Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan penyerapan hasil produk UMKM untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saan menjelaskan, penyerapan hasil UMKM akan memberikan multiplier effect ekonomi.

"Hasil-hasil dari pertanian dan hasil-hasil dari UMKM untuk kebutuhan MBG ini ke depan harus lebih dimaksimalkan, harus lebih ditingkatkan lagi, agar memang memberikan multiplier effect ekonomi di tingkat paling bawah," kata dia di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya hal tersebut juga bagian dari semangat pemerintah menjalankan program MBG. Dia yakin bahwa pemerintah akan berupaya menggunakan produk UMKM untuk memenuhi program MBG.

"Jadi, saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan apa, UMKM untuk kebutuhan MBG," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal ‘orang di desa tidak menggunakan dolar’. Menurutnya, pernyataan Prabowo semata hanya untuk menenangkan rakyat, di tengah persoalan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit,” kata Misbakhun kepada wartawan usai rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menuturkan, pernyataan Prabowo tersebut tidak lain untuk membuat masyarakat tenang karena menggambarkan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya kuat. Diantaranya terbukti dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen (yoy).

“Upaya Bapak Presiden adalah untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tentunya tersirat juga dari pesan itu adalah meminta kepada BI jangan sampai rupiah terus melemah. Karena apa? Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah tidak ingin membenturkan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin,” terangnya.

Misbakhun berpikiran bahwa pernyataan Prabowo justru membuat masyarakat tidak panik dengan kondisi terdepresiasinya rupiah saat ini. Ia berpandangan, Prabowo tidak ingin gejolak isu yang mengemuka soal pelemahan rupiah menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti ketidakstabilan politik.

“(Misalnya) Adanya ketidaksatabilan politik karena masyarakat sibuk membicarakan hal-hal yang sifatnya rumor-rumor seperti itu. Rupiah naik karena akan ada (faktor) ini, akan ada (dampak) itu. Nah inilah tujuan dari Bapak Presiden untuk menenangkan rakyatnya. Dan Presiden menenangkan rakyatnya itu hal yang sangat wajar. Presiden menyejukkan hati rakyatnya itu adalah tugas Presiden, beliau pemimpin kita,” terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto kembali melayangkan pernyataan kontroversial dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini soal pelemahan nilai tukar rupiah. Prabowo menarasikan, anjloknya nilai tukar rupiah tidak memberi dampak riil bagi kehidupan masyarakat di pedesaan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS.

Pengamat Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik pernyataan RI 1 tersebut dengan menyinggung bahwa Prabowo perlu mempelajari topik pengantar ekonomi, yakni Economics 101.

Bhima menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah jelas memberikan dampak bagi masyarakat, tak terkecuali di pedesaan. Sebab, terkoreksinya Mata Uang Garuda akan membuat biaya hidup semakin tinggi.

“Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), harga BBM enggak naik gitu ya, juga subsidi LPG,” ujar Bhima saat dikonfirmasi Republika, Ahad (17/5/2026) lalu.

Permasalahannya, kata Bhima, Indonesia makin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan tahun 1998 ketika rupiah terjerembab akibat krisis finansial Asia. Ia menyebut, pada 1998, saat terjadi kenaikan tajam pada harga minyak tanah, masyarakat bisa beralih ke kayu bakar. Kondisi saat itu berbeda dengan kondisi hari ini.

“Tapi sekarang kayu bakarnya dari mana? Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah efek yang mematikan bagi LPG dan harga-harga kebutuhan pokok,” terangnya.

Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan masyarakat desa pasti akan terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena penggunaan barang-barang impor. Terus bergulirnya masuknya barang impor yang dibutuhkan masyarakat di tengah terkoreksinya rupiah secara otomatis akan memberi dampak pada harga-harga kebutuhan masyarakat.

“Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone-nya, kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuk pun, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah, juga akan terpengaruh. Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan,” jelasnya.

Bhima juga menyoroti dampak lebih luas dari pelemahan rupiah. Di antaranya meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menunjukkan kondisi bahaya terhadap perekonomian rakyat.

“Jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, (berpotensi terjadi) PHK massal. Desa akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa,” tegasnya.

Bhima menekankan, pernyataan Prabowo selaku pemimpin negara dalam menanggapi pelemahan rupiah sangat disayangkan. Prabowo dinilai perlu mengevaluasi gaya komunikasinya agar tidak menimbulkan ‘keributan’ di ruang publik.

“Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang yang harusnya di banyak negara pemimpin-pemimpinnya itu mempersiapkan kondisi yang terburuk dengan stimulus, mempersiapkan publik. Nah di Indonesia ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akses kredit murah bagi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai dioperasikan pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo mengatakan pemerintah akan menyalurkan kredit murah melalui Kopdes Merah Putih untuk membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro di desa.

"Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat," ujar Prabowo.

Ia mengungkapkan sebelumnya telah memerintahkan penurunan bunga program Mekaar Supermikro milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, bunga pinjaman program tersebut sebelumnya mencapai 24 persen dan dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil.

"Tadinya bunganya 24 persen, 22 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen," katanya.

Prabowo menyebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Danantara, bunga pinjaman akhirnya diturunkan menjadi 8 persen.

"Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, sudah 8 persen. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen? Ya enggak benar itu. Kita ubah," ujarnya.

Ia memastikan ke depan pemerintah akan memperluas akses kredit murah bagi masyarakat melalui gerai layanan keuangan yang tersedia di koperasi desa.

"Nanti untuk semua rakyat kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini," kata Prabowo.

Selain layanan pembiayaan, Prabowo mengatakan koperasi desa juga akan menjadi pusat distribusi sembako, pupuk subsidi, LPG 3 kilogram, layanan logistik, hingga penyerapan hasil panen petani.

Menurutnya, keberadaan koperasi akan membuat desa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk menjual hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan akses kredit murah bagi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai dioperasikan pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo mengatakan pemerintah akan menyalurkan kredit murah melalui Kopdes Merah Putih untuk membantu masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro di desa.

"Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat," ujar Prabowo.

Ia mengungkapkan sebelumnya telah memerintahkan penurunan bunga program Mekaar Supermikro milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, bunga pinjaman program tersebut sebelumnya mencapai 24 persen dan dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil.

"Tadinya bunganya 24 persen, 22 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen," katanya.

Prabowo menyebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Danantara, bunga pinjaman akhirnya diturunkan menjadi 8 persen.

"Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, sudah 8 persen. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen? Ya enggak benar itu. Kita ubah," ujarnya.

Ia memastikan ke depan pemerintah akan memperluas akses kredit murah bagi masyarakat melalui gerai layanan keuangan yang tersedia di koperasi desa.

"Nanti untuk semua rakyat kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini," kata Prabowo.

Selain layanan pembiayaan, Prabowo mengatakan koperasi desa juga akan menjadi pusat distribusi sembako, pupuk subsidi, LPG 3 kilogram, layanan logistik, hingga penyerapan hasil panen petani.

Menurutnya, keberadaan koperasi akan membuat desa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk menjual hasil pertanian maupun memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pelemahan rupiah tidak berdampak langsung pada masyarakat di desa.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Awalnya, Prabowo memuji sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini sangat populer. Dia mengatakan kondisi keuangan masih tetap aman jika Purbaya masih tersenyum.

“Menteri-menteri ada yang ngurus legalitas masalah hukumnya, ada yang ngurus keuangan. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, enggak usah kalian khawatir itu,” ungkapnya.

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar dolar tak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat di tingkat desa. Dia menilai dampak langsung pelemahan atau penguatan rupiah lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang sering bertransaksi atau bepergian ke luar negeri.

"Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri, ayo. Siapa ini? Mbak Titiek ini pusing ini. Mana lagi ini? Menteri, pengusaha, coba aku cek ke mana itu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan fundamental ekonomi Indonesia kuat. Dia meminta masyarakat tetap percaya terhadap kekuatan Indonesia.

"Percaya, ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya, ngomong apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada rakyat kita, semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat, dari partai manapun enggak ada urusan, di semua partai ada patriot, di semua partai ada juga yang berengsek-berengsek," tuturnya.

Selain Purbaya, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja sama mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih.

“Saudara-saudara terima kasih, koperasi nanti akan terbukti menjadi kebanggaan kita semua. Saya terima kasih kepada Menko Pangan, semua menteri ini satu tim, tidak bisa kalau tidak satu tim,” ucap Prabowo.

“Kalau Mendagri tidak dukung? Tidak bisa. Bupati tidak dukung? Tak bisa. Kepala Desa tidak dukung? Tidak bisa. Mendagri, Gubernur, semua sampai bawah. TNI tidak dukung? Tak bisa. Kapolri tidak dukung? Tak bisa. Ini adalah teamwork. Seluruh tim bekerja," katanya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai agenda prioritas nasional, bukan hanya untuk menjamin pasokan, tetapi juga mendorong kenaikan pendapatan masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan fokus tersebut berkaitan langsung dengan besarnya proporsi penduduk desa yang bekerja di sektor pangan, yakni sekitar 30% hingga 40%.

Menurutnya, swasembada pangan harus dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi pedesaan, bukan sekadar kebijakan memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

“Bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga jalan untuk mengangkat pendapatan masyarakat desa,” ujarnya dalam Dialog Kebangsaan bertema Macro Economic Outlook: Akselerasi Investasi & Stabilitas Ekonomi Nasional di Jakarta, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia menilai persoalan utama sektor pangan selama ini juga terletak pada distribusi yang tidak efisien sehingga mendorong harga lebih tinggi di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi baru untuk memangkas rantai pasok dan menekan biaya logistik.

Selain itu, pemerintah mendorong setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif dengan pemanfaatan lahan yang optimal agar tidak ada area pertanian yang menganggur.

Penguatan teknologi juga akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta jaringan akademisi dan alumni di berbagai daerah.

Pada saat bersamaan, perhatian diarahkan ke sektor perikanan melalui pembangunan kampung nelayan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan ketika harga pasar melemah.

Koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi penopang rantai pasok kebutuhan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini mencerminkan arah kebijakan baru pemerintah yang menempatkan swasembada pangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa sekaligus penyangga stabilitas nasional.

Adapun, berkaitan dengan swasembada pangan, Indonesia sudah memiliki status swasembada pada beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, dan cabai rawit.

Selain itu, pada beberapa komoditas seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang merah Indonesia bahkan sudah bisa melakukan ekspor ke berbagai negara.

Staff Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa ke depan, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada di beberapa komoditas pangan lainnya seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi.

"Sesungguhnya kita pernah swasembada kedelai dan bawang putih. Sekarang kita sedang coba memenuhi kebutuhan sendiri. Kedelai kita sudah mulai programnya. Lalu, bawang putih juga sudah perbanyakan, semoga dalam 3 tahun ke depan kita sudah swasembada," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN – Perubahan besar di Desa Sejahtera Astra Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, bermula dari langkah seorang warga desa, Ritno Kurniawan.

Dahulu, seperti sebagian besar masyarakat di desanya, Ritno menggantungkan penghidupan dari aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan. Kini, ia justru menjadi salah satu penggerak utama Desa Sejahtera Astra Nyarai, mengembangkan ekowisata yang mengedepankan pelestarian alam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat setempat.

Di masa lampau, sebagian besar masyarakat desa memperoleh penghasilan dari penebangan kayu dengan pendapatan sekitar Rp 100 ribu per sekali angkut, dengan frekuensi rata-rata tiga kali dalam sepekan. Aktivitas tersebut tidak hanya memiliki risiko keselamatan yang tinggi, juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan lindung Bukit Barisan.

Melihat potensi alam Nyarai yang memiliki keindahan trekking, lubuk dan kolam alami, hingga jalur arung jeram, Ritno mulai mendorong pengembangan wisata berbasis masyarakat. Melalui pendekatan persuasif dan pendampingan langsung di lapangan, masyarakat bertahap mulai terbuka terhadap peluang baru dalam pengelolaan potensi wisata alam.

Ritno menuturkan, Nyarai yang berada di wilayah Bukit Barisan I merupakan kawasan dengan potensi wisata alam yang besar. Sebelumnya sekitar 80 persen masyarakat menggantungkan penghasilan dari penebangan kayu dengan risiko tinggi.

Tak hanya terkait keselamatan mereka sendiri, juga melahirkan potensi kerusakan lingkungan signifikan. ‘’Dengan pendampingan konsisten, masyarakat mulai terbuka dan percaya diri menjadi pemandu wisata, dengan penghasilan rata-rata mencapai Rp 400 ribu-Rp 500 ribu per pekan,” ujar Ritno.

Perubahan tersebut mulai terasa, diawali dengan dukungan program Desa Sejahtera Astra, yang memberikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan peralatan pendukung, serta pengembangan atraksi wisata baru seperti arung jeram.

Dalam waktu sekitar tiga bulan, masyarakat yang sebelumnya tak memahami standar pengelolaan pariwisata mampu mengembangkan keterampilan sebagai pemandu wisata alam secara profesional.

Saat ini terdapat 45 pemandu arung jeram dan lebih dari 100 warga terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan wisata, dengan 25 orang di antaranya menjadi pengurus inti. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada penebangan kayu, kini bertransformasi menjadi pemandu wisata alam profesional dan tersertifikasi.

Seiring meningkatnya aktivitas wisata, ekosistem ekonomi desa turut berkembang melalui hadirnya homestay, layanan pemandu wisata, serta berbagai usaha pendukung lainnya.

Peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara termasuk dari Malaysia, turut memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat desa.

Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menyatakan, Astra berkomitmen terus mendampingi transformasi desa berbasis potensi lokal. Pengembangan ekowisata berkelanjutan di Desa Sejahtera Astra Nyarai menjadi contoh pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.

‘’Ketika masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan, penguatan kapasitas, serta dukungan ekosistem yang tepat, mereka tidak hanya memiliki sumber penghidupan yang lebih stabil dan aman, juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan secara berkelanjutan,” ujar Djony dalam keterangan Rabu (8/4/2026).

Ke depan, pengembangan Desa Sejahtera Astra Nyarai diharapkan terus memperkuat ekosistem ekonomi desa berbasis pariwisata alam yang berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh pengelolaan potensi lokal bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan upaya pelestarian lingkungan.

Semangat Astra memperkuat pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi multipihak dan pengelolaan potensi lokal berkelanjutan sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Jakarta: Kesadaran soal pentingnya cek kesehatan rutin sangat penting. Tapi di kawasan desa, akses dan kebiasaan untuk memeriksakan diri masih jadi tantangan. Banyak warga baru datang ke fasilitas kesehatan ketika keluhan sudah terasa berat. Padahal, edukasi sejak dini dan deteksi awal bisa mencegah komplikasi yang lebih serius.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P) – PLTU Cilacap menjalankan Program Cek Kesehatan Keliling (Cekeli) sebagai bagian dari komitmen Program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesehatan. Program cek kesehatan gratis ini sudah berjalan sejak 2016 dan konsisten dilaksanakan setiap enam bulan sekali di enam titik pelayanan di tiga wilayah binaan perusahaan, yaitu di Desa Menganti, Desa Karangkandri, dan Desa Slarang, di Kabupaten Cilacap.

Rata-rata lebih dari 2.000 warga telah menerima manfaat dari program Cekeli setiap tahun. Pada 2025 saja, tercatat 2.354 masyarakat mengikuti layanan ini. Secara kumulatif sejak 2016, belasan ribu warga di desa binaan telah mendapatkan pemeriksaan dan edukasi kesehatan melalui Cekeli.

Manager LK3 & CSR PT S2P, Zam Zam Nurjaman menyampaikan program Cekeli dirancang bukan hanya sebagai layanan kesehatan sesaat, melainkan sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan literasi kesehatan.

“Kami ingin masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Edukasi adalah kunci agar manfaat program ini dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Zam Zam Nurjaman dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.

Melalui Cekeli, PT S2P – PLTU Cilacap berharap tercipta masyarakat yang lebih sehat, sadar lingkungan, dan produktif, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar wilayah operasional.

Cekeli terbuka untuk semua usia

Program Cekeli terbuka bagi kalangan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga lanjut usia (lansia). Mekanisme untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini cukup sederhana: Informasi jadwal Cekeli akan disampaikan melalui perangkat desa. Warga cukup datang ke lokasi pelayanan sesuai jadwal, membawa kartu identitas, lalu mendaftar di tempat. Setelah itu, peserta langsung mendapatkan rangkaian pemeriksaan kesehatan.

Layanan yang diberikan meliputi: pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan umum oleh dokter. Jika diperlukan, peserta akan mendapatkan obat atau vitamin sesuai hasil pemeriksaan. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan, warga akan diberikan surat rujukan dan diarahkan memanfaatkan BPJS atau fasilitas kesehatan terdekat.

Hipertensi dan kolesterol masih dominan

Dari hasil pemeriksaan selama ini, keluhan yang paling sering ditemukan adalah hipertensi dan kolesterol tinggi. Tidak sedikit warga yang sebelumnya merasa sehat ternyata baru mengetahui tekanan darahnya tinggi setelah mengikuti Cekeli.

Beberapa di antaranya langsung mendapatkan penanganan awal dan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan. Kasus-kasus seperti ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program sehingga penyakit terdeteksi lebih cepat dan risiko komplikasi dapat ditekan.

Selain itu, terlihat peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap periode. Lansia, misalnya, menjadi kelompok yang paling konsisten hadir. Mereka datang bukan hanya untuk berobat, tetapi juga untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terpantau.

Ke depan, S2P akan terus melanjutkan eksplorasi program-program kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat desa binaan, dengan pendekatan kolaboratif bersama fasilitas kesehatan setempat.

Di tengah tantangan kesehatan masyarakat yang terus berkembang, langkah kecil yang konsisten, seperti cek kesehatan rutin dan edukasi preventif, sering kali menjadi fondasi paling kuat untuk membangun komunitas yang lebih sehat dan tangguh.

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - Pagi di Desa Mekargalih, Kabupaten Garut, Jawa Barat, biasanya dimulai dengan suara kendaraan yang melintas menuju kawasan industri kecil di pinggir desa.

Di jalan yang sama, beberapa anak muda berjalan berkelompok menuju tempat kerja mereka. Sebagian masih sangat muda, baru beberapa tahun lulus sekolah menengah.

Sebagian lainnya membawa bekal dari rumah. Di tengah hamparan perkampungan dan sawah yang mengelilingi desa itu, sebuah pabrik berdiri dan perlahan menjadi bagian dari ritme kehidupan masyarakat setempat.

Sejak mulai beroperasi pada 2018, Pabrik Ciomy di Mekargalih menghadirkan dinamika baru bagi desa tersebut. Bagi sebagian warga, kehadiran industri sering kali identik dengan perubahan yang besar dan cepat.

Namun di Mekargalih, cerita yang berkembang justru lebih terasa seperti proses bertahap, ketika aktivitas industri mulai berkelindan dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Di dalam area produksi, sebagian besar pekerja berasal dari Garut. Lebih dari 90 persen karyawan merupakan warga lokal, dan lebih dari 30 persen di antaranya berasal langsung dari Desa Mekargalih serta wilayah sekitarnya.

Bagi desa yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan kecil, peluang kerja seperti ini menjadi pintu baru bagi banyak keluarga.

Hal yang paling mencolok adalah usia para pekerja. Lebih dari setengah karyawan berada dalam rentang usia 19, hingga 23 tahun.

Mereka adalah generasi muda yang sebelumnya mungkin membayangkan harus merantau jauh untuk mendapatkan pekerjaan. Kini, sebagian dari mereka justru memulai karier di daerah sendiri.

Beberapa di antara mereka merupakan lulusan sekolah-sekolah di sekitar Garut, seperti SMK Negeri 1 Garut, SMK 12, MAN 2, MAN Al Falah, STAI PERSIS, Universitas Garut, serta sejumlah lembaga pendidikan lainnya.

Bagi keluarga mereka, kesempatan bekerja di daerah sendiri bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga soal harapan agar anak-anak mereka dapat membangun masa depan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.

Di luar pagar pabrik, aktivitas ekonomi lain juga perlahan bergerak. Warung makan yang menyediakan makanan bagi para karyawan mulai bermunculan.

Beberapa usaha rumahan yang sebelumnya hanya melayani lingkungan sekitar, kini memiliki pasar tambahan dari kegiatan operasional pabrik.

Beberapa pelaku UMKM lokal, bahkan secara rutin terlibat dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Mereka menyediakan makanan bagi karyawan maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Kolaborasi sederhana seperti ini menciptakan peluang baru bagi usaha kecil di sekitar kawasan Mekargalih.

Ada pula kegiatan yang secara tidak langsung mempertemukan aktivitas sosial dengan ekonomi warga, salah satunya adalah program berbagi kue setiap Jumat ke masjid-masjid di sekitar desa.

Kue-kue tersebut tidak diproduksi di pabrik, melainkan dibeli dari warga yang memiliki usaha rumahan. Bagi keluarga yang menjalankan usaha kecil tersebut, kegiatan ini menjadi tambahan pemasukan, sekaligus cara produk mereka dikenal lebih luas.

Ekonomi lokal

Dalam konteks desa, aktivitas kecil semacam ini sering kali memiliki arti yang cukup besar. Ekonomi lokal tidak selalu bergerak melalui transaksi besar, tetapi melalui jaringan aktivitas sehari-hari yang melibatkan banyak orang.

Saat bersamaan, pertumbuhan industri juga membawa tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati, salah satu kekhawatiran yang sering muncul, ketika sebuah pabrik berdiri di daerah adalah dampaknya terhadap lingkungan dan lahan pertanian.

Di wilayah seperti Garut yang masih memiliki tradisi agraris kuat, isu ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat.

Untuk mengurangi dampak terhadap lahan pertanian, sudah dilakukan langkah mitigasi dengan membeli lahan sawah di wilayah lain yang dapat digunakan sebagai area pengganti.

Lahan tersebut kemudian dikelola dengan melibatkan masyarakat sekitar, sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Pengelolaan limbah industri juga menjadi bagian dari perhatian dalam operasional pabrik. Kegiatan produksi dijalankan dengan mengikuti standar regulasi lingkungan yang berlaku, sementara program penghijauan dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kawasan industri.

Di luar aktivitas produksi, hubungan antara perusahaan dan masyarakat juga terbangun melalui berbagai kegiatan sosial.

Beberapa di antaranya adalah kegiatan membersihkan dan memakmurkan masjid di wilayah sekitar, dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat, serta pengajian warga yang dilaksanakan secara berkala.

Program sosial lainnya menjangkau sekitar 700 kepala keluarga di wilayah sekitar melalui pembagian sembako.

Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam suasana yang cukup akrab karena sebagian besar warga sudah mengenal para pekerja yang sehari-hari beraktivitas di pabrik.

Ada pula dukungan terhadap kegiatan pesantren serta bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang menjadi bagian dari aktivitas sosial perusahaan. Meski tidak selalu terlihat dalam aktivitas sehari-hari, kegiatan seperti ini ikut membentuk hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Kuota disabilitas

Hal lain yang menarik adalah keterlibatan sejumlah penyandang disabilitas dalam aktivitas kerja. Mereka dilibatkan dalam kegiatan pemasaran maupun operasional gudang.

Bagi sebagian dari mereka, kesempatan kerja seperti ini tidak selalu mudah ditemukan. Karena itu, ruang kerja yang lebih inklusif menjadi pengalaman yang cukup berarti.

Di wilayah sekitar pabrik, perusahaan juga terlibat dalam mendukung pembangunan fasilitas sosial, seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.

Bagi Purnama Alam, Direktur PT Amanah Persada Alam yang menaungi merek Ciomy, perjalanan usaha ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan bisnis semata. Ia menyampaikan bahwa usaha yang dijalankan perusahaan berangkat dari visi kebermanfaatan bagi masyarakat.

Menurutnya, bisnis dapat menjadi sarana untuk menghadirkan nilai kebaikan jika dijalankan dengan integritas dan kepatuhan.

Ia juga menekankan bahwa perusahaan berupaya terus belajar dari berbagai masukan masyarakat agar aktivitas usaha dapat berjalan selaras dengan lingkungan sekitar.

Cerita dari Mekargalih memperlihatkan bahwa hubungan antara industri dan masyarakat tidak selalu harus diwarnai jarak.

Ketika aktivitas produksi terhubung dengan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, industri dapat menjadi bagian dari ekosistem lokal yang saling menguatkan.

Lapangan kerja bagi generasi muda, peluang usaha bagi UMKM lokal, serta berbagai kegiatan sosial yang menyentuh kehidupan warga menunjukkan bahwa sebuah pabrik dapat memiliki peran yang lebih luas dari sekadar tempat produksi.

Di banyak daerah, model seperti ini menjadi penting untuk dipelajari. Sebab pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri, tetapi juga oleh sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu memberdayakan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta ritel modern seperti Alfamart-Indomaret Cs untuk menahan laju ekspansi ke wilayah pedesaan, seiring hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai pelaku usaha besar sebaiknya tidak agresif berekspansi hingga ke desa karena terdapat ruang ekonomi yang menjadi hak masyarakat.

“Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa. Tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa, yambokingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Ferry, masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengelola ritel modern melalui koperasi dan berkompetisi secara sehat dengan pelaku usaha besar.

“Sekarang kita ingin rakyat juga bisa bikin ritel modern. Emang nggak bisa bikin ritel modern? Kan rakyat juga punya hak untuk bikin ritel modern. Dan kita juga mau berkompetisi, bersaing secara sehat, asal arenanya juga sehat dan fair,” imbuhnya.

Dia mengingatkan persaingan tidak akan berjalan seimbang apabila arena bisnis tidak adil. Dia menilai, tidak realistis jika pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dipaksa berkompetisi langsung dengan ritel modern dalam kondisi yang tidak setara.

“Jangan arenanya nggakfairdan nggak sehat, kemudian kita suruh teman-teman dari asosiasi pedagang kaki lima suruh berkompetisi dengan ritel modern, sampai kiamat nggak mungkin menang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan KopDes/Kel Merah Putih bukan milik Kementerian Koperasi, melainkan milik masyarakat desa dengan anggota yang berasal dari warga setempat. Dengan demikian, lanjut dia,apabila koperasi desa menjalankan usaha ritel modern, maka keuntungan yang diperoleh akan kembali dan dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri.

“Kenapa harus koperasi? Karena koperasi desa ini milik masyarakat desa. Jadi kalau ada untung dari koperasi desa yang melaksanakan kegiatan ritel, uangnya tuh muter ke desa yang notabene orang desa, bukan ke Jakarta,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank BJB terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui perluasan sinergi strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama tentang fasilitasi layanan Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro dan Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna. Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lai Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Jajaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dan jajaran Asosiasi Bank Pembangunan Daerah serta jajaran Manajemen bank bjb.

Perjanjian kerja sama ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan bank bjb dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang inklusif sekaligus memperkuat peran sektor perbankan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di berbagai wilayah. Sinergi antara bank bjb dan Kementerian Desa dan PDT juga wujud nyata strategi jangka panjang perusahaan dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Adapun kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama antara Kementerian Desa dan PDT dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah tentang fasilitasi layanan perbankan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Selain itu, perjanjian ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah berjalan sejak tahun 2023 dan berakhir pada 25 Juli 2025, yang kemudian disepakati untuk diperpanjang guna menjaga kesinambungan program. Melalui perjanjian ini, bank bjb dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan dalam mendukung pembangunan desa secara terintegrasi.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi, pemanfaatan produk dan jasa perbankan, sosialisasi dan pendampingan produk dan jasa perbankan kepada masyarakat desa, serta penguatan peran Bank Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas kesejahteraan masyarakat desa,. Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan bank bjb untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sementara bank bjb menyediakan dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat.

Pelaksanaan kerja sama ini dijabarkan secara rinci melalui Rencana Kerja Tahunan yang disepakati bersama dan menjadi pedoman pelaksanaan program di lapangan. Perjanjian berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan pendanaan bersumber dari anggaran masing-masing institusi. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun guna memastikan seluruh program berjalan optimal.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, bank bjb telah mengelola saldo Giro Desa pada tahun 2024 dan 2025 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan aktivitas keuangan desa. Pertumbuhan tersebut didukung oleh jaringan Agen Laku Pandai bank bjb yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan total agen mencapai 18.727 unit, termasuk BUMDes dan organisasi desa. Keberadaan agen ini mempermudah masyarakat desa dalam mengakses layanan perbankan, menabung, bertransaksi, serta memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka membangun ekosistem digital desa, bank bjb jugatelah mengintegrasikan Sistem Keuangan Desa Siskeudes TNT dengan layanan Internet Banking Corporate sejak beberapa tahun terakhir. Implementasi integrasi sistem ini telah berjalan di Kabupaten Sumedang, Garut, dan Ciamis, serta akan terus diperluas ke wilayah lainnya secara bertahap.

Selain itu, bank bjb juga terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian melalui pengembangan Ekosistem Transaksi Desa yang dimulai sejak tahun 2021 dan diperkuat melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, bank bjb berperan aktif dalam mendukung penyerapan kredit aparat desa, penguatan UMKM, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. bank bjb optimistis bahwa sinergi ini akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemberdayaan UMKM, serta mendorong terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.