JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Hasan Fawzi mengatakan, koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman MSCI hari ini masih dalam batas wajar. Ia menerangkan, koreksi IHSG sejak pembukaan perdagangan hingga pukul 10.00 WIB lalu berada di rentan 1-1,5%.

Menurutnya, pengumuman MSCI hari ini tidak mendapat respon yang cukup dalam bagi kinerja harga saham gabungan.

"Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10 terkonfirmasi ada penurunan index, tapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batasan wajar," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Selain itu dikatakan Hasan, tidak seluruh saham yang dikeluarkan oleh MSCI hari ini menyentuh level ARB (auto rejection bawah). Meski beberapa emiten masih harus menjadi penghuni top losers seperti AMMN, TPIA, dan MSIN di klasifikasi small indeks.

"Jadi masih dalam batasan koreksi yang rentang yang wajar. Kemudian tadi frekuensi dan volume serta nilai transaksi juga cukup baik," kata Hasan.

6 Saham RI Terdepak dari Indeks MSCI, Ini Daftarnya



"Jadi ini juga menunjukkan tidak adanya upaya panic selling atau reaksi satu arah berupa arus katakanlah upaya menjual saham-saham tanpa diimbangi kekuatan pembelian. Nah ini juga kami konfirmasi," sambungnya.

Ia juga menambahkan, valuasi pasar saham Indonesia saat ini dinilai sudah cukup menarik dibandingkan dengan bursa regional lainnya. Menurutnya, rasio price to earnings ratio (PER) IHSG yang kini berada di kisaran 16 kali mencerminkan bahwa harga saham domestik sudah jauh lebih rendah dibandingkan posisi saat IHSG mencetak rekor tertinggi pada pertengahan Januari lalu.

"Sekarang bahkan secara PER regional, tingkat rata-rata per saham-saham kita sudah ada di bawah per rata-rata bursa-bursa lainnya. Sekarang tingkatnya di level 16 kali," sambung Hasan.

Dengan kondisi tersebut, OJK berharap investor dapat memanfaatkan momentum koreksi pasar secara selektif untuk masuk ke saham-saham yang memiliki fundamental dan prospek kinerja yang baik ke depan.

Hasan menilai kondisi pasar saat ini justru dapat menjadi peluang akumulasi bagi investor jangka panjang, terutama terhadap emiten yang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja dan memiliki prospek bisnis positif.

"Sebetulnya kami berharap para investor kita secara selektif memanfaatkan momentum ini. Untuk masuk di pasar dan memilih saham-saham terbaik yang secara prospektif dapat terus melakukan perbaikan kinerja dari waktu-waktu ke depannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, posisi IHSG hingga pukul 11.49 berada di level 6.738 atau terkoreksi 1,76% dibandingkan penutupan sebelumnya. Indeks sempat bergerak di level tertingginya 6.787 dan level terendahnya di level 6.726.

Akumulasi transaksi hingga menjelang penutupan sebanyak 24,18 miliar lembar saham atau senilai Rp10,06 triliun. Sebanyak 277 emiten menguat, 408 tertekan, dan 274 emiten stagnan.

Kami melihat evaluasi dari regulator ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan proses operasional

Jakarta (ANTARA) - PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku), perusahaan penyelenggara layanan jasa keuangan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman daring (pindar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen.

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu menyatakan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut atas evaluasi dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selain itu pihaknya menghormati keputusan dan akan menjalankan sanksi yang diberikan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dari OJK.

"Kami melihat evaluasi dari regulator ini sebagai momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, penyempurnaan proses operasional, serta peningkatan standar kepatuhan dalam seluruh aktivitas perusahaan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Perusahaan, tambahnya, telah mengambil langkah konkret sebagai bagian dari upaya pembenahan dan penguatan tata kelola, termasuk menghentikan kerja sama dengan vendor penagihan pihak ketiga PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) setelah ditemukannya praktik yang tidak sejalan dengan standar etika dan prosedur perusahaan.

Terkait isu penagihan di wilayah Semarang, Jawa Tengah yang menjadi perhatian publik, Yulvina menyatakan, pihaknya telah merespons cepat dengan mendatangi pihak-pihak yang terdampak, salah satunya layanan publik Pemadam Kebakaran (Damkar) area Semarang.

Dia menegaskan perusahaan tengah menjalankan langkah perbaikan secara menyeluruh di seluruh lini operasional perusahaan, memperkuat perlindungan konsumen, serta memastikan layanan tetap dapat diandalkan oleh masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan tengah mengakselerasi sejumlah langkah perbaikan sistem internal, termasuk penyempurnaan prosedur penagihan, penguatan mekanisme pengawasan terhadap mitra kerja, serta peningkatan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap pihak ketiga selaku tenaga penagihan.

Perusahaan juga akan memperkuat mekanisme pemantauan terhadap mitra penagihan melalui penempatan fungsi quality control (QC) internal pada proses operasional vendor sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan implementasi standar kepatuhan perusahaan.

Yulvina menyatakan operasional perusahaan tetap berjalan normal dan stabil, ke depan, perusahaan akan terus memperkuat implementasi tata kelola yang baik serta menghadirkan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif senilai Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/5), menjelaskan pelanggaran itu utamanya terjadi pada penagihan yang dilakukan melalui pihak ketiga.

OJK menegaskan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan tidak mengalihkan maupun mengurangi tanggung jawab penyelenggara.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.

Selain denda administratif, OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif senilai Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, menjelaskan pelanggaran itu utamanya terjadi pada penagihan yang dilakukan melalui pihak ketiga.

OJK menegaskan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan tidak mengalihkan maupun mengurangi tanggung jawab penyelenggara.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus.

Selain denda administratif, OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan.

Rencana itu salah satunya terkait perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur penagihan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, evaluasi menyeluruh dan penguatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga, termasuk pengaturan mengenai standar perilaku, kewajiban kepatuhan, mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi.

OJK juga meminta penyempurnaan mekanisme pengendalian kualitas yang mencakup aspek kinerja operasional, kepatuhan, etika, dan kualitas perilaku penagihan oleh Indosaku.

Terakhir, penguatan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap tenaga penagihan, termasuk mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

“OJK juga meminta komitmen Direksi Indosaku untuk melaksanakan langkah perbaikan tersebut secara menyeluruh dan tepat waktu,” kata Agus.

Agus menyatakan OJK akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap implementasi rencana tindak dimaksud.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran lanjutan, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK meminta untuk memastikan setiap kegiatan penagihan kepada konsumen, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk segera menyampaikan pengaduan kepada OJK apabila mengalami praktik penagihan yang mengandung ancaman, intimidasi, pelecehan, penyebaran data pribadi, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil pengurus dan pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P), anak usaha PT Sejahtera Lunaria Annua (KoinWorks), untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan tiga petinggi perusahaan.

“Sehubungan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, OJK menyatakan pemanggilan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham.

"Termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

OJK telah memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta business model KoinP2P, termasuk menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tindakan lain yang diambil juga mencakup melakukan pemeriksaan khusus/audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, melakukan monitoring secara ketat terhadap upaya penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah perbaikan fundamental lainnya guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga melakukan langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, OJK mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pindar tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Agus menyatakan OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/pindar),” ujar Agus.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menekankan nilai penghimpunan dana di pasar modal per 5 Mei 2026 sudah mencapai Rp59,35 triliun. Besaran himpunan dana modal yang masuk ke emiten ini dinilai cerminan bahwa pasar domestik tetap kuat.

"Capaian ini tentu saja menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal Indonesia yang didominasi oleh penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk senilai Rp58,9 triliun," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga membeberkan soal jumlah investor pasar modal per Kuartal I-2026 tercatat penambahan menjadi 24,7 juta single investor identification dan bahkan per hari terbaru sudah tembus 26 juta.

OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun untuk Kebutuhan Investasi Nasional



"Jadi, ini juga menunjukkan confidence ya terhadap pasar modal Indonesia dengan masuk banyaknya investor-investor ritel domestik di pasar modal Indonesia," kata Kiki.

Dia tidak menafikan nilai merah pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) belakangan waktu, seperti koreksi mendalam pada akhir Maret 2026 sebesar 18,49%, sebelum akhirnya kembali fluktuatif di hari-hari berikutnya. Juga, otoritas turut mewaspadai tren global karena sudah berdampak pada pelemahan IHSG senilai 19,55 persen sepanjang periode Januari hingga April 2026.

Ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah menjadi pendorong pelemahan pasar keuangan. Sejauh ini, otoritas bersama BEI dan KSEI telah menyelesaikan empat dari delapan inisiatif dalam agenda reformasi pasar modal.

Upaya strategis ini dilakoni demi memperkokoh integritas pasar seraya meningkatkan daya saing pasar saham Indonesia di mata global, tak terkecuali bagi para investor internasional dan penyedia indeks seperti MSCI.

"Terkait delapan rencana aksi di pasar modal, reformasi integritas pasar modal yang semuanya sudah kita lakukan ya, kecuali yang untuk free float masih memang ada tahapan-tahapannya. Jadi semuanya sudah kami deliver," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang penurunan transaksi aset kripto di Indonesia sebagai bagian dari normalisasi lonjakan harga tinggi pasca-Bitcoin halving yang terjadi pada April 2024.

Transaksi aset kripto tercatat turun sebesar 25,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp650,61 triliun pada 2024 menjadi Rp482,23 triliun pada 2025.

Adapun transaksi aset kripto selama Maret 2026 tercatat sebesar Rp22,24 triliun, turun 8,51 persen secara bulanan (month to month/mtm).

"Ini tentunya menjadi high base effect, bukan pelemahan fundamental, tapi ini sejalan dengan kondisi global, di mana market cap kripto turun sekitar 45 persen dari all time high dari 4,2 triliun dolar AS pada Oktober 2025 menjadi sekitar 2,3 triliun dolar AS pada Maret 2026," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Adi menambahkan perkembangan transaksi aset kripto juga dipengaruhi oleh efek lanjutan pengetatan moneter di Amerika Serikat (AS), eskalasi perang dagang AS-China, serta konflik di Timur Tengah, disertai sejumlah insiden keamanan pada platform decentralized finance (DeFi) global.

Menurutnya, investor institusi saat ini memiliki horizon investasi jangka panjang, sehingga fase konsolidasi pasar kerap dipandang sebagai dual focus, yakni sebagai potensi entry point yang menarik bagi sebagian investor, namun sekaligus masih direspons dengan sikap hati-hati dan wait and see oleh sebagian lainnya.

Adi memandang Indonesia saat ini cukup terbuka untuk menerima investor institusi pada sektor IAKD, baik sebagai konsumen aset kripto maupun sebagai pemegang saham pedagang aset keuangan digital.

Kerangka regulasi saat ini, menurut dia, sudah cukup siap untuk mengakomodasi hal tersebut, yang mana OJK telah mengatur kewajiban know your customer (KYC) dan know your transaction (KYT) yang berlaku bagi konsumen individu maupun konsumen institusi.

Di samping itu, seluruh konsumen juga wajib melalui proses customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) sesuai ketentuan yang berlaku.

Adi menambahkan infrastruktur ekosistem saat ini memberikan jaminan keamanan bagi institusi melalui penerapan segregated function, yang mana pengelolaan fiat dan aset kripto dilakukan terpisah oleh lembaga kliring, penjaminan, dan penyelesaian, serta kustodian yang berizin dari OJK.

Kemudian, penerapan whitelist aset oleh bursa memastikan hanya aset yang memenuhi standar tertentu dapat ditransaksikan.

Hingga kini, terdapat sekitar 1.450 aset kripto yang masuk dalam whitelist dari jutaan token global sebagai bentuk kurasi dan perlindungan pasar.

Ia juga memandang terdapat peluang baru yang sangat relevan bagi institusi melalui inisiatif tokenisasi real world asset (RWA).

Hingga saat ini, terdapat tiga model bisnis tokenisasi RWA yang telah berhasil divalidasi melalui sandbox OJK.

Sebagai tindak lanjut, OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Penawaran Aset Ditokenisasi atau Tokenisasi Real World Asset (RWA) yang diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat.

"Ke depan, kami harapkan aset kripto ini tidak hanya menjadi alternatif investasi, tetapi juga dapat bersinergi dengan produk dan layanan di bidang lainnya, seperti dana pensiun untuk memperbesar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan financial well-being masyarakat yang luas," kata Adi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi kepada penyelenggara pindar PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) jika terbukti melanggar proses penagihan utang, menyusul kasus oknum debt collector yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penagihan.

“OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Terkait kasus tersebut, OJK telah meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Menindaklanjuti hal tersebut, AFPI telah mencabut tanda daftar dan memutuskan pemberhentian PT TIN (penyedia jasa penagihan pihak ketiga) sebagai Anggota Pendukung (Member Associate) AFPI, yang efektif berlaku per 30 April 2026.

Selanjutnya, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa otoritas telah mengeluarkan ketentuan yang spesifik terkait dengan tata cara penagihan oleh debt collector.

Dalam POJK 22 Tahun 2023, disebutkan bahwa waktu penagihan yang wajar adalah pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

POJK ini juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur, dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur.

OJK juga mewajibkan agar pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) bisa memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.

Dicky memastikan bahwa OJK melakukan verifikasi dan permintaan keterangan kepada PUJK serta petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan ada/tidaknya indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan.

Selain itu, OJK mewajibkan kepada PUJK untuk secara rutin melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban, yaitu memberikan pelatihan kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas ahli daya (outsourcing), mengenai tata cara penagihan yang baik.

“Kami juga meminta agar PUJK senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk memastikan penyelesaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran,” kata Dicky.

Ia menambahkan bahwa otoritas juga memerintahkan kepada PUJK untuk senantiasa memperbaiki SOP atau kebijakan terkait proses penagihan.

“Kami juga bisa mengenakan sanksi berupa denda kepada yang terbukti bersalah dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi ini dapat terakumulasi setelah proses pemeriksaan selesai dan terbukti adanya pelanggaran,” kata dia.

Selanjutnya, OJK senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap laporan tindakan kasar oleh petugas penagihan serta mendorong PUJK untuk memperketat pengawasan internal, khususnya memonitor aktivitas pihak ketiga yang bekerja untuk proses penagihan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan telah melakukan pemblokiran terhadap 485.758 rekening, dari total sebanyak 932.138 rekening yang dilaporkan oleh para calon korban scam (penipuan).

"Dari pemblokiran itu, IASC berhasil menyelamatkan dana calon korban penipuan mencapai Rp614,3 miliar dari sejak didirikan pada 22 November 2024 sampai 29 April 2026," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono.

dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, Dicky mengatakan Indonesia Anti-Scam Center telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam penanganan scam.

"Ini cukup banyak yang telah kita bisa tangani. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 485.758 dengan total dana korban yang sudah kita bisa selamatkan diblokir yaitu Rp614,3 miliar,” ujarnya.

Sejak didirikan sampai 29 April 2026, IASC telah menerima 548.093 laporan, yaitu terdiri dari 268.989 laporan yang disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC.

Kemudian, sebanyak 279.104 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

“IASC juga telah berhasil mengembalikan dana korban senilai Rp169,3 miliar, yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan,” ujar Dicky.

Sebagai informasi, IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan dibentuk oleh OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran.

Sejak 1 Januari 2026 sampai 29 April 2026, OJK juga telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 11.753 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal, serta 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Hasil dari pengaduan tersebut, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) akhirnya menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kemudian, sejak 1 Januari 2026 sampai 13 April 2026, OJK telah menerima 177.244 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 25.392 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 8.529 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.768 dari industri financial technology, 5.185 dari perusahaan pembiayaan, 555 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pengajuan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) oleh sejumlah manajer investasi saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk memastikan pemenuhan ketentuan dan prinsip kehati-hatian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa, mengatakan seluruh proses perizinan tetap dilakukan secara prudent dengan menilai kesiapan secara menyeluruh.

Kesiapan ini tidak hanya dari segi permodalan, tetapi juga mencakup tata kelola, sistem administrasi kepesertaan, manajemen risiko, kesiapan operasional, serta kualitas sumber daya manusia guna memastikan pelindungan peserta dan keberlanjutan program DPLK.

Menurut Ogi, ketertarikan manajer investasi untuk mendirikan DPLK didorong oleh besarnya potensi pasar program pensiun serta peluang untuk memperluas layanan keuangan jangka panjang kepada masyarakat.

Ogi menyampaikan bahwa pendirian DPLK oleh manajer investasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K).

Undang-Undang ini membuka ruang bagi manajer investasi untuk menjadi pendiri DPLK sebagai bagian dari upaya memperluas penyelenggaraan program pensiun dan meningkatkan inklusi keuangan dalam jangka panjang.

Ke depan, ujar Ogi, OJK melihat persaingan industri DPLK akan semakin dinamis dengan fokus tidak hanya pada perluasan jaringan tetapi juga pada kualitas pengelolaan investasi, inovasi produk, digitalisasi layanan, dan perluasan akses kepesertaan.

Selain itu, OJK juga mendorong agar DPLK dapat menjadi salah satu wadah konsolidasi dana pensiun pemberi kerja sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih efisien dan profesional.

“Dengan keterlibatan manajer investasi sebagai pendiri DPLK, diharapkan kompetensi pengelolaan investasi semakin kredibel sehingga mampu memperkuat kepercayaan peserta dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun secara keseluruhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelindungan peserta,” tutup Ogi.

Per Maret 2026, OJK mencatat total aset dana pensiun tumbuh sebesar 10,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai mencapai Rp1.684,89 triliun.

Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,71 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp408,82 triliun.

Sementara untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.276,07 triliun atau tumbuh sebesar 11,76 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan uji coba (pilot project) metode perhitungan risk-based capital (RBC) yang baru terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terdiri atas 5 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan uji coba tersebut dilakukan melalui pengisian template new RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025, serta secara sukarela (voluntary) untuk posisi Desember 2025.

“Ke depan, new RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis Tier 1 atau modal inti serta Tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Ogi mengatakan, OJK saat ini tengah melakukan penyusunan Peraturan OJK (POJK) terkait Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional, seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta Insurance Capital Standards (ICS) dan Insurance Core Principles (ICP) yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Langkah ini, jelas Ogi, sekaligus mencakup kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik.

Ogi mencatat bahwa ketentuan RBC yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu, penyempurnaan metode new RBC ini bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Ogi menambahkan, penyempurnaan RBC juga diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia serta memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Menurut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K), program penjaminan polis akan mulai dilakukan pada 2028. Namun, program tersebut dimungkinkan untuk dimajukan ke tahun 2027 melalui revisi Undang-Undang P2SK.

“Dengan demikian, new RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian,” kata Ogi.

Per Maret 2026, industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan RBC masing-masing sebesar 474,26 persen dan 316,32 persen, atau di atas threshold sebesar 120 persen.

Aset industri asuransi pada Maret 2026 mencapai Rp1.195,75 triliun atau naik 4,38 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp1.145,63 triliun.

Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp977,53 triliun atau naik 5,64 persen (yoy). Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Maret 2026 mencapai Rp88,36 triliun, atau tumbuh 0,74 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Berbagai indikator lainnya juga positif pada periode yang sama

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan permodalan perbankan tetap kuat di tengah musim pembagian dividen pada awal tahun, sebagaimana tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada pada level 25,09 persen per Maret 2026.

Meski CAR mengalami penurunan tipis sebesar 0,74 poin persentase dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 25,83 persen, level tersebut dinilai masih tergolong tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa CAR yang solid tersebut menandakan ketahanan permodalan perbankan yang tetap kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank tetap terjaga dengan return on asset (ROA) tercatat sebesar 2,47 persen dan net interest margin (NIM) sebesar 4,38 persen per Maret 2026.

"Berbagai indikator lainnya juga positif pada periode yang sama, dengan likuiditas industri yang tetap memadai serta kualitas aset yang tetap terjaga," katanya.

Rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 122,55 persen dan 27,85 persen, masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada pada level 193,64 persen, sedangkan net stable funding ratio (NSFR) berada pada level 128,84 persen.

Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,14 persen dan NPL net terjaga pada level 0,83 persen. Di sisi lain, loan at risk (LaR) tercatat sebesar 8,94 persen.

Pada Maret 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp8.659 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,85 persen (yoy), diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen (yoy), sedangkan kredit modal kerja sebesar 4,38 persen (yoy).

Berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 14,88 persen (yoy).

Sementara kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,12 persen (yoy) dari posisi Februari 2026 yang terkontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,66 persen yoy.

Porsi produk kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,33 persen. Per Maret 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh sebesar 24,20 persen yoy menjadi Rp28,3 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 30,81 juta.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.231 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen (yoy), 11,57 persen (yoy), dan 8,36 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD) untuk menempatkan keamanan siber sebagai investasi strategis.

Dalam hal ini, penguatan keamanan siber dipandang pembeda penting bagi pelaku industri dalam membangun kredibilitas, menjaga kesinambungan layanan, dan memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital,” kata Kepala Eksekutif Pengawas ITSK dan IAKD OJK Adi Budiarso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adi menambahkan bahwa dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan.

Ia juga menegaskan bahwa industri perlu melakukan pergeseran paradigma dari compliance-based security menuju resilience-based security.

Artinya, keamanan siber tidak cukup hanya dipenuhi sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan. Tanpa keamanan siber yang memadai, inovasi justru dapat berubah menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat dan industri,” kata Adi.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Menurut otoritas, teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, kesiapan prosedur, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan bertanggung jawab.

Pada Senin (27/4) hingga Kamis (29/4), OJK bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan workshop keamanan siber bagi penyelenggara ITSK.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, kewaspadaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan industri dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber.

Melalui kerja sama dengan BSSN, OJK terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun ketahanan siber nasional, khususnya di sektor jasa keuangan digital.

Otoritas menyampaikan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena ancaman siber tidak mengenal batas sektor, batas institusi, maupun batas yurisdiksi.

OJK pun menyatakan akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk memastikan pengelolaan risiko siber dilakukan secara terpadu.

Pendekatan ini diperlukan agar stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta kesinambungan layanan keuangan digital tetap terjaga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026