REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat budaya antigratifikasi hingga level Account Officer (AO) sebagai bagian dari upaya memperkokoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan integritas pelayanan kepada jutaan nasabah tetap terjaga, mulai dari tingkat manajemen hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan PNM. Menurut dia, setiap proses bisnis harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terus terpelihara.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebagai implementasi komitmen tersebut, PNM menerapkan budaya kepatuhan hingga tingkat operasional. Salah satunya melalui komitmen yang diucapkan para Account Officer pada setiap pertemuan kelompok nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam komitmen tersebut, para AO menyatakan siap menjalankan amanah secara jujur, menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan, tidak menyalahgunakan dana nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampingi.

Selain memperkuat integritas petugas di lapangan, PNM juga mengoptimalkan penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindakan kecurangan (fraud). Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen perusahaan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Menurut Kindaris, penerapan tata kelola yang baik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Karena itu, prinsip kepatuhan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi, manajemen, unit kerja, hingga seluruh petugas yang memberikan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.

PNM saat ini melayani sekitar 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang tersebar di 58 kantor cabang di 36 provinsi. Dengan cakupan layanan yang luas, penerapan budaya integritas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Komitmen tersebut turut mengantarkan PNM meraih predikat Indonesia Most Trusted Companies pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Kindaris menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi PNM dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui komitmen yang dijalankan oleh setiap Account Officer di lapangan," kata Kindaris.

JAKARTA - Budaya kepatuhan dan integritas menjadi kunci membangun kepercayaan publik. Tata kelola yang baik dari hulu ke hilir akan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan yang telah dibangun.

Survei lembaga riset independen Indekstat 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875.000 setiap bulan, dengan kemampuan pengembangan usaha nasabah turut naik hampir 29%.

Temuan ini menjadi bukti kepercayaan yang dibangun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama 23,3 juta nasabah perempuan prasejahteranya bukan tanpa dasar. Hal itu membuat PNM dinyatakan sebagai peraih kategori Indonesia Most Trusted Companies dalam The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PNM menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), mulai dari jajaran direksi, manajemen, unit kerja, hingga lebih dari 43.000 account officer yang menjadi garda terdepan mendampingi pengusaha Mekaar di 58 kantor cabang yang tersebar di 36 provinsi.

Direktur Utama PNM Kindaris, menegaskan tata kelola yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Budaya kepatuhan ini tidak berhenti di level kebijakan, melainkan dipraktikkan langsung di lapangan melalui sejumlah mekanisme konkret. PNM menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai pilar deteksi dini terhadap potensi pelanggaran maupun tindakan fraud, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Lihat video: Strategi Baru! Kemensos dan Kementerian UMKM Bagi Kelompok Desil untuk Pemberdayaan



Di tingkat operasional, setiap pertemuan kelompok nasabah Mekaar diawali dengan modal intelektual yang diberikan PNM kepada setiap karyawannya serta oleh para AO terhadap seluruh nasabah tanpa terkecuali, di mana Account Officer berjanji untuk memegang amanah, menyalurkan pembiayaan secara jujur, tidak menyalahgunakan uang nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampinginya.

Mekanisme berjenjang semacam ini, mulai dari kebijakan tata kelola di tingkat direksi hingga modal intelektual berupa pengetahuan kepada nasabah, menjadi bukti bahwa kepatuhan bukan sekadar dokumen formal, melainkan budaya kerja yang dijalankan secara konsisten di setiap lini organisasi.

"Dengan fondasi kepatuhan yang dijalankan dari hulu ke hilir ini, PNM optimistis dapat terus memperluas dampak pemberdayaan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang baik," ucapnya.

Predikat Indonesia Most Trusted Companies pada CGPI Award 2025 menjadi pengingat bahwa skala layanan yang besar, menjangkau puluhan juta pengusaha ultra mikro perempuan di seluruh pelosok Indonesia, harus selalu diimbangi dengan integritas di setiap lini organisasi.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui janji sederhana yang diucapkan setiap Account Officer di hadapan kelompok nasabahnya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi pemerintah menurunkan bunga pinjaman program PNM Mekaar menjadi 8% dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Diding S. Anwar, Ketua Bidang Penjaminan RGC Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, penurunan bunga menunjukkan keberpihakan negara kepada jutaan pelaku usaha ultra mikro, khususnya ibu-ibu nasabah Mekaar.

“Kebijakan ini merupakan langkah strategis agar pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Diding, senin /29/6/2026/.

Diding menilai penurunan bunga tidak hanya meringankan beban usaha. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal berbiaya tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan nasional.

Namun ia menegaskan keberhasilan program ini perlu didukung pendampingan usaha, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, serta akses pasar. “Sebagaimana praktik terbaik Grameen Bank yang dipelopori Prof. Muhammad Yunus,” katanya.

Diding menekankan pembiayaan yang terjangkau harus menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar penyaluran kredit.

Ke depan, ia mendorong PNM Mekaar diintegrasikan dengan perbankan, industri penjaminan, dan program Kredit Usaha Rakyat /KUR/. Tujuannya untuk menciptakan jalur UMKM Naik Kelas, dari usaha ultra mikro menuju usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing.

“Semoga kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, serta mempercepat terwujudnya UMKM Naik Kelas menuju Indonesia Emas,” tutup Diding.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya. “Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui serangkaian insentif dan relaksasi di sektor keuangan.

Salah satu kebijakan terbaru adalah rencana pemangkasan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya berkisar 18%–24%.

Kebijakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro. Pemerintah memastikan perubahan hanya berlaku pada tingkat suku bunga, sementara persyaratan program tetap sama.

Plafon pembiayaan juga tidak berubah, yakni maksimal Rp15 juta per debitur, dengan implementasi yang ditargetkan dimulai setelah aturan pelaksana diterbitkan.

Dorongan tersebut hadir di tengah masih tingginya risiko pembiayaan di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM mencapai 4,68% pada Mei 2026, jauh di atas rata-rata NPL industri perbankan yang berada di level 2,17%.

Sepanjang Januari–Mei 2026, NPL UMKM juga konsisten berada di kisaran 4,6%–4,68%, mencerminkan tantangan kualitas kredit yang masih membayangi sektor tersebut.

Meski demikian, penyaluran kredit UMKM tetap menunjukkan pertumbuhan. Kredit untuk segmen usaha mikro meningkat dari Rp658,2 triliun pada April 2026 menjadi Rp664,7 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, kredit usaha kecil naik menjadi Rp509,9 triliun, sedangkan pembiayaan usaha menengah berada di level Rp334,8 triliun. Pemerintah berharap biaya pinjaman yang lebih rendah mampu mempercepat ekspansi pembiayaan dan mendorong lebih banyak pelaku usaha naik kelas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) tidak akan memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bunga KUR tetap dipertahankan sebesar 6 persen karena memperoleh subsidi dari pemerintah, sehingga pelaku UMKM tetap dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah meski BI Rate meningkat.

“Pertama kenaikan BI Rate itu tidak mengubah kredit usaha rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM,” ujar Airlangga saat ditemui di gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, besaran BI Rate tidak secara langsung menentukan bunga KUR.

Hal itu karena biaya dana (cost of fund) masing-masing perbankan berbeda dengan suku bunga acuan Bank Indonesia, sehingga pemerintah tetap memberikan subsidi agar bunga KUR dapat dipertahankan di level 6 persen.

“Dan sehingga BI Rate itu jumlah cost of fund dari perbankan itu juga berbeda dengan rate daripada BI tersebut. Dan pemerintah memberikan subsidi terhadap kredit usaha rakyat,” tukas dia.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan plafon KUR khusus sektor perumahan menjadi Rp 50 triliun pada 2026, dari sebelumnya Rp 36 triliun.

Kenaikan plafon ini diputuskan setelah penyaluran program baru tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi pada semester pertama tahun ini.

Adapun, bunga pinjaman tersebut tetap menggunakan skema subsidi KUR sehingga tidak mengalami perubahan.

“Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR,” pungkas Airlangga.

Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya.

Jika sebelumnya kredit lebih difokuskan untuk investasi, kini fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja.

Dengan demikian, pemanfaatan kredit diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah akan menurunkan bunga kredit dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau (PNM Mekaar) yang selama ini disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, bunga pinjaman yang sebelumnya berada di kisaran 18 persen akan diturunkan menjadi 8 persen.

Skema tersebut telah difinalisasi dan akan segera diluncurkan kepada masyarakat.

“Kemudian yang ketiga kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekkah yang biasanya bunganya 18 persen, nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin diangkat 8 persen,” lanjut Menko Perekonomian.

Pemerintah saat ini masih menunggu Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mekanisme penyaluran kredit PNM Mekaar.

Ia berharap aturan tersebut dapat segera diterbitkan sehingga program bisa mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami berharap kalau bulan-bulan depan sudah bisa dijalankan,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, PMK yang tengah disusun tidak akan mengubah kriteria penerima manfaat program.

Plafon pinjaman tetap sebesar Rp 15 juta, sementara sasaran penerima kredit PNM Mekaar masih difokuskan kepada pelaku usaha perempuan.

Untuk diketahui, Juni 2026 menjadi bulan yang tidak biasa bagi kebijakan moneter Indonesia.

Dalam waktu kurang dari dua pekan, Bank Indonesia (BI) dua kali menaikkan suku bunga acuannya atau BI Rate. Pertama, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa (9/6/2026), BI Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.

Kemudian, dalam RDG pada 17-18 Juni 2026, BI Rate naik lagi sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen.

Kenaikan beruntun tersebut menunjukkan perubahan orientasi kebijakan BI yang kini semakin menitikberatkan pada stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.

Faktor eksternal, terutama perang di Timur Tengah, gejolak pasar keuangan global, dan keluarnya modal asing dari Indonesia, menjadi alasan utama bank sentral mengambil langkah yang relatif agresif tersebut.

Dalam keputusan RDG mingguan 9 Juni 2026, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam pernyataan resmi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah. Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (29/6/2026).

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, bagi pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah.

Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Ia menjelaskan salah satu syarat utama penerima pembiayaan PNM Mekaar adalah perempuan, dengan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan nasabah yang membutuhkan pembiayaan di atas Rp15 juta akan diarahkan ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan jumlah nasabah PNM Mekaar sekaligus mendorong debitur yang usahanya telah berkembang untuk naik kelas ke program KUR.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha ultramikro.

Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8% dari sebelumnya di kisaran 18%–24%. Adapun, kebijakan ini menyasar sekitar 12 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan pelaksanaannya.

“Kredit yang selama ini dinikmati melalui PNM ataupun program Mekaar yang biasanya bunganya 18%. Nah ini oleh Bapak Presiden diminta untuk diturunkan dan kami kemarin exercise di angka 8%. Jadi ini juga akan segera diluncurkan ke masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut hanya mengubah tingkat suku bunga, sedangkan persyaratan bagi nasabah tetap sama seperti sebelumnya. Dia menjelaskan plafon pinjaman Mekaar tetap maksimal Rp15 juta dan diperuntukkan bagi perempuan sebagai penerima manfaat.

“Persyaratannya kan itu plafonnya Rp15 juta. Syaratnya satu yang mutlak, hanya untuk ibu-ibu,” terangnya.

Lebih lanjut, Airlangga menambahkan implementasi kebijakan tinggal menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, pemerintah menargetkan program tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

Dia juga memastikan penurunan bunga akan berlaku bagi seluruh nasabah Mekaar, termasuk debitur yang saat ini masih membayar bunga tinggi.

“Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, ke depan ada periode tertentu untuk turun ke 8%,” imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah juga akan terus meningkatkan jumlah penerima manfaat Mekaar. Adapun nasabah yang usahanya berkembang akan didorong naik kelas melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nantinya, pelaku usaha dapat beralih ke skema KUR untuk pembiayaan di atas plafon Rp15 juta.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan penurunan bunga tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang merespons aspirasi jutaan nasabah Mekaar selama bertahun-tahun.

Menurutnya, para perempuan pelaku usaha ultra mikro dan super mikro yang tergabung dalam program Mekaar dalam 15 tahun terakhir mengharapkan penurunan bunga pinjaman yang selama ini berada di kisaran 18%–24%.

“Alhamdulillah kemarin ada arahan dari Pak Presiden sebagai sebuah bentuk keseriusan dan komitmen yang paling tinggi Pak Presiden kepada masyarakat paling bawah, agar bunga pinjaman kepada 12 juta ibu-ibu ultra mikro super mikro yang tergabung dalam program Mekaar diturunkan di bawah 10% dan kemarin kita sudah menindaklanjuti,” kata Maman.

Dia menilai kebijakan tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha ultra mikro. Saat ini pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyelesaikan aspek regulasi dan mekanisme agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. Merespons hal tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 1.590 anak dari keluarga prasejahtera.

Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja berusia 7 hingga 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah. Risiko anak putus sekolah jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak-anak di wilayah tertinggal. Selain itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan alasan tidak memiliki biaya menyumbang 20,35 persen terhadap angka anak tidak sekolah.

Untuk itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerima Program PNM Scholarship 2026. Beasiswa ini disalurkan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM telah terpilih menerima beasiswa pendidikan tersebut. Bantuan finansial ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM Kindaris menyebut pendidikan sebagai jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Menurut dia, dukungan ini menjadi cara PNM hadir lebih dekat dengan keluarga nasabah, bukan hanya dalam aspek usaha."PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujar Direktur Utama PNM, Kindaris, dalam siaran persnya.

Pendekatan ini menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Sebelumnya, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berfokus pada penguatan usaha ultra mikro.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menjangkau dan melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, ini upaya meneguhkan peran sebagai lembaga pemberdayaan yang hadir untuk membuka akses pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat.

"Setiap pembiayaan yang diberikan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup nasabah dan keluarganya," kata Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa perusahaan pelat merah tersebut telah melayani 23,3 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia, di mana mayoritas merupakan perempuan prasejahtera yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Keberhasilan tersebut lanjut Kindaris, tidak hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh nasabah dan keluarganya.

Melalui pendekatan yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan karakter, PNM berupaya memastikan setiap layanan yang diberikan mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kindaris melanjutkan bahwa dampak tersebut tercermin dari berbagai hasil kajian independen yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan nasabah. Kajian INDEKSTAT (2025) mencatat pendapatan bersih nasabah meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu per bulan.

Pada saat yang sama, kemampuan pengembangan usaha nasabah juga meningkat hampir 29 persen, menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang disertai pendampingan mampu memperkuat kapasitas usaha ultra mikro untuk tumbuh dan bertahan.

Kindaris menegaskan bahwa misi utama perusahaan tidak hanya menghadirkan akses permodalan, tetapi juga menciptakan dampak yang mampu mengubah kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

"Karena itu kami tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat pemberdayaan yang mendampingi perempuan prasejahtera untuk tumbuh, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Saat ini perusahaan pembiayaan itu, melayani nasabah di 36 provinsi melalui 58 kantor cabang dan lebih dari 4.000 unit layanan Mekaar. Didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang setiap hari mendampingi nasabah secara langsung, perusahaan terus memperkuat pendekatan pemberdayaan yang menyentuh hingga tingkat akar rumput.

Ia menambahkan bahwa mayoritas nasabah merupakan kelompok yang sebelumnya tergolong unbankable dan unfeasible, dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal maupun teknologi digital.

Karena itu, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu meyakini bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan yang membangun kepercayaan diri, kapasitas usaha, dan ketahanan ekonomi keluarga.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pembiayaan dan pendampingan yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dinilai mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha ultra mikro. Kajian independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan.

Selain peningkatan pendapatan, kajian tersebut juga menunjukkan kemampuan pengembangan usaha nasabah meningkat hampir 29 persen. Hasil itu dinilai menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang disertai pendampingan mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha ultra mikro untuk mengembangkan usahanya.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan nasabah dan keluarganya. Karena itu, PNM mengombinasikan pembiayaan dengan pendampingan usaha dan penguatan karakter agar masyarakat dapat membangun usaha yang lebih berkelanjutan.

Menurut dia, pendekatan tersebut diharapkan mampu membantu perempuan prasejahtera meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

"Setiap pembiayaan yang diberikan harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup nasabah dan keluarganya. Karena itu kami tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat pemberdayaan yang mendampingi perempuan prasejahtera untuk tumbuh, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2026).

Saat ini PNM telah melayani 23,3 juta nasabah Mekaar yang mayoritas merupakan perempuan prasejahtera di 36 provinsi. Layanan tersebut didukung oleh 58 kantor cabang, lebih dari 4.000 unit layanan Mekaar, serta lebih dari 43 ribu Account Officer yang mendampingi nasabah secara langsung.

Kindaris menjelaskan, sebagian besar nasabah PNM berasal dari kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal atau unbankable. Karena itu, pemberdayaan dinilai tidak cukup dilakukan melalui akses pembiayaan semata, tetapi juga harus dibarengi pendampingan yang mampu meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan mengelola usaha, dan ketahanan ekonomi keluarga.

Ia menambahkan, PNM akan terus memperluas jangkauan pemberdayaan agar semakin banyak perempuan pelaku usaha ultra mikro yang mampu meningkatkan skala usahanya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.