#30 tag 24jam
Strategi BRI Makassar Tekan Rasio Kredit Macet di Era Suku Bunga Tinggi
BRI Makassar memperketat mitigasi risiko untuk menekan NPL KUR di tengah suku bunga tinggi, dengan fokus pada edukasi internal dan nasabah serta pengawasan kredit. [544] url asal
#bri-makassar #rasio-npl #suku-bunga-tinggi #kredit-bermasalah #mitigasi-risiko #kredit-usaha-rakyat #kualitas-aset #tren-suku-bunga #daya-beli-debitur #tekanan-likuiditas #npl-kur #otoritas-jasa-keuan
(Bisnis.Com - Terbaru) 01/07/26 03:30
v/264425/
Bisnis.com, MAKASSAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Makassar memperketat langkah mitigasi risiko dari hulu ke hilir guna menekan laju rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), khususnya pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pengetatan ini dirasa penting untuk menjaga kualitas aset perseroan di tengah tren suku bunga tinggi yang membayangi sektor riil.
Kendati rasio kualitas pembiayaan saat ini dinilai masih berada dalam batas aman regulator, langkah preventif tetap diperkuat guna mengantisipasi potensi penurunan daya beli maupun tekanan likuiditas pada debitur UMKM.
Berdasarkan data kinerja operasional periode Januari hingga April 2026, BRI RO Makassar mencatatkan rasio NPL KUR sebesar 2,01%. Angka tersebut dinilai relatif aman dan solid karena berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebesar 5%.
Adapun total penyaluran KUR di wilayah kerja tersebut telah menembus Rp4,82 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.
Jika dibedah per segmen, NPL untuk KUR Makro tercatat berada di level 2,4%, sedangkan untuk segmen KUR Kecil memperlihatkan performa yang lebih impresif di posisi 1,6%. Secara umum, portofolio pembiayaan pada kedua segmen tersebut masuk dalam kategori sangat sehat.
Seperti diketahui, wilayah kerja operasional BRI RO Makassar sendiri mencakup empat provinsi strategis di Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gagal bayar dari debitur, perseroan menitikberatkan strategi pada perbaikan proses bisnis sejak tahap awal penyeleksian atau dari 'bibit' sumber kredit.
Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan kapabilitas para petugas lapangan, mulai dari Mantri hingga Relationship Manager (RM) Mikro.
"Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kompetensi para pemrakarsa serta pemutus kredit di internal kami. Tujuannya agar mereka semakin cermat dalam melakukan proses analisis kredit, mulai dari tahapan pemilihan debitur hingga proses penandatanganan akad yang benar sesuai prinsip kehati-hatian," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).
Argo menguraikan, salah satu pemicu utama terjadinya pemburukan kualitas kredit adalah ketidaksesuaian antara kapasitas riil kebutuhan debitur dengan plafon pembiayaan yang dikucurkan, atau overcrediting.
Menurutnya, proses kredit yang sehat harus mengedepankan kalkulasi kebutuhan yang presisi agar dana yang disalurkan tepat guna.
"Prinsipnya sederhana, jika pelaku usaha butuhnya Rp50 juta, maka harus diberikan Rp50 juta. Jangan dipaksakan naik menjadi Rp150 juta karena kebesaran modal dari kapasitas usaha justru berisiko memicu kredit macet di kemudian hari. Overcrediting merupakan salah satu kekeliruan eksternal yang kami minimalisir melalui edukasi internal," jelasnya.
Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto menambahkan, selain pembenahan di sisi internal, strategi penekanan NPL juga difokuskan pada penguatan edukasi kepada nasabah secara intensif saat penandatanganan akad kredit.
Pihak bank memastikan peninjauan langsung ke lokasi usaha dilakukan secara berkala, baik oleh mantri maupun pejabat pemutus kredit.
Edukasi yang diberikan mencakup kewajiban penggunaan dana untuk sektor-sektor yang produktif dan larangan keras mengalihkan pembiayaan ke ranah konsumtif. Guna memonitor perputaran arus kas nasabah, BRI juga mengedukasi debitur agar mengalihkan seluruh transaksi pendapatan usahanya ke dalam rekening simpanan BRI.
"Faktor penunggakan itu mayoritas dipicu oleh dua hal, yakni pembiayaan yang terlalu besar atau penyalahgunaan peruntukan dana untuk kebutuhan konsumtif. Melalui penguatan edukasi dan pendampingan yang intensif, serta optimalisasi jaringan unit kerja dan Agen BRILink di wilayah terpencil, kami optimistis kualitas kredit bermasalah dapat ditekan ke level seminimal mungkin," pungkas Iwan.
Menkeu Purbaya Kaji Ulang Skema Penyaluran KUR dan Akuisisi PNM
Menkeu Purbaya sedang mengkaji akuisisi PNM dan mengevaluasi NPL KUR 10% yang membebani APBN. CEO Danantara Rosan terbuka, namun menuntut kajian menyeluruh. [536] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #kementerian-keuangan #akuisisi-pnm #npl-kur #subsidi-apbn
(Kompas.com - Money) 24/02/26 13:14
v/145602/
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal rencana Kementerian Keuangan mengakuisisi PT Permodalan Nasional Madani (Permodalan Nasional Madani/PNM).
Sebelumnya, Purbaya ingin menempatkan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Purbaya, saat ini masih ada pembahasan oleh dirinya dan pihak BPI Danantara terkait rencana akuisisi ini.
SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Bank optimistis kredit dan likuiditas tetap tumbuh hingga akhir tahun.Purbaya menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 10 persen. Menurut Purbaya, persoalan dalam penyaluran KUR dapat berdampak pada anggaran negara melalui subsidi.
"Sedang kita diskusikan. Tadi kan ada yang bilang KUR 10 persen NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya enggak betul apa enggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).
Maka dari itu, pihaknya masih akan terus mencermati manajemen dan mengevaluasi kembali soal penyaluran oleh perusahaan tersebut.
Evaluasi ini terkait dengan penyaluran KUR agar tepat sasaran karena subsidi bunga KUR berasal dari APBN.
Selain itu, dia akan mengkaji ulang mengenai mekanisme penyaluran melalui perusahaan yang berorientasi profit-oriented. Purbaya menilai tidak cocok jika KUR yang diarahkan untuk membantu UMKM disalurkan oleh perusahaan yang berorientasi profit.
Padahal dari penyaluran KUR, tidak ada keuntungannya.
"Kalau perusahaan yang profit-oriented, yang publik, itu kan cari untung sebesar-besarnya by design. Sedangkan KUR, desainnya enggak untuk itu kan? Untuk memberi pembiayaan semurah-murahnya kepada masyarakat atau bisnis yang membutuhkan, UMKM yang membutuhkan," jelasnya.
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa respons soal tindakan alumni LPDP yang hina negara.Oleh sebab itu, dia tengah berupaya mengubah skema penyaluran KUR yang lebih efektif dan efisien.
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menanggapi keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Rosan mengakui, rencana itu sudah disampaikan Purbaya kepada dirinya, namun belum menjadi pembahasan formal.
Sebab, pihak Kementerian Keuangan belum menyampaikan secara resmi pertimbangan mengambil alih PNM.
"Pak Menteri kan baru bicara saja ke saya, itu pun sambil berjalan begitu. Jadi kita masih bicara saja lah. Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik. Kan presentasinya ke kami juga belum, yang resminya juga belum, ini barunya hanya bincang-bincang saja," ujarnya saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan bahwa Danantara terbuka dengan berbagai opsi kebijakan pemerintah, termasuk pengalihan PNM.
Meski begitu, rencana ini perlu dibarengi dengan analisis yang menyeluruh dan mendalam, sebab BRI sebagai induk PNM merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Maka dari itu, seluruh proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati dan transparan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas maupun pihak lainnya.
"Kita kan analisasi secara total, apalagi kan PNM ini juga dimiliki oleh BRI, yang mana itu juga public company (perusahaan terbuka). Jadi semua prosesnya harus kita jaga, harus proper, harus terbuka, dan harus memahami kepentingan dari minority interest," jelas Rosan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)