Salah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasanya Sekolah Rakyat yang ada di Kendari ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chainago bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja meninjau langsung Sekolah Rakyat (SR) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kunjungan kerja dua menteri kabinet tersebut didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra dan Pj Wali Kota Kendari, guna memastikan program strategis nasional di bidang pendidikan itu berjalan optimal di daerah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra Parinringi saat ditemui di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa kehadiran para menteri ini bertujuan memantau langsung konsistensi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah dicanangkan pemerintah.

"Salah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasanya Sekolah Rakyat yang ada di Kendari ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan," kata Parinringi.

Ia menyebutkan jika dalam kesempatan tersebut Menko Polkam juga memberikan arahan dan motivasi langsung kepada para siswa, orang tua murid, serta tenaga pendidik agar tetap semangat dan konsisten dalam mengikuti seluruh proses belajar mengajar.

Selain melakukan peninjauan, Menko Polkam bersama rombongan menyerahkan sejumlah bantuan fasilitas untuk menunjang aktivitas harian dan sarana olahraga di sekolah berbasis asrama tersebut.

"Bapak Menko Polkam memberikan bantuan berupa dua unit lemari es (kulkas), tiga unit dispenser, serta sarana prasarana olahraga seperti raket bulu tangkis, bet tenis meja, bola futsal, hingga tiang gawang futsal mini," ujar Parinringi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra Aris Badara menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mengawal keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.

"Kami di daerah tentu siap mendukung. Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Sosial selalu menyokong kegiatan ini. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami wajib mendukung penuh program-program strategis nasional yang ada di Indonesia," kata Aris Badara.

Terkait kapasitas, saat ini sekolah tersebut menampung sebanyak 49 siswa. Ke depan, pemerintah menyiapkan rencana relokasi ke fasilitas yang lebih memadai demi menjaring lebih banyak peserta didik.

"Siswa yang ada di sini sekarang berjumlah 49 orang untuk tingkat SMP, yakni SMP 25. Sembari berjalan, sekolah ini nantinya akan pindah ke gedung baru yang lebih siap untuk menerima siswa baru," jelasnya.

Mengingat Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem berasrama (boarding school), Aris Badara menambahkan bahwa pihak sekolah tetap memberikan ruang bagi interaksi keluarga. Para orang tua murid difasilitasi untuk menjenguk anak-anak mereka secara berkala.

"Sistemnya asrama, dan seperti yang kita lihat bersama tadi, para orang tua datang berkunjung. Secara periodik mereka akan datang untuk mengunjungi anak-anaknya di sini," tambah Aris Badara.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan secara langsung kesiapan pasukan perdamaian yang akan segera ditugaskan.

Dalam kunjungannya, Dudung dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago

Usai peninjauan, Dudung memastikan sebanyak 742 prajurit TNI telah siap diberangkatkan pada 22 Mei mendatang untuk merotasi dan menggantikan pasukan Indonesia yang saat ini berada di Lebanon. Dia menegaskan bahwa seluruh pembekalan dari PMPP telah diberikan secara maksimal.

"Saya lihat pasukan sudah siap. Tentunya ini adalah misi PBB, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia," tegas Dudung, dikutip Selasa (12/5/2026).

Kepala Staf Kepresidenan menekankan arahan terkait prioritas menjaga keselamatan prajurit, menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan melaksanakan tugas pokok sebaik-baiknya. Kastaf juga menyoroti keistimewaan prajurit TNI di mata dunia internasional.

“Karena misi perdamaian ini, khususnya tentara Indonesia sangat diidam-idamkan di sana karena keramahannya, kepeduliannya, keseriusannya dalam melaksanakan tugas,” terang Kastaf.

Lihat video: Pemakaman Prajurit Gugur di Lebanon, Kopda Rico Wafat usai Dirawat Akibat Terluka Serangan Israel



Kastaf memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar tugas mulia ini berjalan sukses, lancar, dan seluruh prajurit dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, mohon doa restu, semoga seluruh pasukan ini menjalankan tugas dengan lancar, kita harapkan kembali dengan selamat, dan misi perdamaian dapat berjalan dengan sukses,” tutup Kastaf.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut mengingatkan para prajurit sebagai penerus sejarah bangsa untuk menjalankan tugas dengan ikhlas, penuh semangat, dan keyakinan demi mengangkat reputasi Indonesia di dunia internasional.

Menlu menegaskan bahwa meskipun berstatus sebagai penjaga perdamaian, medan operasi yang akan dihadapi sama sekali tidak damai, sehingga keterampilan prajurit harus digunakan dengan selalu mengutamakan faktor keselamatan.

"Kebanggaan bagi saya untuk bertemu saudara-saudara pada saat ini, dan kebanggaan lebih besar bagi saya untuk bisa bertemu saudara-saudara pada saat saudara kembali ke tanah air dalam kondisi yang baik dan sehat," ucap Menlu.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana, hingga Komandan PMPP TNI, Mayjen Iwan Bambang Setiawan.

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).

Prabowo tampak hadir dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam.

Setibanya di ruangan, Prabowo duduk di depan. Ia duduk diapit oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir.

Rosan pun berterima kasih kepada Prabowo karena bersedia hadir di Danantara pada HUT pertama Danantara ini.

"Yang terhormat yang kita cintai dan banggakan bersama, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini," ujar Rosan.

Dalam kesempatan itu, turut hadir juga Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Muhaimin Iskandar, hingga Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamenkeu Suahasil Nazara, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan penerbangan perintis dan layanan publik di Papua. Langkah itu diambil pascainsiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah – Danawage/Koroway Batu.

Insiden tersebut berdampak pada penutupan sementara 11 bandara di Papua serta terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap objek vital dan keselamatan masyarakat.

Merespons perkembangan tersebut, Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat 20 Februari 2026.

Pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur dan terkoordinir dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua. Penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberi ruang dan waktu bagi penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri.

Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA



“Segala bentuk gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan, serta bersama-sama memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban.

Rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, BIN, serta pemerintah daerah tersebut menghasilkan keputusan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap setelah pengamanan dinyatakan memadai.

“Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas tetap terjaga, distribusi logistik berjalan lancar, dan pelayanan publik kepada masyarakat Papua tidak terputus,” ujarnya.

Purwito menegaskan negara hadir dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman dan kondusif. Stabilitas keamanan di Papua menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu penting untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan sinergis dan dapat diterima dengan baik serta efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Djamari Chaniago saat memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II dan Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

“Kemenko Polkam tidak memiliki struktur hingga ke daerah sehingga sangat membutuhkan peran strategis DPD RI sebagai salah satu jembatan penyampai informasi dari pusat ke daerah, maupun sebaliknya untuk memastikan arus informasi dari daerah ke pusat berjalan dengan baik,” ungkapnya, Rabu (11/2/2026).

Dalam rapat itu, Djamari Chaniago juga menyoroti tantangan penyampaian informasi di era digital, termasuk maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan disinformasi dan kesalahpahaman di masyarakat.

“Forum komunikasi seperti ini dinilai efektif untuk memastikan informasi tersampaikan secara tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan daerah,” tambahnya.

Djamari Chaniago menilai komunikasi yang terjalin baik menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak terputus dalam implementasinya. “Apabila komunikasi ini terputus, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pun tidak akan bisa efektif menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.

Lihat video: Ini Pesan Khusus Prabowo kepada Menko Polkam Djamari Chaniago



Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang menjadi pimpinan rombongan DPD RI turut menyampaikan kunjungan ini bertujuan membawa aspirasi nyata dari daerah sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kemenko Polkam.

“DPD RI menilai komunikasi yang lebih erat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik di daerah serta kondisi faktual di wilayah dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” tambahnya.

DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, stabilitas politik di daerah, potensi kerawanan sosial, penguatan early warning system, data kependudukan dan dana transfer ke daerah, konflik agraria dan sumber daya alam, keamanan dan ketertiban masyarakat juga konflik sosial, hingga keamanan informasi di ruang publik dan perlindungan data pribadi.

Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama. Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespons dengan rekomendasi kebijakan dan langkah yang terkoordinasi.

GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penajaman kebijakan nasional. Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri para pejabat teras Kemenko Polkam diantaranya Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, para deputi dan staf ahli. Pada Rombongan DPD RI hadir Andi Sofyan Hasdam Ketua Komite I, H. Muhdi Wakil Ketua Komite I, Filep Wamafma Ketua Komite III,

Dailami Firdaus Wakil Ketua Komite III, H. Aa. Ahmad Nawardi Ketua Komite IV, R. Graal Taliawo Wakil Ketua PPUU. Stefanus Ketua BULD Ahmad Syauqi Soeratno Ketua BAP, Mirah Midadan Fahmid Wakil Ketua BKSP, dan beberapa anggota Komite Anggota Sub Wil Barat II dan Anggota Komite I.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Tahun 2025.

Proses diawali dengan entry meeting yang dipimpin Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

“Kami mengapresiasi atas komitmen dan kerja sama Kemenko Polkam. Sinergi yang baik antara BPK dan entitas yang diperiksa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Anggota I BPK, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Dia menerangkan pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan serta mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan negara.

Nyoman menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tak semata berfokus pada pencarian kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

“Untuk itu, dukungan penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat dari satuan kerja sangat diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung,” katanya.

Pemeriksaan terhadap LK Kemenko Polkam akan berlangsung sekitar empat bulan. Anggota I BPK mengingatkan pentingnya pembelajaran dari catatan pada tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali.

Pihaknya mengharapkan kolaborasi yang sehat antara tim pemeriksa BPK dan jajaran Kemenko Polkam melalui komunikasi yang efektif serta respons cepat dalam penyediaan data dan informasi.

"Mari kita terus bersinergi dalam menjaga marwah negara dan mendorong tata kelola keuangan serta kinerja yang baik demi keberlanjutan pembangunan nasional," ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja samakeamanan. Kesepakatan itu dilakukan saat Pertemuan ke-11 Australia–Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) yang digelar di Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Pertemuan yang dipimpin Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Mendagri Australia Tony Burke MP ini membahas berbagai isu keamanan prioritas kedua negara serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Isu yang dibahas meliputi keamanan domestik dan regional, kontra-terorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritikal, serta kejahatan transnasional, termasuk peredaran gelap narkoba.

Djamari Chaniago menegaskan kerja sama keamanan Indonesia–Australia memiliki arti strategis, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan.

“Kerja sama ini merupakan kepentingan bersama Indonesia dan Australia dan berdampak bagi stabilitas regional. Karena itu, penguatan kerja sama harus terus ditingkatkan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Djamari Chaniago juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan isu pelayaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, serta berbagai pelanggaran di ruang siber. Pertemuan MCM selanjutnya akan dilaksanakan di Indonesia.

Sementara itu, Mendagri Australia Tony Burke MP menyatakan bahwa meningkatnya berbagai ancaman global menuntut Indonesia dan Australia untuk terus memperdalam kerja sama keamanan.

Lihat video: Pertemuan Empat Mata Prabowo dan PM Albanese, Stabilitas Indo-Pasifik Jadi Perhatian Utama



“Apa yang telah kita lakukan sejauh ini sudah baik, namun belum cukup. Kita perlu melakukan lebih banyak langkah konkret untuk memastikan keamanan masyarakat di kedua negara,” kata Tony Burke.

Pertemuan ditutup dengan adopsi Joint Communique yang memuat hasil pembahasan serta langkah tindak lanjut guna memperkuat kerja sama keamanan ke depan.

Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Dubes Mohammad K. Koba, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemlu, Kemenimipas, Kemenkomdigi, KPPPA, KKP, Polri, BIN, BSSN, BNN, BNPT, Bakamla, PPATK, LPSK, dan KBRI Canberra.

Delegasi Australia dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Acting Head of National Security Ciara Spencer, serta perwakilan Australian Border Force (ABF), Australian Federal Police (AFP), dan unsur terkait lainnya.

JAKARTA - Menko Polkam Djamari Chaniago bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BMKG, memantau langsung situasi malam pergantian Tahun Baru dari Polda Metro Jaya. Pemantauan dilakukan melalui video conference dengan sejumlah daerah jelang pergantian tahun di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

“Ya, malam ini kami, saya Menko Polkam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BMKG, Wakil Menteri Perhubungan, hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka berhubungan dengan wilayah mulai dari Timur sampai Barat,” ujar Djamari.

Pihaknya melakukan komunikasi dengan jajaran Forkopimda di berbagai wilayah, mulai dari Papua hingga Lampung. Beberapa daerah dijadikan sampel untuk melihat perkembangan Operasi Lilin, termasuk kesiapan pengamanan perayaan malam pergantian tahun.

Dari hasil pemantauan tersebut tidak ditemukan adanya gangguan menonjol. Kondisi di daerah dinilai aman dan kondusif bagi masyarakat yang merayakan malam Tahun Baru.

“Tidak ada hal yang menonjol selama kami melakukan hubungan tadi dengan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi dan sangat memberikan kesan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan di daerah memberikan suasana yang sangat kondusif bagi masyarakat kita untuk mempersiapkan diri merayakan pergantian tahun pada malam ini,” ungkapnya.

Dia berharap situasi kondusif ini dapat terus terjaga hingga Operasi Lilin berakhir. “Semoga apa yang sudah dilakukan bersama-sama dengan masyarakat bisa kita selesaikan sampai selesai Operasi Lilin berakhir dan tidak terjadi sesuatu apa pun selama waktu kita melaksanakan operasi ini,” katanya.

Kondisi aman tersebut merupakan kerja sama petugas di lapangan dengan masyarakat. “Ini satu hal yang membanggakan dan itu adalah akibat dari keikutsertaan, kebersamaan antara para petugas di lapangan bersama dengan masyarakat di sekitar yang memerlukan suasana yang sangat kondusif untuk merayakan pergantian tahun,” ujar Djamari.

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal (HOR) (Purn) Djamari Chaniago, mengapresiasi aksi cepat Bea Cukai Lhokseumawe dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak awal Desember. Apresiasi tersebut disampaikan saat pertemuan di Markas Korem 011/Lilawangsa, Jumat (13/12/2025), sebelum Menko Polkam meninjau jembatan putus di Kutablang, Kabupaten Bireuen.

Dalam paparan kepada Menko Polkam, Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Agus Siswadi, menjelaskan rangkaian kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan tim relawan Kemenkeu Peduli–Bea Cukai Lhokseumawe pada masa tanggap darurat. Aksi lapangan difokuskan pada wilayah yang paling terdampak dan sulit dijangkau.

“Penyaluran bantuan dilakukan di titik-titik kritis, antara lain di Langkahan di Aceh Utara, Desa Seni Antara di Bener Meriah, Gampong Ujung Pacu di Lhokseumawe, Gampong Teungoh Sawang, Gampong Sarah Kubu di Bireuen, hingga kawasan Kuala Cangkoi,” ujar Agus. Ia menambahkan, seluruh bantuan berasal dari donasi pegawai Kemenkeu dan disalurkan dalam bentuk logistik darurat.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda dan perwakilan BNPB yang melakukan evaluasi cepat terhadap kerusakan infrastruktur serta kebutuhan lanjutan masyarakat. Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kehadiran cepat Bea Cukai Lhokseumawe di lapangan. “Upaya Bea Cukai Lhokseumawe ini merupakan contoh nyata koordinasi pemerintah yang responsif dalam situasi krisis karena koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana itu penting, terutama pada wilayah yang aksesnya terputus,” tegasnya.

Sementara itu, tim relawan Kemenkeu Peduli–Bea Cukai Lhokseumawe memastikan distribusi bantuan terus berlanjut ke wilayah yang masih terisolasi. Apresiasi dan dukungan Menko Polkam menjadi dorongan bagi para relawan, dan Bea Cukai Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat hingga proses pemulihan berjalan normal.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen untuk hadir secara cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Aparat negara di lapangan telah bergerak secara masif sejak fase awal tanggap darurat.

Untuk memastikan sinergi nasional tetap solid, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memimpin langsung rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

Rapat tersebut menegaskan bahwa negara hadir secara penuh melalui kekuatan pertahanan, keamanan, dan intelijen dalam satu komando terkoordinasi.

“Dalam situasi darurat seperti ini, yang dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan dan soliditas yang terkolaborasi. TNI, Polri, dan BIN bergerak dalam satu napas untuk memastikan keselamatan rakyat, distribusi bantuan, serta stabilitas keamanan tetap terjaga,” tegas Menko Polkam dalam keterangannya.

Dari sisi operasi kemanusiaan, TNI telah mengerahkan total sekitar 30.864 personel dari seluruh matra (AD, AL, dan AU) ke wilayah terdampak.

TNI juga mengerahkan aset besar berupa 18 pesawat, 36 helikopter, serta 16 kapal laut, termasuk kapal angkut (LCU), guna mempercepat distribusi logistik dan proses evakuasi korban, terutama di wilayah yang terisolasi.

Dalam tahap awal, TNI Angkatan Darat mengerahkan lebih dari 21.700 personel untuk membuka akses jalan yang terputus, mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, membangun shelter darurat, hingga mendukung layanan kesehatan lapangan.

Selain itu, sebanyak 1.559 ton bantuan logistik telah dikirimkan ke zona darurat, sebagian melalui operasi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau jalur darat.

Sementara itu, Polri mengerahkan ratusan personel dalam operasi kemanusiaan terintegrasi, dengan 497 personel diterjunkan langsung ke wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sebanyak 219 personel tambahan juga dikirim ke Sumatera Utara, terdiri dari unsur Brimob, tim medis, K-9, dan DVI, untuk mempercepat proses evakuasi, identifikasi korban, serta pengamanan lokasi terdampak.

Dalam mendukung distribusi bantuan, Polri juga mengerahkan dua pesawat angkut yang membawa sekitar 3,8 ton logistik, terdiri atas makanan siap saji, obat-obatan, genset, dan perangkat WiFi portabel untuk menjaga konektivitas komunikasi di daerah bencana.

Di saat yang sama, Polri juga diperintahkan untuk memperbaiki akses jalan yang terputus serta menjaga stabilitas keamanan guna mencegah potensi gangguan sosial dan tindak kriminal di tengah situasi krisis.

Di balik operasi lapangan tersebut, BIN menjalankan fungsi intelijen untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan aman dalam distribusinya.

Melalui jaringan intelijen di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, BIN melakukan monitoring ancaman, pemetaan risiko lanjutan, serta pengawalan distribusi bantuan, sekaligus menyuplai data dan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat.

BIN juga memainkan peran penting dalam peringatan dini terhadap potensi bencana susulan maupun kerawanan sosial, sehingga keputusan taktis dan kebijakan nasional dapat diambil berbasis informasi intelijen yang akurat.

Menko Polkam menegaskan bahwa kolaborasi TNI, Polri, dan BIN bukan hanya untuk penanganan jangka pendek, tetapi juga untuk pemulihan jangka menengah hingga stabilisasi pascabencana.

“Soliditas ini adalah wajah negara di saat rakyat sedang dalam kondisi paling rentan. Kami memastikan bahwa bantuan tidak hanya cepat sampai, tetapi juga tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan,” tegas Menko Polkam.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif di media sosial, serta tetap mengedepankan solidaritas nasional dan kepercayaan terhadap kerja-kerja kemanusiaan yang sedang berlangsung secara terpadu di lapangan.