SOLO - Royal Dinner dalam rangka Adeging Mangkunegaran ke-269 digelar di Pendopo Mangkunegaran akhir pekan lalu. Acara tersebut dihadiri sekitar 150 tamu undangan dari berbagai kalangan.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Adeging Mangkunegaran 269. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya KGPAA Mangkunegaran X, GRAJ Ancillasura Marina Sudjiwo, Respati Ardianto, Meliza M. Rusli, Nico Tahir, Aditya Bayunanda, hingga Agus Martowardojo.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran X atau yang kerap disapa Gusti Bhre mengatakan, Royal Dinner merupakan malam yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan.

Gusti Bhre juga mensyukuri semua pihak yang sudah membuktikan kerja keras dan mendukung satu sama lain bisa menciptakan suatu dampak positif dan keberlanjutan.

“Terima kasih selamat menikmati makan malamnya dan tentunya saya mewakili seluruh keluarga, terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan,” ujar Gusti Bhre, Minggu (3/5/2026).

Di acara Royal Dinner, jamuan yang dihidangkan dalam royal heritage dinner selalu menyimpan filosofi. Gusti Raden Ajeng Ancillasura Marina Sudjiwo atau kerap disapa Gusti Sura mengatakan Adeging Mangkunegaran tahun ini digelar pada Tahun Dal, artinya merupakan tantangan.

Lihat video: Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal di Pura Mangkunegaran Solo



“Ini kita wujudkan dalam tema keprajuritan yang bisa teman-teman lihat di sini. Mangkunegaran melambagkan ini semua dengan ikon kuda,” kata Gusti Sura di Pamedan Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam siklus Windu Jawa, Tahun Dal bukan sekadar penanggalan, melainkan fase penempaan diri. Ibarat seekor kuda pilihan, ketangkasan tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk melalui disiplin dan latihan yang teguh.

Melalui tujuh rangkaian hidangan, sekitar 150 tamu undangan khusus diajak menyelami filosofi Legiun Mangkunegaran yang merupakan simbol manusia yang tahu kapan harus melesat cepat dan kapan harus tenang mengamati tujuan.

Perjalanan dimulai dengan makanan bernama canape savory yaitu Sosis Solo Deconstructed. Sebagaimana kavaleri yang melesat cepat, hidangan ini hadir lugas dengan crispy crepe hasil teknik dehidrasi yang membungkus ayam rempah santan kental, melambangkan langkah awal yang terarah.

Memasuki menu pembuka, Dendeng Age Buntel hadir dengan rupa menyerupai tapal kuda besi yang sedang dipanaskan. Daging cincang berempah yang dibungkus lemak jala ini adalah simbol disiplin dan batasan ketat bagi prajurit Legiun.

Puncak dari narasi malam ini tertuang dalam hidangan utama yakni Slow Cooked Beef Sauce Kluwek. Beef Short Ribs yang dimasak sous-vide selama 48 jam ini adalah metafora penempaan yang sempurna.

Daging yang semula keras menjadi lembut karena waktu dan suhu yang tepat, konsisten seperti langkah kuda yang terarah menuju tujuan bermakna. Saus kluwek yang hitam dan pekat melambangkan fase penempaan diri yang keras namun kaya akan makna.

Sebagai penutup siklus, hadir Mousse Tape Singkong. Menggunakan bahan dasar rakyat yang naik kelas, hidangan ini melambangkan kerendahan hati seorang ksatria. Tekstur mousse yang ringan dipadukan dengan meringue jahe dan coulis nangka memberikan ruang tenang untuk refleksi atas segala ketekunan yang telah dijalani.

Royal Dinner Mangkunegaran merupakan sebuah perjamuan yang bukan sekadar tentang rasa, melainkan penghormatan terhadap sejarah, disiplin, dan langkah yang tak pernah goyah.

SOLO - Dua kubu di internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) menggelar halalbihalal, Kamis (26/3/2026). Acara berlangsung pada jam yang hampir bersamaan di tempat berbeda dalam keraton.

Putra bungsu mendiang Raja Paku Buwono (PB) XIII, Gusti Purbaya yang telah menobatkan sebagai Raja Keraton Solo PB XIV, menggelar acara halalbihalal di Palereman Dalem Sasana Narendra yang ada di dalam keraton. Acara mulai berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.

Pangageng Sasana Wilapa, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mengatakan, acara halalbihalal diikuti putra putri mendiang PB XII, saudara-saudara PB XIV, sentono dalem dari PB X, dan PB IX.



"Warga juga banyak, kita kan open house," kata Timoer Rumbai Kusuma Dewayani.

Pada bagian lain, Pelaksana Keraton Solo Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan juga menggelar halalbihalal di Sasana Andrawina keraton sekitar pukul 12.00 WIB. Acara turut dihadiri Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

KGPHPA Tedjowulan dalam sambutannya menyatakan, Idulfitri menjadi momentum yang sangat baik bagi Keluarga Besar Keraton Solo untuk kembali rukun, akur, dan kompak. Saling berjabat tangan dan merangkul demi kebaikan bersama dan kemajuan keraton.

"Oleh karena itulah, saya terus-menerus mengajak kita semua untuk meletakkan ego masing-masing dan mengedepankan kepentingan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan," kata Tedjowulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mulai mengambil langkah untuk merespons konflik internal yang berkepanjangan di Kraton Solo. Perselisihan yang telah berlangsung lama tersebut dinilai berdampak langsung pada pengelolaan aset budaya dan akuntabilitas hibah negara.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/6/2026).

Fadli Zon mengatakan konflik di Kraton Solo bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berupaya memfasilitasi dialog dengan mengundang seluruh pihak.

“Kraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang,” ujar Fadli Zon di Komisi II DPR.

Fadli menjelaskan bahwa tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut. Sebagian menolak hadir karena mempersoalkan format undangan yang tidak mencantumkan nama raja.

“Undangannya inginnya pakai nama rajanya. Padahal rajanya sedang ada dua. Artinya saling mengklaim,” tambahnya.

Pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait berdasarkan identitas resmi.

“Kalau dari pemerintah, kami mengundang atas nama sesuai KTP,” ujarnya.

Fadli pun menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga Kraton, melainkan memastikan pengelolaan hibah negara berjalan akuntabel. Selama ini, Kraton Solo menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

Ke depan, pemerintah menilai perlu ada penanggung jawab yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana yang mewakili negara.

“Kami menunjuk Panembahan Agung Tejo Ulan sebagai penanggung jawab pelaksana dan fasilitator musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra itu menambahkan keputusan terkait kepemimpinan Keraton tetap menjadi ranah internal keluarga.

Menurutnya, konflik internal telah berdampak pada kondisi fisik Kraton Solo yang berstatus cagar budaya nasional dengan luas sekitar 8,5 hektare. Sejumlah bangunan dilaporkan tidak terawat akibat aksi saling menggembok antar pihak.

“Saya sudah melihat langsung kondisi Keraton Solo. Bangunan-bangunan di belakang itu tidak terawat karena ada aksi saling menggembok,” jelasnya.

Ia juga menyinggung proyek revitalisasi museum yang baru terealisasi sekitar 25%, namun kembali terhenti. Kondisi tersebut membuat negara perlu hadir melalui intervensi terbatas. Namun, ia menegaskan batas intervensi tersebut.

“Kami berusaha untuk intervensi agar negara tidak dianggap membiarkan. Tapi intervensi ini khusus untuk perlindungan cagar budaya, bukan untuk urusan internal keluarga Keraton,” tegas Fadli.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Kraton Solo.

JAKARTA - Kubu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) Pakoe Boewono (PB) XIV Purbaya mengajukan keberatan kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Langkah diambil sebagai respons atas terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

Keputusan mengatur tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Melalui kuasa hukumnya, kubu PB XIV Purbaya juga menyatakan keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Nomor: 21/L/KB.09.06/2026, tanggal 15 Januari 2026 tentang Undangan Penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

Kuasa hukum PB XIV Purboyo, Sionit Tolhas Martin mengatakan, surat keberatan telah dilayangkan ke Kementerian Kebudayaan. Jika dalam 90 hari tidak ditanggapi ataupun tidak ada perubahan, maka pihaknya menilai hal itu adalah melawan hukum.

"Kami akan mengajukan gugat ke PTUN apabila surat keberatan tidak ditanggapi Kementerian Kebudayaan," kata Sionit Tolhas Martin Gea.

Anggota kuasa hukum Raja PB XIV Purbaya, Billy Suryowibowo menambahkan, penerbitan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 dan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Nomor: 21/L/KB.09.06/2026 tanggal 15 Januari 2026, secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebab secara formil, lanjutnya, pembentukan keputusan-keputusan tidak transparan, tidak akuntabel, tidak aspiratif. Sebab materi muatan yang terkandung dalam keputusan tidak mencerminkan keadaan hukum yang sesungguhnya.

Argumentasi hukum yang dipakai adalah Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3), menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

"Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah salah satu cagar budaya yang diakui keberadaannya di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya," ucap Billy Suryowibowo.

Dia menegaskan, raja adalah pemimpin masyarakat adat Keraton Solo, serta merupakan pemilik sah dari cagar budaya Keraton Solo yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

Dikatakannya, kedudukan Keraton Solo bukan merupakan cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh negara. Sebab sebelumnya telah dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat adat Keraton Solo.

Hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menentukan bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, penunjukkan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Juga Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Solo dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Solo.

Ditegaskannya, masa waktu jabatan/penugasan Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan selaku Maha Menteri Keraton Solo sebagaimana tercantum dalam SK PB XIII Nomor 02/PB XIII/01/2013, dan masa waktu kedudukan hukum GRAy Koes Moertiyah Wandansari sebagai pengageng Sasana Wilopo yang diangkat berdasarkan SK No. 70/D.13.S.W.10/2004, tanggal 26 Oktober 2004, secara hukum negara maupun paugeran (adat Keraton Solo) sesungguhnya telah berakhir seiring dengan wafat PB XIII Hangabehi.

Untuk itu, pihaknya mendesak Menteri Kebudayaan untuk membatalkan, sekaligus mencabut kedua keputusan tersebut. Kerabat Raja PB XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mengatakan, pihaknya melihat ketidakadilan terkait proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan, penunjukan KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, dilihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya.

Dari tinjauannya di lingkungan Keraton Solo, Fadli Zon melihat bangunan-bangunan yang kurang terawat dengan baik. Diharapkan nantinya dapat direvitalisasi, sehingga ke depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dapat menjadi objek wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata religi.

Dirinya menilai hal itu sangat potensial, dan baik untuk keraton, keluarga besar keraton, dan Solo. Pihaknya sebenarnya sudah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Raja PB XIV Purbaya. Hanya saja saat diundang ternyata tidak datang.

KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, kata Fadli Zon, beliau yang nantinya yang akan mengundang terkait musyawarah mufakat semua kerabat.

"Harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya. Semacam penanggung jawab, supaya kalau kita mau menghibahkan ada dana, kepada siapa?. Kalau nanti nggak ada dukungan bantuan, pemerintah nanti yang disalahkan," kata Fadli Zon.

Sebelumnya, acara seremonial penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) diwarnai kericuhan, Minggu (18/1/2026). Salah satu kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung.

Protes dilontarkan usai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan. Kala itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memegang microfon dan mulai menyampaikan uneg-unegnya.

SOLO - Menteri Kebudayaan Fadli Zon buka suara atas keberatan kubu Raja Paku Buwono (PB) XIV Purbaya mengenai Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Keputusan terkait penunjukan KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

"Kita melihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya," kata Fadli Zon usai menyerahkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 kepada Tedjowulan di Sasana Handrawina, Minggu (18/1/2026).

Dari tinjauannya di lingkungan Keraton Solo, Fadli Zon melihat bangunan-bangunan yang kurang terawat dengan baik. Diharapkan nantinya dapat direvitalisasi, sehingga ke depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dapat menjadi objek wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, serta wisata religi.

Hal itu sangat potensial dan baik untuk keraton, keluarga besar keraton, dan Solo. Pihaknya sebenarnya sudah berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Raja PB XIV Purbaya. Hanya saja saat diundang ternyata tidak datang.

KGPHPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, beliau yang nantinya mengundang terkait musyawarah mufakat semua kerabat.

"Harus kita tunjuk dulu siapa pelaksananya. Semacam penanggung jawab supaya kalau kita mau menghibahkan ada dana, kepada siapa? Kalau nanti nggak ada dukungan bantuan, pemerintah nanti yang disalahkan," katanya.

Sebelumnya, acara seremonial penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) diwarnai kericuhan, Minggu (18/1/2026). Salah satu kerabat keratin GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung.

Protes dilontarkan usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan. Kala itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memegang mikrofon dan mulai menyampaikan uneg-unegnya.

SOLO - Acara penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) diwarnai kericuhan. Salah satu kerabat keraton, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung.

Protes disampaikan usai Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pidato sambutan. Kala itu, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memegang microphone dan mulai menyampaikan uneg-unegnya.

Namun sesaat kemudian, microphone kemudian mati. Sehingga tidak terlalu jelas apa yang disampaikan sosok yang mendukung penobatan KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) sebagai Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIV ini. Seketika, suasana berubah menjadi kacau karena banyak yang merangsek ke depan acara.

Suara sorakan terdengar ketika Timoer Rumbai bicara. Kericuhan mulai mereda sekitar 15 menit kemudian. Sementara acara seremonial penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 menjadi tertunda. Suasana kembali normal setelah dibacakan doa penutup.

Usai acara, Fadli Zon lalu melanjutkan peninjauan ke dalam lingkungan internal keraton. Sedangkan seremonial Penyerahan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 kepada Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan, dilaksanakan di Sasana Handrawina.

Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, terkait tentang Penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

"Kalau tadi melihat ada sedikit insiden, saya kira itu hal yang biasa. Ini bagian yang memang perlu diselesaikan," kata Fadli Zon menanggapi kericuhan yang terjadi saat acara.

Fadli Zon berharap Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menyelesaikan persoalan ini.

Fadli Zon yakin Tedjowulan merupakan sosok yang bijaksana, sehingga dapat mengundang semua kerabat dan keluarga besar keraton. Fadli Zon mengemukakan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tersebut sebenarnya sudah diserahkan. Namun acara yang berlangsung di keraton hanya untuk kepentingan seremonial saja.

Terpisah, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani menyampaikan, dirinya menyela saat acara karena merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah.

"Kami sebagai tuan rumah tidak diberi tahu, tidak memberikan izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu," ucap Timoer Rumbai.

Oleh karena itu, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan dan tembusan kepada Presiden RI. Pihaknya melihat ketidakadilan terkait proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan.

Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi sangat menyayangkan dan memohon maaf atas insiden yang terjadi. Sebab acara kenegaraan harus ternodai oleh hal-hal yang semestinya tidak perlu.

'Tapi nasi sudah menjadi bubur, sudah terjadi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencintai kebudayaan. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, Keraton Surakarta merupakan bagian penting dari tapak sejarah perjalanan kebudayaan bahkan konstitusi negara," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, suasana Keraton Solo memanas pascamangkatnya Raja Paku Buwono XIII dengan munculnya raja kembar. Putra PB XIII, KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Raja Paku Buwono (PB) XIV.

Sementara itu, Maha Menteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan menyatakan telah terjadi kekosongan kekuasaan keraton sejak PB XIII mangkat, Minggu 2 November 2025.

Pada sisi lain, digelar Rembug Keluarga Keraton Solo pada Kamis (13/11/2025). Adik mendiang Raja PB XIII, GRAy Koes Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng) yang juga merupakan Ketua LDA Keraton Solo, menegaskan pertemuan bertujuan menyatukan keluarga besar dan menjaga kelestarian Keraton Solo.

Dalam pertemuan, juga menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi sebagai raja penerus tahta Solo bergelar Paku Buwono (PB) XIV.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik tahta Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat semakin memanas. Dua putra almarhum Pakubuwono ke XIII yakni putra mahkota KGAA Hamangkunegoro dan KGPH Hangebehi (dulu bernama Mangkubumi), saling mengklaim sebagai pewaris sah tahta kraton pecahan Kasultanan Mataram Islam tersebut.

Kubu Putra Mahkota bahkan telah merencanakan untuk menggelar acara penobatan alias jumenengan pada Sabtu (15/11/2025) mendatang. Sebaliknya, dengan didukung oleh putra putri Pakubuwono XII, termasuk Mahamentri Tedjowulan, Mangkubumi atau Hangebehi telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke XIV. Gelar yang menandakan sebagai penguasa Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Acara deklarasi Hangebehi sebagai Pakubuwono XIV berlangsung pada Kamis (13/11/2025). Video yang beredar di platform media sosial merekam detik-detik pelantikan tersebut. Saling klaim antara dua putra PB XIII, ini menambah daftar panjang ontran-ontran di Kraton Solo.

Kalau merunut sejarah, keberadaan Kasunanan Surakarta juga tidak bisa dilepaskan dari episode perang suksesi di antara penurus Wangsa Mataram. Episode perang itu dikenal sebagai perang suksesi Jawa 1, Perang Suksesi Jawa 2 dan Perang Suksesi Jawa 3. Perang yang terakhir kemudian menjadi akhir dari Kasultanan Mataram. Negara dibagi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat.

Asal-usul Gelar Pakubuwono

Gelar Pakubuwono sendiri telah berumur panjang dan mewakili periode yang penuh darah dalam sejarah Jawa. Gelar Pakubuwana I, pertama kali digunakan oleh Pangeran Puger, seorang putra dari Amangkurat I yang otomatis cucu dari Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja paling ekspansif dan berhasil menaklukkan sebagian besar Pulau Jawa.

Asal-usul nama Pakubuwono I sendiri tidak bisa dilepaskan dari geger pemberontakan Pangeran Madura, Trunojoyo yang dibantu oleh gerombolan dari Makassar dan kalangan dari Jawa lainnya yang tidak puas dengan kepemimpinan Amangkurat I. Singkat cerita, Trunojoyo berhasil menguasai Kraton Pleret dan menjarah isinya. Mataram untuk pertama kalinya jatuh.

Sejak pecahnya Pemberontakan Trunojoyo, kendati kemudian berhasil ditumpas dengan bantuan VOC, Jawa tidak lagi menjadi negara yang ekspansif. Para elite kraton berebut kekuasaan. Kondisi politik tidak stabil. Intervensi VOC juga semakin kuat. Gonta-ganti kekuasaan sering terjadi, termasuk ketika Pangeran Puger akhirnya mendeklarasikan diri sebagai penguasa Mataram dengan gelar Pakubuwono I.

Pakubuwono I naik tahta setelah berhasil menyingkirkan keponakannya bergelar Amangkurat III. Setelah tersingkir dari kraton Kartasura, Amangkurat III kemudian melarikan diri dan kalau menurut sejumlah catatan sejarah, termasuk versi MC Ricklefs, bergabung dengan kelompok Untung Surapati. Dia sendiri akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Sri Lanka.

Adapun Pakubuwono I memimpin Mataram kurang lebih dari 15 tahun. Dia mulai berupaya menstabilkan kekuasaan Mataram yang terus dilanda peperangan antar faksi politik. Setelah mangkat, Pakubuwana I digantikan oleh putranya bernama Raden Mas Suryaputra.

Menariknya, penerus tahta Pakubuwono I tidak menggunakan gelar tersebut, melainkan memilih gelar sebagai Amangkurat IV. Kelak penerus Amangkurat IV memakai gelar Pakubuwono. Putranya memutuskan untuk menggelar Pakubuwono II. Pada masa Pakubuwono II, pemberontakan terjadi di mana-mana. Dia juga sangat dekat dengan VOC dan menyerahkan wilayah pesisir kepada kelompok dagang Belanda tersebut.

Pakubuwana II dan Terpecahnya Mataram

Pakubuwana II dalam sejarah digambarkan raja yang tidak memiliki pendirian. Awalnya, Pakubuwana II bersimpati terhadap aksi perlawanan bangsa China dan Jawa terhadap hegemoni VOC. Tetapi kolaborasi antara VOC dengan penguasa Madura, Cakraningrat IV, telah memupus ambisi raja Jawa itu. Perlawanan China-Jawa, mulai berhasil dipatahkan. Pakubuwana kemudian berbalik arah. Dia menarik diri dari perang anti-VOC. Meski demikian, perlawanan terus berlangsung.

M.C Ricklefs (2008) dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menulis sikap Pakubuwana II memicu beribu-ribu orang Jawa yang telah bergabung dengan orang-orang China, menaruh curiga terhadap sikap raja. Kecurigaan itu menguat setelah Pakubuwana II menjalin lagi persahabatan dengan Belanda.

Perlawanan semakin terkonsolidasi. Posisi pasukan Jawa-China kian kuat. Mereka mengangkat Raden Mas Garendi yang masih berusia 12 tahun, sebagai susuhunan baru pada tahun 1742. Para pangeran Jawa juga bergabung dengan pasukan perlawanan yang anti-VOC dan anti-Pakubuwana II.

Puncak dari kekacauan politik itu, ibu kota Mataram di istana Kartasura takluk. Dinding istana jebol. Pakubuwana II dan sekutunya dari Belanda, Kapten Johan Andriess Baron Van Hohendorff, lari tunggang langgang. Van Hohendorff adalah tentara Belanda yang diutus ke istana Kartasura untuk bernegosiasi dengan Pakubuwana beberapa waktu sebelum kejatuhan Kartasura.

Mereka lari ke arah timur, bersembunyi dari kejaran pasukan koalisi Jawa-China, tepatnya di wilayah Panaraga. Ricklefs mencatat nasib Pakubuwana semakin terkatung-katung. Apalagi dia ditinggal Van Hohendorff lari ke wilayah pesisir. Meski demikian, Pakubuwana II yang terusir dari istana, tetap meminta bantuan dari Belanda untuk mengembalikan tahtanya.

Ricklefs (2002) dalam buku Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa menulis bahwa Pakubuwana II menjanjikan kepada kompeni, untuk menentukan pejabat dan menguasai wilayah pesisir. Sejarawan De Graaf, yang juga telah banyak menulis sejarah tentang pasang surut Kraton Mataram, menggambarkan bahwa tawaran dari Pakubuwana II itu “terdengar bagaikan musik bagi telinga Batavia.”

Tawaran itu merupakan awal dari tercabik-cabiknya kedaulatan Mataram. Kompeni tentu menyambut dengan tangan terbuka permintaan Pakubuwana II. Mereka kemudian membantu Pakubuwana mengembalikan tahtanya. Pasukan koalisi Jawa-China berhasil ditumpas. Para pemimpinnya kemudian diasingkan, ada yang dibuang ke Sri Lanka. VOC mulai bercokol ke wilayah Pesisir dan membangun sejumlah pusat komunitas di sana.

Pindah Ibu Kota dan Terpecahnya Mataram

Kembalinya Pakubuwono II ke tampuk kekuasaan juga ditandai dengan peralihan pusat pemerintahan Mataram. MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Pakubuwono II memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan memilih penggantinya 12 kilometer dari Sungai Sala. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kota Surakarta atau Solo.

"Dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya didiami oleh keturunannya," tulis Ricklefs.

Pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta menjadi bukti bahwa ide memindahkan pusat kekuasaan bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada era klasik atau era kerajaan, pemindahan pusat kerajaan bahkan terjadi berkali-kali.

Umumnya pemindahan itu berkaitan dengan peristiwa besar. Pada masa Medang atau Mataram Kuno, misalnya, pemindahan pusat kerajaan terjadi karena Pralaya atau bencana besar. Sedangkan pada masa Mataram Islam, pemindahan ibu kota biasanya terjadi karena adanya geger, perang, dan konflik antar anggota dinasti. Salah satu episodenya adalah perang suksesi yang memicu pemindahan ibu kota Mataram dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Namun demikian, pemindahan ibu kota tidak selamanya menghilangkan konflik. Kasus Mataram dan pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta, rupanya tidak benar-benar menghentikan pertumpahan darah. Raden Mas Said, kelak bergelar Mangkunegara I, dan para pangeran Jawa lainnya tetap melakukan perlawanan.

Pakubuwono II yang terjepit dan lemah menganggap perlawanan Mas Said sebagai ancaman. Namun upaya berupaya meredam perlawanan tidak banyak menghasilkan kemajuan. Ricklefs mencatat bahwa, Raja kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang berhasil mengusir Mas Said dari daerah Sukowati (Sragen), akan diberi hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah.

Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I, menerima sayembara dari Raja. Dia bersama pasukannya bergerak ke Sukowati. Terjadi pertempuran antara pasukan Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Mangkubumi menang dan berhasil mengusir pasukan Mas Said dari daerah tersebut. Dia kemudian menagih janji Pakubuwono II.

Namun janji tinggal janji. Pakubuwono II termakan bujuk rayu dari Patih Pringgalaya musuh bebuyutan Mangkubumi. Dia batal memberikan tanah 3.000 cacah ke Mangkubumi.

Mangkubumi yang marah memimpin pasukannya berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kavaleri melakukan perlawanan. Dia memerangi Pakubuwono II dan VOC. Perang suksesi Jawa jilid ke III pecah. Namun di tengah peperangan, Pakubuwono II meninggal dunia. Raja penggantinya, Pakubuwana III harus menghadapi aksi pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said.

Perjanjian Giyanti dan Akhir Mataram Islam

Perang dengan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755.

Perang Suksesi Jawa III menjadi penanda pecahnya Jawa. Mataram Islam bubar. Wilayah yang dikuasai Pakubuwono III disebut sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan wilayah Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mangkubumi kemudian memiliki gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak saat itu Jawa diperintah oleh dua raja. Sultan di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta. Meski demikian, dalam episode selanjutnya, dua pecahan kekuasaan Mataram itu masih harus terbagi. Mas Said masih memberontak dan baru menyerah pada tahun 1757. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti. Dia memperoleh sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dia kemudian bergelar Mangkunegara I.

Kasultanan Yogyakarta juga mengalami nasib serupa. Pada era penjajahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, sebagian wilayah Yogyakarta kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Wilayahnya disebut sebagai Pakualaman. Munculnya Pakualaman adalah konsekuensi dari konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan penguasa Inggris, Raffles.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik tahta Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat semakin memanas. Dua putra almarhum Pakubuwono ke XIII yakni putra mahkota KGAA Hamangkunegoro dan KGPH Hangebehi (dulu bernama Mangkubumi), saling mengklaim sebagai pewaris sah tahta kraton pecahan Kasultanan Mataram Islam tersebut.

Kubu Putra Mahkota bahkan telah merencanakan untuk menggelar acara penobatan alias jumenengan pada Sabtu (15/11/2025) mendatang. Sebaliknya, dengan didukung oleh putra putri Pakubuwono XII, termasuk Mahamentri Tedjowulan, Mangkubumi atau Hangebehi telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke XIV. Gelar yang menandakan sebagai penguasa Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Acara deklarasi Hangebehi sebagai Pakubuwono XIV berlangsung pada Kamis (13/11/2025). Video yang beredar di platform media sosial merekam detik-detik pelantikan tersebut. Saling klaim antara dua putra PB XIII, ini menambah daftar panjang ontran-ontran tahta pewaris kebudayaan Mataram.

Melansir Solopos, adik mendiang PB XIII, GPH Suryo Wicaksono mengatakan agenda pertama rapat berupa pembacaan surat dari pemerintah pusat oleh GKR Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng di hadapan sentana dan Putra-Putri Dalem PB XII dan PB XIII. Kemudian agenda berikutnya membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Solo. Setelah itu ada pelantikan calon raja berikutnya.

“Pada saat itu juga ada pelantikan. Pelantikan putranya PB XIII, yaitu Gusti Mangkubumi [KGPH Hangabehi] sebagai Pangeran Pati atau calon raja. Lalu kemudian, seperempat jam kemudian, sekaligus penobatan PB XIV yang disaksikan oleh para sentana dan kerabat PB XII maupun para sesepuh keraton. Namun, setelah selesai penobatan tersebut terjadi geger. Gusti Rumbay atau Gusti Timur dan adik-adiknya menyerbu Handrawina tempat acara pertemuan,” ungkap dia.

Mereka, kata Suryo, mengatakan bahwa acara ini bertentangan dengan komunikasi internal sebelumnya. "Saat terjadi perdebatan antara Gusti Rumbay dan Gusti Moeng, saya mengundurkan diri dulu,” papar dia.

Rencana Jumenengan Hamangkunegoro

Di sisi lain, kubu permaisuri berencana untuk mengukuhkan Hamangkunegoro sebagai Pakubuwono XIV pada Sabtu besok. Rencana ini merupakan tindak lanjut pasca pengukuhan diri Hamangkunegoro sebagai PB XIV sebelum pemberangkatan jenazah Pakubuwono XIII ke Imogiri.

Hamangkunegoro sebelumnya bernama KGPH Purboyo. PB XIII menobatkannya sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022. Saat itu, PB XIII sekaligus menetapkan Asih Winarni sebagai Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII yang merupakan permaisuri keraton.

Nama lengkap putra mahkota Solo yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.A.A.) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram.

KGPAA Hamangkunegoro lahir tahun 2003 dan merupakan putra dari Sunan PB XIII, hasil pernikahannya dengan Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Pradapaningsih atau Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwana.

Nama kecil Putra Mahkota Solo adalah Gusti Raden Mas (GRM) Suryo Mustiko. Kemudian menjadi Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya, hingga KGPAA Hamangkunegoro.

KGPAA Hamangkunegoro dinobatkan sebagai Putra Mahkota Solo pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan Ulang Tahun Kenaikan Takhta atau Tingalan Dalem Jumenengan ke-18 SISKS PB XIII.

Saat dinobatkan sebagai putra mahkota, Purboyo masih berusia 20 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Sang putra mahkota itu tercatat sebagai mahasiswa baru di program studi S1 Hukum di universitas tersebut.

SOLO - Suasana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) memanas pasca-mangkatnya Raja Paku Buwono XIII. Kini tanda-tanda perpecahan keluarga dan bakal kembali muncul raja kembar di Keraton Solo mulai tampak.

Suksesi Keraton Solo kembali menghangat ketika menjelang prosesi pemberangkatan jenazah Raja PB XIII ke Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta, Rabu (5/11/2025). Saat itu, Putra PB XIII, KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono (PB) XIV.

“Mundhi dhawuh Sabda Dalem Sampéyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono Tigawelas lumantar Kintaka Rukma Kekeraning Sri Nata Kasunanan Surakarta Hadiningrat, INGSUN Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Naréndra Mataram, ing dina iki, Rebo Legi, patbelas Jumadilawal tahun Dal sèwu sangangatus sèket sanga, utawa kaping lima Nopèmber rong èwu selawé, hanglintir kaprabon Dalem minangka SRI SUSUHUNAN Karaton Surakarta Hadiningrat, kanthi sesebutan SAMPÉYANDALEM INGKANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN PAKOE BOEWONO PATBELAS,” kata Gusti Purbaya dalam Bahasa Jawa.



KGPAA Hamengkunegoro (Gusti Purbaya) mendeklarasikan diri sebagai Paku Buwono (PB) XIV menjelang prosesi pemberangkatan jenazah PB XIII di Keraton Solo, Rabu (5/11/2025). Foto/Ist

Langkah Gusti Purbaya mengumumkan dirinya sebagai Sinuhun PB XIV mendapat dukungan dari kakak tertuanya, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani. Ia menegaskan bahwa langkah sang adik untuk mengambil sumpah di hadapan jenazah ayahnya adalah bentuk penghormatan dan pelestarian adat yang sudah berjalan sejak zaman leluhur.

“Apa yang dilakukan Adipati Anom, Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Anom Hamangkunegoro adalah sesuai adat Kasunanan. Dulu juga pernah terjadi di era para leluhur raja sebelumnya. Sumpah di hadapan jenazah ayahanda adalah simbol kesetiaan, bukan pelanggaran adat. Justru inilah cara kita menjaga kontinuitas kepemimpinan di Karaton,” ujar GKR Timoer.

Dia menegaskan, dengan dengan diucapkannya sumpah tersebut maka Keraton Solo tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Segala prosesi adat dan tanggung jawab pemerintahan Keraton Solo tetap berjalan di bawah pimpinan raja baru, PB XIV.

Sementara itu di pihak lain, Maha Menteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan kekuasaan Keraton Solo sejak PB XIII mangkat pada Minggu 2 November 2025. Namun, menurutnya terlalu dini untuk menyatakan siapa pemegang tahta berikutnya.

"Walaupun ada yang sudah menyebutkan nama-nama, kami belum menetapkan siapa yang akan menjadi Raja Keraton Surakarta berikutnya," kata Tedjowulan.

Dia menegaskan, untuk sementara Maha Menteri (dirinya) akan menjalankan fungsi ad interim hingga penerus Paku Buwono XIII dinobatkan. Ini sesuai amanat SK Menteri Dalam Negeri nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Khususnya pada klausul kelima, yaitu Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS Paku Buwono XIII dan didampingi Maha Menteri Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta.

"Selain itu, saya akan mengumpulkan Para Putradalem ISKS Paku Buwono XII, yaitu saudara-saudara kandung ISKS Paku Buwono XIII, dan merangkul Putra dalem ISKS Paku Buwono XIII untuk menyatukan pandangan tentang masa depan Keraton Surakarta," kata Tedjowulan.

Internal Keraton Solo terus memanas ketika kubu Gusti Purbaya akan menggelar kegiatan Jumeneng Dalem Nata Binayangkare SISKS Pakoe Boewono XIV, Sabtu pagi 15 November 2025.

"Menanggapi berbagai pertanyaan dan konfirmasi yang masuk, kami menyampaikan bahwa surat resmi mengenai pelaksanaan Hajad Dalem Jumengeng Dalem Nata Binayangkare SISKS. Pakoe Boewono XIV yang beredar adalah benar dan sah dikeluarkan oleh Panitia Jumengeng Dalem Nata Binayangkare Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” ujar GKR Timoer Rumbaikusuma Dewayani, putri tertua PB XIII sekaligus ketua panitia acara.

“Kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Surakarta serta rakyat Nusantara agar prosesi adat ini berjalan lancar, khidmat, dan penuh berkah. Mari kita sambut raja baru dengan suasana damai, rukun, adem ayem, dan penuh rasa hormat sebagaimana nilai-nilai luhur warisan Karaton Surakarta,” ucapnya.

Di sisi lain, digelar Rembug Keluarga Keraton Solo pada Kamis (13/11/2025). Rembug keluarga digelar di Sasana Handrawina kompleks Keraton Solo dipimpin Maha Menteri KGPA Tedjowulan dan dihadiri sekitar 90 undangan yang terdiri atas putra-putri almarhum PB XII, para sentono dalem, abdi dalem, serta perwakilan pokoso.



KGPH Hangabehi ditetapkan sebagai Paku Buwono (PB) XIV dalam Rembug Keluarga Keraton Solo, Kamis (13/11/2025). Foto/Ist

Adik mendiang Raja PB XIII, GRAy Koes Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng) menegaskan bahwa pertemuan bertujuan menyatukan keluarga besar dan menjaga kelestarian Keraton Solo. Dalam pertemuan, juga menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi sebagai raja penerus tahta Solo bergelar Paku Buwono (PB) XIV.

“Agar keributan yang dahulu-dahulu menjadi satu dan kita bersama-sama memiliki niat menyatukan keluarga serta melestarikan keraton. Tadi juga sepakat untuk menobatkan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV,” ujar Gusti Moeng.

Keputusan mengangkat KGPH Hangabehi sebagai PB XIV, lanjutnya, didasarkan pada paugeran keraton, yakni karena ia merupakan putra laki-laki tertua mendiang PB XIII.

“Kami berpegang pada hak bahwa Gusti Behi (KGPH Hangabehi) dilahirkan lebih tua dari KGPH Purboyo. Sesuai paugeran, jika tidak ada permaisuri, maka anak laki-laki tertua yang berhak naik takhta,” jelasnya.

Terkait status permaisuri mendiang PB XIII dan pengangkatan KGPH Purboyo sebagai Putra Mahkota KGPAA Hamangkunegoro, Gusti Moeng menegaskan pihaknya sejak awal tidak mengakui hal tersebut. Hasil rembug keluarga ini telah dibawa KGPA Tedjowulan untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Ini bukan berarti pemerintah cawe-cawe, tetapi kami yang meminta agar negara hadir demi kelestarian keraton,” tegasnya.

Kisruh kepemimpinan di Keraton Solo saat ini, kembali mengingatkan peristiwa serupa saat suksesi Raja PB XIII pada tahun 2004 silam yang saat itu memunculkan raja kembar.

SOLO - Jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) Paku Buwono XIII transit di Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo sebelum diberangkatkan ke Imogiri, Yogyakarta. Saat di Loji Gandrung, pelepasan jenazah turut disaksikan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wali Kota Solo Respati Ardi.

Jenazah Raja PB XIII tiba di Loji Gandrung pukul 10.30 WIB. Saat perjalanan dari keraton ke Loji Gandrung, ribuan warga turut menyaksikan.

Dalam perjalanan, jenazah dikawal barisan prajurit keraton. Dalam perjalanan kirab, diwarnai dengan penyebaran udik-udik di sepanjang rute kirab jenazah PB XIII.

Ketika di Loji Gandrung, peti jenazah dipindahkan dari kereta kuda ke mobil ambulans. Prosesi itu disaksikan oleh Jokowi, Respati Ardi, dan kerabat Keraton Solo. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan ke Imogiri.

Adik PB XIII, KGPHA Dipokusumo, mengatakan, prosesi pelepasan jenazah disebut dengan Layon Dalem SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi. Iring-iringan jenazah di belakang prajurit diikuti kereta jenazah raja didampingi dua kereta pengiring. Dua kereta lainnya untuk menyebar udik-udik (uang koin atau lainnya).

"Yang mengiringi abdi dalem dan keluarga, ada prajurit juga. Selain kereta jenazah ada dua kereta yang mengiringi dan kereta untuk menyebar udik-udik sampai di Loji Gandrung. Sudah ada koordinasi dengan Kasultanan Yogyakarta, jadi nanti sampai Prambanan sudah ada yang nempokne (bertemu) dari Jogja," ujar Dipo.

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah daftar raja-raja Kraton Solo dari masa ke masa, setelah Pakubuwono (PB) XIII wafat.

Sebagaimana diketahui, Paku Buwono XIII wafat pada Minggu 2 November 2025 pagi.

Akan tetapi, jenazah baru dibawa ke Makam Raja-Raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada hari ini, Rabu 5 November 2025.

Dilansir dari Solopos, berikut daftar nama raja-raja berikut masa pemerintahannya di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menurut buku Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta dan Pengabdiannya yang ditulis Dwi Ratna Nurhajarini, Tugas Triwahyono, dan Restu Gunawan (1999) serta wikipedia dan sumber lain.

PB XIII Wafat, Berikut Daftar Raja Solo dari Masa ke Masa

1. Paku Buwono II: Raden Mas Prabasuyasa (1726-1749)

2. Paku Buwono III: Raden Mas Suryadi (1749-1788)

3. Paku Buwono IV: Raden Mas Subadya (1788-1820)

4. Paku Buwono V: Raden Mas Sugandi (1820-1823)

5. Paku Buwono VI: Raden Mas Sapardan (1823-1830)

6. Paku buwono VII: Raden Mas Malikis Solikin (1830-1858)

7. Paku Buwono VIII: Raden Mas Kuseni (1858-1861)

8. Paku Buwono IX: Raden Mas Suryo Duksina (1861-1893)

9. Paku Buwono X: Raden Mas Sayiddin Malikul Kusno (1893-1939)

10. Paku Buwono XI: Raden Mas Ontoseno (1939-1945)

11. Paku Buwono XII: Raden Mas Suryo Guritno (1945-2004)

12. Paku Buwono XIII: Raden Mas Suryo Partono (2004-2025)

Siapa calon kuat Paku Buwono XIV? (lanjut halaman 2)

Siapa calon kuat Paku Buwono XIV

Total PB XIII memiliki tujuh anak dari tiga kali pernikahannya. Selain Puruboyo, ada satu lagi anak laki-laki PB XIII yang bernama GRM Suryo Suharto atau KGPH Mangkubumi.

Sedangkan lima anak lainnya perempuan yakni GRAy Rumbai Kusuma Dewayani atau GKR Timur, GRAy Devi lelyana, GRAy Ratih Widyasari, BRAy Sugih Oceani, dan GRAy Putri Purnaningrum.

Pada 27 Februari 2022, PB XIII telah menobatkan putra bungsunya, KGPH Purboyo sebagai putra mahkota.

Saat itu, PB XIII sekaligus menetapkan Asih Winarni sebagai Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII yang merupakan permaisuri keraton.

Di laman Instagram pribadinya, KGPAA Hamangkunegoro juga menuliskan bahwa dirinya adalah "Putra Mahkota Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat".

Nama lengkap putra mahkota Solo yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (K.G.P.A.A.) Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram.

KGPAA Hamangkunegoro lahir tahun 2003 dan merupakan putra dari Sunan PB XIII, hasil pernikahannya dengan Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Pradapaningsih atau Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwana.

Nama kecil Putra Mahkota Solo adalah Gusti Raden Mas (GRM) Suryo Mustiko.

Kemudian menjadi Gusti Pangeran Haryo (GPH) Puruboyo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya, hingga KGPAA Hamangkunegoro.

KGPAA Hamangkunegoro dinobatkan sebagai Putra Mahkota Solo pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan Ulang Tahun Kenaikan Takhta atau Tingalan Dalem Jumenengan ke-18 SISKS PB XIII.

Saat dinobatkan sebagai putra mahkota, Purboyo masih berusia 20 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

SOLO - Jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ( Keraton Solo ) Paku Buwono XIII diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di Imogiri, Yogyakarta, Rabu (5/11/2025) pagi. Sebelum pemberangkatan, dilakukan prosesi upacara adat di internal keraton.

Prosesi pemberangkatan dilakukan pukul 09.00 WIB. Sebelumnya, keluarga Keraton Solo melakukan tradisi "brobosan" untuk mengantar jenazah PB XIII. Prosesi "brobosan" dilakukan sebelum jenazah PB XIII dikirab menuju Loji Gandrung yang merupakan rumah Dinas Wali Kota Solo.

Kirab diawali barisan prajurit keraton. Dalam perjalanan kirab, diwarnai dengan penyebaran udik-udik di sepanjang rute kirab jenazah PB XIII.

Adik PB XIII, KGPHA Dipokusumo, mengatakan, prosesi pelepasan jenazah disebut dengan Layon Dalem SISKS Pakoe Boewono XIII Hangabehi. Iring-iringan jenazah di belakang prajurit diikuti kereta jenazah raja didampingi dua kereta pengiring. Dua kereta lainnya menyebar udik-udik (uang koin atau lainnya).

"Yang mengiringi abdi dalem dan keluarga, ada prajurit juga. Selain kereta jenazah ada dua kereta yang mengiringi dan kereta untuk menyebar udik-udik sampai di Loji Gandrung. Sudah ada koordinasi dengan Kasultanan Yogyakarta, jadi nanti sampai Prambanan sudah ada yang nempokne (bertemu) dari Jogja," ujar Dipo.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Solo Ari Wibowo mengatakan, pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar prosesi kirab dan pelepasan jenazah PB XIII.

"Kami menutup ruas jalan secara bertahap bersama kepolisian, tergantung posisi iring-iringan. Jika kereta jenazah sudah mendekati titik tertentu, jalan akan ditutup sementara dan segera dibuka kembali setelah rombongan lewat. Sistemnya dinamis," kata Ari.

Pada bagian lain, Polresta Solo menyiapkan 469 personel untuk mengamankan prosesi pemakaman Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kanjeng Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII.

Wakapolresta Solo AKBP Sigit mengatakan, personel disebar di titik-titik strategis sepanjang rute prosesi, mulai dari Keraton, Loji Gandrung, hingga perbatasan Kota Solo.

"Petugas juga akan membuat tirai pengamanan dan memberi imbauan kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif. Bagi warga, silakan memberi penghormatan, tetapi tetap tertib dan aman. Mari tunjukkan Solo sebagai kota yang santun," ujarnya.