Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melaksanakan penataan sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya dengan penyediaan jalur khusus pesepeda.

Kebijakan ini menuai respons positif dari sejumlah pihak, khususnya dari para pengguna sepeda yang menganggap jalur tersebut sangat membantu mereka.

"Kami pesepeda sangat mengapresiasi adanya jalur sepeda di jantung ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya yang diupayakan pemerintah provinsi," kata Ketua Hasi Palangka Raya Noriko Yunanto, Jumat. Hasi (Hakumpul Seli Palangka Raya) merupakan komunitas sepeda lipat yang resmi hadir di kota setempat sejak 23 Oktober 2021.

Ia menyebut adanya jalur sepeda dapat menjadi cerminan etalase kota yang ramah terhadap pesepeda.

Dia menyebut berbagai hal positif yang juga bisa didapat, di antaranya mendorong warga aktif bermobilitas menggunakan sepeda, dan tentunya ini sebagai baik mengingat berolahraga membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, serta ramah lingkungan.

"Tidak semua kota memiliki jalur sepeda sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Jadi kami sangat mengapresiasi ini," ujarnya.

Respons serupa juga disampaikan salah seorang pesepeda, Didi Faturahman yang mengapresiasi kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran karena telah membuat jalur sepeda tersebut di Palangka Raya.

"Harapan kami sebagai pesepeda baik yang digunakan untuk olahraga ini, juga sangat bermanfaat juga bagi anak-anak yang ke sekolah naik sepeda," ucapnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga dan melindungi keselamatan anak-anak, terutama yang menuju ke sekolah.

"Kalau bisa pembuatan jalur sepeda diteruskan sampai pusat pendidikan SMP atau SMA yang padat lalu lintasnya seperti sekitar ruas Jalan Achmad Yani," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan penyediaan jalur tersebut untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperindah kota.

"Ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi warga khususnya bagi mereka yang senang berolahraga seperti pengguna sepeda," katanya.

Pengecatan jalur sepeda ini sempat menjadi polemik di masyarakat, lantaran pengerjaan dinilai menggunakan cat kurang berkualitas.

Gubernur Agustiar telah menindaklanjuti hal tersebut, hingga menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan pembenahan.

Hingga hari ini, tampak pengerjaan jalur tersebut mulai kembali dilakukan, di antaranya di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya. Jalur khusus ini terlihat di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Panjaitan, dan Jalan Brigjen Katamso Kota Palangka Raya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, masyarakat kini dapat mendaftar dan mengusulkan diri sebagai calon penerima Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) secara daring melalui website humabetang.id.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfosantik Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, mengatakan bahwa layanan berbasis digital ini dihadirkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

“Pemanfaatan digital untuk pengajuan diri sebagai penerima bantuan ini memang sejak awal menjadi bagian dari konsep program. Saya merancangnya atas restu Bapak Gubernur Agustiar Sabran untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan laporan mandiri sebagai calon penerima Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Rangga, Minggu (16/6/2026),

Menurutnya, melalui platform digital tersebut, seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Masyarakat cukup mengakses laman humabetang.id untuk mengajukan diri sebagai calon penerima program tanpa harus melalui proses yang rumit.

Rangga menambahkan, digitalisasi layanan ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan satu klik, akses pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses program-program pemerintah,” katanya.

Kehadiran sistem pendaftaran berbasis digital ini diharapkan mampu mempercepat proses pendataan calon penerima bantuan sekaligus meningkatkan akurasi data penerima Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Kalimantan Tengah.

Bantuan Presiden

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima bantuan presiden (banpres) apabila membutuhkan.

"Mekanismenya, masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan presiden bisa mengajukan bantuan," ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Selain itu, kata Juri, banpres juga dapat diberikan kepada masyarakat atas arahan Presiden Prabowo Subianto. “Bisa berdasarkan arahan presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tertentu yang memang membutuhkan, baik berupa bantuan keuangan, bantuan natura, maupun pembangunan yang memang diperlukan di masyarakat kita," tuturnya.

Juri menyebutkan bahwa dana bantuan presiden tersebut dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional serta mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

"Pembangunan pertanian tak hanya membutuhkan dukungan lahan serta sarana prasarana, tetapi juga sumber daya manusia unggul, terampil, adaptif dan profesional," tegas Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Jumat.

Agustiar menjabarkan kerja sama dengan Kementan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan magang mahasiswa pada lahan kegiatan cetak sawah di Kalimantan Tengah.

"Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya program swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Tengah," tegasnya.

Melalui kerja sama pendidikan tinggi vokasi pertanian, diharap tercipta SDM pertanian profesional, mendukung program cetak sawah di Kalimantan Tengah, membentuk Brigade Pangan modern, serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi dengan praktik lapangan dan program magang.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, kerja sama tersebut difokuskan untuk mendukung optimalisasi program cetak sawah yang terus dikembangkan hingga 2026.

Dia menyampaikan perkembangan konstruksi cetak sawah di Kalimantan Tengah pada 2025 ditargetkan mencapai kurang lebih 30 ribu hektare, sedangkan pada 2026 ditargetkan sekitar 10 ribu hektare.

“Kami berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu terobosan dari Bapak Gubernur adalah pengembangan pendidikan vokasi, sehingga lahan sawah dapat menjadi lokasi praktik langsung bagi mahasiswa,” tuturnya.

Selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) berkolaborasi melalui implementasi program Akademi Komunitas Muhammadiyah UMPR (AKM UMPR) melalui Program D1 Vokasi yang meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk mencetak 2.000 sumber daya manusia (SDM) bidang pertanian.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Zona barat sudah ada dua, yakni di Sampit dan Pangkalan Bun, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran telah meminta Pertamina melakukan penambahan fuel terminal atau depo di wilayah provinsi setempat untuk menjaga stabilitas suplai bahan bakar minyak (BBM) agar tetap terjaga secara berkelanjutan.

"Kalteng ini ada tiga zona yakni barat, tengah dan timur. Zona barat sudah ada dua, yakni di Sampit dan Pangkalan Bun, sedangkan tengah ada di Pulang Pisau, dan zona timur tidak ada," kata Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Minggu.

Fuel Terminal Pertamina merupakan tempat penerimaan, penyimpanan sekaligus penyaluran BBM skala besar, dengan fungsi transit utama sebelum didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ataupun lainnya.

Gubernur Kalteng menilai minimal diperlukan penambahan satu fuel terminal terutama di zona timur yang meliputi Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya. Tujuannya agar alur dan suplai distribusi BBM lebih terjaga dan stabil secara berkelanjutan.

Keberadaan fuel terminal di wilayah tengah yang hanya ada satu unit, serta wilayah timur belum tersedia, dinilai belum sepenuhnya ideal.

"Melalui pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, kami telah menyampaikan usulan terkait ini dan semoga bisa terwujud," tuturnya.

Lebih lanjut Agustiar juga mengingatkan agar masyarakat tak perlu melakukan pembelian panik atau panic buying terhadap BBM, mengingat saat ini upaya pemerintah maupun Pertamina sudah berjalan optimal, sehingga diharap tidak ada terjadi lagi antrean panjang BBM di SPBU.

Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Isfahani memaparkan di Kalimantan Tengah tersedia sedikitnya mencapai 75 SPBU reguler, kemudian sebanyak tiga depo atau fuel terminal, delapan SPBE, serta lainnya.

Dia mengatakan, pihaknya terus menjalin koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk menerima berbagai masukan atau usulan agar di antaranya penyaluran BBM dapat terlaksana dengan baik.

"Pertamina dalam pengembangan fasilitas terminal itu mengukur tentang kebutuhan, jangkauan. Karena dalam perekonomian, sebuah investasi juga perlu dipertanggungjawabkan secara pengembaliannya. Namun yang paling utama tentu bagaimana jangkauan, ketersediaan sampai dengan seluruh wilayah yang didistribusikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen untuk hadir, tak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator serta pelindung bagi seluruh pekerja dan dunia usaha.

"Kita ingin memastikan, setiap kebijakan yang diambil berpihak pada peningkatan kualitas hidup pekerja, memastikan pekerja dapat hidup dengan layak, tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha. Semua seiring sejalan sesuai Falsafah Huma Betang (kebersamaan, toleransi)," tegas Agustiar.

Di sela Peringatan May Day 2026 di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat, Gubernur menekankan dengan momen May Day atau Hari Buruh ini, pihaknya terus berupaya memperkuat komunikasi dan sinergi yang baik dengan menjunjung tinggi nilai keadilan serta mengedepankan solusi bersama.

Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha kondusif, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah serta tentunya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Gubernur menyebut sejak beberapa waktu terakhir bahkan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan sejumlah perwakilan pekerja, agar May Day dapat diperingati dengan memberi dampak serta kebermanfaatan bagi pekerja maupun dunia usaha.

Hingga pada akhirnya hari ini diselenggarakan berbagai kegiatan positif dalam rangka Peringatan May Day, mulai dari senam bersama, cek kesehatan gratis hingga donor darah.

"Selanjutnya kami juga akan menggelar dialog bersama para pekerja, kami ingin mendengar apa yang menjadi keinginan mereka," tegasnya.

Gubernur menginginkan momentum May Day dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai substansi, salah satunya melalui dialog bersama, hingga dunia usaha di Kalimantan Tengah menjadi semakin baik lagi.

Sementara itu Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja Kalteng Adhie menyampaikan, pihaknya sepakat memperingati May Day 2026 dengan kegiatan positif dan tentunya menjaga daerah agar tetap kondusif.

"May Day ini kami tidak melakukan unjuk rasa, kami ingin May Day ini adalah bentuknya syukuran, kita bersuka cita, kita bergembira," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Kami telah berkoordinasi dengan Bulog dan melihat langsung ketersediaan pangan untuk Kalimantan Tengah dalam kondisi aman," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Selasa.

Gubernur menyebut langkah ini di antaranya untuk menyikapi kenaikan sebagian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut adalah Pertamax Turbo dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter, Pertamina Dex dari Rp14.800 menjadi Rp24.450 per liter, dan Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.

"Implikasi dari itu (kenaikan harga BBM), biasanya terjadi kenaikan harga pangan. Makanya, kami ke sini salah satunya berkoordinasi bersama Bulog. Kami ingin memastikan stok pangan itu ada dulu, beras, minyak goreng dan lainnya," jelasnya.

Kemudian, untuk pengendalian harga pangan, pihaknya bersiap menyelenggarakan intervensi pasar melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pasar penyeimbang ataupun gerakan pasar murah.

"Supaya harga pangan terkendali, kami mengadakan pasar penyeimbang yang dalam waktu dekat ini kami susun. Supaya harga pangan ini tetap stabil," ucapnya.

Lebih lanjut Agustiar menyampaikan juga ada program bantuan presiden maupun program dari pemerintah provinsi yakni Kartu Huma Betang Sejahtera yang turut membantu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana menegaskan untuk ketersediaan pangan provinsi setempat dalam kondisi sangat aman.

"Beras kami memiliki 18 ribu ton lebih, sampai akhir tahun sangat aman. Kemudian minyak goreng masih ada satu juta liter," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan penguatan pengawasan terhadap pasokan atau distribusi energi baik berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsinya.

"Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Senin.

Berdasarkan pantauan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, tampak antrean pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU di antaranya di Palangka Raya.

"Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan pola distribusi, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.

"Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan," ucapnya.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM.

Pertemuan ini diharap dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.

Lebih lanjut, Agustiar memaparkan berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.

Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

"Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan pihaknya memastikan pasokan BBM serta elpiji tetap aman dan lancar, melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun elpiji 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.

"Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pemerintah Pusat terus mengintensifkan komunikasi untuk mencarikan solusi bagi para penambang rakyat di daerah itu agar tetap dapat beraktivitas secara aman dan legal.

"Kami bergerak cepat menindaklanjuti perihal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Selasa.

Ia mengaku pada Selasa ini baru saja mengikuti audiensi bersama Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) dilaksanakan di kantor DPRD Kalteng.

Dia menjelaskan pihaknya juga telah bersurat kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk cepat memvalidasi data usulan WPR serta bertemu dengan DPR RI serta sejumlah menteri yang membidangi pertambangan.

"Komunikasi sudah terjalin dengan baik, harapannya respon dapat segera diwujudkan," jelasnya.

Dia menyampaikan dengan adanya pertemuan dengan pihak terkait, pihaknya meminta penyederhanaan pada aturan agar masyarakat penambang di lapangan tidak terbebani.

"Jangan sampai usaha rakyat syaratnya sama dengan IUP (izin usaha pertambangan) perusahaan bermodal besar, agar ada semacam pertimbangan," ucapnya.

Wagub menegaskan Pemprov Kalteng senantiasa berusaha sebaik mungkin agar ada ruang berusaha yang memberi jaminan bagi ekonomi masyarakat dan memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong yang memimpin audiensi menyampaikan, tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapat gambaran terkait jaminan secara hukum pertambangan rakyat tersebut.

Sementara itu, audiensi itu juga bertujuan mencari solusi bagi penambang rakyat di berbagai daerah di Kalimantan Tengah yakni mendorong pemerintah daerah dan masyarakat penambang bersuara bersama bagaimana mencari serta mendapat solusi terbaik.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan skema kredit Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh atau Haguet, yang menyasar 3.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor prioritas.

"Sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, olahan, ekonomi kreatif serta hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit maksimal hingga Rp50 juta per debitur," jelas Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah di Palangka Raya, Kalteng, Jumat.

Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses permodalan yang terjangkau, produktif serta berkelanjutan.

Skema kredit UMKM Haguet dirancang sebagai solusi komprehensif melalui model kolaborasi antara pemerintah provinsi dan perbankan khususnya Bank Kalteng dengan dukungan lembaga penjamin.

Program ini mengusung konsep pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen.

Dalam skema tersebut, suku bunga kredit sebesar enam persen per tahun ditanggung bersama, yakni enam persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan tiga persen oleh pihak bank.

Dengan demikian, debitur hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman tanpa bunga.

Selain pembiayaan, program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen, serta pendampingan usaha secara terstruktur mulai dari pra hingga pasca penyaluran kredit.

Program Haguet mengedepankan inovasi kebijakan melalui kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah.

Digitalisasi melalui dashboard monitoring juga direncanakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, dan risiko kredit macet secara real time.

Dari sisi ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.

Kredit Haguet juga menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kalteng, di antaranya rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

"Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh," tegasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta masyarakat tetap tenang dan tidak perlu melakukan pembelian secara panik atau panic buying BBM.

Agustiar juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi distribusi dan bersama-sama mencegah terjadinya praktik penimbunan.

“Untuk sekarang aman. Masyarakat juga tidak perlu panik,” kata Agustiar di Palangka Raya, Rabu.

Ia mengimbau masyarakat tidak terpancing isu kelangkaan yang dapat menimbulkan kepanikan serta pembelian BBM secara berlebihan.

Pemerintah, kata dia, tetap akan melakukan langkah antisipatif melalui pengawasan distribusi secara intensif bersama instansi terkait guna memastikan penyaluran BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kemudian di sisi lain, dia mengatakan, pengawasan distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial di lapangan.

Dia menekankan masyarakat tak perlu ragu melakukan pelaporan apabila menemukan indikasi penyimpangan distribusi BBM.

Gubernur meminta masyarakat ikut mengawasi BBM agar tidak terjadi penimbunan, baik dari pihak SPBU maupun di masyarakat.

"Jika masyarakat melihat atau mengetahui ada oknum yang menimbun BBM, segera laporkan kepada pihak berwajib,” jelasnya.

Pemprov Kalteng siap mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang dengan sengaja menimbun BBM demi keuntungan pribadi.

Agustiar mengatakan, pemerintah daerah siap mengambil langkah cepat apabila ditemukan pelanggaran di lapangan, termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional terhadap SPBU yang terbukti melanggar aturan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memacu aktivitas perputaran ekonomi daerah melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

"Melalui program KHBS ini di antaranya disalurkan bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat, kami harap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kalteng, Kamis.

Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli di tengah masyarakat, sehingga terjadi transaksi yang menyokong perputaran ekonomi daerah.

Oleh karenanya, output atau keluaran dari KHBS ini selain kesejahteraan masyarakat juga mendukung perekonomian daerah.

Bantuan langsung tunai melalui KHBS ini adalah sebesar Rp250 ribu kepada setiap penerima. Tercatat, sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.

KHBS dalam implementasinya menerapkan sistem digitalisasi, sehingga pemberian bantuan sosial bisa dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat aturan. Penyaluran dilakukan melalui Bank Kalteng.

Adapun bantuan sosial melalui Kartu Huma Betang ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta lainnya dan semua terintegrasi menjadi satu.

Selain bantuan langsung tunai, bantuan lain yang mulai disalurkan adalah bantuan pangan senilai Rp150.000, meliputi beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula putih 1 kg.

"Ini menjadi upaya nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat. Sekalipun saat ini kita sedang dalam masa kebijakan efisiensi daerah, tetapi berkaitan kesejahteraan masyarakat, tetap menjadi prioritas utama," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kalteng melalui berbagai upaya juga telah dan terus melakukan kegiatan serta program lain secara berkelanjutan dalam menjaga perekonomian daerah, seperti melalui gelaran pasar murah, gerakan pangan murah maupun lainnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekda Kalteng Leonard S Ampung menambahkan pasar murah, gerakan pangan murah dan lainnya menjadi upaya intervensi pemerintah terhadap pasar.

"Agar daya beli masyarakat tetap terjaga hingga upaya menjaga stabilisasi harga pangan di pasaran," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sampit (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melepas secara langsung keberangkatan 1.400 pemudik dari Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

“Semoga sampai tujuan, selamat sampai rumah, gembira ria berkumpul bersama saudara-saudari di rumah. Kami berdoa agar perjalanan bapak ibu sekalian lancar dan aman,” kata Agustiar di Sampit, Senin.

Agustiar secara simbolis melepas keberangkatan 1.400 pemudik yang menggunakan KM Lawit dari Pelabuhan Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Kehadirannya bertujuan memastikan seluruh fasilitas dan pelayanan arus mudik berjalan maksimal.

“Hari ini kunjungan kerja kami untuk memastikan aktivitas penumpang di Pelabuhan Sampit lancar dan aman, khususnya bagi pemudik. Kami meninjau fasilitas dan memastikan persiapan maksimal agar perjalanan warga kita berjalan sesuai harapan,” ujar Agustiar.

Gubernur Kalteng tersebut juga menyempatkan diri naik ke kapal untuk berinteraksi dengan sejumlah penumpang dan berbincang singkat dengan kapten kapal di anjungan kapal.

Dalam kesempatan tersebut, Agustiar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir menitipkan pesan keselamatan kepada kapten kapal dan mendoakan para penumpang yang akan menyeberangi Laut Jawa, melalui pengeras suara yang terhubung ke seluruh ruang penumpang.

“Kami menitipkan warga Kotim untuk sampai ke Semarang dengan selamat. Hati-hati, karena di momentum hari besar seperti ini tingkat kriminalitas bisa meningkat. Banyak orang tidak bertanggung jawab berkeliaran, jadi tetap waspada selama perjalanan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Sampit Gusti Muchlis menyampaikan keberangkatan KM Lawit hari ini mengangkut sebanyak 1.400 penumpang menuju Semarang.

Guna mengantisipasi lonjakan, pihak posko menerapkan strategi percepatan boarding lebih awal untuk memastikan tidak terjadi penumpukan calon penumpang di area terminal pelabuhan.

“Sejauh ini pantauan arus mudik alhamdulillah lancar, walaupun sempat dikhawatirkan karena ada tiga kapal pada hari Minggu kemarin. Kami membuat strategi dengan mengurai penumpang melalui boarding lebih awal, sehingga kepadatan penumpang ketiga kapal itu bisa terurai dengan baik,” demikian Gusti Muchlis.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026