Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Wakil Presiden RI periode 2014–2019 Jusuf Kalla, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi terkait potongan video ceramah yang viral di media sosial dan dinilai keluar dari konteks aslinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026), Husain menyebut hingga kini belum ada tanggapan langsung dari JK karena masih berada di luar kota. Namun, ia menegaskan pentingnya publik mengkaji secara utuh isi ceramah sebelum menarik kesimpulan.

“Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota. Tapi sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral, karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya,” ujarnya.

Husain menjelaskan, pernyataan JK dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 sejatinya merupakan bagian dari pembelajaran tentang upaya mendamaikan konflik, khususnya yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.

“Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Bukan pendapat pribadi Pak JK,” jelas Husain.

Ia memaparkan bahwa pada masa konflik, kedua kelompok yang bertikai menggunakan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Baik pihak Muslim maupun Kristen saat itu meyakini bahwa membunuh lawan atau gugur dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Menurutnya, realitas pada saat itu menunjukkan bahwa kedua pihak menggunakan jargon agama untuk saling membunuh dengan keyakinan bahwa membunuh lawan atau terbunuh dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Husain menambahkan bahwa konflik bernuansa SARA tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 orang di Poso dan hingga 5.000 orang di Ambon.

Dalam konteks itulah, JK menyampaikan pendekatan yang digunakan untuk meredam konflik, yakni dengan meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru di kedua belah pihak.

“Untuk mengatasinya, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan,” ujarnya.

Husain menegaskan, pernyataan JK yang menyebut pelaku kekerasan tidak akan masuk surga, melainkan neraka, merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menghentikan kekerasan berbasis tafsir agama.

“Maka Pak JK mengatakan, anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian,” katanya.

Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan JK merupakan lesson learned dari pengalaman dalam mendamaikan konflik, dengan menekankan pentingnya perubahan paradigma sebagai kunci penyelesaian. Menurutnya, upaya mendamaikan pihak yang bertikai harus diawali dengan mengubah paradigma yang selama ini memotivasi mereka saat berkonflik.

Sebelumnya, Polemik terkait potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada terus berlanjut. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyatakan sikap tegas atas pernyataan tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (12/4/2026), GAMKI bersama berbagai organisasi seperti Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah kelompok masyarakat lainnya menyampaikan keberatan atas isi ceramah yang dinilai menimbulkan kegaduhan.

Polemik bermula dari potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM, khususnya pada menit 9 hingga 10, yang menyinggung konflik di Poso dan Ambon. Dalam potongan tersebut, JK menyebut bahwa konflik kerap dipicu oleh pemahaman sebagian pihak yang mengaitkan tindakan kekerasan dengan imbalan spiritual.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat membacakan tiga poin sikap resmi organisasi.

“Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun,” ujar Sahat.

Poin kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai telah melukai perasaan umat Kristen serta memicu kegaduhan di ruang publik.

Sementara poin ketiga, GAMKI bersama organisasi lain menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan JK ke kepolisian.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, perwakilan organisasi langsung bergerak dari sekretariat DPP GAMKI menuju Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan resmi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bentrokan sengit antara faksi jihad yang saling bermusuhan di timur laut Nigeria telah merenggut sekitar 200 nyawa. Pertempuran mematikan ini terjadi di kawasan Danau Chad yang dikenal bergejolak, terjadi saat negara Afrika itu berada di bawah sorotan tajam dari Amerika Serikat (AS) atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut sumber intelijen, milisi, dan kelompok jihad yang berbicara kepada Agence France-Presse (AFP) pada hari Senin (10/11/2025), pertempuran pecah antara kelompok Boko Haram dengan rivalnya, militan Islamic State West Africa Province (ISWAP), pada hari Minggu di Dogon Chiku, di tepi Danau Chad.

Seorang perwakilan dari milisi anti-jihadis, Babakura Kola, yang membantu militer Nigeria, memberikan rincian korban tewas dari salah satu pihak yang bertikai.

"Dari jumlah korban yang kami dapatkan, sekitar 200 teroris Boko Haram tewas dalam pertempuran itu," kata Babakura Kola kepada AFP.

Insiden kekerasan internal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Nigeria dan AS. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan penetapan Nigeria sebagai "Country of Particular Concern" karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.

Trump, dan beberapa sekutunya di Kongres, menuduh pemerintah Nigeria gagal bertindak atau bahkan mentolerir "pembantaian massal" umat Kristen di negara tersebut, sebuah klaim yang oleh beberapa pihak disebut sebagai genosida.

Sebagai respons atas situasi ini, Trump bahkan mengancam akan memutus semua bantuan AS dan memerintahkan Pentagon untuk "mempersiapkan kemungkinan tindakan" militer terhadap Nigeria jika situasi tidak ditangani.

Pemerintah Nigeria telah berulang kali menolak tuduhan genosida tersebut, bersikeras bahwa kekerasan yang terjadi adalah konflik kriminal dan terorisme yang kompleks, bukan penganiayaan agama yang disponsori negara.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga turun ke jalan pada hari Sabtu (8/11/2025) di Kano, sebuah kota di Nigeria Utara, untuk memprotes ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyerang negara tersebut. Mereka turun ke jalan untuk menolak klaim Trump tentang "genosida Kristen" yang berujung pada ancaman intervensi militer Washington.

Di Negara Bagian Kano, yang mayoritas penduduknya Muslim, sejumlah kelompok Islam berkumpul untuk mengecam ancaman Trump akan aksi militer di Nigeria. Para demonstran terlihat membawa plakat bertuliskan pesan-pesan yang menentang manuver Trump.

"Kami mengecam ancaman Trump untuk menyerang Nigeria. Tidak ada genosida Kristen di Nigeria. Amerika ingin mengendalikan sumber daya kami," tulis salah satu plakat yang dibawa demonstran dan dilaporkan Anadolu Agency.

Pada 1 November, Trump menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk mengembangkan opsi-opsi tindakan militer yang memungkinkan terhadap kelompok-kelompok teroris di Nigeria guna melindungi komunitas Kristen di sana. Ia mengatakan bahwa jika pemerintah Nigeria terus membiarkan pembunuhan umat Kristen, Washington akan segera menghentikan semua bantuan.

"AS dapat masuk ke negara yang sekarang tercela itu, dengan senjata api membara," ujar Trump.

Nigeria menolak klaim tersebut. Abuja mengatakan bahwa tidak mungkin ada "persekusi agama yang dapat didukung dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun oleh pemerintah Nigeria."

"Di tingkat mana pun-baik federal, regional, maupun lokal-hal itu mustahil," kata Menteri Luar Negeri Yusuf Tuggar.

Di Nigeria, keamanan terancam oleh beragam kelompok teroris, termasuk Boko Haram dan ISWAP. Selain itu, ada juga milisi etnis seperti Masyarakat Adat Biafra (IPOB), dan konflik antara penggembala dan petani yang seringkali berakar pada ketegangan ekonomi dan sosial.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Umat Kristen dan Muslim di Nigeria kompak menolak ancaman intervensi militer Amerika Serikat (AS) yang disampaikan mantan Presiden Donald Trump. Ancaman itu muncul setelah Trump menuding terjadinya pembunuhan massal terhadap umat Kristen di negara terpadat di Afrika tersebut.

Nigeria selama ini dikenal sebagai negara yang terbagi hampir seimbang antara wilayah selatan yang mayoritas Kristen dan utara yang mayoritas Muslim. Namun, para pemimpin lokal menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di berbagai daerah bukan soal agama semata.

"Umat Kristen dibunuh, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa umat Muslim juga dibunuh," ujar Danjuma Dickson Auta, pemimpin komunitas Kristen di negara bagian Plateau, kepada AFP, dikutip Selasa (4/11/2025).

Trump sebelumnya menyatakan melalui media sosial bahwa ia telah meminta Pentagon menyiapkan rencana serangan sebagai respons atas dugaan "penganiayaan" terhadap umat Kristen di Nigeria.

Saat ditanya apakah akan menggunakan serangan udara atau pasukan darat, Trump menjawab, "Bisa jadi. Mereka membunuh orang Kristen dalam jumlah sangat besar, dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi."

Menanggapi hal tersebut, Presiden Nigeria Bola Tinubu menegaskan bahwa toleransi beragama adalah "prinsip inti identitas kolektif bangsa." Ia menyerukan agar semua pihak menghindari provokasi yang bisa memperkeruh situasi.

Kekerasan di Nigeria, terutama di wilayah "Sabuk Tengah" seperti Plateau, sering kali dipicu perebutan lahan antara petani yang sebagian besar Kristen dan penggembala Muslim Fulani. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dari kedua pihak.

Para analis menilai akar masalahnya lebih pada perebutan sumber daya dan lemahnya penegakan hukum di daerah pedesaan, bukan perbedaan agama.

"Bahkan mereka yang menyebarkan narasi genosida Kristen tahu bahwa itu tidak benar," kata Abubakar Gamandi, pemimpin serikat nelayan di negara bagian Borno yang mayoritas Muslim.

Analis politik Oxford Economics, Jervin Naidoo, menilai retorika Trump juga bisa terkait dengan ketegangan diplomatik. Nigeria diketahui menolak tuntutan AS untuk menerima kembali warga yang dideportasi dalam kebijakan imigrasi Trump.

"Sebagai balasan, AS memperketat aturan visa bagi warga Nigeria," ujarnya.

Sementara itu, pendeta Joseph Hayab, Ketua Asosiasi Kristen Nigeria untuk wilayah utara, meminta agar pernyataan Trump tidak dipelintir.

"Orang-orang memutarbalikkan cerita seolah-olah Trump datang untuk melawan Nigeria. Tidak, dia datang untuk menghadapi teroris," katanya.

Juru bicara Presiden Tinubu, Daniel Bwala, menilai gaya komunikasi Trump memang sering provokatif, namun hal itu bisa dimanfaatkan untuk membuka dialog strategis.

"Unggahan Trump bisa jadi cara untuk memaksa pertemuan antara kedua pemimpin agar mereka dapat menyelesaikan isu keamanan bersama," ujarnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan di Nigeria sebagai tanggapan atas dugaan kekerasan anti-Kristen, dengan mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Departemen Perang yang baru saja berganti nama untuk "bersiap menghadapi kemungkinan tindakan".

3 Fakta Trump Ancam Gelar Invasi Militer ke Nigeria karena Pembunuhan Umat Kristen

1. Mengancam Akan Menginvasi Nigeria

Dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Sabtu, Trump mengatakan Amerika Serikat akan segera menghentikan semua bantuan ke negara Afrika tersebut "jika Pemerintah Nigeria terus membiarkan pembunuhan terhadap umat Kristen".

AS "mungkin akan masuk ke negara yang sekarang dipermalukan itu, 'dengan senjata api membara,' untuk sepenuhnya membasmi Teroris Islam yang melakukan kekejaman mengerikan ini", tambah Trump, tanpa menyebutkan kelompok atau dugaan "kekejaman" mana yang ia maksud.

"Dengan ini saya menginstruksikan Departemen Perang kami untuk bersiap menghadapi kemungkinan tindakan. Jika kami menyerang, itu akan cepat, ganas, dan manis, seperti para preman teroris menyerang Umat Kristen yang kami SAYANGI! PERINGATAN: PEMERINTAH NIGERIA SEBAIKNYA BERGERAK CEPAT!" tulisnya.

Pemerintah Nigeria tidak segera menanggapi ancaman Trump.

2. AS Menyebut Adanya Genosida Kristen

Unggahan media sosial tersebut muncul sehari setelah presiden AS mengumumkan bahwa Nigeria – sebuah negara yang hampir terbagi rata antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang mayoritas Kristen – akan akan ditambahkan ke dalam daftar "Negara-negara yang Memprihatinkan" Departemen Luar Negeri, yang dibentuk untuk memantau penganiayaan agama di seluruh dunia.

Dalam beberapa bulan terakhir, anggota parlemen sayap kanan dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya di AS telah mengklaim bahwa pertikaian yang diwarnai kekerasan di Nigeria merupakan bagian dari kampanye "genosida Kristen".

Meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendesak pemerintah Nigeria untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi kerusuhan di negara tersebut, yang telah mengalami serangan mematikan oleh Boko Haram dan kelompok bersenjata lainnya, para ahli mengatakan bahwa klaim "genosida Kristen" adalah salah dan terlalu menyederhanakan keadaan.

"Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida Kristen yang terjadi di Nigeria," ujar Bulama Bukarti, seorang pengacara kemanusiaan Nigeria dan analis konflik dan pembangunan, kepada Al Jazeera. Ini adalah "narasi sayap kanan ekstrem yang berbahaya dan telah lama membara, yang diperkuat oleh Presiden Trump hari ini," ujarnya.

“Ini memecah belah dan hanya akan semakin meningkatkan ketidakstabilan di Nigeria,” tambah Bukarti, menjelaskan bahwa kelompok bersenjata di Nigeria telah menargetkan Muslim dan Kristen.

“Mereka mengebom pasar, gereja, masjid, dan menyerang setiap lokasi sipil yang mereka temukan – mereka tidak membeda-bedakan Muslim dan Kristen.”

3. Nigeria Akan Terus Berjuang

Ebenezer Obadare, peneliti senior untuk Studi Afrika di Council on Foreign Relations yang berbasis di Washington, DC, setuju, dan mengatakan bahwa pemerintahan Trump harus bekerja sama dengan otoritas Nigeria untuk mengatasi “musuh bersama” ini.

“Inilah saat yang tepat ketika Nigeria membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer,” kata Obadare. “Hal yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas atau wewenang pemerintah Nigeria. Melakukan hal itu akan kontraproduktif.”

Beberapa jam sebelum ancaman Trump, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu merilis pernyataan yang menekankan bahwa pemerintahnya “terus mengatasi tantangan keamanan yang memengaruhi warga negara lintas agama dan wilayah”.

“Karakterisasi Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kita, juga tidak mempertimbangkan upaya konsisten dan tulus pemerintah untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga Nigeria,” kata Tinubu pada hari Sabtu.

“Nigeria menentang persekusi agama dan tidak mendorongnya. Nigeria adalah negara dengan jaminan konstitusional untuk melindungi warga negara dari semua agama,” lanjut pernyataan itu.

“Pemerintah kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional guna memperdalam pemahaman dan kerja sama dalam perlindungan komunitas dari semua agama.”

Kimièbi Ebienfa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, menekankan komitmen negaranya untuk melindungi seluruh warga negaranya.

“Pemerintah Federal Nigeria akan terus membela semua warga negara, tanpa memandang ras, keyakinan, atau agama,” tulis Ebienfa dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

“Seperti Amerika, Nigeria tidak punya pilihan selain merayakan keberagaman yang merupakan kekuatan terbesar kami.”