Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menjelaskan koordinasi antara pihak baik kementerian atau lembaga diperluas untuk menjaga kinerja ekonomi di tengah gejolak geopolitik.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI usai melakukan rapat bersama pimpinan DPR, Waka DEN, Deputi Gubernur Senior BI, hingga Menteri ESDM. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan koordinasi seperti itu dinilai mampu memperkuat sektor ekonomi maupun migas Indonesia.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita," katanya.

Dia menganalogikan koordinasi ini seperti perhelatan Piala Dunia di mana dalam setiap tim memerlukan kerja sama yang terkoordinir.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan Indonesia perlu menjaga kepercayaan agar ekonomi mampu bertahan di tengah dinamika geopolitik yang saat ini terjadi.

Dia berpendapat bahwa kondisi fundamental ekonomi RI membaik, hanya saja menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya.

Mari memahami bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki tantangan masing-masing dalam menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana suatu negara merespons dinamika global tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan dalam menghadapi ketidakpastian global, BI akan membuat suatu kebijakanjangka pendek untuk mencapai stabilitas.

Dalam hal ini, kata dia, adalah nilai tukar dan kedua likuiditas. Dia menyebut, BI telah melakukan langkah melalui menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut, di bulan telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI sudah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, dia menekankan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang dimiliki. Dia mencontohkan, likuiditas moneter di akhir bulan Mei melakukan ekspansi sekitar Rp600 triliun

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa aktivitas dunia usaha sedang mengalami perlambatan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kinerja penerimaan pajak yang justru tumbuh signifikan hingga akhir Mei 2026.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan hingga April 2026 yang sebesar 16,1 persen. Peningkatan penerimaan itu sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya implementasi sistem Coretax.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan. Hingga Mei 2026, penerimaan dari pos tersebut mencapai Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan setoran pajak korporasi menunjukkan kondisi dunia usaha masih sehat dan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” ujarnya.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh kuat. Hingga Mei 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp315,7 triliun atau meningkat 41,3 persen secara tahunan.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” katanya.

Kinerja sejumlah sektor ekonomi juga tercermin dalam penerimaan perpajakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 52,4 persen, diikuti sektor pertambangan 28,2 persen dan industri pengolahan 19,7 persen. Menurut Purbaya, tingginya penerimaan dari sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih bergerak dan terus bertumbuh.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Memahami istilah dasar ekonomi menjadi bekal penting untuk membaca arah perekonomian, mulai dari kinerja negara, pergerakan harga, kebijakan pemerintah, hingga mekanisme pasar.

Dalam ekonomi, sejumlah indikator digunakan untuk menilai kesehatan perekonomian dan perilaku pasar. Beberapa istilah seperti PDB, PNB, suku bunga, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, sekuritas, kebijakan fiskal, monetarisme, serta hukum penawaran dan permintaan kerap muncul dalam pembahasan ekonomi sehari-hari, khususnya di berita.

Mengutip dari Oxford Summer Courses, Jumat (8/5/2026), ekonomi berkaitan dengan produksi barang dan jasa, aktivitas konsumsi, kebijakan pemerintah, serta keputusan pelaku pasar. Karena itu, pemahaman atas istilah ekonomi membantu masyarakat membaca bagaimana harga bergerak, bagaimana negara mengukur kinerja ekonominya, dan bagaimana kebijakan memengaruhi daya beli.

Istilah seperti sekuritas, kebijakan fiskal, monetarisme, serta hukum penawaran dan permintaan menjelaskan cara pasar keuangan, pemerintah, dan pelaku ekonomi berinteraksi. Seluruh istilah tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan pergerakan ekonomi secara luas.

Berikut 10 istilah penting dan umum dalam ekonomi yang sudah Bisnis rangkum:

1. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto atau PDB digunakan untuk mengukur kinerja dan aktivitas ekonomi suatu negara secara luas. PDB merujuk pada total nilai moneter dari seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu.

Produktivitas keseluruhan suatu negara menjadi ukuran cepat untuk menilai kesehatan ekonomi. PDB biasanya dihitung tahunan, tetapi juga dapat dihitung kuartalan atau bulanan untuk memberi gambaran yang lebih spesifik.

2. Produk Nasional Bruto

Produk nasional bruto atau PNB merupakan ukuran ekonomi untuk menilai pertumbuhan atau penurunan suatu negara. PNB adalah estimasi nilai total seluruh barang akhir dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara.

Secara sederhana, PNB dimulai dari PDB, lalu ditambah pendapatan investasi penduduk dari luar negeri dan dikurangi pendapatan investasi penduduk asing di dalam negara tersebut.

3. Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam atas penggunaan uang, barang, atau properti. Biaya ini diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi karena aset tersebut digunakan pihak lain.

Suku bunga dinyatakan sebagai persentase dari pinjaman yang belum dibayar dan umumnya dihitung tahunan. Suku bunga berlaku pada banyak transaksi pinjaman, seperti pembelian rumah, modal usaha, hingga biaya kuliah.

4. Inflasi

Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum naik dari waktu ke waktu. Akibatnya, nilai uang menurun karena jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit barang.

Contohnya, harga beras yang sebelumnya Rp6.500 per liter naik menjadi Rp18.500 per liter. Kenaikan harga itu menunjukkan daya beli uang melemah.

Penyebab inflasi dapat berasal dari inflasi inti, bahan makanan bergejolak, dan harga yang ditetapkan pemerintah. Contohnya mencakup biaya kontrakan, pendidikan, harga pakaian, cabai, bawang merah, beras, tarif listrik, BBM bersubsidi, tarif angkutan umum, dan harga air.

5. Deflasi

Deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa turun secara terus-menerus dalam suatu periode. Meski harga lebih murah terlihat menguntungkan, deflasi berkepanjangan dapat melemahkan kegiatan ekonomi.

Contohnya, harga beras turun dari Rp18.500 per liter menjadi Rp16.500 per liter, lalu turun lagi menjadi Rp15.000 per liter. Kondisi ini dapat membuat konsumen menunda belanja karena berharap harga kembali turun.

Dampaknya, penjual kehilangan pendapatan, stok menumpuk, pemasok mengurangi produksi, dan risiko pemutusan hubungan kerja meningkat. Pada akhirnya, ekonomi melambat karena uang tidak berputar.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lain. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui modal fisik, modal manusia, produktivitas tenaga kerja, serta teknologi.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PNB atau PDB. Angka pada periode berbeda dibandingkan untuk melihat ada tidaknya peningkatan.

7. Sekuritas

Sekuritas adalah aset atau instrumen keuangan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Sekuritas memiliki nilai moneter dan dapat dipertukarkan.

Ada tiga jenis utama sekuritas, yaitu ekuitas, utang, dan hibrida. Contoh sekuritas yang umum adalah saham, obligasi, dan unit reksa dana.

8. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah penggunaan belanja pemerintah dan perpajakan serta dampaknya terhadap ekonomi. Kebijakan ini memengaruhi permintaan barang dan jasa, ketenagakerjaan, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ada dua jenis utama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mendorong ekonomi melalui penurunan pajak dan peningkatan belanja, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi saat inflasi tinggi melalui kenaikan pajak dan pengurangan belanja.

9. Monetarisme

Monetarisme adalah teori makroekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan jumlah uang beredar.

Teori ini menilai jumlah uang dalam ekonomi sebagai penentu utama pertumbuhan. Ketika ketersediaan uang meningkat, permintaan barang dan jasa naik, prospek lapangan kerja membaik, pengangguran turun, dan pertumbuhan ekonomi terdorong.

10. Hukum Penawaran dan Permintaan

Hukum penawaran dan permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan kesediaan orang untuk membeli atau menjualnya.

Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga tinggi, pembeli akan meminta lebih sedikit barang. Sebaliknya, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga lebih tinggi, penjual akan memasok lebih banyak barang.

Secara umum, ketika harga barang dan jasa meningkat, orang bersedia memasok lebih banyak dan meminta lebih sedikit. Sebaliknya, ketika harga turun, orang cenderung meminta lebih banyak dan memasok lebih sedikit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada kuartal I 2026 yang dinilai mengindikasikan kinerja tetap terjaga. Kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif, bersumber dari LU jasa keuangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta LU reparasi mobil dan motor.

“Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kuartal I 2026, seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriyah, serta dimulainya musim panen pada komoditas pertanian,” kata Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, kinerja kegiatan usaha yang terjaga tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal I 2026 sebesar 10,11 persen, meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada kuartal sebelumnya sebesar 10,61 persen.

Pada LU jasa keuangan, nilai SBT tercatat sebesar 1,94 persen. Lalu, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 1,54 persen. Adapun LU industri pengolahan mencatatkan nilai SBT sebesar 1,46 persen, serta LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor dengan SBT 1,24 persen.

“Pada kuartal II 2026, responden memperkirakan kegiatan usaha meningkat dengan SBT 14,80 persen, lebih tinggi dibandingkan SBT 10,11 persen pada kuartal I 2026,” ungkapnya.

Peningkatan tersebut diperkirakan bersumber dari LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan SBT sebesar 2,38 persen, sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan dan tanaman perkebunan, serta perikanan sesuai pola musimnya. Lalu, LU pertambangan dan penggalian dengan SBT sebesar 0,74 persen, didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta LU konstruksi dengan SBT 1,02 persen, seiring dimulainya pengerjaan sejumlah proyek.

Hasil SKDU mencatatkan kapasitas produksi terpakai meningkat pada kuartal I 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal itu tercermin dari kapasitas produksi terpakai pada kuartal I 2026 sebesar 73,33 persen, lebih tinggi dibandingkan sebesar 73,15 persen pada kuartal IV 2025. Peningkatan kapasitas produksi ditopang oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (72,53 persen) dan LU industri pengolahan (70,31 persen), sejalan dengan peningkatan aktivitas usahanya.

Sementara itu, LU lainnya tercatat melambat, yaitu LU pengadaan listrik (80,49 persen), LU pertambangan dan penggalian (68,55 persen), dan LU pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (74,74 persen), sejalan dengan aktivitas usahanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.

"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.

Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.

Penilaian Moody's dan S&P

Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Catatan dari Sisi Fiskal

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.

"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.

Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.

Penilaian Moody's dan S&P

Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Catatan dari Sisi Fiskal

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim kinerja laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami peningkatan signifikan dalam satu tahun pemerintahannya.

Ia menyebut laba BUMN naik hingga empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya Rp89 triliun pada 2024. Berdasarkan catatan BPI Danantara, laba perusahaan pelat merah tahun lalu mencapai Rp332 triliun.

"BUMN yang selama sekian tahun tidak pernah untung, dalam satu tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik empat kali lipat. Dari Rp89 triliun tahun 2024, naik empat kali. Dan ini akan naik terus," kata Prabowo dalam acara Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres, Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Prabowo menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian nasional. Ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja dan membuktikan hasil kebijakan kepada masyarakat di tengah berbagai kritik terhadap kinerja ekonomi.

"Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit," ujarnya.

Selain menyoroti kinerja BUMN, Prabowo juga menyinggung sejumlah indikator ekonomi lain yang disebut menunjukkan tren positif, seperti konsumsi rumah tangga dan penerimaan pajak. Namun, ia menilai capaian tersebut kerap mendapat respons negatif dari sebagian pihak.

"Mereka selalu jelek-jelekin prestasi kita sendiri. Konsumsi rumah tangga tertinggi, enggak ada yang komentar baik. Penerimaan pajak bulan ini konon kabarnya naik, tertinggi selama berapa tahun," kata dia.

Prabowo menilai peningkatan kinerja BUMN dapat dicapai melalui pengelolaan dan kepemimpinan yang baik serta komitmen menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia juga mengingatkan seluruh lembaga negara, terutama yang mengelola keuangan publik, untuk menjaga kepentingan rakyat dan menghindari praktik yang merugikan negara.

"Hanya dengan manajemen yang baik, hanya dengan kepemimpinan yang baik, hanya dengan semangat tidak mau mencuri dari rakyat dan bangsa Indonesia," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan bahwa penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi negara.

Sebagaimana diketahui, Moody's dalam keterangan terbarunya mempertahakan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2. Namun, lembaga itu menyesuaikan outlook dari stable menjadi negative akibat risiko dari penurunan kepastian kebijakan yang apabila berlanjut bisa berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

"Penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia," terang Gubernur BI Perry Warjiyo melalui keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Hal itu, terangnya, terlihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun lalu tumbuh 5,1%.

Di sisi lain, inflasi tetap terjaga pada 2,92% atau berada dalam kisaran sasaran. Sementara itu, lanjutnya, stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat bank sentral.

Pada segi stabilitas sistem keuangan, Perry mennyebut kondisinya tetap terjaga baik dengan ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Tidak hanya itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI dua periode itu lalu menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Moody's yang tetap berada pada kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan ketahanan ekonomi yang terjaga.

Selain itu, Moody's turut menilai defisit fiskal diperkirakan tetap berada di bawah 3% PDB. Dari segi kebijakan moneter, BI diperkirakan terus mendukung stabilitas inflasi.

Moody's turut memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers. Namun demikian, dia mengakui lembaga tersebut menyoroti tantangan pemerintah dalam meningkatkan basis penerimaan.

Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya otoritas fiskal untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.

Ke depan, BI memprakirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid dengan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Pertumbuhan ekonomi 2026 diprakirakan meningkat di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan berbagai kebijakan pemerintah, serta berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan BI.

Kinerja positif tersebut diprakirakan akan terus meningkat pada 2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1% sampai dengan 5,9%, serta inflasi yang akan tetap terkendali.

Ketahanan Eksternal

Perry juga menyampaikan ketahanan eksternal Indonesia dalam menanggapi perkembangan terbaru dari Moody's tersebut. Dia mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Neraca perdagangan pada Desember 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,51 miliar didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam maupun manufaktur.

Alhasil, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar US$156,5 miliar setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Level cadangan devisa itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Perry memperkirakan, NPI 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9% sampai dengan 0,1% PDB.

Nilai tukar Rupiah juga diprakirakan tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Hal itu didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik, serta komitmen BI dalam menjaga stabilitas rupiah.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjut di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan KSSK dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar," demikian dikutip dari siaran pers BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa momentum perbaikan kinerja perekonomian mulai tampak seiring dengan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 yang telah menjauhi zona kontraksi bahkan tumbuh 30% (year on year/YoY).

Penerimaan pajak lazim sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja ekonomi. Pajak adalah tahap terakhir dalam siklus perekonomian. Ketika orang berpenghasilan, mereka akan membayar pajak. Begitupula dengan korporasi, ketika memperoleh laba mereka akan membayarkan pajak penghasilan (PPh) badan.

"Angka yang baru kami terima tadi, pajak Januari net tumbuh 30% dibanding tahun lalu Januari. Jadi, bagus keadaannya, ekonomi lebih bagus," terangnya di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sekadar catatan, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2025 Rp88,89 triliun atau terkontraksi lebih dari 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, dengan kisaran pertumbuhan angka 30%, penerimaan pajak pada bulan Januari 2026 berasa di kisaran Rp115,5 triliun.

Pemerintah sendiri memasang target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026. Target itu tumbuh 22,9% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang hanya di angka Rp1.917,6 triliun atau kurang Rp440,1 triliun.

Kendati melampaui ekspektasi pemerintah yang semula berada di kisaran 13%, Purbaya cukup yakin bisa memperbaiki kinerja penerimaan pajak, apalagi prospek ekonomi pada tahun 2026 jauh lebih baik dibandingkan dengan 2025. Prediksinya pertumbuhan ekonomi 2025 hanya di kisaran 5,1%.

Purbaya cukup optimistis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 bisa mencapai 6% dan mendekati 8% pada 2029 dengan melakukan sejumlah perbaikan struktural dalam ekonomi. Caranya, dia ingin memperbaiki mesin ekonomi Indonesia yang selama 20 tahun terakhir pincang. Porsi pemerintah dan swasta akan diseimbangkan, supaya multiplier effect-nya bisa mengerek ke perekonomian.

Dia juga fokus memperbaiki iklim usaha, mendorong peran swasta. Purbaya menyebut akan fokus untuk mendorong kondisi ekonomi domestik sehingga nantinya investasi asing akan mengikuti dengan sendirinya. "Tahun ini [ekonomi tumbuh] 6%, tahun berikutnya 6,5%, lalu mendekati 7%, mendekati 2029 akan dekat dengan 8%. Kalau saya masih di sini," ujarnya.

Reformasi Insentif Tarik Investasi

Sementara itu, pemerintah berencana mereformasi skema pemberian insentif mulai dari fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk memastikan pemberian fasilitas fiskal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rencana itu tertuang dalam Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 yang akan mengatur sejumlah substansi. Pertama, penegasan mengenai kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal.

Bidang usaha kalau mengacu rangan beleid itu meliputi bidang usaha yang diberikan tax allowance (potongan pajak untuk bidang usaha/daerah tertentu), tax holiday (pembebasan pajak untuk investor baru dalam kurun waktu tertentu), investment allowance (keringanan pajak untuk sektor pada karya), dan super tax deduction (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan).

Kedua, selain mengenai kriteria usaha yang mendapatkan insentif fiskal, pokok materi muatan rancangan Perpres itu turut mencakup kriteria bidang usaha yang salah satunya dialokasikan untuk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ketiga, kriteria bidang usaha dengan persyaratan tertentu meliputi bidang usaha hanya untuk penanaman modal dalam negeri, bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan khusus dan bidang usaha untuk minuman beralkohol. Keempat, grandfather clause bagi pelaku usaha eksisting terkait perluasan usaha, penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di bidang usaha yang sama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait rancangan aturan tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya akan melihat secara satu per satu kasus terkait dengan pemberian insentif fiskal. "Nanti kami lihat case by case, karena belum sampai ke saya dari Kemenko Perekonomian," ujar Purbaya.

Purbaya hanya menekankan akan menentukan alokasi insentif fiskal yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia, dalam hal ini dunia usaha lokal. Dia ingin pembebasan atau keringanan pajak bagi dunia usaha tepat sasaran. "Kalau ada insentif kami lihat insentifnya menurut saya yang paling pas buat kita lah. Enggak ada insentif untuk perusahaan yang berada di sini, yang sejenis, hanya menimbulkan persaingan aja," jelasnya.

Apa Tanggapan Ekonom?

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menilai target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2026 sebesar 5,4% masih masuk akal. Akan tetapi, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke 6%, seperti yang kerap disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, lebih tepat disebut sebagai ambisi politik-ekonomi, bukan proyeksi yang sepenuhnya ditopang oleh kondisi fundamental saat ini.

"Tekanan yang muncul di fiskal, moneter, dan pasar keuangan sejak awal tahun justru menunjukkan bahwa ruang akselerasi pertumbuhan relatif sempit," terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Rizal lalu memerinci satu per satu tekanan kepada perekonomian di awal tahun ini. Dari sisi fiskal, pelebaran defisit APBN menandakan bahwa kapasitas fiskal sudah bekerja keras hanya untuk menjaga ekonomi tetap bergerak.

Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, fiskal lebih berfungsi sebagai peredam perlambatan, bukan mesin pendorong pertumbuhan tinggi.

"Ketika ruang fiskal terbatas, belanja produktif berisiko tertahan, sementara beban pembiayaan justru meningkat. Ini membuat dorongan fiskal ke pertumbuhan tambahan menjadi tidak besar," ujarnya.

Kemudian dari sisi moneter dan pasar keuangan, Rizal memandang bahwa pelemahan nilai tukar dan gejolak di pasar modal mencerminkan sentimen risiko yang masih rapuh. Kondisi itu akhirnya membatasi ruang kebijakan moneter untuk lebih akomodatif, sehingga transmisi ke kredit dan investasi berjalan lambat.

Dampaknya, sektor swasta diperkirakan cenderung masih menunda ekspansi ketika stabilitas pasar keuangan belum benar-benar pulih.

Meski demikian, Rizal melihat adanya perbaikan persepsi pelaku usaha dan pulihnya permintaan domestik. Hal itu terlihat dari indeks produktivitas mencapai level 52,6 pada Januari 2026 atau naik dari Desember 2025 yaitu 51,2.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempererat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI).

"Di bawah arahan dan bimbingan dari BI yang merupakan mitra kami, mohon kiranya nanti tetap kita jadikan pedoman sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kita bisa naik kelas," ucap Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat pengukuhan Mohamad Noor Nugroho sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah yang baru pada Senin (22/12/2025).

Luthfi menyebut KPw BI Provinsi Jawa Tengah merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Kuartal III/2025 yang mencapai 5,35% (year-on-year/yoy). "Melalui perencanaan dan kolaborasi tersebut, seluruh potensi di Jawa Tengah dapat didorong secara maksimal termasuk dalam hal investasi dan pembinaan UMKM," ucapnya.

Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama KPw BI Provinsi Jawa Tengah berhasil mencetak prestasi. Sejumlah penghargaan terkait pengendalian inflasi telah diraih.

Kolaborasi kedua pihak juga sukses menarik minat investasi melalui forum-forum bisnis yang diselenggarakan. "Sejauh ini, investasi yang masuk Jawa Tengah hingga kuartal III/2025 tahun 2025 sudah mencapai Rp66,8 triliun," jelas Luthfi.

Terkait kinerja pengendalian inflasi, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut TPID Jawa Tengah merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. "Karena mampu menjaga laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,37% (yoy) juga termasuk yang tinggi se-Indonesia," imbuhnya.

Bos BI itu berpesan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjalin komunikasi aktif dengan Mohamad Noor Nugroho bersama jajarannya di KPw BI Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, interaksi yang lebih intens itu dapat membuahkan hasil positif berupa pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah.

"Posisi Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan investor, baik dari luar negeri dan dalam negeri. Hal itu tentu harus dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah," ujar Perry.

situasi indikator ekonomi makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dari Januari naik 20 persen dan ini salah satu tertinggi di Asia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan indikator ekonomi makro Indonesia hingga akhir tahun masih berada dalam kondisi baik dan kinerja pasar keuangan menunjukkan tren positif hingga tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatatkan rekor tertinggi sejak Januari atau menjadi salah satu tertinggi di Asia.

"Pertama kami laporkan bahwa situasi indikator ekonomi makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dari Januari naik 20 persen dan ini salah satu tertinggi di Asia," ujar Airlangga dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin.

Airlangga mengatak​​​​​​​an neraca perdagangan Indonesia dilaporkan masih mencatatkan surplus sebesar 2,39 miliar dolar AS. Untuk transaksi berjalan tahun 2025, Indonesia juga membukukan surplus sekitar 4 miliar dolar AS, meskipun sektor keuangan mengalami defisit sebesar 8,1 miliar dolar AS.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia tetap berada pada level tinggi, yakni sekitar 150 miliar dolar AS.

Dari sisi perbankan, pertumbuhan kredit tetap positif di angka 7,36 persen. Sementara itu, uang primer yang digelontorkan pemerintah melalui kebijakan fiskal tercatat tumbuh 13,3 persen atau sekitar Rp2.136 triliun.

Dengan catatan tersebut, Airlangga optimistis bahwa target pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat mencapai 5,2 persen tahun ini dapat tercapai.

"Jadi, efeknya tahun depan akan positif, dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari kementerian/lembaga, penggunaan anggarannya juga baik, jadi target 5,2 persen tahun ini insya Allah tercapai dan kuartal 4 juga insya Allah kenaikannya di atas 5,4 persen," kata Airlangga.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada November 2025, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang sebesar 222,1 atau tumbuh 5,9 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya.

“Indeks Penjualan Riil (IPR) November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 4,3 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan mayoritas kelompok, terutama perlengkapan rumah tangga lainnya dengan IPR yang tumbuh 4,0 persen yoy setelah mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen yoy pada Oktober 2025.

Selain itu, prakiraan kinerja penjualan eceran pada November 2025 juga ditopang oleh pertumbuhan pada kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 12,8 persen yoy; suku cadang dan aksesori 15,4 persen yoy; serta makanan, minuman, dan tembakau 8,2 persen yoy.

Secara bulanan, penjualan eceran pada November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 1,1 persen month to month (mtm) didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Mengenai realisasi pada Oktober 2025, IPR secara tahunan tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan IPR bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penjualan kelompok barang budaya dan rekreasi (6,7 persen yoy) serta makanan, minuman, dan tembakau (6,4 persen yoy).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 0,6 persen (mtm) yang juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat menjelang persiapan HBKN Natal didukung oleh kelancaran distribusi. Dari sisi harga, tekanan inflasi pada tiga bulan mendatang, yakni Januari 2026, diprakirakan meningkat, sementara pada enam bulan mendatang atau April 2026 diprakirakan menurun.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Januari 2026 yang tercatat sebesar 163,2, lebih tinggi dibandingkan 157,2 pada periode sebelumnya, didorong oleh ekspektasi kenaikan harga bahan baku, upah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan permintaan menjelang periode Ramadan 1447 H.

Sementara itu, IEH April 2026 tercatat sebesar 161,7, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 172,5 seiring normalisasi permintaan pasca-HBKN Idul Fitri.