Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mana nantinya hanya anak-anak tertentu saja yang menerima MBG.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari. Tujuannya adalah agar penerima manfaat MBG tepat sasaran dan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya kepada awak media usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian lainnya terkait pelaksanaan intervensi gizi.

Berdasarkan pertimbangan teknis Kementerian Kesehatan, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena periode tersebut merupakan fase krusial untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, intervensi gizi tetap perlu diberikan hingga anak berusia 2 tahun dan dilanjutkan pada tahap usia berikutnya. Menurutnya, bentuk intervensi tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak.

"Namun, tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya Juli sampai akhir 2026, kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," jelasnya.

Dia memahami bahwa ada kemungkinan ditutupnya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun tidak menutup kemungkinan opsi penyatuan SPPG di beberapa tempat.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan pembenahan terhadap kualitas dapur dan standar operasional. Hal itu dinilai penting karena kualitas makanan yang dihasilkan tidak akan optimal apabila fasilitas dan alur kerja dapur tidak memenuhi kaidah pengolahan makanan yang baik.

Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan standar dapur akan menjadi bagian dari dampak penyesuaian program yang sedang dilakukan.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik, jika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainyalah. Itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nanik Sudaryati Deyang resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.

Dalam jabatan barunya, Nanik ditunjuk setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program BGN. Adapun beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini, dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera kita perbaiki," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Profil Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 15 Agustus 2024.

Pembentukan BGN dilakukan untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Perpres tersebut, BGN mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BGN menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, promosi dan kerja sama, pemantauan, serta pengawasan program pemenuhan gizi nasional. Selain itu, BGN juga bertugas mengoordinasikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab lembaga.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tanggung jawab BGN meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Adapun, struktur organisasi BGN terdiri atas Dewan Pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu oleh Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Sejak mulai beroperasi, BGN menjadi lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat distribusi konsumsi bagi jemaah haji Indonesia telah mencapai 2,78 juta box. Jumlahnya akan terus bertambah seiring berlanjutnya keberangkatan jemaah haji gelombang 2 langsung ke Makkah, Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menjelaskan bahwa hingga Jumat (8/5/2026), Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mendistribusikan 2.129.003 box makanan di Madinah dan 653.115 box di Makkah.

Secara total, 2,78 juta box makanan sudah terdistribusikan kepada para jemaah haji. Ichsan mengatakan bahwa distribusi konsumsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjaga kondisi fisik jemaah menjelang puncak ibadah haji.

"Kebutuhan makan jemaah terus kami pastikan terpenuhi dengan baik, tepat waktu, dan sesuai standar gizi," ujar Ichsan dalam konferensi pers di Makkah pada Sabtu (9/5/2026).

Ichsan memastikan bahwa PPIH melakukan pengawasan distribusi secara ketat, mulai dari kualitas makanan, kebersihan, ketepatan waktu distribusi, hingga kecukupan gizi bagi jemaah.

Selain itu, PPIH juga menyajikan menu-menu dengan cita rasa nusantara agar rasa rindu jemaah haji terhadap makanan Indonesia bisa tetap terobati.

Kemenhaj juga menegaskan bahwa penguatan layanan konsumsi menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan jemaah di tengah suhu Arab Saudi yang berkisar 38–42 derajat Celsius.

Selain konsumsi, pemerintah turut memperkuat layanan transportasi dan akomodasi menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang diperkirakan menjadi periode paling padat dalam operasional haji tahun ini.

Berdasarkan data dashboard haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Sabtu (9/5/2026) pukul 09.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 118.700 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Artinya, 58,37% jemaah haji Indonesia sudah berada di Madinah dan Makkah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kebutuhan ahli gizi meningkat tajam seiring ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak lebih luas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan setiap SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas dan komposisi makanan yang disajikan sesuai standar serta memberdayakan potensi lokal. “Setiap SPPG harus ada ahli gizi, karena yang kita tetapkan itu bukan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Jadi, harus ada yang meramu sesuai potensi lokal,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Dengan jumlah SPPG yang telah mencapai puluhan ribu unit, kata dia, kebutuhan tenaga gizi turut melonjak signifikan. Setiap unit membutuhkan setidaknya satu tenaga ahli, belum termasuk tim pendukung lain di bidang pengolahan pangan dan pengawasan kualitas.

Hal tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja di sektor kesehatan dan pangan, lanjut dia, mengingat sebelumnya profesi ahli gizi kurang diminati dan kini justru menjadi salah satu yang paling dicari. “Program studi gizi dulu tidak terlalu diminati, tetapi sekarang justru menjadi yang paling laku karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” katanya.

Tidak hanya lulusan gizi murni, kata dia, BGN juga membuka ruang bagi tenaga dengan latar belakang lain yang relevan, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, hingga keamanan pangan.

Hal tersebut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menjaga kualitas layanan di setiap SPPG. Lonjakan kebutuhan tenaga ahli gizi ini, menurutnya, juga membuktikan Program MBG tidak hanya memberikan dampak pada sektor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga pendidikan.

Menurut Dadan, keberadaan tenaga ahli gizi menjadi kunci dalam keberhasilan Program MBG, terutama karena pendekatan yang digunakan berbasis potensi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik bahan pangan dan pola konsumsi yang berbeda, sehingga dibutuhkan peran ahli untuk menyusun menu yang tepat dan seimbang.

Selain membuka peluang kerja baru, kata dia, lonjakan kebutuhan SDM ini juga mendorong perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dan kapasitas pendidikan di bidang gizi dan pangan. Program MBG dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan sektor pendidikan vokasi dan profesi di bidang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penguatan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kualitas sekaligus kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya dapur SPPG nakal.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG masih perlu diperbaiki. Dia menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan standar mutu makanan terpenuhi.

Menurut Agus, skala produksi yang besar dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menurunkan kualitas makanan jika tidak didukung fasilitas dan prosedur yang memadai. Kondisi ini berisiko memunculkan dapur MBG yang tidak memenuhi standar atau “nakal”.

Berdasarkan sejumlah laporan lapangan dan temuan awal, sedikitnya belasan dapur MBG terindikasi tidak memenuhi standar operasional, mulai dari kebersihan hingga pengelolaan limbah. Temuan ini menjadi sinyal perlunya penguatan sistem verifikasi dan pengawasan.

“Pengawasan kualitas makanan masih lemah, padahal ini menyangkut keamanan konsumsi anak-anak,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi bergeser dari tujuan utama peningkatan gizi menjadi aktivitas bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, manfaat ekonomi dinilai belum merata karena rantai pasok masih didominasi pemasok besar.

Dalam jangka panjang, Agus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia bahkan mengusulkan moratorium sementara guna memastikan perbaikan sistem dapat dilakukan secara komprehensif.

“Karena sudah telanjur jalan, moratorium dulu, semuanya direview. Kalau sekarang, menurut saya sudah harus dihentikan,” tegasnya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelaksanaan program terlalu menitikberatkan pada kuantitas dibandingkan kualitas. Standar dasar seperti sanitasi lingkungan dan instalasi pengolahan limbah seharusnya dipenuhi sebelum dapur beroperasi.

“Ini menunjukkan verifikasi pra-operasional tidak berjalan dengan disiplin,” ujar Yusuf.

Dia menambahkan, ekspansi program dalam skala besar tanpa kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengawasan memperbesar risiko kegagalan. Kondisi ini juga membuka potensi moral hazard, terutama jika program mulai dilihat sebagai peluang bisnis.

Menurut Yusuf, kelemahan tidak hanya terjadi di tahap awal, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang cenderung reaktif. Program seharusnya diuji melalui proyek percontohan sebelum diperluas secara nasional.

Namun, implementasi yang terlalu cepat membuat berbagai masalah kecil berkembang menjadi isu sistemik di lapangan. “Deviasi kecil di awal berkembang menjadi masalah sistemik,” ujarnya.

Dengan meningkatnya temuan dapur bermasalah, penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Istana Kepresidenan menyebut rencana untuk mengurangi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam hari ke lima hari tengah difinalisasi pemerintah.

Untuk diketahui, wacana untuk mengurangi penyaluran MBG demi efisiensi APBN itu awalnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/3/2026). Upaya penghematan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) itu bahkan diklaim bisa mencapai Rp40 triliun.

"Sedang kami finalkan semua," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah akan segera mengumumkan secara resmi terkait dengan rencana efisiensi APBN sebagai respons terhadap gejolak perang.

Sebagaimana diketahui, perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang berkepanjangan berpotensi membuat harga minyak naik tinggi sehingga menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.

Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terpisah menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengajukan efisiensi pada pagu anggarannya. Kendati dikurangi kuantitasnya, Bendahara Negara mengeklaim kualitasnya tidak akan turun.

"Selama ada efisienya, saya setuju saja dan enggak mengurangi kualitas makananaya sendiri," terang Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan klaim Purbaya sebelumnya, BGN bisa menghemat anggaran sekitar Rp40 triliun dari efisiensi yang dilakukan.

Sebagai informasi, pagu anggaran MBG ditetapkan pada APBN 2026 senilai Rp335 triliun. Pemerintah menargetkan penerima manfaatnya mencapai 82,9 juta orang pada akhir Desember 2026.

Sampai dengan 9 Maret 2026, salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu sudah menyerap anggaran hingga Rp44 triliun. Selama dua bulan pertama 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran MBG bisa dibelanjakan sekitar Rp19 triliun sebulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari efisiensi. Tujuannya agar program tetap bermanfaat bagi masyarakat, tapi anggarannya tidak boros.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, arah kebijakan MBG saat ini masih dalam koridor yang tepat. Pemerintah memilih menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terbaru, termasuk opsi pengurangan hari operasional.

“Anggarannya sepertinya bagus. Langkah-langkah yang diambil juga cukup baik,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, perubahan skema menjadi lima hari bukan berarti mengurangi tujuan program, melainkan mengatur ritme agar lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak ke masyarakat.

“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Ia menyebut, penyesuaian yang dilakukan berasal dari pengelola program itu sendiri yakni Badan Gizi Nasional (BGN) selama tetap menjaga kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.

Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan efisiensi di pos belanja lain di seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi bagian dari paket penataan anggaran tahap berikutnya.

“Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Purbaya.

Namun, ia belum merinci besaran total efisiensi yang akan dilakukan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan dan ruang penghematan yang tersedia.

“Nanti kita hitung-hitung saja,” ujarnya.

Tercatat pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penutupan sementara lebih dari seribu dapur yang tidak memenuhi standar.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyebut langkah evaluasi dilakukan setelah muncul berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan langsung melakukan pengecekan dan verifikasi lapangan.

“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan kirim orang-orang untuk cross-check,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi, pemerintah memutuskan menangguhkan operasional 1.030 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

“Total 1.030 yang sudah di-suspend,” kata Prabowo.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Terapkan Standar Ketat dan Sertifikasi

Pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi yang lebih ketat. Setiap dapur diwajibkan memenuhi sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan agar dapat terus beroperasi.

Beberapa aspek yang diperiksa antara lain kualitas dan keamanan air. Lalu, proses pengolahan makanan hingga kebersihan peralatan dan wadah makanan

“Kalau tidak beres, ditutup. Harus lulus sertifikasi,” tegas Prabowo.

Selain pengawasan internal, pemerintah juga membuka partisipasi masyarakat dalam mengawasi program ini. Disediakan nomor telepon bebas pulsa serta transparansi lokasi dapur agar masyarakat bisa memberikan laporan langsung.

“Siapa pun boleh cek dan komplain, termasuk orang tua dan pihak sekolah,” ujarnya.

Kritik Budaya Laporan “Bagus-Bagus Saja”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti budaya laporan yang hanya menampilkan hal-hal positif, yang menurutnya justru merugikan pengambilan kebijakan.

Dia menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik,” tandas Prabowo.

Insiden keamanan pangan terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cimahi, Jawa Barat. Sebanyak 43 siswa dan guru dilaporkan mengalami gejala muntah usai mengonsumsi makanan yang dibagikan pada Rabu (25/2).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmekar 2 Nur Arif Putra Pratama menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan pihaknya bergerak cepat melakukan penanganan.

Ia mengatakan, begitu menerima laporan pihak SPPG langsung berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan memberikan penanganan medis kepada para siswa. Komunikasi juga dilakukan secara aktif kepada orang tua murid.

"Kami memberikan informasi dengan baik kepada orang tua dengan tidak membuat mereka panik dan melakukan penjelasan gizi lalu permohonan minta maaf," ujar Nur pada Kamis (26/2) melansir keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Menu MBG yang dibagikan saat kejadian meliputi onigiri, telur rebus, sari gandum, kurma, biskuit Regal, dan susu.

Hingga Rabu malam, tercatat 43 orang menjalani pemeriksaan medis di sejumlah rumah sakit di Cimahi. Gejala yang dialami berupa muntah lebih dari dua hingga tiga kali. Namun, tidak ada laporan kondisi berat maupun kritis.

Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab insiden telah diamankan untuk diperiksa di laboratorium. Nur menyatakan pihaknya juga telah melaporkan kronologi kejadian kepada Badan Gizi Nasional dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian apabila diperlukan langkah pengamanan lebih lanjut.

Nur memastikan proses produksi makanan telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan laporannya, bahan baku diterima pada 24 Februari 2026 pukul 07.00 WIB dan langsung diperiksa kualitasnya oleh ahli gizi sebelum disimpan dalam mesin pendingin.

Proses persiapan dilakukan pukul 12.30 WIB dengan menerapkan enam langkah cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap, serta pencucian bahan menggunakan air mengalir.

Selanjutnya, ayam direbus pukul 13.30 WIB untuk diolah menjadi ayam suwir, nasi dimasak pukul 16.00 WIB, dan pencetakan onigiri dilakukan pukul 20.30 WIB oleh relawan yang disebut dalam kondisi sehat.

Distribusi makanan dilakukan pukul 06.50 WIB dan dikonsumsi sekitar pukul 12.00 WIB. Seluruh proses disebut berada dalam pengawasan kepala SPPG dan staf.

"Saat ini, investigasi penyebab penurunan kualitas makanan masih dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Keliling," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bakal mengganjar kartu kuning Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan prosedur standar pengolahan makanan dalam dapur MBG tersebut.

“Untuk yang kita berikan kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku jadi dari luar, sehingga tidak terawasi cara masaknya. Dan kita akan berikan peringatan cukup keras akan hal tersebut,” kata Dadan kepada wartawan di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa BGN akan mengumumkan beberapa menu yang harus dihindari oleh beberapa SPPG, kendati tak menyebutkan detailnya.

Dadan menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan lingkup penerima sajian tersebut. Menurutnya, beberapa menu terbilang aman ketika disajikan untuk kelompok kecil, tetapi memerlukan kontrol kualitas bilamana disajikan untuk kelompok besar.

“Supaya tidak terbentuk zat-zat yang berbahaya, seperti misalnya nitrosamin dengan kandungan-kandungan yang tinggi yang menyebabkan penerima manfaat mengalami kesakitan. Saya kira itu,” ujar entomologis atau ahli serangga IPB University ini.

Terkait kasus keracunan terbaru di Kudus, Jawa Tengah, Dadan menyatakan meminta maaf kepada para penerima manfaat. Dia pun berjanji melakukan evaluasi atas insiden tersebut.

“Beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. Dan saya kira kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman,” pungkasnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar satu tahun.

Eks Danjen Kopassus ini menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG melampaui berbagai prediksi awal yang meragukan kemampuan pemerintah menjalankan program tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini, tadi malam saya cek kepala BGN. Kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. Tidak ada yang menduga kita mampu,” kata Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.

Bisnis.com, JAKARTA - Tren slow living ternyata menyimpan peluang usaha baru yang tumbuh dari pendekatan hidup lebih pelan, sadar, dan berorientasi kualitas. Gaya hidup yang semula dipandang sebagai pilihan personal ini, kini berkembang menjadi fondasi model bisnis berkelanjutan, terutama di sektor kuliner.

Salah satu contoh konkret lahirnya peluang usaha dari pola hidup pelan terlihat dari perjalanan Isa Wahyu Prastantyo. Figur publik yang dikenal sebagai Isa Bajaj itu menemukan arah baru usahanya setelah kembali ke kampung halaman di Magetan, Jawa Timur.

Kepulangan yang awalnya dipicu kebutuhan keluarga justru menjadi titik balik yang mempertemukannya dengan pola hidup baru sekaligus peluang ekonomi.

Menetap di Magetan membuat Isa memiliki ruang waktu yang lebih longgar setelah berhenti mengambil pekerjaan di Jakarta. Dari celah itulah muncul inisiatif membangun usaha kuliner berskala kecil yang kini dikenal sebagai Warung Eropa, kependekan dari Es Karo Panganan.

Nama yang sederhana itu merefleksikan pendekatan bisnis yang apa adanya, mudah diingat, dan dekat dengan keseharian masyarakat.

Keputusan membangun usaha tidak dilakukan secara serampangan. Isa sempat mempertimbangkan membuka kedai kopi, namun tingginya persaingan di Magetan membuatnya mencari diferensiasi. Dengan rekomendasi teman, pilihan Isa pun jatuh pada Nasi Tempong khas Banyuwangi yang saat itu belum banyak dijumpai di Magetan.

Strategi menghadirkan menu spesifik dengan pasar yang belum jenuh menjadi pintu masuk Warung Eropa berkembang sejak 2023. Terletak di Jalan Semeru No.2, Magetan, Jawa Timur, Isa bahkan bisa dikatakan menerapkan konsep slow living dalam mengelola bisnisnya.

Dia terlibat langsung dalam pemilihan bahan baku, mulai dari turun ke pasar hingga memastikan kesegaran dan kualitas sesuai standar pribadi. Aktivitas tersebut bukan semata bagian dari operasional usaha, melainkan proses yang dinikmati dan membangun relasi sosial dengan lingkungan sekitar.

Bahkan, sebagian bahan pangan dibudidayakan sendiri untuk menjaga konsistensi kualitas. Tomat, udang, hingga belut dipilih dengan kriteria ketat, mencerminkan filosofi usaha yang lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dibandingkan efisiensi instan.

Model seperti ini menjadi daya tarik tersendiri di tengah konsumen yang semakin sadar terhadap asal-usul dan kualitas makanan. Meski peluang ekspansi terbuka lebar, termasuk tawaran membuka cabang di kota lain, Isa memilih bersikap selektif.

Baginya, pertumbuhan usaha tidak boleh mengorbankan waktu bersama keluarga. Dua tahun tinggal di Magetan, definisi sukses bagi Isa berubah total. “Semua orang butuh duit. Tapi sukses buat saya sekarang adalah punya waktu buat anak-anak dan bapak,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Pengalaman kehilangan waktu saat ibunya sakit menjadi momentum refleksi. Isa tak ingin melewatkan kesempatan yang sama untuk keluarga yang masih ada.

Hidup pelan memberinya ruang mengantar anak sekolah, merawat kebun, mengurus hewan, hingga merawat ayahnya yang sudah sepuh. “Dulu apa-apa pengen cepat, pengen banyak. Sekarang yang penting cukup. Bayar sekolah cukup, kebutuhan cukup. Kalau liburan ya ke kota sebelah, sudah senang,” tutur Isa.