masyarakat bisa memilih. Tarif sama, bisa memilih, mau menggunakan KRL atau menggunakan Transjakarta," kata dia.

Deddy menilai penyesuaian tarif itu tidak akan berdampak besar terhadap kembalinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Pasalnya, rata-rata pengguna layanan Transjabodetabek merupakan pekerja. Selain itu, kebanyakan juga merupakan mantan pengguna KRL.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kenaikan tarif Transjabodetabek sudah mesti dilakukan, termasuk tarif Transjakarta. Pasalnya, sudah lebih dari 20 tahun tarif Transjakarta tidak pernah mengalami kenaikan.

"Layanan sejenis di daerah lain itu sudah di atas Rp 4.000. Apalagi Transjakarta sudah menggratiskan 15 kelompok masyarakat. Jadi enggak apa-apa naik," kata dia.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai butuh ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjakarta. Mengingat, wacana itu sudah lama muncul.

"Enggak masalah kok. Masyarakat masih sanggup dengan tarif misalnya Rp 5.000," kata dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Mengingat, besaran subsidi untuk 18 rute Transjabodetabek mencapai Rp 401 miliar untuk tahun anggaran 2026, atau sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan untuk layanan Transjakarta sebesar Rp 4,1 triliun.

Bayu Adji P

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Pasalnya, subsidi yang diberikan Jakarta untuk transportasi umum ke wilayah penyangga ibu kota itu dinilai terlalu besar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal segera melakukan penyesuaian tarif untuk sejumlah rute Transjabodetabek. Salah satu rute yang tarifnya dipastikan akan disesuaikan adalah Transjabodetabek SH12 (Blok M-Bandara Soekarno-Hatta).

"Untuk tarif TJ (Transjakarta) Blok M, Transjabodetabek ya, kalau itu bukan TJ, tapi Transjabodetabek, segera akan kami putuskan," kata dia di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Pramono menyampaikan bukan hanya Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang tarifnya bakal disesuaikan, melainkan juga sejumlah rute lainnya. Pasalnya, anggaran subsidi yang dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta dinilai terlalu besar untuk menanggung biaya transportasi tersebut.

Meski begitu, ia belum dapat menentukan besaran tarif Transjabodetabek setelah adanya penyesuaian. Ia mengatakan pihaknya akan memutuskan hal itu dalam waktu dekat.

"Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar," kata dia.

Diketahui, saat ini Transjakarta memiliki 18 rute Transjabodetabek yang beroperasi menghubungkan Jakarta dengan sejumlah daerah di sekitarnya. Adapun tarif Transjabodetabek saat ini sebesar Rp 3.500.

Berdasarkan data Transjakarta, layanan Transjabodetabek pada Maret dan April 2026 digunakan oleh lebih dari 2 juta penumpang. Dari 18 rute Transjabodetabek yang ada, rute D21 (Universitas Indonesia/UI-Lebak Bulus) menjadi yang paling diminati masyarakat.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan jumlah penumpang layanan Transjabodetabek pada April 2026 mencapai 2.467.493 orang. Angka itu meningkat sekitar 22 persen dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 2.021.547 penumpang.

"Hal ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat semakin terbuka untuk beralih ke transportasi publik sebagai solusi mobilitas sehari-hari," kata dia melalui keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, mempertimbangkan kondisi masyarakat, serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika geopolitik yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," ujar AHY pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta, Minggu (17/5), diberitakan Antara.

Menurut AHY, tekanan geopolitik global saat ini masih memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi dan industri penerbangan di Indonesia. Konflik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga energi dunia naik secara signifikan.

Hal ini berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai penerbangan di Indonesia. Pasalnya, bahan bakar avtur menjadi salah satu komponen utama dalam pengeluaran operasional maskapai.

Pemerintah pun memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Iduladha 1447 Hijriah, yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah. Pemerintah harus menyeimbangkan antara keberlangsungan industri dan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil," ucap AHY.

AHY melanjutkan, pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan terkait opsi kebijakan yang dapat diterapkan. Hal ini dilakukan agar penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga energi global saat ini.

AHY berharap, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah segera membaik, sehingga tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun.

"Karena semakin meningkatnya harga energi dunia, termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," kata AHY.

Sebelumnya, Kemenhub menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara sebagai respons terhadap fluktuasi harga avtur. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur di penyedia bahan bakar penerbangan.

"Persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu (16/5).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengoptimalkan rute dan frekuensi penerbangan sebagai langkah mitigasi di tengah tekanan kenaikan harga avtur yang membebani kinerja operasional maskapai.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan perseroan terus mencermati dinamika industri aviasi global, khususnya fluktuasi harga bahan bakar, guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah proses pemulihan kinerja.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulator. Evaluasi berkala akan terus kami lakukan seiring perkembangan harga avtur yang dinamis," ujar Glenny dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/4/2026).

Selain penyesuaian tarif, GIAA juga melakukan pengkajian ulang terhadap jaringan rute dan frekuensi penerbangan, terutama pada rute-rute strategis dengan tingkat permintaan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kapasitas sekaligus menekan beban operasional di tengah lonjakan biaya bahan bakar.

Sejalan dengan itu, perseroan juga mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri (KM) No. 83/2026 yang mengatur penyesuaian komponen biaya tambahan pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Kebijakan tersebut diperkuat dengan rencana stimulus berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11% guna menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, tekanan biaya bahan bakar tetap menjadi tantangan utama bagi industri penerbangan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan bahwa avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam struktur operasional maskapai.

"Wajar saja jika terjadi tekanan pada sisi margin sehingga akan tergerus. Apalagi, maskapai saat ini tengah mengalami fase penyehatan, sehingga kemampuan menyerap lonjakan biaya menjadi terbatas karena 'bantal kas' yang belum tebal," ujar Nafan.

Menurutnya, kenaikan harga avtur tidak selalu dapat langsung diimbangi dengan penyesuaian tarif akibat adanya jeda waktu (time lag) kebijakan, sehingga maskapai harus menanggung beban tersebut dalam jangka pendek.

Di tengah kondisi tersebut, optimalisasi rute dan frekuensi menjadi strategi kunci untuk menjaga efisiensi operasional. Dengan penyesuaian kapasitas yang lebih selektif, maskapai diharapkan dapat mempertahankan tingkat keterisian penumpang sekaligus menekan tekanan terhadap margin.

Namun demikian, dampak lanjutan dari kenaikan biaya juga berpotensi memengaruhi permintaan, khususnya pada segmen perjalanan wisata. Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Elfi Emir menilai kenaikan harga tiket dapat mendorong masyarakat menunda perjalanan atau beralih ke moda transportasi lain.

"Untuk sektor pariwisata, kenaikan tiket tetap akan mengurangi minat terbang," ujar Elfi.

Meski segmen perjalanan bisnis dan kebutuhan mendesak dinilai masih relatif stabil, tekanan terhadap permintaan secara keseluruhan tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri.

Dengan kombinasi penyesuaian tarif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta dukungan kebijakan pemerintah, GIAA berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan keberlanjutan pemulihan kinerja di tengah tekanan harga avtur.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia berencana mengajukan penyesuaian tarif tiket pesawat untuk tahun depan. Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny H Kairupan, mengatakan manajemen Garuda Indonesia telah memulai pembicaraan penyesuaian tarif dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kita sudah adakan negosiasi dan kita usahakan mungkin tahun depan akan ada jawaban dari Kementerian Perhubungan,” ujar Glenny saat public expose Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, menyampaikan fokus operasional saat ini diarahkan untuk menyelesaikan perawatan pesawat. Thomas mengatakan pihaknya telah mengoperasikan 90 pesawat per Oktober 2025 yang meliputi 58 pesawat Garuda Indonesia dan 32 pesawat Citilink.

“Pesawat ini harus kita kembalikan ke dalam status serviceable dalam waktu dekat,” ucap Thomas.

Thomas menyebut masih ada 34 pesawat yang berstatus grounded dan memerlukan perawatan. Ia menyampaikan Danantara telah memberikan suntikan dana senilai Rp 23,67 triliun untuk memperkuat struktur permodalan, termasuk perbaikan pesawat.

“Penggunaan dana yang sudah disuntik kepada Garuda Indonesia akan digunakan untuk perawatan pesawat-pesawat yang sekarang ini masih dalam status grounded, yaitu menunggu jadwal maintenance atau overhaul pesawat tersebut,” lanjut Thomas.

Thomas memerinci alokasi dana Rp 26,37 triliun ditujukan untuk pemeliharaan pesawat Citilink sebesar 47 persen, pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia sebesar 37 persen, dan pembayaran kewajiban Citilink ke Pertamina sebesar 16 persen. Ia menyebut suntikan modal Danantara akan memperkuat ekuitas dan likuiditas Garuda, menjaga kesinambungan pemulihan operasi, serta meningkatkan keandalan dan kesiapan armada di masa depan.

“Kita juga menjalankan program transformasi dengan empat pilar dari transformasi service, business, operational, dan digital,” kata Thomas.

Sebelumnya, isu penyesuaian tarif sempat terlontar dari mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, yang berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat meninjau ulang tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sejalan dengan perubahan kondisi eksternal lima tahun terakhir. Irfan mengatakan nilai tukar atau kurs (exchange rate) serta harga avtur yang fluktuatif menjadi tantangan bagi Garuda Indonesia. Dua komponen eksternal tersebut, kata dia, memiliki pengaruh besar terhadap biaya.

“Oleh sebab itu, kita juga lagi diskusi sama Kemenhub untuk mohon juga direview, dilihat TBA ini. Artinya jangan TBA selama lima tahun tidak naik. Ini exchange rate dibanding lima tahun lalu berapa, harga avtur dibandingkan lima tahun lalu berapa,” kata Irfan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian tarif layanan Transjakarta. Adapun tarif saat ini sebesar Rp 3.500 sudah berlaku sejak 2005 atau 20 tahun yang lalu, tepat setelah berdirinya Badan Pengelola Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI Jakarta diketahui memberikan subsidi sebesar Rp 9.700 per tiket.

"Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong," ungkap Pramono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).

Meski begitu, dia menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis. Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Foto: Sejumlah warga melintas di zebra cross halte Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, (3/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah warga melintas di zebra cross halte Centrale Stichting Wederopbouw (CSW) di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, (3/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi," jelasnya.

Soal kapan diumumkan naik tidaknya tarif Transjakarta, Pramono akan memilih waktu yang tepat. Pemprov DKI masih mempertimbangkan secara mendalam opsi penyesuaian tarif transportasi publik tersebut.

"Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat," sebut Pramono

Jakarta, CNBC Indonesia - Tarif layanan Transjakarta saat ini masih tetap Rp 3.500. Tarif tersebut sudah berlaku sejak 2005 atau 20 tahun yang lalu, tepat setelah berdirinya Badan Pengelola Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini cukup besar. Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi sebesar Rp 9.700 per tiket.

"Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong," ungkap Pramono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).

Meski begitu, dia menegaskan bahwa penyesuaian tarif transportasi nantinya tidak akan memberatkan 15 golongan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan tarif gratis. Pramono juga memastikan, besaran tarif yang akan diputuskan nantinya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Foto: Bus TransJakarta melintas di depan halte bus Bundaran Senayan, Jakarta, Selasa, (30/5/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Bus TransJakarta melintas di depan halte bus Bundaran Senayan, Jakarta, Selasa, (30/5/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi," jelasnya.

Soal kapan diumumkan naik tidaknya tarif Transjakarta, Pramono akan memilih waktu yang tepat. Pemprov DKI masih mempertimbangkan secara mendalam opsi penyesuaian tarif transportasi publik tersebut.

"Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat," sebut Pramono

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten operator jalan tol BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) diproyeksikan meraih suntikan tenaga di kuartal akhir 2025 berkat peningkatan mobilitas masyarakat jelang libur akhir tahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Januari–September 2025, JSMR meraih pendapatan usaha Rp14,52 triliun, naik 4,83% year on year (YoY). Pencapaian ini didukung pendapatan tol sebesar Rp13,42 triliun dan pendapatan usaha lain Rp1,11 triliun.

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan bahwa untuk kuartal IV/2025, prospek JSMR relatif positif seiring musim libur akhir tahun yang berpotensi mendorong kenaikan volume lalu lintas di berbagai ruas tol utama.

“Ditambah, adanya potensi realisasi penyesuaian tarif di beberapa ruas baru juga bisa memperbaiki margin. Namun, tekanan biaya keuangan dan proyek ekspansi yang masih tinggi menjadi tantangan,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dia menyatakan bahwa saham JSMR juga menarik karena secara valuasi sudah terkoreksi cukup dalam sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD). Adapun fundamental bisnis tol perseroan dinilai tetap defensif.

Ruang pemulihan JSMR juga disebut masih terbuka apabila trafik jalan tol pada kuartal akhir tahun ini tumbuh sesuai dengan ekspektasi. Saham JSMR direkomendasikan buy on weakness di level Rp3.450 – Rp3.500, dengan target harga jangka menengah di kisaran Rp4.200 hingga Rp4.400 per saham.

Sementara itu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai prospek JSMR jelang kuartal IV/2025 cukup positif karena didukung momentum libur akhir tahun dan stimulus perjalanan dari pemerintah. Seluruh faktor tersebut diyakini bakal meningkatkan mobilitas masyarakat.

Namun, dampak itu diperkirakan tidak signifikan karena kemampuan belanja masyarakat masih terbatas dan pendapatan riil yang belum penuh sepenuhnya. Artinya, kenaikan trafik tol hanya bersifat musiman daripada struktural.

“Secara keseluruhan, JSMR berpeluang mencatat pemulihan moderat di akhir 2025, terutama didorong oleh lonjakan trafik musiman, efisiensi biaya, serta potensi monetisasi aset tol baru,” pungkas Liza kepada Bisnis.

Dia menambahkan bahwa saham JSMR menarik untuk diakumulasi jangka menengah lantaran valuasi saham sudah relatif murah. Kendati demikian, beban bunga yang tinggi tetap menjadi tantangan dalam jangka pendek.

Di sisi lain, JSMR mencatat laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp2,72 triliun atau turun 17,33% dari Rp3,3 triliun pada kuartal III/2024. Laba per saham juga terkoreksi ke level Rp375,95 dari Rp454,74.

Adapun emiten pelat merah ini meraih laba inti sebesar Rp2,74 triliun sepanjang Januari-September 2025 atau naik 5,02% dari periode sama tahun lalu.

Harapan Laba Inti

Liza memandang penurunan laba bersih Jasa Marga sebesar 17% pada kuartal III/2025 terutama disebabkan kenaikan beban keuangan dan rugi selisih kurs. Sementara itu, laba inti yang naik 5% mencerminkan operasional tol yang masih solid dengan volume lalu lintas stabil dan efisiensi biaya yang mulai terlihat.

Adapun Ekky juga berpandangan serupa. Menurutnya, penurunan laba bersih perseroan yang mencapai 17% YoY disebabkan oleh faktor non-operasional, seperti kenaikan beban bunga dan rugi selisih kurs. Di sisi lain, kenaikan laba inti yang tumbuh 5% justru menunjukkan kinerja operasional yang masih solid.

“Jadi, dalam konteks tersebut, laba inti lebih mencerminkan kinerja fundamental JSMR karena menggambarkan efisiensi bisnis tol dan stabilitas pendapatan inti dari ruas-ruas utama,” pungkas Ekky.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa peningkatan laba inti perseroan mencerminkan kekuatan fundamental perseroan dalam menjaga performa bisnis secara berkelanjutan.

“Capaian tersebut mencerminkan kekuatan fundamental perseroan dalam menjaga performa bisnis secara konsisten,” ucap Rivan.

Perseroan juga menyoroti EBITDA yang meningkat 4,93% menjadi Rp9,73 triliun, dengan margin EBITDA stabil di level 67,01%.

Kinerja tersebut turut mempengaruhi penurunan biaya keuangan secara konsolidasi sebesar 14,21% YoY setelah aksi korporasi equity financing di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) pada kuartal IV/2024.

Hingga akhir kuartal III/2025, JSMR tetap menjadi pemimpin pasar di industri dengan panjang jalan tol beroperasi mencapai 1.294 km atau sekitar 42% dari total ruas beroperasi nasional. Total konsesi yang dikelola mencapai 1.736 km.

Pada Juli 2025, perseroan juga telah menuntaskan adendum perjanjian pemegang saham dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) di PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). Aksi itu memungkinkan JMJ dikonsolidasikan ke laporan keuangan Jasa Marga tanpa perubahan struktur kepemilikan.

Di sisi lain, Jasa Marga saat ini masih berfokus pada lima proyek jalan tol yang tengah berjalan, yakni Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, dan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Pada Agustus 2025, Jasa Marga telah mengoperasikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo segmen Klaten-Prambanan sepanjang 7,85 km

“Di tengah semakin banyaknya proyek jalan tol baru yang telah selesai serta mulai beroperasi, Jasa Marga tetap mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas keuangan dan kesehatan finansial perseroan yang tercermin dari stabilitas rasio keuangan yang baik pada kuartal III/2025,” ucap Rivan.

Analis CGS International Sekuritas Indonesia Bob Setiadi menuturkan bahwa ke depan, JSMR akan fokus pada dua prioritas utama yakni meningkatkan kualitas jalan tol dan rest area sesuai mandat Danantara Indonesia.

Perseroan, lanjut Bob, juga menargetkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun hingga akhir tahun ini.

“JSMR terbuka terhadap peluang investasi proyek brownfield, namun tidak berencana melakukan aksi korporasi jangka pendek, termasuk akuisisi jalan tol milik kontraktor BUMN,” pungkas Bob melalui riset pada September 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mendorong emiten transportasi dan logistik mempercepat efisiensi operasional hingga diversifikasi energi. Selain itu juga optimalisasi armada, hingga penyesuaian tarif untuk menjaga profitabilitas sepanjang 2026.

Tekanan biaya energi berpotensi muncul ketika sejumlah emiten sebenarnya masih mencatat pertumbuhan pendapatan pada kuartal I/2026.