JAKARTA - Industri penerbangan nasional menghadapi tekanan berat setelah jumlah penumpang domestik turun signifikan dari 102 juta orang pada 2018 menjadi sekitar 70 juta penumpang per tahun saat ini. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi dan tingginya harga tiket, pelaku industri menilai terbatasnya persaingan maskapai turut memperburuk penurunan pasar domestik.

Pengamat aviasi Alvin Lie menilai kebijakan pembatasan usia impor pesawat menjadi salah satu faktor yang menghambat masuknya pemain baru di industri penerbangan nasional.

"Pesawat dengan kendaraan lainnya tidak bisa disamakan. Pesawat yang dalam tanda kutip 'tua', baik usia 10, 20 ataupun 30 tahun, tetap bisa terjaga dengan tiga prinsip utama," ujar Alvin Lie seperti dikutip, Kamis (13/5/2026).

Menurut dia, kebijakan pemerintah pada 2015-2016 yang membatasi usia impor pesawat maksimal 15 tahun menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi maskapai baru. Aturan tersebut memaksa maskapai menanggung biaya sewa armada yang lebih mahal karena pilihan pesawat menjadi terbatas.

Pemerintah memang telah melonggarkan aturan melalui Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2020 dengan menaikkan batas usia pesawat impor menjadi 20 tahun. Namun, kalangan aviasi menilai relaksasi itu masih belum cukup untuk memperluas pilihan armada dan meningkatkan daya saing industri penerbangan domestik.

Alvin menjelaskan bahwa usia kalender pesawat bukan faktor utama penentu keselamatan penerbangan. Menurutnya, aspek terpenting justru terletak pada kelaikudaraan atau airworthiness yang dijaga melalui standar perawatan ketat dan berkelanjutan.

Ia menyebut terdapat tiga prinsip utama yang menjaga keselamatan pesawat, yakni perawatan berjenjang, prinsip safe life dan fail safe, serta kelaikudaraan. Dalam perawatan berjenjang, pesawat menjalani inspeksi rutin mulai dari A-Check hingga D-Check yang mencakup pembongkaran menyeluruh untuk memeriksa struktur, korosi, kabel, dan sistem pipa.

Selain itu, prinsip safe life memastikan setiap komponen diganti sebelum mencapai batas kegagalan, sedangkan fail safe menjamin struktur pesawat tetap aman meski terjadi kerusakan pada salah satu bagian. Regulator kemudian memberikan izin terbang setelah seluruh persyaratan teknis dan perawatan dipenuhi.

Alvin menambahkan pesawat dengan usia operasional tinggi justru mendapat pengawasan dan inspeksi tambahan yang lebih ketat, termasuk fatigue testing serta pencegahan korosi. Karena itu, menurut dia, keselamatan penerbangan tidak dapat diukur semata dari usia armada.

Ia menegaskan kualitas perawatan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan penerbangan menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan operasional maskapai. Dengan regulasi yang lebih adaptif, industri penerbangan diharapkan mampu meningkatkan kembali jumlah penumpang dan memperkuat persaingan di pasar domestik.

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti fenomena gangguan sinyal GPS atau GPS Interference di ruang udara Indonesia. Gangguan tersebut berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan komersil di Indonesia.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, Airnav Indonesia telah memberikan peringatan kepada komunitas pilot bahwa pada periode 8 sampai 13 April 2026 yang lalu, terdapat fenomena GPS interference yang terjadi secara masif,” ungkap Sofwan Dedy,Jumat (8/5/2026).

Atas dasar informasi tersebut, Ikatan Pilot Indonesia telah menghimbau kepada seluruh pilot untuk untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga situational awareness, dan tidak hanya bergantung pada sistem navigasi GPS. Unggahan akun media social @ikatanpilotindonesia pada 17 April 2026 menjelaskan hal tersebut.

Peringatan ini penting mengingat gangguan sinyal GPS tersebut dapat mempengaruhi akurasi posisi, kecepatan, atau waktu pada GPS yang digunakan pesawat penerbangan komersial.

Dalam unggahan resminya, akun Ikatan Pilot Indonesia menyatakan bahwa fenomena GPS Interference kini menjadi tantangan nyata dalam operasional penerbangan, termasuk di Indonesia. Sehingga menuntut setiap pilot untuk tetap waspada, menjaga situational awareness, disiplin dalam melakukan cross check, serta tidak bergantung pada sistem navigasi saja.

Lihat video: BANDARA SOETTA KACAU! Hujan Lebat Ganggu Penerbangan, Atap Terminal 3 Bocor!



“Pada akhirnya, ditengah kemajuan teknologi, kemampuan basic flying dan kesiapan pilot tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keselamatan penerbangan,” tulis unggahan di akun tersebut.

“Bahkan, saya mendapat informasi bahwa kejadian serupa terulang lagi pada 5 Mei dan 6 Mei 2026,” lanjut Sofwan Dedy.

Informasi yang beredar di kalangan terbatas menyebutkan sebanyak 52 penerbangan komersial telah mengalami gangguan GPS selama dua periode tersebut.

“Saya meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk mendalami hal ini dan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ini penting karena menyangkut jaminan keselamatan penerbangan sipil,” tegas Sofwan Dedy.

Dalam dunia aviasi, antisipasi terhadap penyebab gangguan sinyal GPS menjadi penting. Apalagi jika terjadi secara masif. “Ini persoalan serius karena jika pesawat komersil modern sangat bergantung pada GPS. Jika GPS terganggu, posisi bisa error, navigasi bisa terganggu, autopilot tertentu bisa terdampak, dan terrain awareness juga bisa terdampak,” tegas Sofwan Dedy.

Sebagai catatan, terrain awareness adalah kemampuan sistem avionik pesawat, yang dikenal sebagai TAWS (Terrain Awareness and Warning System), untuk mendeteksi posisi pesawat terhadap kontur tanah, gunung, atau rintangan di sekitarnya. Sistem ini memberikan peringatan visual dan suara kepada pilot guna menghindari tabrakan.

JAKARTA - Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Tercatat pesawat yang beroperasi pada tahun 2023 sebanyak 593 unit, turun menjadi 582 pada tahun 2024, dan 578 unit pada tahun 2025.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di RI bukan tanpa sebab. Beban biaya perawatan pesawat yang tinggi ditambah tekanan fiskal memperburuk kondisi industri jasa MRO (Maintenance, Repair, and Operations).

"Kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang mengalami tantangan. Tantangan semakin kompleks, terlebih turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Juga tekanan biaya tinggi," ujar Menperin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (7/5/2026).

Pada kesempatan tersebut, AGK memaparkan ada 3 faktor penyebab turunnya jumlah pesawat yang beroperasi. Seperti gangguan rantai pasok global, akses terhadap komponen pesawat yang krusial, serta pemberlakukan tarif impor yang tinggi dan hambatan fiskal.

Bahkan sekitar 74 persen dari total HS Code atau kode klasifikasi barang internasional untuk komponen perawatan pesawat di RI dikenakan bea masuk dengan tarif 2,5 sampai 22,2 persen. Jumlah paling besar adalah untuk mesin dan komponen sparepart yang banyak didatangkan dari luar.

Menperin menjelaskan Indonesia merupakan market MRO yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun hampir setengahnya atau 46 persen dari market tersebut, pekerjaannya masih dilakukan di luar negeri, terutama engine dan component.

Perawatan airframe dan line maintenance menyumbang kurang dari 50 persen total pasar, dan lebih dari 90 persen aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh MRO dalam negeri. Perawatan ini mencakup pemeriksaan tekanan ban dan keausan rem, pengisian cairan hidrolik, penggantian komponen ringan seperti lampu navigasi, roda, dan lainnya.

Sementara untuk perawatan engine dan component menyumbang lebih dari 50 persen total pasar MRO. Namun sebagian besar atau lebih dari 70 persen aktivitas perawatan masih dilakukan oleh perusahaan MRO asing, sekaligus terdapat pengenaan pungutan tarif oleh negara.

Kondisi beban perawatan tinggi karena masih dikerjakan dari luar negeri ini akhirnya berdampak pada pembentukan komponen harga tiket. Belum lagi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, praktis memberi tekanan tambahan terhadap maskapai.

Komponen harga tiket pesawat terdiri dari basic fare (harga dasar tiket yang ditentukan dari TBB/TBA) sebesar 75,3 persen, fuel surcharge sebesar 8,5 persen, passenger service charge (termasuk airport tax) sebesar 6 persen, PPN 9,9 persen, dan Iuran Wajib Asuransi sebesar 0,3 persen. Selain pungutan bea masuk dari 74 persen komponen perawatan mesin pesawat, Pemerintah juga memungut PPN dari setiap pembelian tiket pesawat.

JAKARTA - Industri penerbangan nasional menghadapi tekanan berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur). Kondisi ini mendorong maskapai meminta pemerintah segera menyesuaikan kebijakan tarif dan biaya tambahan penerbangan.

"Masih belum meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi industri penerbangan secara global dan nasional," ujar Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan pers, Rabu (6/5/2026).

INACA mencatat harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 Mei 2026 mencapai Rp27.358 per liter, meningkat sekitar 16% dibandingkan April 2026 yang berada di level Rp23.551 per liter. Kenaikan ini dinilai berdampak langsung pada biaya operasional maskapai.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Per 4 Mei 2026, kurs tercatat di level Rp17.425 per dolar AS, atau naik sekitar 2,5% dibandingkan posisi awal April 2025 sebesar Rp17.017 per dolar AS.

Seiring kondisi tersebut, INACA mendesak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan kebijakan fuel surcharge secara lebih fleksibel. Skema yang saat ini mengacu pada periode 60 hari dinilai tidak lagi relevan dengan fluktuasi harga avtur yang cepat.

Selain itu, asosiasi maskapai juga meminta agar pembahasan revisi Tarif Batas Atas (TBA) penerbangan domestik kelas ekonomi segera dilanjutkan. Penyesuaian tarif dinilai penting untuk memberikan ruang bagi maskapai menjaga keberlanjutan usaha.

INACA memperingatkan bahwa tanpa langkah kebijakan yang adaptif, kondisi keuangan maskapai dapat semakin tertekan. Dampaknya tidak hanya pada industri penerbangan, tetapi juga berpotensi mengganggu konektivitas nasional dan sektor ekonomi yang bergantung pada transportasi udara.

"Langkah cepat dan adaptif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujar Denon.

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan langkah mitigasi strategis untuk meredam lonjakan harga tiket pesawat domestik di tengah kenaikan harga energi global. Melalui kebijakan fiskal terbaru, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan akses transportasi udara bagi masyarakat luas dengan memberikan insentif pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa intervensi ini bertujuan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik agar tetap berada pada kisaran 9% hingga 13%, meski biaya operasional maskapai melambung.

"Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9% hingga 13%," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026) malam.

Sebagai payung hukum kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026). Aturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik akan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Fasilitas ini mencakup PPN atas tarif dasar serta biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Kebijakan ini akan berlaku efektif selama 60 hari, terhitung satu hari setelah tanggal pengundangan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari," jelas Airlangga.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini hanya berlaku untuk kelas ekonomi guna memastikan dukungan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, untuk kelas di luar ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.

Airlangga menekankan bahwa intervensi fiskal ini sangat krusial mengingat komponen bahan bakar atau avtur menyumbang porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 yang menyesuaikan fuel surcharge menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Pemerintah berharap kombinasi PMK 24/2026 dan aturan perhubungan ini dapat menjaga konektivitas antarwilayah.

"Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global," jelas Airlangga.

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah mewajibkan setiap Badan Usaha Angkutan Udara untuk melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN DTP ini secara tertib dan transparan kepada otoritas perpajakan.

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), perusahaan BPO yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group , kembali menunjukkan langkah strategisnya di pasar internasional melalui pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri. Mereka mengirimkan 7 tenaga profesional Indonesia untuk bergabung sebagai engineer bersama Keumseong dalam proyek MRO One Air International di Korea Selatan.

Keberhasilan pengiriman tenaga kerja profesional ini semakin menegaskan komitmen GDPS dalam mendukung ekspansi bisnis di pasar internasional, khususnya pada sektor maintenance, repair & overhaul (MRO) industri aviasi . Sebelumnya mereka berhasil mengirimkan 12 tenaga kerja profesional untuk bergabung sebagai cabin technician dalam proyek MRO di Arab Saudi pada Februari 2026. Perluas Kerja Sama, GDPS Berangkatkan Tenaga Profesional Aviasi ke Arab Saudi

Pengiriman tenaga profesional ini menunjukkan kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan GDPS. Juga mencerminkan daya saing tenaga profesional Indonesia dalam berkontribusi pada proyek berskala internasional.

Keterlibatan para engineer dalam proyek MRO di Korea Selatan ini menjadi langkah strategis yang memperkuat peran GDPS dalam menghadirkan solusi tenaga kerja profesional yang andal, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang. Dirut GDPS, Cornelis Radjawane mengatakan keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek MRO di Korea Selatan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan yang diberikan GDPS.

“Pengiriman engineer ke Korea Selatan ini merupakan bentuk nyata komitmen GDPS dalam mendukung pengembangan talenta Indonesia agar mampu berkiprah di industri aviasi global. Kami percaya bahwa SDM Indonesia memiliki kompetensi dan integritas yang mampu memenuhi standar internasional,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (13/4/2026).

Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang GDPS untuk terus memperkuat kehadiran perusahaan di pasar global melalui penyediaan tenaga kerja profesional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Melalui pengembangan kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional, GDPS berkomitmen untuk terus membuka peluang penempatan tenaga profesional Indonesia di berbagai negara. Mengatasi Pengangguran lewat Peningkatan Kompetensi Profesional Indonesia

Ke depan, GDPS akan terus memperluas jejaring internasional secara terukur dan berkelanjutan. Tujuannya mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di industri aviasi global.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, lonjakan harga avtur memicu kenaikan tarif tiket pesawat . Airlangga mengungkapkan harga avtur di berbagai negara seperti di Thailand berada di angka Rp29.518, dan Filipina Rp25.326 per liter.

Menko menyebut avtur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar. Avtur sendiri berkontribusi hingga 40% terhadap biaya operasional maskapai penerbangan, sehingga pemerintah melakukan intervensi agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali.

"Hari ini kita lihat di Bandara Soekarno Hatta itu harga avtur per 1 April kemarin sudah sekitar 23.000-an, ini Rp23.551 per liter. Nah kenaikan harga avtur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, dimana harga avtur itu berkontribusi terhadap 40 persen dari biaya operasional pesawat," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Untuk lebih menekan struktur biaya operasional maskapai, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu maskapai, tetapi juga memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional. Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



“Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun rupiah per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun," ujar Airlangga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan maskapai PT Pelita Air Service (Pelita Air) untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di industri penerbangan.

Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini juga sekaligus mendukung kelancaran operasional tugas pegawai Kemnaker di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pelita Air Service atas komitmen dan keterbukaannya dalam menjalin kolaborasi dengan Kemnaker. Kerja sama ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara sektor pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian yang dinamis," kata Cris.

Cris menambahkan Kemnaker memiliki Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya, kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional pegawai Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain mendukung operasional tugas, Cris menyebut bahwa kerja sama ini juga mencakup implementasi aspek ketenagakerjaan, di antaranya adalah integrasi penyiapan dan pengembangan SDM di bidang industri penerbangan.

"Kami memiliki sejumlah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Harapannya, kerja sama ini membuka ruang untuk penyiapan SDM penerbangan. Jadi, SDM seperti apa yang Pelita Air butuhkan, maka kami yang menyediakan melalui BPVP," katanya.

Lebih jauh, Cris menjelaskan nantinya Pelita Air dapat memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja, baik dari sisi spesifikasi keterampilan maupun jumlah SDM, sehingga dapat disiapkan oleh BPVP/BLK.

Selanjutnya, terkait penempatan tenaga kerja, kerja sama ini diharapkan membuka peluang bagi lulusan BPVP/BLK untuk masuk ke pasar kerja industri penerbangan.

"Kami juga punya unit Pusat Pasar Kerja dan sistem KarirHub. Nanti kami harapkan Pelita Air dapat membuka rekrutmen melalui sistem KarirHub," ujar Cris.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pembinaan hubungan industrial dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di industri penerbangan, serta memastikan norma ketenagakerjaan dipatuhi dengan baik di industri tersebut.

"Kami berharap kerja sama ini berjalan produktif dan menjadi contoh implementasi kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan industri penerbangan di sektor lain," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) terus memperkuat strategi bisnis melalui pengembangan layanan berbasis kompetensi tinggi serta perluasan kerja sama internasional. Sebagai langkah konkret dari strategi tersebut, pada 2-3 Februari 2026, GDPS memfasilitasi keberangkatan 12 tenaga profesional Indonesia ke Arab Saudi.

Mereka akan terlibat sebagai cabin technician dalam proyek pemeliharaan pesawat yang dijalankan Regent Aerospace Corporation pada fasilitas MRO di Negeri Petro Dolar tersebut. GDPS merupakan perusahaan business process outsourcing (BPO) yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group. 2 Maskapai Baru Siap Mengudara di Indonesia, Salah Satunya Layani Jemaah Haji dan Umrah

Keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek ini menjadi salah satu tonggak penting bagi GDPS dalam memperluas eksistensi global. Sekaligus menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki kompetensi dan keahlian yang mampu memenuhi standar industri aviasi internasional.

”Partisipasi tenaga profesional dalam proyek internasional merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan menghadirkan layanan manpower dengan spesialisasi tinggi,” kata Direktur Utama GDPS, Cornelis Radjawane, Rabu (11/3/2026).

Pengiriman tenaga profesional dalam proyek MRO di Arab Saudi ini menunjukkan SDM Indonesia memiliki kualitas, kompetensi, dan integritas yang mampu bersaing di industri aviasi global. “Bagi GDPS ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia tenaga profesional dengan keahlian spesifik,” ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan pasar internasional dilakukan secara terukur melalui kolaborasi proyek dan kerja sama lintas Negara. Hal ini sejalan dengan transformasi GDPS sebagai penyedia layanan BPO berbasis teknologi yang adaptif terhadap dinamika industri global. GDPS Dorong Transformasi Model Bisnis dan Inovasi Digital di Industri BPO

Sebagai bagian dari pengembangan kerja sama internasional yang berkelanjutan, dalam waktu dekat GDPS juga tengah mempersiapkan keterlibatan tenaga profesional Indonesia lainnya dalam proyek industri aviasi di beberapa Negara. Mulai dari Korea Selatan, India, dan Singapura.

Ke depan, GDPS berkomitmen terus memperluas peluang kolaborasi internasional melalui penyediaan tenaga profesional dengan kompetensi tinggi di berbagai sektor industri. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi perusahaan di pasar global, tetapi juga turut membuka ruang bagi talenta Indonesia untuk berkontribusi dalam proyek-proyek strategis di tingkat internasional.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti serius insiden penembakanpesawat perintis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah (TMH) – Danawage/Koroway Batu (DNW) pada tanggal 11 Februari 2026 lalu. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, saat ini telah dipetakan setidaknya ada 5 bandara yang dalam status rawan penyerangan.

Bahkan menyusul insiden tersebut Kementerian Perhubungan juga resmi menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara /satpel/lapter. Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua yang Tewaskan 2 Pilot



"Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan luka yang mendalam bagi dunia transportasi udara, sekaligus mengingatkan kita betapa tingginya risiko bertugas di tanah Papua," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (16/2/2026).

Adapun 5 bandara yang masuk dalam status situasi rawan penyerangan antara lain, Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satpel Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, dan Bandara Illu.

Sementara 11 bandara/satpel/lapter yang operasionalnya dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan, antara lain, Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Latper Kapiraya, Latper Iwur. Selain itu Latper Faowi, Lapter Dagai, Latper Aboy, Latper Teraplu, dan Lapter Beoga.

"Kegiatan operasional pada bandara-bandara tersebut akan dibuka kembali setelah mendapat pengamanan dari aparat TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan," kata Lukman.

Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri Sigap Tangani Peristiwa Penembakan Pesawat di Papua



Ditjen Hubud juga tengah melakukan pemetaan bandara berdasarkan tingkat risiko, menyusun Standard Operating Procedure (SOP) khusus bagi awak pesawat di wilayah kritis, serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia dan aparat penegak hukum terkait investigasi insiden sesuai ketentuan perundang-undangan penerbangan.

"Ke depannya kami akan menekankan pentingnya penguatan dasar hukum penghentian sementara operasional apabila kondisi keamanan tidak terpenuhi, serta perlunya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memperkuat pelaksanaan angkutan udara perintis," tegas Lukman.

Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama. Ditjen Hubud berkomitmen melakukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan guna memastikan layanan angkutan udara perintis tetap berjalan dengan prinsip safety first.

"Kami menyampaikan kembali belasungkawa yang mendalam atas gugurnya pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation saat bertugas. Mereka adalah pahlawan transportasi yang sesungguhnya," tutup Lukman.

JAKARTA - Indonesia akan kedatangan dua maskapai baru dari asing di tahun 2026. Bisnis kedua maskapai itu saling berbeda, ada yang hanya melayani penerbangan haji dan umrah , maupun penerbangan internasional berjadwal.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyambut baik investasi di bisnis penerbangan. Sebab saat ini Indonesia masih kekurangan armada pesawat untuk mengakomodir permintaan yang terus tumbuh. Mengingat pasca covid 19, hampir setengah dari armada pesawat di Indonesia belum kembali beroperasi.

Maskapai Baru Mukhtara Air Sambut Pesawat Pertama Airbus A320 di Bandara Halim



"Investasi penerbangan sangat terbuka, karena kita masih butuh banyak. Siapa saja yang mau buka silahkan saja," ujar Menhub saat ditemui usai acara Pengangkatan Lulusan Pola Pembibitan ASN Kementerian Perhubungan di Tangerang, Rabu (3/12/2025).

Berikut dua maskapai baru yang siap mengudara di langit Indonesia tahun 2026:

1. Mukhtara Air

Maskapai ini merupakan bagian dari perusahaan Manazil Al Mukhtara Company Holding yang bermarkas di Madinah, Arab Saudi ini. Perusahaan ini diketahui memang spesifik bergerak di bisnis layanan hotel, haji, dan umrah.

Maskapai baru ini rencananya akan beroperasi pada Januari 2026. Fokus layanan utamanya mengakomodir kebutuhan jamaah umroh dan haji di Indonesia. Rencananya, maskapai ini bakal menggunakan jenis pesawat Airbus A330 dan Boeing 777 untuk tahap awal.

Menhub menjelaskan, Mukhtara Air saat ini telah mengajukan Air Operator Certificate (AOC) sekaligus izin rute operasional. Adapun rute yang diajukan Mukhtara Air saat ini adalah Bandara Jakarta - Madinah, Jakarta - Jeddah, Surabaya - Madinah, dan Surabaya - Jeddah.

"Belum tahu seminggu mereka akan terbang berapa kali. Itu masuknya pesawat regular, bukan carter. Ini pakai pesawat wide body, agar bisa terbang jauh," lanjut Menhub.

2. Borneo Air

Sebelumnya Otorita IKN menerima kunjungan kenegaraan dari Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, di Kantor Otorita IKN. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menggali potensi kerja sama dan investasi lintas sektor, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

Pada sektor transportasi, Kerajaan Sarawak bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang. Maskapai ini akan menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Borneo, termasuk membuka jalur langsung menuju Nusantara.

Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin mengatakan pembukaan rute penerbangan langsung ke IKN ini sejalan dengan rencana untuk segera mengoperasikan Bandar Udara Internasional Nusantara di IKN sebagai bandara komersial.

Mengenal Maskapai Baru BBN Airlines, Siapa Pemiliknya hingga Rute Penerbangan



"Kita dalam pulau yang sama di Borneo. Kami sangat tertarik dengan pembangunan Nusantara, ini adalah masa depan. Sesama di Borneo, kami bangga nantinya seluruh dunia akan datang ke Nusantara," ujarnya dalam pernyataan tertulis (11/12).

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima pengajuan investasi dari perusahaan maskapai tersebut. Namun pihaknya masih menunggu legal formal dari kepastian untuk membuka rute internasional ke Indonesia itu.

"Kalau penjajakan memang iya, tapi kalau sampai saat ini memang belum ada yang formal, atau belum ada legal formalnya, baru diskusi-diskusi saja," ujarnya saat ditemui usai acara Media Gathering Angkasa Pura.

JAKARTA - Pabrikan pesawat asal Eropa, Airbus dikabarkan telah memutuskan untuk memindahkan sistem digital mereka dari layanan cloud Google . Para eksekutif perusahaan seperti dilansir RT, mengatakan keputusan ini didorong oleh kekhawatiran terkait keamanan dan kedaulatan data yang terkait dengan yurisdiksi AS atas informasi industri yang sensitif.

Keputusan ini muncul saat Google menghadapi gugatan class-action di AS atas dugaan pelanggaran privasi yang terkait dengan asisten AI mereka, Gemini. Gugatan tersebut mengklaim bahwa alat ini diaktifkan secara diam-diam di Gmail, Chat, dan Meet pada bulan Oktober, memberikan Google akses ke email, lampiran, dan panggilan video tanpa izin pengguna, menurut Bloomberg. Meski begitu Google telah membantah tuduhan tersebut.

6.000 Pesawat Airbus A320 Ditarik karena Masalah Perangkat Lunak, Ini Update Terbarunya



Sementara itu Airbus sedang bersiap menawarkan kontrak besar untuk memindahkan data penting ke cloud Eropa agar berdaulat secara digital. Perusahaan yang saat ini menggunakan Google Workspace itu, berencana untuk memindahkan sistem on-premises utama setelah mengkonsolidasikan pusat data mereka.

Peralihan ini akan mencakup sistem inti, termasuk produksi, manajemen bisnis, dan data desain pesawat. Airbus memperkirakan hanya ada peluang 80% untuk menemukan penyedia Eropa yang mampu memenuhi persyaratan teknis dan hukumnya.

“Saya membutuhkan cloud yang berdaulat karena sebagian informasi sangat sensitif dari perspektif nasional dan Eropa,” kata Catherine Jestin, wakil presiden eksekutif digital Airbus, kepada The Register.

“Kami ingin memastikan informasi ini tetap berada di bawah kendali Eropa," paparnya.

Airbus Tuduh Radiasi Matahari Pemicu Ribuan Pesawat A320 Rusak



Tender tersebut diyakini bakal bernilai lebih dari USD58,5 juta, dan diperkirakan akan diluncurkan pada awal Januari, dengan harapan bakal terwujud sebelum musim panas. Airbus, yang memimpin perlombaan pesanan pesawat secara global selama enam tahun terakhir, mengakui awal bulan ini bahwa pesaingnya asal AS, Boeing kemungkinan akan melampauinya.

CEO Guillaume Faury mengatakan, bahwa Boeing mendapatkan keuntungan dari dukungan politik selama negosiasi perdagangan yang mencakup pembelian pesawat besar.