KENDARI - Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kendari, Selasa (30/6/2026), mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi sejak pagi untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.

Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, di antaranya beras, telur ayam, dan minyak goreng, yang dijual di bawah harga pasar. Seorang warga Kendari, Wulan, mengaku terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah tersebut. Menurutnya, program ini dapat meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.

"Program seperti ini sangat membantu kami karena kebutuhan pokok bisa dibeli dengan harga yang lebih murah," ujarnya.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara Ferry Irawan mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Bulog Sulawesi Tenggara dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Ke depan, program serupa akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. DPW Partai Perindo Sultra juga berencana menyalurkan elpiji subsidi 3 kilogram sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kendari (ANTARA) - OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), meningkatkan edukasi bagi masyarakat setempat mengenai investasi legal dan berizin guna mencegah timbulnya korban dari pinjaman online (pinjol) ilegal.

Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra Desiyani Patra Rapang saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa dengan pemahaman yang kuat terkait instrumen keuangan yang sah, masyarakat di wilayah kepulauan Wakatobi diharapkan dapat terhindar dari berbagai modus kejahatan keuangan digital.

"Sinergi yang dibangun melalui TPAKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, mulai dari pembiayaan usaha, transaksi keuangan digital, investasi yang legal dan berizin, hingga perluasan perlindungan sosial," kata Desiyani Patra dalam rapat Evaluasi TPAKD Wakatobi di Kendari.

Dia menyebutkan bahwa dengan perluasan program prioritas pada 2026 ini, masyarakat akan semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Darwis Rachim, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program kerja TPAKD memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.

"Dalam rapat evaluasi tersebut, TPAKD Wakatobi menyepakati sejumlah poin strategis pelaksanaan program prioritas tahun anggaran 2026 untuk mengedukasi warga sekaligus mempersempit ruang gerak pinjol ilegal," ujar Darwis.

Darwis menyampaikan beberapa hal yang disepakati itu, antara lain terkait dengan literasi pasar modal yang sah untuk mendorong peningkatan literasi pasar modal melalui dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian penguatan edukasi preventif dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk pekerja rentan dan tenaga non-ASN, guna membangun kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal, pinjol ilegal, dan kejahatan keuangan lainnya dan optimalisasi keuangan desa untuk memperkuat implementasi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat layanan keuangan resmi masyarakat di tingkat desa.

"Lalu untuk penyediaan modal anti rentenir dengan mengoptimalkan Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa melalui peningkatan plafon pembiayaan tanpa bunga dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta guna memperluas akses modal produktif bagi pelaku usaha mikro," sebutnya.

Darwis menambahkan bahwa untuk memastikan seluruh program edukasi dan inklusi ini berjalan secara efektif dan konsisten, TPAKD Kabupaten Wakatobi menyepakati mekanisme monitoring berkala lewat laporan realisasi yang wajib disampaikan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan mitra pada setiap triwulan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (15/6). Pendataan sendiri akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo mengatakan berbeda dengan sensus ekonomi satu dekade lalu, Sensus Ekonomi 2026 turut memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan.

Selain itu, pendataan juga mencakup pelaku ekonomi kreatif dan digital, mulai dari usaha rumahan hingga afiliator dan influencer.

Sonny mengatakan petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah, termasuk yang tidak memiliki identitas usaha atau papan nama.

"Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua. Kita juga akan bekerja sama dengan asosiasi dan pelaku platform digital untuk membantu pendataan," kata Sonny di Kendari, pada Senin (15/6).

BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan melalui pengisian sejumlah pertanyaan. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026.

IDXChannel – Sebagai komitmen dalam meningkatkan literasi keuangan dan pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Universitas Mandala Waluya Kendari dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 2 dengan tema “Cerdas Investasi Digital”. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh total lebih dari 70 peserta.

Dalam sesi edukasi tersebut, Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berinvestasi. Namun, kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak dan bertanggung jawab.

“Transformasi digital membuat investasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah. Edukasi menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses untuk berinvestasi, tetapi juga cara berinvestasi yang tepat. Ke depannya, MNC Sekuritas akan terus memperluas jangkauan edukasi ke berbagai daerah di Indonesia guna mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional,” ujar Andri.

Sejalan dengan kampanye pelindungan investor yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas secara konsisten mengintegrasikan materi pelindungan konsumen dan keamanan investasi dalam setiap program edukasinya. Peserta tidak hanya dibekali pengetahuan investasi pasar modal, tetapi juga pemahaman untuk mengenali investasi yang aman untuk menghindari penipuan berkedok investasi.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(NIA DEVIYANA)

Kendari (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan tambahan kuota program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 650 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra Martin Effendi Patulak saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan dengan adanya tambahan tersebut maka total bantuan program BSPS yang diterima Sultra pada tahun ini menggenapi angka 10.000 unit.

"Sebelumnya, Sultra telah memperoleh alokasi sebanyak 9.350 unit. Penambahan kuota ini diperoleh setelah Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mengusulkan tambahan bantuan bagi masyarakat," kata Martin Effendi.

Ia menyebutkan dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di bumi anoa masih cukup besar, sehingga memerlukan dukungan stimulan dari pemerintah pusat.

"Atas usulan dan permohonan Gubernur Sultra, Menteri PKP menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sultra, sehingga total menjadi 10 ribu unit pada tahun 2026," ujarnya.

Martin Effendi menjelaskan bahwa seluruh bantuan 10 ribu unit BSPS tersebut nantinya akan disalurkan secara merata di 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Setiap unit rumah penerima manfaat program BSPS dari Kementerian PKP akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta.

Selain intervensi dari APBN, Pemerintah Provinsi Sultra turut mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp30,1 miliar pada tahun ini untuk program serupa.

Anggaran dari wilayah tersebut dialokasikan untuk memperbaiki 602 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sultra. Lewat skema ini, setiap daerah rata-rata memperoleh kuota sekitar 40 unit rumah dengan nilai bantuan mencapai Rp50 juta per unit.

Menurut Martin Effendi, saat ini seluruh dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program yang bersumber dari APBD Sultra telah rampung disusun.

"Saat ini tinggal menunggu proses review dari Inspektorat. Setelah itu akan segera dilakukan proses lelang agar pelaksanaan pembangunan bisa secepatnya dimulai," sebut Martin Effendi.

Berdasarkan data dinas terkait, saat ini masih terdapat sekitar 119 ribu warga di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki rumah layak huni.

Oleh karena itu, kolaborasi program BSPS dari pemerintah pusat dan perbaikan RTLH melalui APBD provinsi diharapkan dapat memangkas angka kekurangan (backlog) kebutuhan hunian, sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong perguruan tinggi berperan aktif memperkuat hilirisasi pertanian dan kemandirian pangan nasional melalui inovasi, riset, serta pengembangan sumber daya manusia unggul.

"Kita sudah membuktikan swasembada pangan. Sekarang tantangannya adalah bagaimana menjaga keberlanjutannya dan melangkah ke hilirisasi," kata Mentan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Mentan menegaskan hal itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, bertajuk “Dari Kampus untuk Negeri: Penguatan Nilai Kebangsaan, Inovasi Pertanian, dan Kemandirian Pangan Nasional.”

Menurut Amran, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dipadukan dengan sumber daya manusia (SDM) unggul agar Indonesia mampu menjadi negara adidaya berbasis pangan dan agroindustri.

"Indonesia sangat kaya, tetapi kekayaan itu harus bertemu dengan SDM yang tangguh. Di situlah peran kampus menjadi sangat penting," kata dia.

Dia mengatakan capaian swasembada pangan Indonesia telah mendapat pengakuan internasional.

Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), serta Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan produksi nasional yang signifikan.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang telah mencapai swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Mentan menyebutkan stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog hingga awal Juni 2026 bahkan mencapai sekitar 5,3 juta ton, salah satu level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Ini bukan kerja satu orang, melainkan kerja bersama. Ada petani, perguruan tinggi, mahasiswa, TNI, Polri, dan seluruh elemen bangsa. Kita membuktikan bahwa Indonesia tidak harus bergantung pada impor pangan," ujarnya.

Menurut Amran, keberhasilan tersebut membuat Indonesia tidak lagi menjadi pasar utama bagi negara-negara pengekspor beras. Setelah berhasil memperkuat produksi, pemerintah kini mengarahkan fokus pada hilirisasi agar nilai tambah komoditas pertanian dinikmati di dalam negeri.

Ia mencontohkan potensi besar Sulawesi Tenggara yang memiliki keunggulan pada komoditas perkebunan dan dapat menjadi basis pengembangan industri pengolahan.

"Kalau hanya menjual bahan mentah, nilainya kecil. Tetapi kalau misalnya kelapa diolah menjadi virgin coconut oil (VCO), santan, coconut milk, dan produk turunannya, nilainya bisa berkali-kali lipat. Mimpi kita adalah hilirisasi seluruh komoditas sehingga kesejahteraan petani meningkat," jelasnya.

Oleh karena itu, Mentan mengajak Universitas Halu Oleo memperkuat kolaborasi riset dan inovasi bersama Kementerian Pertanian.

Dia meyakini perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melahirkan teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menopang transformasi sektor pertanian nasional.

Dia mencontohkan saat ini Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya di Jawa Timur berhasil mengembangkan bahan bakar alternatif bernama Benwit (Bensin Sawit) berjenis biogasoline.

"ITS sudah menghasilkan inovasi minyak sawit menjadi bahan bakar, Benwit (bensin sawit). Saya berharap Universitas Halu Oleo juga bisa berkontribusi melahirkan inovasi baru. Kalau sudah berhasil, kita jadikan industri," katanya.

Mentan menambahkan kekuatan Indonesia berada pada tiga sektor vital, yakni pangan, air, dan energi. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta generasi muda yang inovatif, dia optimistis Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia.

"Indonesia punya modal besar. Tinggal bagaimana kita satukan kekayaan alam dengan kualitas SDM. Kalau itu terjadi, Indonesia akan menjadi negara superpower," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasanya Sekolah Rakyat yang ada di Kendari ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chainago bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja meninjau langsung Sekolah Rakyat (SR) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kunjungan kerja dua menteri kabinet tersebut didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra dan Pj Wali Kota Kendari, guna memastikan program strategis nasional di bidang pendidikan itu berjalan optimal di daerah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra Parinringi saat ditemui di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa kehadiran para menteri ini bertujuan memantau langsung konsistensi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah dicanangkan pemerintah.

"Salah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasanya Sekolah Rakyat yang ada di Kendari ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan," kata Parinringi.

Ia menyebutkan jika dalam kesempatan tersebut Menko Polkam juga memberikan arahan dan motivasi langsung kepada para siswa, orang tua murid, serta tenaga pendidik agar tetap semangat dan konsisten dalam mengikuti seluruh proses belajar mengajar.

Selain melakukan peninjauan, Menko Polkam bersama rombongan menyerahkan sejumlah bantuan fasilitas untuk menunjang aktivitas harian dan sarana olahraga di sekolah berbasis asrama tersebut.

"Bapak Menko Polkam memberikan bantuan berupa dua unit lemari es (kulkas), tiga unit dispenser, serta sarana prasarana olahraga seperti raket bulu tangkis, bet tenis meja, bola futsal, hingga tiang gawang futsal mini," ujar Parinringi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra Aris Badara menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mengawal keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.

"Kami di daerah tentu siap mendukung. Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Sosial selalu menyokong kegiatan ini. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami wajib mendukung penuh program-program strategis nasional yang ada di Indonesia," kata Aris Badara.

Terkait kapasitas, saat ini sekolah tersebut menampung sebanyak 49 siswa. Ke depan, pemerintah menyiapkan rencana relokasi ke fasilitas yang lebih memadai demi menjaring lebih banyak peserta didik.

"Siswa yang ada di sini sekarang berjumlah 49 orang untuk tingkat SMP, yakni SMP 25. Sembari berjalan, sekolah ini nantinya akan pindah ke gedung baru yang lebih siap untuk menerima siswa baru," jelasnya.

Mengingat Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem berasrama (boarding school), Aris Badara menambahkan bahwa pihak sekolah tetap memberikan ruang bagi interaksi keluarga. Para orang tua murid difasilitasi untuk menjenguk anak-anak mereka secara berkala.

"Sistemnya asrama, dan seperti yang kita lihat bersama tadi, para orang tua datang berkunjung. Secara periodik mereka akan datang untuk mengunjungi anak-anaknya di sini," tambah Aris Badara.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Gempa kekuatan M4,5 mengguncang Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 29 Mei 2026, pukul 21:34:43 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki episenter yang terletak pada koordinat 3,56 LS; 122,30 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 22 km Timur Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 4 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Kendari Central," ungkap Kepala BBMKG Wilayah IV, Nasrol Adil dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap) dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kota Kendari dan Konawe Utara dengan skala intensitas III – IV MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu; Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi) dan Konawe dan Konawe Selatan III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Nasrol memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

"Hingga pukul 22:00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 3 (tiga) kejadian gempabumi susulan (aftershock)," pungkasnya.

Semoga tahun depan bantuan ini bisa kembali bertambah agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya

Kendari (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Sulawesi tahun anggaran 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam peluncuran tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan alokasi kuota bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 8.973 unit yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Semoga tahun depan bantuan ini bisa kembali bertambah agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," kata Menteri PKP RI Maruarar Sirait saat meluncurkan program BSPS se-Sulawesi di Kendari, Jumat.

Maruarar menyebutkan jumlah kuota bantuan rumah untuk Sultra pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit.

Menurut dia, program BSPS ini berkomitmen untuk membantu warga dalam memperbaiki maupun membangun rumahnya agar menjadi tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak huni. Pengerjaan fisik perbaikan rumah dijadwalkan mulai Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

"Adapun progres pembangunan akan terus dipantau melalui koordinasi berkala bersama Pemerintah Kota Kendari," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai P3KP Sulawesi III Bakhtiar Menjelaskan jika Kementerian PKP mengucurkan total anggaran mencapai Rp179,46 miliar untuk program ini di Sultra, di mana setiap warga penerima kuota BSPS akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta untuk perbaikan rumah.

"Secara spesial, total kuota bantuan BSPS di Sultra tahun 2026 tersebar di wilayah pesisir sebanyak 7.238 unit, kawasan perdesaan 902 unit, dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit," jelas Bakhtiar.

Dia merincikan sebaran kuota bantuan BSPS di 17 kabupaten/kota se-Sultra meliputi Kabupaten Kolaka sebanyak 2.248 unit, Muna 888 unit, Konawe Selatan 793 unit, Kendari 548 unit, Wakatobi 541 unit, Konawe 491 unit, dan Muna Barat 487 unit.

Kemudian Kabupaten Kolaka Utara 424 unit, Kolaka Timur 411 unit, Buton Tengah 388 unit, Buton 319 unit, Bombana 291 unit, Kota Baubau 285 unit.

Selanjutnya Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 259 unit, serta Kabupaten Buton Selatan, Buton Utara, dan Konawe Utara masing-masing menerima alokasi sebanyak 200 unit rumah.

Pantauan ANTARA di lokasi peluncuran, Menteri PKP RI Maruarar Sirait didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, dan Forkopimda Kota Kendari, melakukan peninjauan terhadap penerima bantuan BSPS di Kendari.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Pembagian daging kurban oleh Partai Perindo Sulawesi Tenggara disambut antusias warga Kota Kendari . Sebanyak lima ekor sapi disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga kurang mampu pada momentum Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Warga penerima daging kurban mengaku sangat terbantu dengan adanya pembagian ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Seorang warga, Yeti Karolina, mengaku bersyukur bisa mendapatkan daging kurban dari Partai Perindo .

"Kami sangat senang dan bersyukur mendapatkan daging kurban ini. Ini sangat membantu kami dan keluarga di momen Iduladha," katanya.

Selain Yeti, warga lainnya juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan Partai Perindo. Pembagian daging kurban ini dinilai tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan di hari raya.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan berbagai elemen yang peduli terhadap kesejahteraan warga.

Sebanyak 4.200 liter didistribusikan khusus untuk Pasar Anduonohu per hari ini sebagai langkah intervensi pasar menjelang Lebaran Haji

Kendari (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) menambah pasokan minyak goreng subsidi merek Minyakita sebanyak 4.200 liter di Pasar Anduonohu, Kota Kendari, (Sultra), guna mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447/2026.

Manager Pengadaan dan Operasi Bulog Sultra Yusran saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa ribuan liter minyak goreng komoditas tersebut disalurkan langsung kepada para pedagang tradisional yang menjadi mitra Bulog dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

"Sebanyak 4.200 liter didistribusikan khusus untuk Pasar Anduonohu per hari ini sebagai langkah intervensi pasar menjelang Lebaran Haji," kata Yusran.

Yusran menjelaskan bahwa pasokan Minyakita yang dikelola oleh Bulog sejauh ini relatif stabil dengan rata-rata penyaluran reguler mencapai 200 ribu liter ke seluruh pedagang mitra di wilayah Sultra.

Meski begitu, ia meluruskan bahwa distribusi Minyakita di Sultra tidak sepenuhnya dibebankan kepada Bulog. Perusahaan umum milik negara ini hanya memegang kuota sekitar 30 hingga 45 persen dari total penyaluran minyak goreng subsidi di Sultra.

Sementara sisa pemenuhan kuota lainnya didistribusikan oleh Holding BUMN Pangan (ID Food) serta sejumlah perusahaan distributor swasta.

"Terkait ketersediaan secara umum, penyaluran Minyakita bukan hanya lewat Bulog. Kami hanya mencakup 30 sampai 45 persen, selebihnya ditangani ID Food dan perusahaan lain. Selama ada stok yang kami terima, selalu langsung kami salurkan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari, seperti Pasar Anduonohu dan Mandonga," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Kendari mengeluhkan minimnya pasokan minyak goreng subsidi dalam beberapa bulan terakhir yang memicu merangkasnya harga jual eceran di atas ketentuan pemerintah.

Ani, salah seorang pedagang di Pasar Anduonohu, mengungkapkan bahwa akibat keterbatasan pasokan dari pihak distributor, harga Minyakita di tingkat pengecer sempat menyentuh angka Rp22.000 hingga Rp27 ribu per liter.

"Sudah sekitar empat bulan terakhir kami kesulitan mendapat stok. Dampaknya omzet penjualan ikut menurun karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari oleh konsumen sehari-hari," sebut Ani.

Para pedagang berharap langkah intervensi pasar melalui penggelontoran stok secara berkala oleh Bulog dan instansi terkait dapat mengembalikan stabilitas pasokan serta menormalisasi harga Minyakita sesuai HET di tingkat pasar.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch I di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi berbagai program prioritas nasional agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, implementasi program prioritas nasional perlu dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

“Tampil dengan keunikannya dan memiliki potensi yang sangat besar. Bagi kami tidak ada daerah yang miskin semua memiliki potensi yang siap untuk kita aktualisasikan menjadi daerah-daerah yang maju dan sejahtera bagi masyarakatnya,” ujar Yusharto di Hotel Sahid Azizah Kendari pada Rabu (13/52026).

Menurut dia, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

Oleh sebab itu, implementasi program di daerah memerlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu.

“Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan. Program-program tersebut langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasinya di daerah memerlukan sinkronisasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” katanya.

Yusharto menjelaskan, melalui Rakor tersebut BSKDN berupaya menghimpun berbagai masukan dari daerah terkait capaian pelaksanaan program, hambatan di lapangan, hingga kebutuhan dukungan kebijakan yang diperlukan pemerintah daerah. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi daerah.

Dia menambahkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif semata, tetapi harus mampu menjadi instrumen perbaikan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan di lapangan.

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan, bukan sekadar pengawasan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan BSKDN saat ini terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri. Melalui penguatan fungsi tersebut, BSKDN berupaya menghubungkan data, analisis, isu lapangan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, keberhasilan Program Direktif Presiden pada akhirnya tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah secara nyata, adil, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan dari program direktif presiden harus memperhatikan sejauhmana rakyat di daerah merasakan kehadiran negara secara nyata adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.