Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menyetujui sebanyak 68 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas masuk prolegnas 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).

Mulanya Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan melaporkan hasil evaluasi dari RUU prioritas yang masuk prolegnas 2026. Bob menjelaskan perubahan setelah melakukan pembahasan bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancangan Undang-Undang.

"Satu, RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Omnibus Law) nomor urut 183 yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025–2029," katanya.

Kedua, memasukkan empat RUU sebagai inisiatif DPR dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, yaitu RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Profesi Kurator, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Omnibus Law.

Kemudian, mengganti judul RUU tentang Pelelangan Aset nomor urut 35 inisiatif DPR menjadi RUU tentang Pelelangan, dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat nomor urut 40 menjadi RUU tentang Masyarakat Adat dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Keempat, RUU tentang Hukum Acara Perdata nomor urut 46 serta RUU tentang Narkotika dan Psikotropika nomor urut 47 yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

"Kelima, evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 tidak membahas dan tidak mencantumkan daftar RUU kumulatif terbuka," jelasnya.

Setelah memaparkan laporan tersebut. Wakil Ketua DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Saan Mustopa, meminta kepada para anggota rapat untuk meminta persetujuan.

"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dapat disetujui?” kata Saan.

"Setuju," jawab para anggota rapat disusul ketukan palu.

Berikut daftar 68 RUU Prioritas Prolegnas 2026

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

2. RUU tentang Penyiaran

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)

7. RUU tentang Jabatan Hakim

8. RUU tentang Hukum Acara Perdata

9. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

11. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen

14. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

15. RUU tentang Kawasan Industri

16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

18. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. RUU tentang Keuangan Negara

21. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

22. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

24. RUU tentang Profesi Kurator

25. RUU tentang Komoditas Strategis

26. RUU tentang Pertekstilan

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

28. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

29. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

30. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

31. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

33. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

34. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

36. RUU tentang Satu Data Indonesia

37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

38. RUU tentang Transportasi Online

39. RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

40. RUU tentang Perlelangan

41. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

42. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan

43. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

44. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

45. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

46. RUU tentang Masyarakat Adat

47. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

48. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

49. RUU tentang Komoditas Khas

50. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

51. RUU tentang Bank Makanan

52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)

58. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

59. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

60. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

61. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

62. RUU tentang Badan Usaha

63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

64. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

65. RUU tentang Bahasa Daerah

66. RUU tentang Penyadapan

67. RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

68. RUU tentang Daerah Kepulauan

Romli Atmasasmita

BERDASARKAN UU KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.

Pengakuan Bersalah (PB) merupakan hal yang baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlawanan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sehngga memerlukan adaptasi terutama bagi advokat, jaksa, dan hakim. Konsep baru dalam hukum pidana Indonesia ini disusul dengan pidana pemaafan oleh hakim adalah merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang dikenal Pancasilais, karakteristik yang dibungkus dalam norma undang-undang pidana.

PB merupakan wujud kejujuran (honesty) pada diri sendiri/seseorang yang mau mengakui kesalahan, mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan. Apakah PB diperlukan dalam hukum pidana? Bukankah sikap demikian bertentangan dengan hak hukum bagi seorang terdakwa untuk ingkar, yang selama ini dipahami advokat dan penuntut serta hakim?

Pembaruan Hukum Pidana Indonesia tahun 2023/2025 dengan PB merupakan terobosan mendasar atas sikap dan mentalitas bangsa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam proses hukum. Apakah kemudian dengan adanya pengakuan bersalah; proses peradilan terhenti sama sekali? Tentu tidak, karena jika pengakuan bersalah tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian permintaan maaf, dimungkinkan proses pidana berlanjut kecuali hakim menjatuhkan pidana pemaafan kepada terdakwa.

PB lahir di dalam sistem hukum Common Law (Inggris, USA) dan telah diakui dalam sistem hukum pidana Belanda dan Prancis yang disebut transactie, suatu pola penyelesaian perkara pidana yakni pelaku dan korban telah mengadakan perdamaian di hadapan jaksa dan perkara tidak dilanjutkan. Merujuk dua sistem hukum tersebut (Common Law dan Civil Law) tentu tidak keliru jika sistem hukum Indonesia, yang tidak lagi menganut secara penuh sistem hukum Civil Law, dengan UU KUHP/KUHAP 2025-2026 telah meninggalkan Sistem Hukum Civil Law, sehingga asas tiada pidana tanpa kesalahan di dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana, ditinggalkan. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Ketentuan yang mirip sama terdapat dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggungiawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 37 UU KUHP 2023 menyatakan sebagai berikut: Ketentuan ini ditujukan bagi tindak pidana yang mengandung asas pertanggungiawaban mutlak (strict liability ) atau pertanggungiawaban pengganti (vicarious liability) yang dinyatakan secara tegas oleh undang-undang yang bersangkutan.

Huruf a ketentuan ini mengandung asas pertanggungiawaban mutlak (strict liability) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya. Huruf b ketentuan ini mengandung asas pertanggungiawaban pengganti (vicarious liability-VC) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Merujuk ketentuan UU KUHP 2023 dan UU Penyesuaian Pidana 2026 tersebut dapat dikatakan bahwa asas kesalahan diganti dengan asas pemaafan, tiada pidana tanpa kesalahan, tiada pidana tanpa pemaafan. Pertanggungjawaban Pengganti (VC) untuk mengantisipasi praktik ketika pimpinan perusahaan melepaskan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada pegawainya.

Pertanggungjawaban ini tentu memerlukan kehati-hatian hakim di dalam memutus perkara pidana terkait korporasi/perusahaan. Namun, di dalam praktik, model PB memerlukan kehati-hatian hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara, tidak serta-merta menerima keterangan yang disampaikan jaksa penuntut atau dari pihak terdakwa saja karena memerlukan klarifikasi tertulis dari korban kejahatan. Begitu pula tentang pertanggungjawaban mutlak (SL) dan VC yang masih asing di dalam sistem hukum pidana Indonesia.

JAKARTA - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) baru yang berlaku pada 2 Januari 2026 mengatur terkait mekanisme jalur pengakuan bersalah atau plea bargaining. Mekanisme ini turut menjadi salah satu sorotan banyak pihak.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan tidak akan membuat penyelesaian perkara dilakukan seenaknya di luar proses hukum, karena tetap mewajibkan adanya putusan dari pengadilan.

"Sifatnya daripada plea bargaining ini sama sekali tidak boleh lepas, itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta pada Senin (5/1/2026).

Meskipun plea bargaining merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia, kata Supratman, penerapan aturannya tentu akan dibuat secara ketat. Supratman menjelaskan bahwa konsep ini mengadopsi praktik yang sudah berjalan di negara lain, yakni terdakwa mengakui perbuatannya dengan konsekuensi keringanan hukuman.

"Plea bargaining itu mirip seperti yang ada dalam sistem peradilan di Amerika, yang kita sebut plea guilty. Ada pengakuan bersalah dan ada soal pengurangan menyangkut soal hukuman. Nah, itu yang membuat akhirnya nanti sistem peradilan kita akan menjadi lebih efisien," ujar politikus Partai Gerindra ini.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkap alasan soal penangkapan sebagai salah satu upaya paksa, tidak perlu memerlukan izin dari pengadilan. Diketahui, hal ini turut menjadi salah satu yang turut menjadi sorotan dalam pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Ada sembilan upaya paksa yang bisa dilakukan aparat penegak hukum. Di antaranya penetapan tersangka, penggeladahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan dan pelarangan ke luar negeri.

"Hanya ada tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan, selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoaks," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Eddy menyebut tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan itu yaitu penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Penetapan tersangka, kata dia, memang tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar.

"Kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1x24 jam. Kalau izin terlebih dahulu dan kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban," ujarnya.

Sementara, kata dia, menyangkut penahanan sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan KUHAP sebelumnya. Di mana, penahanan bisa dilakukan atas perintah penyidik atau penetapan pengadilan.

Kendati demikian, dalam KUHAP baru ini penahanan bisa dilakukan tanpa izin atau penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Apalagi, praktik di lapangannya juga hanya menggunakan surat perintah penyidik.

Hal ini didasari alasan letak geografis terhadap perkara tersebut, penilaian subjektifitas hingga sumber daya manusia dan waktu kerja peradilan dan penegak hukum yang berbeda.

"Tetapi apa balancingnya? Apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu, baik penetapan tersangka, penangkapan, maupun penahanan, itu merupakan objek pra peradilan," pungkasnya.

Romli Atmasasmita

Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)

MENYAMBUT Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), harapan besar telah diberikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang aparatur penegak hukum. Khususnya penyidik di dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana telah terjadi pada era UU KUHAP tahun 1981.

Norma tertulis di dalam suatu UU dapat dibuat secara lengkap tanpa celah hukum namun di dalam praktik hukum keseharian tetap saja celah hukum terbuka bagi khususnya aparatur penegak hukum. Namun di dalam UU KUHAP tahun 2025 celah-celah hukum penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang sewenang-wenang dari aparatur penegak hukum telah ditutup rapat secara ketat. Celah ditutup rapat sejak proses pemeriksaan tersangka dan saksi di tingkat penyelidikan dan penyidikan sampai pada tiingkat penuntutan serta persidangan.

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam sistem peradilan di negara-negara maju terletak pada, masalah penyelidikan dan penyidikan. Termasuk penahanan; pemblokiran dan penyitaan aset tersangka, hak tersangka untuk mengetahui dasar tuduhan/sangkaannya; hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, dan hak terdakwa untuk mengajukan keberatan atau pembelaan bagi dirinya di dalam persidangan.

Di antara masalah HAM tersebut, yang sangat krusial adalah masalah penahanan disebabkan telah merampas kemerdekaan seseorang. Sekalipun diatur di dalam UU akan tetapi dalam pelaksanaan penahanan sering tidak dipertimbangkan lasgi aspek perikemanusiaan bagi tersangka.

Terutama tersangka yang tidak mampu secara sosial-ekonomi, dibandingkan dengan terrsangka yang memilikinya (mampu secara sosial-ekonomi). Memamg benar pernyataan almarhum Prof Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan pergulatan kemanusiaan; yang harus dimaknai setiap sentuhan norma ketentuan UU Pidana dipastikan tersayat hak asasi seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan.

Dengan kata lain, dalam praktik hukum pidana lebih diutamaka rasio logis dibandingkan dengan nurani kemanusiaan. Dengan alasan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berhubungan langsung dengan siapa yang melakukan tindak pidana, tidak didasarkan pada faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana.

Faktor tersebut menjadi penting bagi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana; bukan faktor penentu kesalahan pelakunya. UU KUHAP 2025 sebagai UU yang memberlakukan UU KUHP 2023 dalam praktik hukum pidana telah diatur lengkap dan rinci ketentuan tentang penahanan dan hak tersangka dalam proses peradilan pidana sejak proses penyidikan sampai persidangan.

UU KUHAP 2025 telah secara hati-hati dan rinci mengatur tentang proses penyelidikan sampai penyidikan dan dari penyidikan sampai penuntutan. Pembaruan yang tampak dalam proses tersebut adalah kewajiban penyidik untuk melakukan gelar perkara untuk menentukan berlanjut/tidaknya penyelidikan ke penyidikan bahkan kewjiban penyidik membuat berita acara tindak lanjut dari pelaporan dugaan tindak pidana.

Sejak diberlakukannya UU KUHAP 2035 penyidik, penuntut dan hakim harus ekstra hati-hati melaksanakan ketentuan UU KUHP 2023 karena diawasi/diamati oleh Hakim Pengawas/Pengamat(Hakim Wasmat).

Sedangkan dalam proses penyidikan oleh unit pengawas (Wasidik) di Instansi Kepolisian dan Sidang Kode Etik. Ujung tombak dan penentu keberhasilan UU KUHAP 2025 melaksanakan dan sekaligus mengawal terciptanya sistem peradilan yang jujur dan adil adalah hakim.

Sehingga terhadap hakim, UU KUHP 2023 telah menentukan 11 faktor sebagai pedoman hakim dalam memutus suatu perkara di Pasal 54. Bukan kewajiban yang mudah diwujudkan dalam praktik karena fakta menunjukkan bahwa satu orang hakim harus menanggung 40 (empat puluh) beban perkara yang harus diselesaikan dalam setiap tahun berjalan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas bahwa UU KUHP 2023 dan UU KUHAP 2025 sangat memerlukan bukan hanya kualitas penanganan perkara akan tetapi kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani perkara. Hal ini beralasan karena di dalam UU KUHP 2023 telah ditentukan bahwa di dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

Akan tetapi dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53). Norma ketentuan Pasal 53 sungguh indah dan mulia akan tetapi tidak mudah bagi hakim mewujudkannya disebabkan sistem hukum acara pidana berdasarkan UU KUHP 2023 maupun UU KUHAP 2025 tetap menganut mutlak asas legalitas.

Sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU KUHP 2023 dan Pasal 2 UU KUHAP 2025. Sekalipun di dalam Pasal 2 UU KUHP 2023 telah dihidupkan kembali norma hukum adat sebagai norma hukum tertulis (UU Pidana) –‘tidak lagi merupakan norma hukum yang tidak tertulis.

Masalah Hak asasi juga terdapat pada eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; sering terjadi dalam praktik, pelaksanaan ekseskusi berlarut-larut dan tertunda-tunda sehingga status terdakwa menjadi tidak jelas apakah terpidana atau bukan. Tampak sederhana akan tetapi tidaklah sesedrhana bagitu saja karena terkait status hukum dan status sosial terdakwa di dalam masyarakat.

Secara umum pemberlakuan UU KUHP 2023 dan UU KUHAP 2025 merupakan arah politik Hukum pidana Baru guna mencapai Indonesia Emas dalam Hukum pada tahun 2045 mendatang

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Jumat, 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan.

Guru Besar Hukum Pidana dan Pengajar Program Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan, KUHP-KUHAP selalu menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis.

Menurut Indriyanto, perkembangan dan pembaruan hukum pidana melalui KUHP-KUHAP tidak saja memahami sebagai pijakan keilmuan yang terbatas, tirani, kaku dan menyesatkan, tetapi memiliki facet dengan asas dan norma hukum pidana, juga relasi erat dengan disiplin ilmu lainnya sebagai primary legal science bagi solusi permasalahan hukum .

"KUHP-KUHAP memberikan arah ke depan terhadap Integrated Criminal Justice System yang mengembangkan pola sistem perimbangan hukum dalam penegakan hukum atau equal arms of law inforcement, jadi penegakan hukum terhadap HAM menjadi salah satu kunci utama juga bagi pembaruan KUHP-KUHAP ini," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Indriyanto menyebut KUHP-KUHAP baru ini sebagai antitesis terhadap pandangan KUHP sebagai kriminalisasi kritik dan kebebasan berpendapat.

Dia mencontohkan, KUHP terkait penghinaan terhadap harkat martabat Presiden/Wakil Presiden (Pasal 218 KUHP) diimplementasi sebagai tindak pidana/delik aduan, juga penghinaan pemerintah yang sah atau lembaga negara (Pasal 240 KUHP) dalam bentuk tindak pidana/delik materil yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dan dalam bentuk tindak pidana/delik aduan saja (dari pengaduan langsung Presiden/Wakil Presiden atau Kelembagan Negara), sehingga tidak ada pihak ketiga bahkan penegak hukum yang dapat melaporkan tindak pidana tersebut.

"Kritik keras dan objektif tetap merupakan jaminan konstitusional yang tidak strafbaar sifatnya," ujarnya.

Menurut Indriyanto, harus bisa dibedakan antara kritik yang bukan pemidanaan dengan penghinaan bernuansa fitnah yang merupakan pidana. Kebebasan berpendapat tidak ada yang total absolut tanpa batas.

"KUHP-KUHAP Baru sudah meninggalkan Haatzaai Artikelen yang non demokratis, sudah “dikebumikan” dalam sistem hukum pidana, menjadi ketentuan yang demokratis sebagai filter adanya abuse of power dari kekuasaan negara, sehingga dipastikan tidak akan menjadi pemicu otoritarian kekuasaan," tegasnya.

Kritik yang keliru tanpa pemahaman tajam asas dan norma hukum pidana, akan menyesatkan masyarakat. Pemahaman tekstual KUHP-KUHAP baru sebaiknya dimaknai secara utuh, begitu pula pemahaman asas dan norma hukum pidana.

"Jadi tidak benar bahwa kritik dan kebebasan berpendapat, bahkan adanya penciptaan malapetaka hukum yang akan mempermudah kriminalisasi pada KUHP-KUHAP Baru," paparnya.

"Justru KUHP-KUHAP merupakan front gate terhadap perubahan politik hukum pidana yang terarah sebagai ketentuan-ketentuan demokratis, netral dan moderat, bahkan berposisi utama memberi perlidungan HAM," sambungnya.

Sedangkan, KUHAP memberikan ciri perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap due process of Law. Misalnya saja status saksi dan tersangka memiliki hak pendampingan dari advokat pada tahap pra ajudikasi mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penunutan yang tidak dijumpai pada KUHAP lama.

Bahkan pemeriksaan tersangka oleh penyidik yang diduga terjadi penyimpangan, dapat diajukan keberatan dan keberatan tersangka maupun advokat harus tercatat dalam Berita Acara Penyidikan.

"Pendampingan saksi oleh advokat merupakan sesuatu hal yang baru, hal ini dimaknai untuk menghindari tekanan penegak hukum terhadap saksi agar tidak tercipta kesaksian rekayasa (fabricated witness) yang sangat merugikan tersangka," tegasnya.

"Integrated criminal justice system tetap dalam basis pra ajudikasi, ajudikasi dan pascaajudikasi, sehingga tetap terjaga KUHAP sebagai due process of law yang melaksanakan KUHP dengan prinsip demokratis, netral, dan moderat," tegasnya.

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku hari ini, Jumat (2/1/2026). Komisi III DPR RI pun menyambut haru pemberlakuan dua regulasi pidana itu.

"Terkait berlakunya KUHP dan KUHAP baru kami menyambutnya dengan haru dan sukacita. Perjuangan panjang kita mengganti KUHP warisan penjajah Belanda dan KUHAP warisan orde baru akhirnya bisa terlaksana setelah 29 tahun reformasi," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Jumat (2/12/2025).

Habiburokhman mengatakan, hukum Indonesia memasuki babak baru. Ia menyebut, hukum Indonesia bukan lagi sebagai aparatus represif kekuasaan, tetapi sebagai alat rakyat mencari keadilan.

"Harusnya pembaharuan KUHP dan KUHAP baru kita laksanakan di awal reformasi, tapi selalu ada halangan dan rintangan," ungkapnya.

Kendati demikian, Habiburokhman menyampaikan selamat pada rakyat Indonesia untuk menikmati dua hukum pidana yang baru ini.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia kami sampaikan selamat menikmati dua aturan hukum pidana utama yang sangat reformis, pro penegakan HAM dan jauh lebih maksimal menghadirkan keadilan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjelaskan pertimbangan terkait vonis tidak dapat menerima gugatan praperadilan Paulus Tannos.

Hakim Tunggal, Halida Rahardhini menjelaskan bahwa dirinya berpendapat penangkapan dan penahanan Paulus Tannos dilakukan otoritas Singapura.

"Bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia KPK atau termohon menurut hukum acara yang diatur dalam KUHAP," ujar Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2024).

Dia menambahkan, gugatan yang diajukan oleh Paulus ditetapkan tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, gugatan praperadilan ini dinyatakan error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Menimbang karena permohonan praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur maka permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima," pungkasnya.

Di samping itu, tim Biro Hukum KPK, Indah menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan dari hakim PN Jaksel yang menolak gugatan praperadilan Paulus Tannos.

Dia juga membenarkan bahwa memang Paulus ditangkap oleh otoritas Singapura, bukan KPK. Dengan demikian, proses hukum acara yang ada di Singapura tidak berdasarkan hukum acara di Tanah Air.

"Kami menghargai dan terima kasih terhadap keputusan hakim pra-peradilan yang telah menolak permohonan dari pemohon. Karena dari tadi pertimbangannya kan karena pemohon itu memang belum ditangkap [KPK] sehingga penangkapan oleh otoritas Singapura itu bukan berdasarkan KUHAP," ujarnya usai sidang, Selasa (2/12/2025).

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos. Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.

"Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur. Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.

"Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.

JAKARTA - Komisi III DPR RI membantah secara tegas informasi yang beredar menyebut bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan mengatur terkait penyadapan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyinggung adanya informasi bahwa KUHAP baru mengatur polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mengambil HP, laptop, hingga data.

Tak hanya itu, kata dia, beredar hoaks bahwa polisi bisa sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana.

"Informasi tersebut adalah hoaks alias tidak benar sama sekali," tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Dia menjabarkan informasi yang benar terkait hal tersebut di antaranya;

1. Menurut Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru hal Penyadapan akan diatur secara khusus di UU yang mengatur soal penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHAP baru. Untuk saat ini pendapat sebagian besar fraksi di DPR bahwa penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati dan harus dengan izin pengadilan. Ketentuan tersebut justru yang akan menjadi pondasi pengaturan penyadapan di UU Penyadapan nantinya.

2. Menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP baru, semua bentuk pemblokiran termasuk pemblokiran tabungan dan jejak online harus mendapat izin hakim.

3. Menurut Pasal 44 KUHAP baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.

4. Menurut Pasal 94 dan Pasal 99 KUHAP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan syarat yang sangat ketat. Penangkapan dilakukan dengan setidaknya dua alat bukti, penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, melakukan ulang pidana, terancam keselamatannya, mempengaruhi saksi untuk berbohong. Sementara penggeledahan diatur Pasal 112 KUHAP baru bisa dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri

"Naskah RUU KUHAP bisa di dilihat di website DPR, dan rekaman pembahasan KUHAP bisa dilihat di kanal YouTube TV Parlemen. Jangan percaya dengan hoaks, KUHAP baru harus segera disahkan mengganti KUHAP lama yang tidak adil," ujarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Menteri Hukum Andi Atgas mengatakan bahwa pembaharuan RUU KUHAP ini mengakomodir perubahan jaman seperti adanya perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi dan dinamika sosial masyarakat. Serta adanya ancaman dari kejahatan lintas negara, kejahatan saiber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

"Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan," kata Andi Atgas di Parlemen.

Andi Atgas mengungkapkan bahwa ada beberapa poin utama dalam penyesuaian RUU KUHAP.

Pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan.

Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, pengenalan konsep baru seperti play-by-game atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku.

Kelima, penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum.

Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

"Dengan adanya pembaharuan ini, diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan."

Andi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHAP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang.

"Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang."

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]