Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5-3,5 persen.

Ia menyampaikan, harga BBM nonsubsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4 ribu per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3 ribu per liter.

“Tentunya (harga BBM nonsubsidi) ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” kata Aida dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026” di Jakarta, Kamis.

Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk, akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah.

Namun, pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Di samping dinamika geopolitik, Aida menuturkan bahwa tingkat inflasi domestik juga dipengaruhi oleh cuaca yang saat ini memasuki musim kemarau yang dapat memberikan dampak terhadap harga-harga komoditas bergejolak (volatile food), termasuk pangan.

Untuk mengatasi inflasi pangan, ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen). Ini masih dalam target-target tersebut,” tutur Aida S. Budiman.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan inflasi volatile food pada Mei 2026 mengalami lonjakan menjadi 6,24 persen year-on-year (yoy), sementara inflasi tahunan secara keseluruhan tercatat sebesar 3,08 persen yoy.

Ia mengatakan, dampak inflasi volatile food sangat terasa di beberapa daerah. Pihaknya mencatat, tingkat inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran, tapi tingkat inflasi di 13 provinsi lainnya sudah mulai melewati batas.

“Seperti di Papua Barat (tingkat inflasi sebesar) 5,94 persen, kemudian di Aceh 5,12 persen, kemudian di Kalimantan Tengah juga 4,55 persen,” ucap Ricky.

Ia menyatakan, komoditas pangan merupakan penyumbang andil inflasi terbesar akibat adanya kenaikan harga hortikultura, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.

Pihaknya bersama 46 kantor perwakilan Bank Indonesia pun bersinergi dengan pemerintah daerah melalui TPIP, TPID, dan Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menekan dampak inflasi tersebut.

“(Upaya) ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” ujar Ricky Gozali.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengoptimalkan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada pada rentang target 1,5-3,5 persen.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyatakan bahwa ketahanan pangan yang baik, termasuk dengan terjaganya stok dan harga komoditas pangan, dapat menekan kenaikan inflasi.

“Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Ricky P. Gozali dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas" di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pihaknya mendorong produktivitas, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga pangan melalui implementasi GPIPS.

Sementara insentif KLM diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan hilirisasi pangan.

Ricky menyampaikan, ketidakpastian situasi global memberikan tantangan bagi pasokan pangan nasional, mulai dari volatilitas harga komoditas, pembatasan ekspor, hingga kenaikan biaya logistik dan impor.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun turut mendorong kenaikan harga pangan impor dan sarana produksi pertanian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan diperlukan inovasi pertanian dari sektor hulu untuk meredam inflasi harga pangan, mengingat komoditas volatile food sangat rentan terhadap perubahan musim dan cuaca.

Pihaknya pun telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas di atas 10 ton per hektar yang tahan banjir, kekeringan, dan lahan asin untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," ujar Arif Satria.

Terkait pengelolaan pasokan, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yudhi Harsatriadi Sandyatma menyampaikan bahwa intervensi lapangan terus digencarkan melalui sinergi erat dengan BI dalam koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D).

Hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi. Selain itu, 2.890 Kios Pangan telah dioperasikan di seluruh Indonesia.

Dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi juga datang dari dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mulyadi Jayabaya menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mendorong penguatan rantai pasok domestik dan harmonisasi regulasi pusat-daerah yang selama ini dinilai menghambat investasi di sektor pangan.

“Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama,” ucap Mulyadi Jayabaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bicara harga, kita pakai data. Jangan pakai rasa, karena banyak harga naik hanya di satu titik (tapi) itu dijadikan acuan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus menjaga harga dan inflasi pangan guna memitigasi potensi krisis akibat dinamika global dan perubahan iklim.

Amran mengatakan beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga harga pangan yakni melakukan pemantauan di lapangan agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan penjualan (HAP), penyaluran bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan beras dan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah, gerakan pangan murah (GPM), hingga fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus (kelebihan pasokan) ke wilayah defisit (kekurangan pasokan).

"Caranya (menjaga stabilitas harga pangan) adalah ada bantuan pangan, ada SPHP," kata Amran ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Fluktuasi harga pangan pokok dijaga pemerintah agar tetap selalu berada dalam koridor kewajaran mulai dari tingkat produsen sampai konsumen.

Pemerintah memastikan tingkat inflasi komponen harga bergejolak atau inflasi pangan terjaga kestabilannya yang menandakan daya beli masyarakat juga terjaga positif.

Amran menjelaskan perlunya merujuk pada data yang dapat menjadi referensi kuat. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan acuan.

"Bicara harga, kita pakai data. Jangan pakai rasa, karena banyak harga naik hanya di satu titik (tapi) itu dijadikan acuan nasional. Sesuai BPS, kita cerita BPS. Kalau cerita kampung per kampung itu susah. BPS itu inflasi pangan turun dari 2,50 persen menjadi 1,58 persen bulan ini," terang Amran.

Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Amran, periode pasca-Idul Fitri biasanya diikuti deflasi pangan. Pada 2024, inflasi pangan secara bulanan di Maret tercatat 2,16 persen, namun berbalik menjadi deflasi 0,31 persen di April. Pada 2025, di mana inflasi pangan 1,96 persen pada Maret berubah menjadi deflasi tipis 0,04 persen di bulan berikutnya.

Namun pada 2026, tren inflasi pangan tersebut berhasil dijaga sebagai pergerakan yang positif. Inflasi pangan tetap terjaga pada level positif dan wajar di angka 1,58 persen setelah bulan sebelumnya di 2,50 persen. Hal itu mencerminkan stabilitas pasokan dan harga yang lebih terkendali dan daya beli masyarakat masih terjaga.

Melihat tren inflasi pangan tersebut, pemerintah optimis mampu memitigasi krisis yang kemungkinan dapat terjadi sebagai implikasi konflik geopolitik dan fenomena El Nino. Beras sebagai pilihan utama konsumsi masyarakat pun dipastikan sangat memadai untuk masyarakat.

"Intinya krisis yang kita hadapi yang lalu dan yang akan datang, kita beresin. Hari ini, stok cadangan beras kita mencapai 4,6 juta ton dan tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Itu sektor pangan," katanya.

"Sekarang ini dua tahun terakhir selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beras bukan penyumbang utama inflasi sampai hari ini. Artinya apa? Beras kita cukup," tambah Amran.

Bapanas mencatat beras memiliki tingkat inflasi secara bulanan yang cukup terkendali. Sejak Juni 2024, level inflasi beras secara bulanan tidak pernah melampaui indeks 2 persen.

Terbaru inflasi beras secara bulanan di Maret 2026 berada di 0,65 persen, meningkat tipis dibandingkan inflasi beras Februari 2026 yang 0,43 persen.

Sementara inflasi beras secara tahunan terbaru di Maret 2026 berada di level 3,71 persen. Ini masih jauh lebih rendah dibandingkan inflasi beras secara tahunan di Maret 2024 yang pernah sangat tinggi di level 20,07 persen dan juga lebih rendah dibandingkan titik tertinggi inflasi beras tahun 2025 yang 4,24 persen di Agustus.

Salah satu upaya menjaga volatilitas harga beras secara nasional, pemerintah mengupayakan berbagai program, baik yang menyasar langsung ke masyarakat maupun pembangunan infrastruktur pascapanen. Ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Selain intervensi bantuan pangan dan program SPHP beras dan jagung, pemerintah juga segera membangun gudang di titik-titik yang tidak ada produksi beras, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Termasuk Ambon yang berasnya terkadang kurang, kita bangun (gudang penyimpanan). Itu anggarannya Rp 5 triliun dan Presiden sudah setuju," jelas Amran.

Dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras yang sepaket dengan minyak goreng per 7 April telah mencapai beras 36,4 juta kilogram (kg) dan minyak goreng 125,7 liter. Sementara realisasi penjualan beras SPHP sejak Maret sampai 7 April telah mencapai 82,2 ribu ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan inflasi pada Februari 2026 diproyeksikan hanya mencapai 2,59 persen secara tahunan (year-on-year), jika pemerintah tidak memberikan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.

Ia menuturkan tingkat inflasi melonjak mencapai 4,76 persen yoy pada Februari 2026 karena pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen sepanjang Januari-Februari 2025 yang membuat pengeluaran masyarakat untuk membayar tarif listrik seolah-olah meningkat secara signifikan.

“(Tingkat inflasi secara keseluruhan) Ini terutama bersifat temporer naiknya akibat low base effect (efek basis rendah) dari diskon listrik pada awal tahun 2025. Tanpa pengaruh diskon listrik, inflasi Februari diperkirakan hanya 2,59 persen,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan komponennya, ia menyampaikan inflasi komponen inti naik sebesar 2,63 persen yoy karena didorong oleh peningkatan harga emas dan penguatan demand (permintaan) selama Ramadhan 1447 Hijriah, yang dimulai pada pertengahan Februari 2026.

Sedangkan jika dikelompokkan antara komoditas emas dan non-emas, tingkat inflasi komponen inti non-emas hanya berkisar pada level 1,4 persen yoy.

“Kenapa angka inflasi (inti) ini penting, karena orang di luar sering melihat yang angka 4,76 persen tadi dan mereka mulai menunjuk (menilai) bahwa ekonomi Indonesia kepanasan (overheated, pertumbuhan terlalu tinggi tanpa diimbangi kemampuan produksi), dan harus diperlambat padahal kita baru mulai tumbuh lebih cepat,” ujarnya.

Purbaya juga menyoroti Inflasi komponen bergejolak/volatile food (pangan) yang meningkat sebesar 4,64 persen yoy karena faktor cuaca dan naiknya permintaan beberapa komoditas, seperti daging ayam, ikan segar dan cabai.

Ia menilai peningkatan tersebut bersifat moderat karena masih berkisar di bawah 5 persen yoy.

Sementara itu, inflasi komoditas dengan harga yang diatur pemerintah (administered price) mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 12,66 persen yoy, karena efek basis rendah diskon tarif listrik dan diperkirakan akan mulai mereda pada Maret 2026.

“Secara keseluruhan, dampak kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah, akan tetap dikelola oleh pemerintah melalui peran APBN sebagai shock absorber (penyerap guncangan) sehingga daya beli terjaga dan stabilitas fiskal tetap terpelihara,” ucap Purbaya.

Meskipun tercatat tinggi pada awal Ramadan, ia memastikan tingkat inflasi secara keseluruhan masih terjaga dalam rentang target 2,5 persen plus minus 1 persen menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.

“Inflasi tetap terkendali dan stabilitas harga terjaga. Kinerja ekonomi yang positif tersebut juga semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat pengangguran, serta berlanjutnya tren penurunan kemiskinan,” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Berbuka puasa terasa kurang jika tidak ada pecel atau plecing

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mewaspadai potensi lonjakan harga kangkung lantaran tingginya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas sayuran tersebut sebagai menu berbuka puasa.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan kangkung menjadi salah satu komoditas pangan rakyat yang perlu mendapat perhatian khusus selama Ramadhan.

"Masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas mengonsumsi kangkung, terkhusus di Lombok. Berbuka puasa terasa kurang jika tidak ada pecel atau plecing," ujarnya di Mataram, Rabu.

Pecel dan plecing merupakan makanan tradisional setempat yang menggunakan bahan utama berupa kangkung.

Ahsanul menyampaikan konsumsi kangkung yang tinggi selama Ramadhan berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi dengan baik.

Menurut dia, luas lahan persawahan kangkung di Pulau Lombok saat ini semakin berkurang membuat angka produksi kangkung menurun.

"Kalau dulu bukan hanya Lombok Timur dan Lombok Tengah, Kota Mataram juga banyak kangkung. Sekarang yang menanam makin sedikit, sedangkan kebutuhan tinggi," kata Ahsanul.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemprov NTB mengatur distribusi dan kebutuhan komoditas secara proporsional, termasuk memperhatikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama Ramadhan, MBG tidak memberikan makanan basah kepada para penerima manfaat. Kebijakan itu membuat permintaan konsumen terhadap kangkung diproyeksikan tidak terlalu besar.

"Kita harus atur kebutuhan masyarakat dengan baik, sehingga bisa terlayani. Kangkung bisa memicu inflasi jika tidak diatur secara baik," pungkas Ahsanul.

Berdasarkan data perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang dirangkum Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, harga kangkung perlahan mengalami kenaikan akibat permintaan yang meningkat.

Harga kangkung Rp8.200 per kilogram pada 13 Februari 2026, dan naik sebesar 1,22 persen atau Rp100 menjadi Rp8.300 per kilogram pada 18 Februari 2026.

Selain kangkung, Pemprov NTB menaruh perhatian serius terhadap komoditas cabai rawit merah yang saat ini harganya terus melambung akibat pengaruh cuaca, distribusi terhambat, dan lonjakan permintaan konsumen.

Harga cabai rawit di Kota Mataram telah mencapai Rp120 ribu per kilogram. Nilai tersebut mendekati harga daging sapi yang hanya berkisar Rp140 ribu per kilogram.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis bahwa nilai tukar rupiah akan menguat secara fundamental didukung oleh inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang membaik, imbal hasil investasi yang menarik, serta komitmen BI untuk menstabilkan rupiah.

“Tekanan inflasi (kenaikan nilai tukar) rupiah sekarang adalah faktor-faktor technical (teknis) karena ketidakpastian global yang meningkat, dan ke depan kami meyakini (nilai tukar rupiah) akan menguat secara fundamental,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan, faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar rupiah saat ini adalah faktor jangka pendek, salah satunya inflasi ekonomi yang terjadi karena kenaikan harga pangan atau volatile food.

Ia menuturkan, hal tersebut terjadi karena adanya cuaca ekstrem serta bencana alam yang berdampak terhadap distribusi komoditas pangan.

“Inflasi (ekonomi) yang meningkat sekarang adalah bukan inflasi fundamental. Inflasi fundamental itu inflasi inti. Inflasi yang sekarang meningkat karena memang faktor-faktor jangka pendek karena berhubungan dengan kenaikan harga pangan,” jelas Perry.

Ia mengatakan, inflasi inti terjaga rendah sebesar 2,38 persen year-on-year (yoy), di bawah titik tengah sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

Ia menyampaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia masih jauh lebih besar dari realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen yoy.

“Bank Indonesia memperkirakan bahwa kapasitas produksi nasional kita itu untuk 2 tahun ke depan antara 5,8 sampai 6,2 persen. Nah, dengan pertumbuhan yang masih di bawah 5,8 sampai 6,2 persen itu menunjukkan kenapa inflasi inti kita rendah,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebanyak 5 kali sejak September 2024 menjadi 4,75 persen, sekaligus tetap membuka peluang adanya penurunan suku bunga lebih lanjut.

Perry mengatakan, pihaknya juga terus melakukan intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, BI pun melakukan intervensi di pasar tunai, spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dalam negeri.

Selain itu, khusus terkait inflasi pangan, ia menyatakan pihaknya juga memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pangan (TPIP).

“Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter tetap bisa menjaga stabilitas dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuh Perry Warjiyo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong BUMN logistik bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan

Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) berkolaborasi dengan Rumah Tani Nusantara memperkuat distribusi dan rantai pasok komoditas pangan di berbagai wilayah terdampak bencana, terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Ferry Irawan saat menghadiri penandatanganan kesepakatan kerja sama antara kedua lembaga itu, menyatakan bahwa kolaborasi tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi di wilayah terdampak bencana.

“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bencana alam yang terjadi telah mengganggu produksi dan distribusi pangan, sehingga menyebabkan keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, serta berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan distribusi menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Ferry menuturkan, melalui kerja sama tersebut, Pos Indonesia dapat mengoptimalkan jaringan logistik nasional dan layanan last mile hingga ke wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, Rumah Tani Nusantara berperan sebagai mitra petani melakukan pendampingan budidaya dan penyerapan hasil petani serta bekerjasama dengan pelaku usaha untuk pemasaran komoditas di berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan komoditas serta keberlanjutan pasokan dari hulu ke hilir.

Ia berharap sinergi tersebut mampu menekan volatilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

Ferry menyatakan BUMN logistik lainnya juga akan didorong untuk mengembangkan model kolaborasi serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan sistem logistik nasional.

Ia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi data, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pemulihan ekonomi daerah pascabencana.

“Setelah tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus tetap jalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi jalan kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini," ucap Ferry Irawan.

Untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, pemerintah juga telah memberikan berbagai keringanan kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di antaranya melalui pemberian grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, kebijakan klaim penjaminan/pertanggungan, percepatan penyaluran baru KUR, serta keringanan suku bunga/marjin KUR.

Selain itu juga dilakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalur distribusi, pemanfaatan dan penguatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan pemulihan produksi pertanian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga beras nasional terus menunjukkan tren perbaikan hingga pertengahan November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara umum harga beras turun 1,44% dibandingkan Oktober 2025. Rata-rata harga kini berada pada level Rp15.256 per kilogram (kg).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai penurunan ini tidak terlepas dari koordinasi pemerintah yang semakin solid.

"Namun yang juga perlu kita apresiasi bersama adalah kenaikan harga beras itu saat ini jumlah kabupaten/kotanya terus menurun. Ini satu keberhasilan koordinasi yang sangat baik," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (17/11/2025).

Ia menyampaikan, jumlah daerah yang masih mencatat kenaikan harga beras kini tinggal 39 kabupaten/kota, turun dari 51 daerah pada minggu sebelumnya.

"Dari minggu lalu 51 kabupaten/kota, saat ini jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras hanya 39. Ini kelihatannya intervensi yang dilakukan teman-teman Kemendagri dan pemerintah daerah relatif efektif untuk menurunkan harga beras," ujarnya.

Berdasarkan peta perubahan IPH beras hingga M2 November 2025, 65,28% wilayah Indonesia mencatat penurunan harga. Data BPS menunjukkan pergerakan harga yang melandai sejak September, dari Rp15.479 per kg turun menjadi Rp15.256 per kg di November.

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pun terus berkurang dari 51 daerah pada Oktober, menjadi 39 daerah pada M2 November.

Masih Ada Daerah dengan Harga Sangat Tinggi: Tembus Rp54.000/Kg

Meski tren nasional membaik, sejumlah daerah masih mengalami harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), terutama di wilayah Papua Pegunungan. Amalia menyoroti secara khusus tiga daerah dengan harga yang sudah menembus di atas Rp40.000 per kg.

"Untuk kabupaten/kota yang masih memiliki atau mengalami harga beras yang tinggi, antara lain: di daerah Papua yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan juga Kabupaten Pegunungan Bintang yang sudah menembus lebih dari Rp40.000 per kg," jelasnya.

Data BPS memperlihatkan harga tertinggi secara nasional berada di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp54.772 per kg, Kabupaten Puncak Rp45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp40.000/kg. Sementara harga terendah terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Rp12.421 per kg.

BPS juga mencatat ada 39 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras medium. Wilayah Papua banyak mendominasi daftar ini. Amalia menyebutkan, selisih harga dengan HET di sejumlah daerah sudah terlalu besar.

"39 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras medium. Ini daftarnya, yang paling tinggi kenaikannya ada di Kabupaten Dogiyai yang sudah di atas HET 26,45 persen. Kabupaten Puncak Jaya juga gap dengan HET-nya 93,55 persen. Ini beberapa di kabupaten di daerah-daerah wilayah Papua gap dengan HET-nya sudah relatif tinggi," ungkapnya.

Foto: Paparan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terkait Perkembangan IPH Beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (17/11/2025). (Tangkapan Laya Youtube/Kemendagri) Paparan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terkait Perkembangan IPH Beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (17/11/2025). (Tangkapan Laya Youtube/Kemendagri)

Jakarta, CNBC Indonesia- Harga telur ayam ras di sejumlah daerah tercatat melonjak tajam pada pekan kedua November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram (kg) di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Dijelaskan, kondisi ini dipicu oleh meningkatnya permintaan dan kendala distribusi.

BPS menyebut kenaikan harga terjadi luas di berbagai daerah. Hingga pekan kedua November, 157 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Dari pemantauan indeks perubahan harga (IPH), kenaikan terjadi di 43,61% wilayah Indonesia.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, tren kenaikan masih berlanjut dan kini harga nasional sudah melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kg. Harga rata-rata nasional naik 0,32% dibanding Oktober, mencapai Rp31.646 per kg pada pekan kedua November.

Amalia menyebut, konsumsi telur yang meningkat untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu pemicu utama naiknya harga telur di sejumlah daerah.

"Untuk telur ayam ras ini menarik, karena memang yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (17/11/2025).

Selain permintaan yang bertambah, kenaikan harga juga terjadi karena kondisi distribusi dan keterbatasan pasokan di sejumlah daerah. Menurut Amalia, kenaikan pada tingkat distributor serta hambatan alur pasokan dari sentra produksi membuat harga mudah terdorong naik.

"Tentunya kalau kita lihat, perlu juga diimbangi dengan ketersediaan stok di pasaran, karena memang meningkatnya permintaan telur ayam ras dan ada di beberapa tempat yang distribusinya yang perlu diperhatikan," ujarnya.

Di samping Mamberamo Tengah, dua daerah lain yang mencatat harga tinggi adalah Puncak Jaya dan Intan Jaya, masing-masing di Rp90.000 per kg. Sementara itu, harga terendah nasional pada periode yang sama berada di kisaran Rp23.320 per kg.

Meski memicu inflasi komoditas pangan, Amalia menilai kenaikan permintaan ini juga membuka ruang usaha untuk memperkuat produksi telur dalam negeri agar kebutuhan MBG dan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi.

Foto: Bahan paparan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (17/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Kemendagri) Bahan paparan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (17/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Kemendagri)

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga daging di Yunani melambung tinggi. Survei terbaru oleh Consumer Agency mengungkap bahwa kenaikan harga daging di negara zona Euro itu memaksa penduduk setempat membatasi pembelian mereka hanya dua kali sebulan.

Mengutip Novinite, Jumat (14/11/2025), harga daging sapi kini dijual seharga 17 euro (Rp 297.500) per kilogram, naik 4 euro (Rp 70.000) dari tahun lalu. Diperkirakan harga ini dapat melonjak hingga 20 euro (Rp 350.000) per kilogram selama musim liburan mendatang.

Daging domba juga mengalami kenaikan signifikan, dengan harga grosir mencapai 10 euro (Rp 175.000) per kilogram, dibandingkan 7 euro (Rp 122.500) tahun lalu. Sementara itu, iga domba yang dijual 9 euro (Rp 157.500) selama musim panas, kini tersedia seharga 13 euro (Rp 227.500) per kilogram.

Kenaikan harga ini tidak hanya terbatas pada daging mentah, tetapi juga mempengaruhi menu restoran. Hidangan lokal tradisional seperti gyro sandwiches mengalami kenaikan tajam, dari rata-rata 2,30 euro (Rp 40.250) menjadi 5,5 euro (Rp 96.250) atau bahkan lebih.

Peternak memperingatkan bahwa harga kemungkinan akan terus meningkat karena kerugian akibat cacar monyet dan penyakit hewan lainnya. Kondisi ini diyakini semakin menekan pasar.

Otoritas telah merespons dengan menginspeksi rumah potong hewan dan toko daging menyusul laporan bahwa daging impor dari Bulgaria dan Rumania dijual sebagai produk lokal dengan harga yang melambung tinggi.

Pihak oposisi mengkritik pemerintah karena gagal mengendalikan lonjakan biaya makanan, menyoroti dampak berkelanjutan dari inflasi pangan terhadap konsumen Yunani.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga cabai kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis M1 atau minggu pertama November 2025, harga rata-rata cabai merah keriting nasional tercatat sebesar Rp52.212 per kilogram (kg), atau masih berada di dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp37.000-Rp55.000 per kg.

Namun demikian, BPS mencatat masih adanya dinamika harga di sejumlah wilayah, terutama karena pengaruh cuaca dan distribusi.

BPS mencatat, secara nasional harga cabai merah hingga M1 November 2025 turun 5,43% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, masih terdapat daerah dengan lonjakan harga signifikan, seperti Kabupaten Tambrauw dan Halmahera Selatan yang mencatat harga hingga Rp96.000 per kg, serta Kota Merauke yang menembus Rp94.667 per kg.

Sementara untuk cabai rawit, harga nasional rata-rata berada di Rp45.280 per kg, turun 10,84% dibanding Oktober 2025. Namun di beberapa wilayah Papua, seperti Kabupaten Paniai, harga mencapai Rp112.000 per kg, dan Kabupaten Nduga bahkan menembus Rp200.000 per kg, menjadikannya wilayah dengan harga cabai tertinggi di Indonesia.

Foto: Tangkapan layar paparan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Dok. BPS) Tangkapan layar paparan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Dok. BPS)

Amran Siapkan Solusi Permanen

Menanggapi kondisi ini, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menyebut fluktuasi harga cabai merupakan hal yang berulang setiap tahun, dan pemerintah kini tengah menyiapkan solusi permanen untuk menstabilkannya.

"Kita akan pantau, tetapi harga cabai sekarang berapa? Rp50.000, tapi kan pernah Rp10.000 (per kg)," ujar Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Amran menegaskan, solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga cabai terletak pada penguatan sistem penyimpanan pascapanen. Ia menyebut keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan memiliki fasilitas cold storage menjadi kunci agar hasil panen tidak terbuang sia-sia dan harga tidak mudah melonjak saat musim paceklik.

"Ini solusi ke depan adalah kalau koperasi Merah Putih sudah jalan. Itu kan punya cold storage, jadi kalau panen puncak masuk di penyimpanan. Kemudian kalau off season kita salurkan," katanya.

Menurut Amran, penyebab utama lonjakan harga saat ini adalah faktor cuaca yang berdampak pada jalur distribusi dan pasokan dari daerah sentra produksi.

"Ini mungkin karena sekarang kondisi distribusinya, karena hujan kan," ucap dia.

BPS sendiri mencatat beberapa faktor penyebab kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) cabai merah dan cabai rawit di sejumlah daerah, di antaranya minimnya pasokan dari daerah penghasil karena stok menipis; turunnya produksi di tingkat petani akibat curah hujan tinggi; kenaikan harga di tingkat distributor akibat rantai pasok terganggu; permintaan yang meningkat di tingkat konsumen; dan adanya gagal panen di wilayah sentra seperti Kabupaten Mukomuko.

Foto: Tangkapan layar paparan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Dok. BPS) Tangkapan layar paparan BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Dok. BPS)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus digulirkan di seluruh Indonesia, termasuk saat musim panen raya berlangsung.

Menurut Amran, program SPHP terbukti efektif menjaga kestabilan harga beras di pasar sekaligus menekan inflasi pangan. Hasilnya juga terlihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat beras kembali menjadi salah satu komoditas peredam inflasi nasional pada Oktober 2025.

Berdasarkan paparan BPS, tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,27% secara bulanan, di mana beras justru memberikan andil deflasi sebesar -0,08%. BPS mencatat, tren ini menunjukkan keberhasilan dari upaya stabilisasi harga beras dengan menggelontorkan beras SPHP ke konsumen.

"Alhamdulillah, berhasil. Karena tadi turun dan bahkan beras deflasi, kan? Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Meski demikian, Amran menegaskan dirinya belum puas dengan capaian tersebut. Pemerintah kini telah membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, untuk mengawal harga hingga tingkat kabupaten, dan memastikan penurunan harga beras berlangsung merata di seluruh daerah.

"Kami buat Satgas Pengendalian Harga Beras, kita kawal per kabupaten. Kami bentuk tim pengawal tiap kabupaten untuk mengawal harga komoditas pangan khususnya beras. Kami bentuk dari Bapanas tandem dengan Bulog. Saat ini masih ada 51 daerah yang harganya di atas HET. Kami minta kawal 51 kabupaten itu," ungkapnya.

Guyuran SPHP Tak Akan Berhenti

Amran menegaskan, operasi pasar SPHP tidak akan dihentikan, berbeda dengan pola lama yang biasanya berhenti ketika harga sudah turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), dan saat memasuki musim panen raya.

"Terus digulirkan. Nggak pernah terhenti. Kalau dulu, operasi pasar saat harga sudah di bawah HET semua berhenti. Sekarang nggak. Setiap saat, setiap saat di seluruh Indonesia," tegas Amran.

Ketika disinggung soal keberlanjutan SPHP saat musim panen, Amran menegaskan program tersebut tetap berjalan, namun dengan strategi penyaluran yang lebih terarah.

"Caranya, SPHP nanti, strategi saya, kami kalau nanti musim panen, bulan 3 (Maret), 4 (April), 5 (Mei), itu SPHP disalurkan ke daerah-daerah pegunungan yang bukan produsen padi," jelasnya.

Dengan cara itu, menurut Amran, penyaluran SPHP tidak mengganggu harga gabah di daerah sentra produksi, namun tetap menjaga keterjangkauan harga beras di wilayah non produsen.

"Cantik kan idenya? Akan tetap digulirkan, cuma untuk fokuskan. Cantik kan? Bagus kan?" ujar Amran.

Amran memastikan, selama ia memimpin Bapanas, SPHP akan terus berjalan tanpa henti sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

"Terus. Terus selama kami masih di Bapanas," tegasnya.

Foto: Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)