JAKARTA, KOMPAS.com - Kecerdasan artifisial (AI) semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, semakin luas pemanfaatannya, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga keamanan data.

Perlindungan data tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan kebocoran, tetapi juga memastikan data tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, autentikasi yang kuat menjadi elemen krusial dalam membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur mengatakan, keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi tersebut.

Menurut dia, kepercayaan hanya dapat terbangun ketika keamanan dan kenyamanan berjalan beriringan dalam setiap layanan digital.

“Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan,” ujar Niki dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Niki memberikan contoh transformasi digital dalam perlindungan data, yaitu bagaimana pelaku ransomware memanfaatkan kriptografi untuk mengenkripsi dan mengunci data hingga tidak dapat digunakan oleh pemiliknya. Prinsip yang sama dapat diterapkan untuk perlindungan data.

“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya,” tambah Niki.

Setelah data diamankan, instansi juga perlu mengendalikan akses melalui sistem autentikasi yang kuat.

Menurut Niki, sistem tersebut harus mampu memastikan siapa yang berhak mengakses data, siapa yang memegang kunci untuk membuka akses, serta bagaimana setiap penggunaan akses dapat dilacak.

Dengan begitu, data tidak hanya terlindungi secara teknis, tetapi juga hanya dapat digunakan oleh pihak yang benar-benar berwenang.

Ia menjabarkan, autentikasi menjadi krusial karena hampir 95 persen kasus pelanggaran keamanan data dan keamanan siber secara global berakar pada sistem autentikasi yang lemah.

Autentikasi dapat dilakukan melalui informasi yang diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik seperti wajah atau sidik jari (who you are), serta perangkat yang dimiliki pengguna (what you have).

Ketika data pribadi sudah bocor, data tersebut tidak lagi cukup untuk membuktikan orang yang mengakses akun benar-benar pemiliknya.

Terlebih, modus fraud berbasis AI kini tidak hanya menyasar wajah dan suara, tetapi juga perangkat, jaringan, hingga perilaku pengguna.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengatakan, tantangan AI kini mencakup aspek yang lebih luas, mulai dari literasi digital, kepercayaan publik, hingga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

"Kesenjangan masa depan tidak hanya terjadi antara mereka yang terhubung dan tidak terhubung, tetapi juga antara mereka yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan mereka yang tertinggal dari transformasi tersebut," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BATAM - Dugaan kebocoran sebanyak 1.495 data pendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam menjadi perbincangan luas di media sosial setelah informasi mengenai data tersebut viral dan disebut dapat diunduh secara bebas di internet.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum dapat memastikan apakah data yang beredar tersebut benar-benar telah diambil oleh pihak yang tidak berwenang.

"Jadi begini, itu kan masih dugaan. Belum bisa dipastikan apakah data tersebut sudah diambil," kata Rudi saat dikonfirmasi di Batam.

Menurut dia, Pemerintah Kota Batam telah bergerak cepat dengan melibatkan tim siber terpadu dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan insiden tersebut.

"Itu pekerjaan orang terlatih, jadi kita respons dengan orang terlatih juga. Kita punya tim terpadu, tim siber yang bekerja sama dengan BSSN," ujarnya.

Rudi menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan laporan kepada BSSN sejak dugaan insiden itu terjadi. Selanjutnya, dilakukan pelacakan terhadap alamat internet protocol (IP address) yang diduga digunakan pelaku untuk mengakses sistem.

"Nanti akan dilacak IP address orang yang mencuri data, apakah dari luar negeri, luar Batam, atau dari lokasi tertentu. Semua akan ditelusuri," katanya.

Selain melakukan investigasi, Pemkot Batam juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan data. Salah satunya dengan menyurati berbagai instansi terkait, seperti perbankan, kependudukan, perpajakan, dan lembaga lain yang berpotensi menjadi sasaran penggunaan data secara tidak sah.

"Kami akan menyampaikan bahwa data orang-orang ini sementara diduga telah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada permintaan transaksi, permohonan informasi, atau usulan apa pun yang berpotensi menimbulkan transaksi, agar dilakukan verifikasi ulang kepada yang bersangkutan," ujar Rudi.

Ia menegaskan langkah verifikasi tambahan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas oleh pihak luar yang diduga telah menguasai data tersebut.

Sementara itu, terkait layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Rudi memastikan proses pendaftaran tetap berjalan normal. Setelah adanya dugaan serangan siber, tim teknis langsung melakukan mitigasi dan pemeriksaan terhadap sistem.

"SPMB tetap beroperasi. Memang kemarin setelah diduga diretas, kami langsung melakukan mitigasi dan melihat apa yang terjadi," katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, tercatat terdapat 14 kali percobaan peretasan terhadap aplikasi SPMB. Tim teknis kini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui asal serangan, IP address yang digunakan, serta motif pelaku.

Rudi menyebut secara umum sistem data milik Pemerintah Kota Batam memiliki tingkat keamanan yang baik dan termasuk yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, tingginya intensitas akses pada aplikasi SPMB diduga menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengganggu layanan.

"Kalau data kita sangat baik, bahkan saya kira termasuk yang terbaik di Kepri. Hanya saja ada aplikasi tertentu dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi sehingga mendapat gangguan. Apakah tujuannya untuk membuat kekacauan atau lainnya, itu belum kami ketahui," ujarnya.

Pemkot Batam juga mengimbau para orang tua siswa agar tidak panik dan tetap melanjutkan proses pendaftaran anak mereka melalui SPMB.

"Kami berharap orang tua siswa tidak gamang dan tidak khawatir berlebihan. Teruskan pendaftaran anak-anaknya sembari kami menyelesaikan permasalahan ini," kata Rudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan baru Kementerian Hukum yang mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), melaporkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara elektronik, dikhawatirkan menambah beban baru bagi pelaku usaha hingga menciptakan kebocoran data.

Diketahui, melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, seluruh PT diwajibkan menyerahkan akta notaris persetujuan RUPS Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dokumen yang dilaporkan mencakup laporan keuangan lengkap, susunan dan remunerasi direksi maupun komisaris, hingga laporan kegiatan perusahaan yang selama ini bersifat rahasia.

Kewajiban yang sama diberlakukan tanpa membedakan antara Perseroan Terbuka dan Tertutup. Penyamarataan inilah yang dipertanyakan oleh pelaku usaha dan para akademisi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, terdapat tiga isu utama yang perlu dijawab pemerintah sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh. Pertama, kepastian perlindungan terhadap kerahasiaan data sensitif perusahaan.

Kedua, jaminan keamanan sistem SABH dari potensi kebocoran data. Ketiga, pembatasan akses terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Tanpa kepastian mengenai tiga aspek tersebut, Apindo menilai kewajiban pelaporan berpotensi menjadi tambahan beban administratif tanpa memberikan manfaat yang proporsional.

“Terkait implementasinya, dunia usaha melihat adanya sejumlah aspek yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak menambah beban kepatuhan secara berlebihan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, asosiasi juga menyoroti potensi duplikasi kewajiban administrasi. Apindo mendorong agar sistem pelaporan melalui SABH diintegrasikan dengan sistem pelaporan pada kementerian dan lembaga lainnya sehingga tidak menciptakan lapisan birokrasi baru yang meningkatkan biaya kepatuhan (cost of compliance) perusahaan.

Di sisi lain, Apindo katanya meminta penerapan kebijakan dilakukan secara proporsional berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko perusahaan. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum pemberlakuan sanksi administratif.

"Fokus awal kami mencakup isu-isu strategis yang secara langsung mempengaruhi cost structure, operational certainty, dan daya saing industri nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, Shinta menyebut bahwa Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking yang bertugas mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Menjelang batas waktu implementasi pada 30 Juni 2026, Apindo juga berencana mengundang Kementerian Hukum untuk memberikan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai ruang lingkup kewajiban pelaporan, tata cara penyampaian dokumen, jaminan keamanan data, serta konsekuensi administratif dari kebijakan tersebut.

Pelaku usaha menegaskan tidak menolak penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka menilai berbagai aspek implementasi yang belum memperoleh kepastian berpotensi membuat kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru apabila diterapkan tanpa penyempurnaan.

Wajib Ada Tanggung Jawab Kebocoran Data

Sementara itu, akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, persoalan utama dalam implementasi Permenkum tersebut bukan hanya aspek teknis, melainkan kesiapan negara mengelola risiko apabila terjadi kebocoran data perusahaan.

"Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya," sebut Trubus.

Dia mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila data perusahaan yang disampaikan melalui SABH mengalami kebocoran, termasuk bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada perusahaan terdampak.

"Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan. Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ," tutur Trubus.

Selain itu, dia menilai penyamarataan kewajiban pelaporan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup tidak mempertimbangkan karakter hukum kedua jenis badan usaha tersebut.

Menurutnya, perusahaan terbuka memang memiliki kewajiban keterbukaan informasi karena sahamnya diperdagangkan kepada publik. Sebaliknya, perusahaan tertutup tidak memiliki kewajiban serupa sehingga tidak semestinya diperlakukan sama.

“Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua," singgung Trubus.

Di samping substansi aturan, dia juga menilai masa transisi sekitar enam bulan sejak regulasi diterbitkan terlalu singkat. Menurutnya, pemerintah masih perlu memperkuat sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara efektif.

"Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mungkin perlu dikaji ulang dulu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyampaikan kekhawatirannya atas risiko nyata kebocoran data rahasia perusahaan yang bersifat confidential dalam penerapan aturan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, perusahaan tertutup diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Kementerian Hukum melalui Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

"Hampir semua data yang diwajibkan dalam laporan tahunan itu bersifat rahasia yakni laporan keuangan lengkap, nama dan gaji direksi, bahkan gaji seluruh karyawan,” kata Adik dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

“Bayangkan jika data ini harus diserahkan kepada pihak eksternal, dalam hal ini Notaris, dan yang mengupload ke dalam sistem SABH adalah staf notaris," lanjut dia.

Adik menegaskan kekhawatiran tersebut bukan soal tidak mau transparan kepada negara. Para anggota Kadin yang merupakan Perusahaan sudah dan selalu melaporkan seluruh data keuangan perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

Data itu sudah ada di tangan pemerintah, aman, dan melalui jalur resmi. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan urgensi aturan tersebut, mengingat pihak ketiga tidak terikat kewajiban merahasiakan dokumen perusahaan.

“Pertanyaannya, mengapa harus dilaporkan ulang dengan melewati pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan yang sama dengan instansi negara?" tanya dia.

Adik mengatakan, perusahaan tertutup yang mana saham perusahaan tidak diperdagangkan di bursa efek, adalah pihak yang paling terdampak oleh aturan ini.

Berbeda dengan perusahaan publik yang memang sudah memiliki kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Perusahaan tertutup selama ini memiliki hak penuh atas kerahasiaan data bisnis mereka.

“Perusahaan tertutup bukan perusahaan publik. Mereka tidak wajib mengumumkan laporan keuangan ke masyarakat,” jelas dia.

“Kini tiba-tiba ada kewajiban menyerahkan data itu ke Notaris, dan data itu bisa menjadi konsumsi publik melalui sistem yang belum tentu aman dari kebocoran," lanjut Adik.

Menurut Adik, ada beberapa risiko yang terjadi jika data rahasia perusahaan sampai pada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti, adanya potensi data yang diperjualbelikan kepada kompetitor dan memberikan keuntungan komersial kepada pihak yang tidak berhak.

“Kekhawatiran ini bukan sekadar spekulasi, mengingat yang mengoperasikan sistem upload ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bukan notaris sendiri, melainkan staf notaris yang tidak berada dalam pengawasan langsung,” ungkap dia.

Untuk mengantisipasi hal itu, Adik meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan kewajiban pelaporan ke SABH di tahun 2026 sambil mempersiapkan infrastruktur perlindungan data yang memadai.

Kedua, dia minta agar pemerintah mengkaji ulang ketentuan khusus untuk Perseroan Tertutup yang selama ini memiliki hak kerahasiaan bisnis yang diakui hukum.

Ketiga, mengintegrasikan mekanisme pelaporan dengan data SPT Pajak yang sudah tersedia di DJP, daripada membangun jalur baru yang membebani pelaku usaha dengan biaya notaris tahunan sekaligus membuka risiko kebocoran data melalui pihak ketiga.

"Kami bukan menolak aturan ini secara keseluruhan. Kami meminta pemerintah untuk memisahkan kewajiban antara Perseroan Terbuka yang memang harus transparan ke publik dengan Perseroan Tertutup yang memiliki hak kerahasiaan bisnis yang sah secara hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Adik telah menyurati pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum, namun belum mendapatkan respons secara resmi.

Sebagai informasi, Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 mewajibkan direksi perseroan menuangkan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, ke dalam akta notaris.

Akta tersebut kemudian harus disampaikan kepada Menteri Hukum melalui notaris secara elektronik melalui SABH paling lambat 30 hari setelah ditandatangani.

Laporan keuangan yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pionir kecerdasan buatan, OpenAI, mengumumkan peluncuran fitur keamanan teranyar bernama Lockdown Mode sebagai langkah preventif memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna dari ancaman serangan siber berupa injeksi perintah (prompt injection).

Langkah penguatan infrastruktur keamanan ini diambil seiring meningkatnya risiko eksploitasi data pada platform berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Serangan siber jenis ini menyerang dalam bentuk instruksi chatbot berbahaya, namun sengaja disembunyikan di dalam halaman web serta berbagai sumber konten digital lainnya untuk mengelabuhi sistem.

Melansir laporan dari TechCrunch, Senin (8/6/2026), Lockdown Mode bekerja dengan membatasi ruang siber operasional secara ketat. Saat diaktifkan dalam layanan OpenAI, fitur ini bakal menonaktifkan pencarian web secara langsung sehingga pengguna hanya dapat mengakses konten cache atau yang telah disalin secara sementara di gawai pengguna.

Selain memutus akses pencarian web seketika, mode proteksi ini turut menghentikan pengambilan dan tampilan gambar dari web, riset mendalam, maupun fungsi Mode Agen.

Kendati memberikan lapisan pertahanan baru, manajemen perusahaan memberikan catatan khusus terkait batasan dari sistem proteksi ini. Pihak OpenAI menyampaikan, bahkan ketika Lockdown Mode diaktifkan, ChatGPT masih rentan terhadap prompt injection.

Serangan manipulasi instruksi tersebut dipetakan tetap memiliki celah untuk menembus pertahanan digital melalui media lain.

OpenAI mencontohkan misalnya serangan ini dapat “muncul dalam konten web yang di-cache atau dalam file yang diunggah, dan masih dapat memengaruhi perilaku atau keakuratan respons”.

Meski memiliki keterbatasan ekosistem, kehadiran fitur ini dinilai tetap sangat berguna bagi perlindungan konsumen. Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk mengurangi kemungkinan data sensitif dibagikan atau bocor keluar saat serangan siber sedang dialami oleh pengguna.

Mengingat mekanismenya yang membatasi kenyamanan navigasi demi keamanan penuh, OpenAI memproyeksikan fitur ini untuk segmen pasar yang spesifik.

“Lockdown Mode tidak ditujukan untuk semua orang. Ini dirancang untuk individu dan organisasi yang menangani data sensitif dan menginginkan perlindungan yang lebih ketat dari risiko kebocoran data terkait injeksi cepat," tulis Manajemen OpenAI.

Melihat urgensi kebutuhan proteksi korporasi tersebut, OpenAI menyatakan saat ini Lockdown Modediluncurkan secara selektif ke akun ChatGPT Business self-serve, serta akun pribadi pengguna yang dinilai memenuhi syarat kualifikasi keamanan.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman lebih bagi pelaku industri yang mengintegrasikan AI dalam operasional bisnis harian mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi pangan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Food Programme (WFP), mengumumkan salah satu sistem buatannya mengalami kebocoran data siber skala besar.

Insiden keamanan ini berdampak langsung pada kebocoran informasi sensitif milik sekitar 600.000 rumah tangga di Jalur Gaza, Palestina, yang selama ini mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup di tengah kecamuk konflik fisik.

Dilansir dari Register, Minggu (7/6/2026) pengumuman WFP yang dirilis melalui saluran Telegram resminya pada 31 Mei mengungkapkan insiden tersebut terjadi pada platform Self-Registration Application (SRA).

Ini merupakan aplikasi mandiri khusus bagi warga Gaza untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan kemanusiaan. Data sensitif yang berhasil diakses secara ilegal oleh peretas mencakup nama lengkap pemohon, nomor identitas resmi (ID), nomor telepon aktif, hingga informasi lokasi tempat tinggal mereka.

Merespons pelanggaran privasi massal ini, manajemen WFP segera menyampaikan komitmen dan permohonan maaf kepada publik guna meredam kepanikan para korban.

“Kami memahami situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran, dan kami ingin meyakinkan Anda perlindungan data serta privasi Anda adalah prioritas utama kami. Program ini menangani situasi tersebut dengan tingkat keseriusan dan prioritas paling tinggi,” tulis pernyataan resmi WFP.

Sebagai langkah mitigasi darurat, organisasi bantuan kesejahteraan terbesar di dunia tersebut memutuskan menghentikan sementara operasional platform registrasi mandiri itu. Langkah ini diambil demi mempercepat implementasi perbaikan sistem keamanan siber yang sangat mendesak.

Dalam pembaruan informasi terkini pada 2 Juni, WFP menyatakan platform SRA masih dinonaktifkan untuk proses sterilisasi. Kendati demikian, organisasi memastikan para penerima manfaat tidak perlu melakukan tindakan apa pun secara mandiri, dan distribusi bantuan dipastikan tetap berjalan lancar tanpa interupsi.

“WFP ingin meyakinkan semua pihak yang terdaftar melalui tautan tersebut, bantuan makanan, bantuan tunai, suplemen nutrisi, dan semua program WFP lainnya terus berjalan seperti biasa,” sebut manajemen dalam rilis resminya.

Pihak WFP juga mengimbau bagi yang sudah terdaftar di Self-Registration Application (SRA), pendaftaran tetap valid. Tidak perlu memperbarui, menghapus, atau mendaftarkan ulang informasi.

Berdasarkan laporan pertama dari media investigasi kemanusiaan The New Humanitarian, serangan siber ini sebenarnya telah terdeteksi sejak 14 Mei.

WFP kemudian memverifikasi skala peretasan memang mencapai kisaran 600.000 rumah tangga. Fakta mengejutkan lain diungkap oleh seorang pembocor rahasia (whistleblower) kepada media tersebut.

Seorang pakar independen anonim dikabarkan sempat menghubungi tim WFP di Palestina untuk memperingatkan adanya celah kerentanan fatal pada aplikasi SRA, tepat dua hari sebelum organisasi mendeteksi adanya pembobolan nyata.

Di sisi lain, insiden kebocoran data ini menempatkan masyarakat Gaza dalam posisi yang semakin rentan. WFP tercatat menyokong kehidupan 1,6 miliar warga Palestina setiap bulannya yang tengah menghadapi krisis malnutrisi akut akibat konflik bersenjata dengan Israel.

Angka penerima bantuan ini merepresentasikan sekitar 77 persen dari total populasi wilayah tersebut, di mana 80 persen penduduknya berstatus pengangguran dan kehilangan kemampuan finansial untuk membeli makanan bergizi secara mandiri.

Selama ini, WFP menyalurkan tepung gandum, biskuit berenergi tinggi, dan makanan ringan berfortifikasi tinggi kepada keluarga, dapur umum komunitas, serta toko roti guna menekan potensi kelaparan massal, di samping memfasilitasi transfer uang tunai.

JAKARTA - Idul Adha mengajarkan nilai fundamental: pengorbanan yang dilakukan secara sadar. Hewan kurban disembelih bukan karena dipaksa, melainkan atas dasar keikhlasan.

Pertanyaannya, saat data pribadi kita bocor atau rekening dikuras penipu, apakah itu pengorbanan yang sadar? Atau kita sebenarnya hanya menjadi korban?

Hal tersebut diungkap oleh Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC. Menurut Pratama, saat ini warganet sedang berada di zona bahaya.

Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, Indonesia terus diguncang kebocoran data.



Data 240 juta penduduk Indonesia dikabarkan diperjualbelikan di dark web. Sektor keuangan jadi yang paling empuk. BSSN mencatat ada 5,2 miliar anomali trafik sepanjang 2025.

“Modusnya makin canggih. Bukan lagi sekadar phishing klasik, tapi sudah masuk ke deepfake berbasis AI,” ungkapnya.

Di sini, menurut Pratama, letak relevansi semangat Idul Adha. “Kita perlu membedakan antara menjadi korban dan berkurban. Korban adalah mereka yang kehilangan data tanpa izin,” ungkapnya.

Adapun "Berkurban" di dunia digital berarti secara sadar mau sedikit repot demi keamanan.

Memasang autentikasi dua faktor (2FA), mengganti password berkala, atau memverifikasi tautan mencurigakan di WhatsApp adalah "pengorbanan" kecil. Tapi ini krusial untuk melindungi aset masyarakat.

Pratama melihat budaya digital masyarakat masih sangat lemah. "Banyak masyarakat masih tergiur hadiah palsu atau aplikasi yang minta akses berlebihan. Polanya mirip hewan yang digiring ke tempat pemotongan, tanpa sadar apa yang akan terjadi," tandasnya.

Bedanya, dalam Idul Adha, hewan dipilih secara sadar oleh yang berkurban. Dalam dunia digital, rakyat justru sering "dikorbankan" oleh kelalaian penyedia layanan.

Secara analisis, pasar keamanan siber saat ini adalah permainan asimetris. Penjahat hanya butuh satu celah untuk menang, sementara kita harus menutup semua celah untuk tetap aman.

Jika merujuk pada estimasi kerugian di sektor keuangan dan e-commerce yang merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah, negara tidak bisa lagi hanya mengimbau.

Menurut Pratama, pemerintah harus menunjukkan pengorbanan nyata. Pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan UU PDP harus segera direalisasikan.

Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU PDP perlu segera diteken. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang masuk Prolegnas juga harus dikebut.

“Tanpa komitmen struktural dan anggaran serius dari negara, masyarakat akan terus jadi pihak yang kalah,” bebernya.

Pratama menyebut bahwa Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan paling bernilai dilakukan dengan sadar. Di era digital, pengorbanan itu bisa dimulai dari hal sepele: memikirkan ulang sebelum mengeklik tautan.

Bisnis.com, JAKARTA — Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, nilai pengorbanan dalam Iduladha relevan dengan upaya perlindungan data pribadi dan keamanan digital masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai membedakan antara menjadi korban kejahatan siber dan melakukan “pengorbanan” secara sadar demi menjaga keamanan digital.

“Menjadi korban berarti kehilangan data atau uang tanpa sadar dan tanpa izin. Sementara itu, berkurban dalam konteks keamanan siber berarti secara sadar mengorbankan sedikit kenyamanan demi keamanan yang lebih besar,” ujarnya dalam pesan singkat, dikutip Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia mencontohkan, penggunaan autentikasi dua faktor, pergantian kata sandi secara berkala, hingga kebiasaan memverifikasi pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi, merupakan bentuk pengorbanan kecil yang dapat melindungi aset digital masyarakat.

Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa kesadaran keamanan digital di Indonesia masih relatif rendah. Banyak masyarakat masih mudah tergiur tautan mencurigakan, hadiah palsu, maupun aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap data pribadi pengguna.

Di sisi lain, ancaman kejahatan siber juga terus berkembang. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, berbagai kasus kebocoran data dilaporkan terjadi di sektor e-commerce, layanan publik, hingga lembaga keuangan.

Pratama menyebut, ratusan juta data penduduk Indonesia sempat dilaporkan diperjualbelikan di dark web. Belum lagi, pola penipuan digital kini berkembang dari phishing konvensional menjadi deepfake berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin sulit dibedakan dari komunikasi asli.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjutnya, juga mencatat sekitar 5,2 miliar anomali trafik siber hingga akhir 2025 dengan sektor keuangan menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap serangan digital.

Dari fenomena ini, Pratama meminta agar peningkatan literasi keamanan siber harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN untuk memperluas edukasi keamanan digital dengan bahasa yang sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Analogi kurban bisa menjadi pintu masuk yang efektif untuk menjelaskan bahwa setiap pengorbanan kecil dalam menjaga keamanan digital merupakan langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga dari kejahatan siber,” katanya.

Selain edukasi publik, dia juga menilai pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi dan penyelesaian aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Tanpa pengorbanan struktural dan anggaran dari negara, masyarakat hanya akan terus menjadi korban, bukan pihak yang berkurban secara sadar,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu kebocoran data yang menyeret nama sejumlah institusi perbankan belakangan ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, praktisi dunia digital Syahraki Syahrir menegaskan, secara umum sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia termasuk yang paling kuat, terlebih di perbankan besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI). Sejak lama, kata dia, regulator di Indonesia telah menerapkan aturan ketat terkait pengamanan sistem informasi perbankan.

“Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri,” ucap pria yang akrab dipanggil Raki ini melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5/2026).

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

“Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana,” kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica Widyasari Dewi seperti dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

“Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” kata Raki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa 65% masyarakat Indonesia menerima percobaan penipuan digital (digital scam) setidaknya sekali dalam sepekan. Penipuan digital ini dilancarkan melalui berbagai kanal seperti SMS, email, WhatsApp, panggilan telepon, hingga direct message (DM) di media sosial.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan digital scam mencakup segala bentuk penipuan yang memanfaatkan infrastruktur digital, khususnya yang berkaitan dengan transfer data dan uang.

Dia menuturkan penipuan dapat terjadi melalui berbagai perangkat dan platform, mulai dari telepon seluler hingga email, yang pada akhirnya bertujuan untuk memindahkan dana korban secara ilegal.

“65% orang Indonesia menerima upaya scam setidaknya sekali seminggu melalui SMS email, WhatsApp hingga panggilan telepon atau lewat medsos DM,” kata Edwin dalam Peluncuran Beyond Liveness VIDA di Jakarta pada Rabu (6/5/2025).

Menurut Edwin, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan yang mengatasnamakan institusi perbankan. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan data pribadi korban untuk meningkatkan kredibilitas dan meyakinkan target.

Dia juga menyoroti modus penipuan kini semakin canggih seiring pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), termasuk penggunaan deepfake yang mampu meniru identitas secara meyakinkan. Perkembangan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait AI, khususnya untuk mengatur penggunaan teknologi berisiko tinggi agar tidak disalahgunakan.

Edwin menambahkan, sektor perbankan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap penyalahgunaan AI, mengingat teknologi tersebut telah digunakan secara luas dalam berbagai proses bisnis, dari awal hingga akhir layanan.

Di sisi lain, dia menegaskan risiko terbesar dari pemanfaatan AI di Indonesia adalah kebocoran data (data breach). Risiko ini dinilai dapat memperburuk kesenjangan literasi digital di masyarakat.

Untuk itu, implementasi AI membutuhkan kesiapan tata kelola yang komprehensif, mencakup kebijakan, kelembagaan, serta dukungan teknologi yang memadai agar potensi risiko dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Edwin menekankan perlindungan data dan mitigasi risiko AI tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran aktif industri dan masyarakat sebagai pengguna juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Dia juga mengungkapkan tingkat adopsi digital trust di Indonesia masih relatif rendah, yakni baru sekitar 9% dari potensi yang ada. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran serta kesiapan kebijakan.

Menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya keamanan digital sering kali baru muncul setelah terjadi insiden, sehingga diperlukan dorongan agar masyarakat dan institusi lebih proaktif dalam berinvestasi pada perlindungan data.

“Kita tidak merasa itu penting sebagai investasi ketika kita belum merasakan kehilangan,” katanya.

Edwin menambahkan, penguatan ekosistem digital juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia serta kesiapan dalam menghadapi risiko dari proses adopsi teknologi.

Dia menyambut baik berbagai inisiatif yang mendorong peningkatan keamanan digital, karena dinilai dapat membantu menekan angka penipuan sekaligus menjaga perputaran ekonomi di dalam negeri. Selain itu, dia mengingatkan aliran dana dari kejahatan digital kerap melintasi batas negara, sehingga upaya penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

“Kita tidak tahu, jadi upaya kolaboratif diperlukan untuk memerangi penipuan digital,” katanya.

Pelaku industri juga mulai menghadirkan solusi untuk memperkuat verifikasi identitas dan menekan risiko fraud. Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, memperkenalkan solusi know your customer (KYC) berbasis percakapan tanpa kode bertajuk Verify Now.

Solusi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara cepat melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Menurut Niki, Verify Now dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bisnis di Indonesia yang banyak mengandalkan tenaga penjualan di lapangan.

“Verify Now adalah perjalanan identitas digital yang disampaikan melalui WhatsApp atau aplikasi berbasis obrolan apa pun. Ini memungkinkan pelanggan memverifikasi identitas mereka langsung dari ponsel mereka dalam waktu kurang dari 60 detik,” ujarnya.

Dia menjelaskan proses verifikasi dilakukan dalam beberapa tahap sederhana, mulai dari pengaturan alur melalui dasbor, pengiriman tautan oleh agen, hingga pelanggan melakukan pemindaian KTP dan verifikasi liveness.

Niki menilai solusi ini dapat menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses verifikasi konvensional, khususnya di sektor asuransi dan layanan keuangan. Dalam praktiknya, proses verifikasi sering kali memakan waktu lama karena harus dilakukan secara manual dan berulang.

Lebih lanjut, dia menyoroti potensi pemanfaatan Verify Now dalam berbagai skenario lain, seperti registrasi kartu SIM, pemulihan akun, hingga pendaftaran layanan keuangan digital yang rentan terhadap pengambilalihan akun.

“Cukup kirim tautan, verifikasi identitas, dan Anda dapat menerbitkan kartu SIM kepada orang yang tepat,” katanya.

Selain itu, solusi ini juga dinilai relevan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, termasuk proses welcome call di industri asuransi yang selama ini dilakukan secara manual oleh agen.

Dia menambahkan Verify Now menjadi salah satu solusi tanpa kode (no-code) yang memungkinkan implementasi dilakukan tanpa proses pengembangan teknis yang kompleks.

Saat ini, VIDA masih melakukan peluncuran terbatas (limited release) untuk memastikan kesiapan sistem, termasuk dalam aspek pengaturan pencegahan.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah euforia adopsi kecerdasan buatan (AI) generatif, industri kini dihadapkan pada ancaman baru yang lebih sistemik. Munculnya teknologi agentic AI yang mampu mengakses berbagai fungsi bisnis secara otonom memicu kekhawatiran mendalam terkait potensi kebocoran data sensitif perusahaan ke model bahasa besar (LLM).

Problematika utama muncul saat perusahaan mencoba menghubungkan sistem internal mereka dengan LLM eksternal. Tanpa proteksi yang memadai, data korporasi yang telah dijaga ketat selama bertahun-tahun berisiko mengalir bebas ke ekosistem model publik, yang secara permanen dapat merusak kerahasiaan informasi strategis.

Vice President and CTO Solutions Salesforce ASEAN, Gavin Barfield, mengatakan keamanan bukan sekadar soal konektivitas teknis, melainkan risiko eksistensial bagi data perusahaan.

Perusahaan tidak ingin membuka celah besar yang berisiko membuat miliaran dolar investasi perlindungan data menguap begitu saja akibat interaksi yang tidak terkendali dengan AI.

Selain kebocoran data, tantangan besar lainnya adalah pengendalian risiko halusinasi AI dan konten beracun (toxicity). Dalam konteks penggunaan pribadi, respons AI yang keliru mungkin dianggap sepele. Namun, jika kesalahan serupa terjadi di sektor krusial seperti telekomunikasi atau layanan kesehatan, dampaknya bisa berujung pada malapraktik atau kerugian finansial yang masif.

Gavin menjelaskan manajemen peran (roles) dan izin akses (permissions) menjadi krusial. Masalah sering timbul ketika agen AI diberikan akses tanpa batas. Seharusnya, agen AI wajib mewarisi izin akses terbatas sesuai profil pengguna aslinya guna mencegah penyalahgunaan informasi atau kebocoran data lintas departemen.

Menjawab kerumitan ini, Salesforce memperkenalkan Einstein Trust Layer sebagai arsitektur pengaman perantara. Lapisan ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan AI generatif dengan fitur seperti zero data retention (tanpa penyimpanan data), penyamaran data (data masking), serta deteksi konten berbahaya. Langkah ini krusial untuk memastikan data pelanggan tetap privat saat bersentuhan dengan LLM.

“Karena itu, trust layer yang merupakan hal pertama yang kami bangun sebelum mengembangkan apa pun yang bersifat agentic dibuat untuk menciptakan koneksi yang aman dan terkelola dengan baik antara LLM, lingkungan eksternal, dan data perusahaan yang tepercaya,” kata Gavin dalam Media Briefing Agentforce World Tour Jakarta 2026 di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, isu kedaulatan data dan kepatuhan regulasi masih menjadi ganjalan bagi banyak perusahaan besar di Indonesia untuk mengadopsi AI secara penuh. Ketidakpastian lokasi penyimpanan data sering kali bertabrakan dengan aturan industri yang ketat mengenai keamanan siber nasional.

President Director Salesforce Indonesia, Andreas Diantoro, mengungkapkan bahwa kesiapan keamanan harus diperkuat melalui investasi infrastruktur fisik di dalam negeri. Kehadiran pusat data lokal melalui Hyperforce Indonesia diklaim telah menjawab keraguan regulasi tersebut, yang kini mulai diadopsi oleh korporasi besar seperti Indosat Ooredoo Hutchison hingga Erajaya.

Salesforce juga menjalin kewajiban kontraktual dengan mitra teknologi seperti OpenAI dan Google Gemini untuk menjamin data pelanggan tidak digunakan sebagai bahan pelatihan model AI. Dengan pendekatan ini, industri diharapkan tidak terjebak dalam dilema antara kemajuan teknologi dan perlindungan aset digital yang kian rentan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Indonesia menghadapi titik kritis seiring munculnya ancaman berbasis kecerdasan buatan (AI) yang melampaui kapabilitas sistem pertahanan tradisional.

Dalam ajang Dymar Cybersecurity Conference (DCC) 2026, terungkap fakta bahwa korporasi di Indonesia sedang menjadi target utama serangan yang jauh lebih taktis dan sulit dideteksi.

Ancaman paling nyata terlihat dari lonjakan serangan deepfake untuk penipuan transaksi hingga 162% pada 2025. Selain itu, ledakan serangan injeksi digital juga meningkat sebesar 1.151% pada perangkat tertentu pada tahun lalu. Teknik ini memungkinkan pelaku memasukkan video manipulatif langsung ke dalam sistem verifikasi tanpa bisa dicegah oleh filter keamanan biasa.

Situasi semakin mengkhawatirkan dengan munculnya automated bot generasi baru. Berbeda dengan bot statis terdahulu, teknologi ini mampu meniru perilaku manusia dengan sangat akurat, menghasilkan tingkat keberhasilan menembus barikade keamanan konvensional hingga di atas 85%.

Managing Director Dymar Jaya Indonesia Yuliani Kusnadi mengatakan problem utama yang dihadapi banyak perusahaan saat ini adalah ketidaksiapan infrastruktur dalam memantau risiko saat mengadopsi teknologi AI. Tanpa kontrol otomatis dan visibilitas waktu nyata (real-time), penggunaan AI justru menjadi lubang baru bagi kebocoran data sensitif perusahaan.

Kerapuhan juga ditemukan pada sisi aplikasi mobile finansial. Malware canggih kini sanggup mengeksploitasi perangkat yang telah dimodifikasi (root/jailbreak), membuat aplikasi perbankan sangat rentan terhadap manipulasi saat berjalan di latar belakang.

“Pada era di mana ancaman bisa datang dari sisi mana saja, sinergi antara identitas, data, dan aplikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” kata Yuliani dikutip Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Senior Technology Consultant di Sophos Indonesia Sunu Diwangkara mengatakan pentingnya membangun pertahanan siber yang terpadu guna menghadapi ancaman modern yang semakin canggih. Solusi yang ditawarkan berfokus pada ekosistem keamanan siber adaptif yang mengintegrasikan berbagai lapisan perlindungan, mulai dari endpoint hingga jaringan.

Dengan sistem pertahanan yang saling terhubung ini, perusahaan dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan melakukan respons otomatis yang lebih efektif, mengurangi celah keamanan yang sering muncul pada sistem yang terfragmentasi.

DCC 2026 menekankan bahwa strategi "memasang pagar" tidak lagi cukup. Fokus industri kini harus bergeser pada pembangunan ekosistem yang resilien, mulai dari penggunaan Phishing-Resistant MFA (FIDO2) untuk memutus rantai pencurian identitas, hingga enkripsi yang siap menghadapi era komputasi kuantum.

Ketahanan digital saat ini bahkan harus melampaui batas internal perusahaan. Risiko dari pihak ketiga serta siklus hidup data yang tidak terkelola—termasuk penghapusan data yang tidak tersertifikasi—menjadi celah legal dan teknis yang sering terabaikan.

Melalui kolaborasi dengan mitra global seperti Thales, Sophos, dan Blancco, upaya perlindungan kini diarahkan pada sistem pertahanan yang saling terhubung. Tujuannya adalah memperkecil celah pada sistem yang terfragmentasi agar perusahaan dapat mendeteksi serta merespons ancaman secara otomatis sebelum kerusakan fatal terjadi.