Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu di Florida pada Minggu (28/12/2025) untuk mematangkan rencana mengakhiri perang di Ukraina.

Pertemuan tersebut diperkirakan membahas draf berisi 20 poin proposal perdamaian yang disampaikan oleh Zelensky kepada Trump.

Zelensky menyatakan rencana tersebut dapat menjadi fondasi kesepakatan di masa mendatang untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

Draf tersebut telah disusun dalam beberapa pekan terakhir dan awalnya berisi 28 poin. Proposal tersebut sebelumnya dipandang mengakomodasi sejumlah tuntutan utama Moskow dan Zelensky mengatakan pekan ini bahwa sebagian besar posisi kedua pihak telah didekatkan secara signifikan.

Meski demikian, Ukraina dan AS masih belum mencapai konsensus atas dua isu krusial, yakni pengendalian wilayah dan status pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Zelensky menyebut kedua isu itu akan menjadi agenda pembahasannya dengan Trump.

Berikut adalah butir-butir draf proposal sebagaimana dipaparkan Zelensky dan disampaikan oleh kantornya:

1. Kedaulatan Ukraina ditegaskan kembali sebagai prinsip dasar.
2. Ditetapkan perjanjian non-agresi penuh dan tanpa keraguan antara Rusia dan Ukraina, disertai mekanisme pemantauan berkelanjutan di garis kontak melalui sistem pemantauan nirawak berbasis satelit untuk deteksi dini pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
3. Ukraina akan memperoleh jaminan keamanan yang kuat dan menyeluruh.
4. Ukraina mempertahankan kekuatan angkatan bersenjatanya pada tingkat saat ini, sekitar 800.000 personel, berbeda dengan draf awal AS yang mengusulkan pengurangan.
5. Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Eropa akan memberikan jaminan keamanan yang mencerminkan Pasal 5 Piagam NATO tentang pertahanan kolektif.
6. Rusia akan memformalkan kebijakan non-agresi terhadap Eropa dan Ukraina dalam seluruh peraturan perundang-undangan dan dokumen ratifikasi yang diperlukan, termasuk persetujuan mayoritas besar di Duma Negara.
7. Ukraina akan menjadi anggota Uni Eropa pada tanggal yang ditentukan, serta memperoleh akses preferensial jangka pendek ke pasar Eropa.
8. Ukraina menerima paket pembangunan global yang kuat, yang akan dirumuskan dalam perjanjian terpisah terkait investasi dan kemakmuran jangka panjang.
9. Sejumlah dana dibentuk untuk pemulihan ekonomi, rekonstruksi wilayah terdampak, dan penanganan kemanusiaan, dengan target mobilisasi dana sebesar US$800 miliar guna mendorong potensi penuh Ukraina.
10. Ukraina mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Zelensky menyebut posisi AS mengaitkan akses perdagangan bebas Ukraina dengan kemungkinan pemberian ketentuan serupa kepada Rusia.
11. Ukraina menegaskan komitmennya sebagai negara non-nuklir sesuai Traktat Non-Proliferasi Nuklir.
12. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia masih menjadi isu yang belum disepakati. Usulan AS mengarah pada pengelolaan bersama oleh Ukraina, AS, dan Rusia dengan porsi setara dan peran manajerial utama dipegang AS. Sementara Kyiv mengusulkan skema 50-50 antara Ukraina dan AS, dengan pembagian energi secara seimbang.
13. Ukraina dan Rusia berkomitmen menjalankan program pendidikan untuk menumbuhkan pemahaman lintas budaya, menghapus rasisme dan prasangka, serta menerapkan standar Uni Eropa terkait toleransi beragama dan perlindungan bahasa minoritas.
14. Isu wilayah menjadi poin paling kompleks dan hingga kini belum terselesaikan. Rusia menuntut penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Donetsk timur yang masih dikuasai Kyiv, sementara Ukraina menghendaki penghentian pertempuran di garis depan saat ini. AS mengusulkan zona demiliterisasi dan kawasan ekonomi bebas.
15. Setelah kesepakatan wilayah dicapai, Rusia dan Ukraina berkomitmen tidak mengubah pengaturan tersebut melalui penggunaan kekuatan.
16. Rusia tidak akan menghalangi penggunaan Sungai Dnipro dan Laut Hitam oleh Ukraina untuk kepentingan komersial. Perjanjian maritim terpisah akan mengatur kebebasan navigasi, dengan Semenanjung Kinburn didemiliterisasi.
17. Dibentuk komite kemanusiaan untuk menyelesaikan isu-isu tersisa, termasuk pertukaran tawanan perang dengan prinsip “semua untuk semua”, pemulangan seluruh warga sipil dan sandera, termasuk anak-anak, serta penanganan penderitaan korban konflik.
18. Ukraina wajib menyelenggarakan pemilihan umum sesegera mungkin setelah penandatanganan perjanjian.
19. Perjanjian bersifat mengikat secara hukum dan diawasi oleh Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden Trump, dengan keterlibatan Ukraina, Eropa, NATO, Rusia, dan Amerika Serikat. Sanksi akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran.
20. Setelah seluruh pihak menyetujui kesepakatan ini, gencatan senjata penuh akan berlaku segera.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi soal tuntutan wilayah dari Ukraina, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong percepatan kesepakatan damai.

Melansir CNN International pada Jumat (19/12/2025), Putin melontarkan kritik tajam terhadap sekutu Eropa Ukraina. Dia menegaskan Rusia siap merebut wilayah dengan kekuatan militer jika diperlukan.

Pada pertemuan tahunan Kementerian Pertahanan Rusia, Putin menyebut pihaknya lebih memilih menyelesaikan perseteruan ini melalui diplomasi dan menghilangkan akar penyebab konflik.

“Namun, jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak terlibat dalam pembahasan yang substantif, Rusia akan mencapai pembebasan tanah-tanah historisnya melalui cara militer,” ujarnya, merujuk pada wilayah yang dituntut Moskow untuk diserahkan oleh Ukraina, salah satu titik krusial dalam perundingan damai.

Isu wilayah, bersama dengan jaminan keamanan bagi Ukraina, sejauh ini menjadi hambatan utama dalam pembicaraan damai. Perbedaan kepentingan antara Ukraina, Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia semakin menonjol dalam proses negosiasi tersebut.

Rusia diketahui telah menganeksasi secara ilegal wilayah Donbas di Ukraina timur, meski belum sepenuhnya menguasainya. Berdasarkan analisis Institute for the Study of War, lembaga pemantau konflik berbasis di AS, dengan laju kemajuan saat ini Rusia baru akan menguasai seluruh wilayah tersebut pada Agustus 2027.

Pada Senin lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kyiv tidak akan mengakui bagian wilayah Donbas timur yang diduduki sementara sebagai bagian dari Rusia, baik secara hukum maupun de facto.

Zelensky juga menyinggung pernyataan Putin mengenai tanah-tanah historis. Dia memperingatkan bahwa klaim serupa suatu hari dapat diarahkan Rusia terhadap negara-negara lain di Eropa.

“Kita membutuhkan perlindungan nyata dari kegilaan sejarah Rusia ini,” ujar Zelensky.

Trump sendiri terus menyuarakan optimisme terkait peluang tercapainya kesepakatan damai, dengan menyebut pekan ini bahwa “kita kini lebih dekat dibanding sebelumnya.”

Sebaliknya, sekutu Eropa Ukraina bersikap lebih berhati-hati dan menekankan pentingnya jaminan keamanan yang kuat bagi Kyiv.

Perbedaan sikap tersebut turut ditekankan Putin dalam pidatonya. Dia menyatakan Rusia saat ini tengah terlibat dalam dialog dengan Amerika Serikat. Namun, dia mengatakan peluang dialog substantif dengan Eropa dinilai kecil di bawah kepemimpinan politik saat ini.

“Saya berharap dialog yang sama juga dapat terjadi dengan Eropa. Namun, hal itu kecil kemungkinannya dengan elite politik yang ada sekarang. Meski demikian, dialog tersebut pada akhirnya akan menjadi keniscayaan seiring kami terus memperkuat diri—jika bukan dengan politisi saat ini, maka dengan elite Eropa yang baru,” tambahnya.

Pernyataan keras Putin disampaikan menjelang KTT penting di Brussel pekan ini, di mana para pemimpin Eropa akan membahas opsi penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai Ukraina.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan pentingnya mencapai kesepakatan dalam pidatonya di hadapan Parlemen Eropa. Dia menyerukan agar Eropa mengambil tanggung jawab atas keamanannya sendiri dan melanjutkan pendanaan pertahanan Ukraina.

“Tidak ada tindakan pertahanan Eropa yang lebih penting selain mendukung pertahanan Ukraina. Hari-hari ke depan akan menjadi langkah krusial untuk mengamankan hal ini. Terserah kita untuk memilih bagaimana membiayai perjuangan Ukraina,” ujar von der Leyen.

Saat ini, terdapat dua proposal utama yang dibahas untuk mendanai Ukraina, yakni penggunaan aset Rusia yang dibekukan atau pendanaan melalui mekanisme pinjaman.