#30 tag 24jam
Prabowo Teken Perpres Sekolah Unggul Garuda, Atur Penyelenggaraan hingga Pendanaan
Prabowo Subianto menandatangani Perpres No. 116/2025 tentang SMA Unggul Garuda untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi di Indonesia. [506] url asal
#prabowo-perpres #sekolah-unggul-garuda #sma-unggul-garuda #pendidikan-unggul #sains-dan-teknologi #kurikulum-pengayaan #seleksi-penerimaan-siswa #jalur-beasiswa #jalur-reguler #akreditasi-sekolah #pre
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/02/26 03:22
v/143275/
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 November 2025.
Dilansir dari laman Sekretariat Negara, SMA Unggul Garuda hadir sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mendukung prioritas pembangunan nasional, khususnya di bidang sains dan teknologi. Lulusan sekolah ini diarahkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik pada bidang-bidang unggulan.
"SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik,” disebutkan dalam Perpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Perpres menyebutkan SMA Unggul Garuda mengusung tiga pilar utama yakni akses merata bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan geografis, pembentukan karakter kepemimpinan masa depan Indonesia, serta prestasi akademik dan pengabdian masyarakat.
Penyelenggaraan sekolah ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), terdiri atas SMA Unggul Garuda baru dan SMA Unggul Garuda transformasi.
SMA Unggul Garuda Baru
SMA Unggul Garuda baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan [yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi],” disebutkan pada Pasal 10 ayat (1).
SMA Unggul Garuda baru terbuka bagi calon peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia, yang penerimaannya mempertimbangkan aspek kemampuan akademis, latar belakang ekonomi, asal geografis, dan daya tampung sekolah.
“Seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru sebagaimana dimaksud meliputi jalur beasiswa dan jalur reguler,” bunyi Pasal 16.
SMA Unggul Garuda Transformasi
Sementara itu, SMA Unggul Garuda transformasi adalah SMA Unggul Garuda yang meliputi SMA atau madrasah aliyah (MA) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan pengayaan sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
“SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit (1) berlokasi di Indonesia, memiliki akreditasi A, dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional,” ketentuan pada Pasal 18 ayat (1).
SMA/MA ini diberikan pengayaan oleh Kemendiktisaintek meliputi setidaknya program pelatihan manajemen sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan pembinaan peserta didik SMA Unggul Garuda transformasi.
Pendanaan serta Pemantauan dan Evaluasi
Di dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025 juga dituangkan mengenai ketentuan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diamanatkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan dilaporkan kepada Presiden.
“Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda paling sedikit enam bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,” ketentuan Pasal 20 ayat (1).
Terkait pendanaan, pada Pasal 21 ditegaskan bahwa penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ciptakan Pendidikan Unggul, Kemendikdasmen Siap Bermitra dengan PTMA
Kemendikdasmen bermitra dengan PTMA untuk pendidikan unggul dan inklusif, fokus pada revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas guru, dan pembelajaran mendalam. [468] url asal
#pendidikan-unggul #kemendikdasmen #perguruan-tinggi-muhammadiyah #ptma #reformasi-pendidikan #revitalisasi-pendidikan #kualitas-guru #pendidikan-profesi-guru #rekognisi-pembelajaran-lampau #deep-learn
(Bisnis.Com - Terbaru) 19/10/25 10:43
v/8537/
Bisnis.com, MALANG — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap bermitra dengan Perguruan TinggiMuhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) untuk menciptakan pendidikan unggul, merata, dan inklusif, relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti, saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10/2025).
Abdul Mu'ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.
Saat ini Kemendikdasmen memiliki 5 hingga 6 program prioritas besar yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Program pertama ialah revitalisasi satuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.
Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.
"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang ikut direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," katanya.
Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.
Pemerintah menyiapkan 808 ribu kuota PPG (Pendidikan Profesi Guru) serta memperluas program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70% dalam skema RPL," ujarnya.
Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa.
Program ini, menurut Abdul Mu’ti, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul. Ia mengatakan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD.
Karena itu, dia menegaskan, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan, agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.
Dia menyinggung pelatihan coding dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang saat ini masih bersifat pilihan namun akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.
Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan.
Dia juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Karena itulah, kementeriannya kini mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat.
"Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti," ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)