Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan kalkulasi rinci mengenai kekuatan stok beras nasional dalam menghadapi ancaman fenomena kekeringan ekstrem El Nino Godzilla.

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Pertanian, total stok beras yang tersebar di berbagai sektor saat ini diproyeksikan mencapai angka 28 juta ton.

Amran merinci jumlah tersebut mencakup stok fisik di gudang Bulog, tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan (standing crop), hingga cadangan yang tersedia di masyarakat.

"Sekarang stok kita 5,3 juta ton. Standing crop kita 11 juta ton. Kemudian juga di Horeka (hotel, restoran, dan kafe), hotel, rumah-rumah, itu 12 juta ton. Totalnya 28 juta ton. Itu bertahan 11 bulan," ujar Amran saat meninjau Gudang Penyangga Bulog di Surabaya, Rabu (13/5).

Amran menjelaskan, dengan ketahanan stok selama 11 bulan, Indonesia memiliki posisi yang aman hingga awal tahun depan.

Jika dihitung sejak masa panen, cadangan pangan nasional diprediksi masih mencukupi hingga Maret tahun depan.

Hitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan prediksi durasi El Nino Godzilla yang diperkirakan akan berlangsung selama enam bulan.

Ia meyakini persiapan infrastruktur produksi dan penyediaan bibit unggul tahan kekeringan yang dilakukan pemerintah sejak dini akan menjadi kunci utama menjaga stabilitas pangan nasional.

"Sedangkan El Nino Godzilla yang diprediksi, mudah-mudahan tidak benar, itu 6 bulan. Sedangkan kekuatan kita 11 bulan. Tetapi perlu diingat selama El Nino itu produksi minimal 2 juta ton. Kalau 2 juta (ton) kali 6, berarti 12 juta. Artinya apa? Bisa sampai bulan Juli, Agustus. Enggak ada masalah kan? Karena kita sudah persiapkan sejak awal," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan peninjauan lapangan terhadap ketersediaan susu UHT di sejumlah distributor guna memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Henny Yulianti mengatakan peninjauan dilakukan pada tiga distributor utama yang menyalurkan produk susu UHT merek Ultra Jaya, Indomilk, dan Diamond.

Berdasarkan hasil peninjauan, kata dia, ketersediaan susu UHT di Sumsel memang mengalami penurunan distribusi dari pabrik.

“Sejak Februari memang ada penurunan distribusi dari pabrik yang ada di Bekasi dan Bandung. Penurunannya sekitar 40-50%,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Berkurangnya distribusi ke Sumsel juga disebut tidak hanya karena pengurangan suplai dari pabrik, tetapi dipengaruhi keterlambatan proses pengiriman melalui pelabuhan.

“Kami menerima informasi dari distributor bahwa keterlambatan distribusi juga terjadi akibat hambatan pengiriman di pelabuhan, sehingga berpengaruh pada ketersediaan stok di gudang,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan pasokan untuk sektor food service seperti hotel, restoran, dan kafe (HoReka) masih dalam kondisi aman. Hal itu lantaran distribusi susu untuk sektor tersebut memiliki jalur khusus, yang langsung dari pabrik.

“Jadi kebutuhan mereka, khususnya susu ukuran 1 liter, tidak terlalu terdampak oleh stok gudang distributor,” jelas dia.

Henny menambahkan, akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasokan guna mengantisipasi potensi kelangkaan di pasaran.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan distributor maupun pihak pabrik agar distribusi kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tutupnya.

Keterangan foto: Peninjauan Dinas Perdagangan Sumsel ke distributor susu./Dok. Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) melaporkan makanan dan minuman serta produk dari sektor hotel, restoran dan katering (horeka) Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 1,41 juta dolar AS atau setara Rp23,79 miliar pada pameran SIRHA Budapest 2026 di Hungaria.

Kepala ITPC Budapest Suci Mahanani mengatakan capaian potensi transaksi tersebut menunjukkan produk Indonesia sangat diminati pengunjung pameran, terutama yang berasal dari Kawasan Eropa Tengah dan Timur (ETT). Situasi ini sekaligus menunjukkan kuatnya daya saing produk Indonesia di pasar ETT.

"Pasar di kawasan ETT memiliki minat yang sangat tinggi terhadap produk Indonesia. Paviliun Indonesia mampu mencatatkan potensi transaksi yang membanggakan meskipun situasi geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah sedang menantang," ujar Suci dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sepanjang tiga hari penyelenggaraan pameran, Paviliun Indonesia dikunjungi oleh lebih dari 27.000 orang dari berbagai negara, di antaranya, yaitu Slovakia, Kroasia, Ceko, Polandia, Jerman, Portugal, dan Prancis.

Indonesia mengirimkan tujuh pelaku usaha, di mana lima di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hasil kurasi program yang diinisiasi Kementerian Perdagangan RI, yakni UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Adapun produk-produk yang dipamerkan antara lain makanan dan minuman olahan, makanan ringan, minuman herbal, aneka rempah dan minuman teh seduh premium, produk kakao, kopi, vanila dan turunannya, serta produk kontainer plastik premium.

Hungaria merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia. Produk makanan dan minuman seperti olahan buah, cokelat, boga bahari, rempah, dan produk kelapa menjadi komoditas utama yang diminati.

Minat ini diprediksi terus tumbuh dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) 6,47 persen hingga 2028.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia dengan Hungaria pada
2025 tercatat sebesar 303,7 juta dolar AS. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Hungaria pada 2025 tercatat mencapai 113,8 juta dolar AS, meningkat 10,65 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 102,8 juta dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan selama ini pelaku usaha daging impor turut berperan dalam menjaga stabilisasi harga daging di pasaran. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menegaskan tidak benar jika dikatakan pelaku usaha daging impor tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga dan cenderung memainkan harga.

Ia menekankan segmen pasar daging impor bukan pasar umum, melainkan industri hotel, restoran, dan katering (horeka). "Sebenarnya, peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni memiliki kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Oleh karena itu, harus ada equal treatment, perlakuan yang sama antara swasta dan BUMN," ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan dalam menstabilkan harga karena mekanisme harga berkaitan langsung dengan keseimbangan pasok dan permintaan. "Jika pasok mencukupi, harga akan stabil. Stabilisasi tidak hanya di pasar umum, tetapi juga di segmen kami sebagai pemasok industri horeka," katanya.

Ia menilai keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkannya kepada BUMN berpotensi menimbulkan praktik monopoli yang tidak sehat. "Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak lebih bijak dalam menyikapi stabilisasi harga daging dengan memberikan perlakuan yang setara," ujarnya.

Sebagai bagian integral dari dunia usaha, Teguh menambahkan seharusnya pemerintah memberikan kesempatan yang sama agar tercipta iklim persaingan yang efisien. "Dengan demikian, manfaat dapat dirasakan oleh konsumen dan sektor riil, termasuk industri horeka dan manufaktur yang memiliki nilai tambah serta menyerap tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun sebelumnya, yakni 180 ribu ton. Pihaknya juga mengapresiasi keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menjanjikan evaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengatakan produksi daging sapi nasional masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi daging sapi per kapita tercatat sebesar 2,57 kilogram, sehingga kebutuhan nasional mencapai sekitar 731.000 ton per tahun.

Menurutnya, produksi daging sapi nasional baru mampu memenuhi sekitar 33,4 persen kebutuhan, sementara sisanya dipenuhi melalui impor. Bahkan, daging beku impor, terutama daging kerbau, dinilai bermanfaat dalam menekan harga daging di pasar. "Jika tidak ada daging impor, harga daging dalam negeri bisa menembus di atas Rp 140.000 per kilogram," katanya.

Senada, Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pemangkasan kuota impor secara drastis yang dilakukan pemerintah dinilai kurang tepat sasaran. Pasalnya, pelaku usaha swasta mengimpor daging reguler untuk memenuhi kebutuhan industri horeka dan daging industri, bukan pasar umum.

"Peran stabilisasi harga itu merupakan tujuan dibukanya impor daging kerbau India, agar masyarakat dapat menjangkau harga daging dengan harga eceran tertinggi Rp 80.000 per kilogram. Itu berlaku di pasar umum," ujarnya.

Oleh karena itu, Marina menegaskan tidak benar jika pihak swasta dianggap mempermainkan harga daging karena segmen pasar yang dilayani berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, Marina menjelaskan industri horeka sangat terdampak oleh pemangkasan kuota impor yang menjadi porsi swasta karena bisnis tersebut berbasis kontrak, sehingga persoalan pasokan menjadi sangat sensitif.

"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah mengembalikan kuota. Jika pasokan terganggu dan perusahaan kesulitan, maka gelombang pemutusan hubungan kerja bisa saja terjadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memangkas kuota impor daging sapi sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Kebijakan ini sejalan dengan target swasembada pangan, khususnya pemenuhan protein hewani, yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Namun di sisi lain, impor daging sapi masih memegang peran signifikan dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Saat ini, komponen impor diperkirakan mencapai hampir 40 persen dari total kebutuhan daging sapi nasional, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan global di tengah keterbatasan produksi domestik. Pemangkasan kuota impor ini pun menuai respons dari pelaku usaha, terutama perusahaan swasta yang selama ini menjadi penopang distribusi daging sapi ke pasar, industri pengolahan, hingga sektor perhotelan dan restoran.

Kenapa Indonesia Masih Harus Impor Daging Sapi?

1. Kebutuhan Industri dan Sektor Horeka

Impor daging sapi juga menyasar kebutuhan industri pengolahan dan sektor perhotelan, restoran, serta katering (horeka). Industri seperti produsen sosis, bakso, dan makanan olahan membutuhkan pasokan daging dalam jumlah besar dengan spesifikasi tertentu dan kualitas yang seragam. Daging impor dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kontinuitas pasokan dan standar mutu yang stabil.

2. Kesenjangan Produksi dan Konsumsi

Produksi daging sapi nasional hingga kini belum mampu mengejar laju konsumsi masyarakat. Populasi sapi dan kerbau lokal tumbuh relatif lambat, sementara permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan daya beli. Ketimpangan ini semakin terasa menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Adha, saat kebutuhan daging melonjak tajam. Dalam kondisi tersebut, impor menjadi opsi cepat untuk menutup kekurangan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

3. Menjaga Stabilitas Harga di Pasar

Impor daging sapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga. Tanpa tambahan pasokan dari luar negeri, keterbatasan stok domestik berpotensi mendorong lonjakan harga secara signifikan. Pemerintah kerap menggunakan kebijakan impor sebagai “penahan” agar harga daging tetap berada di kisaran yang terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

4. Permintaan Daging Premium yang Spesifik

Tidak semua daging sapi impor bersaing langsung dengan daging lokal. Sebagian besar impor justru ditujukan untuk memenuhi permintaan daging premium, seperti potongan steak dengan tekstur lebih lembut dan konsistensi kualitas yang tinggi. Karakteristik tersebut umumnya dihasilkan dari sapi ras tertentu yang dibesarkan dengan sistem penggemukan modern. Sementara itu, daging sapi lokal lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian dan olahan tradisional.

5. Keterbatasan Produktivitas Peternakan Lokal

Produktivitas peternakan sapi dalam negeri masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari skala usaha yang kecil, kualitas pakan yang belum optimal, hingga faktor iklim yang memengaruhi pertumbuhan ternak. Teknologi peternakan modern juga belum diterapkan secara merata, sehingga biaya produksi relatif tinggi dan pasokan sulit ditingkatkan dalam waktu singkat.

Perbandingan Kualitas Daging Sapi Impor vs Lokal

Perbedaan kualitas daging sapi impor dan lokal dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari perawatan ternak, jenis pakan, hingga proses pemotongan. Ahli Gizi Olahraga lulusan Universitas Oklahoma, Emilia Achmadi, mengatakan kualitas daging sapi lokal dan impor memang dapat berbeda.

"Kalau dari sisi protein itu tidak terlalu banyak berbeda, tapi dari jumlah lemaknya bisa saja sangat berbeda," ujar Emilia, Senin (13/10).

Ia menjelaskan bahwa perawatan ternak menjadi faktor penting. Sapi yang dirawat dengan baik dapat tumbuh hingga bobot sekitar 500 kilogram dan menghasilkan daging dalam jumlah lebih banyak. Perawatan yang optimal juga berpengaruh terhadap kualitas kandungan protein daging. Faktor lain terletak pada jenis pakan. Sapi yang diberi pakan grass fed atau rumput segar memiliki kandungan omega-3 yang lebih tinggi dibanding sapi yang diberi pakan grain fed atau biji-bijian.

"Jadi, lemak esensialnya, demografinya akan sedikit berbeda, makanya (sapi yang memakan) rumput segar itu selalu dikatakan sebagai daging merah yang lebih sehat, hanya karena kecenderungan omega 3-nya relatif lebih tinggi. Kemudian ada lemak jenuh juga, yang namanya conjugated linoleic acid (CLA)."

CLA disebut memiliki manfaat dalam produksi energi, terutama bagi individu yang aktif berolahraga. Selain itu, proses memasak juga berpengaruh terhadap kualitas akhir daging. Daging dengan tekstur kurang lembut cenderung lebih sulit diolah menjadi hidangan steak. Dari sisi praktisi kuliner, Chef Owner Silk Bistro, Freedie Salim, menilai daging sapi impor seperti dari Australia memiliki keunggulan dalam proses pemeliharaan. Ia menjelaskan sapi dipelihara dengan meminimalkan stres, dilepas di padang rumput organik, serta diberi waktu istirahat sebelum pemotongan. Termasuk penggunaan teknologi stun agar sapi mati dengan cepat.

"Mereka secepat mungkin dibuat mati bisa dengan stun, lalu langsung tergeletak, tapi tidak langsung disayat. Sapi digantung dulu, lalu dikuliti baru diturunkan," ucapnya.

Sementara di Indonesia, proses pemotongan daging sapi masih mengacu pada ajaran agama dan tata laksana tertentu.

"Saya tidak membahas ajarannya, tapi begitu daging sapi langsung dibabat, dia jadi stres dan itu yang membuat daging menjadi keras," ucap dia.

Freddie menambahkan, perbedaan kualitas juga dipengaruhi oleh jenis pakan, lingkungan, dan cara perawatan ternak, di mana sapi lokal cenderung dipelihara dengan sistem ikat dan ruang gerak terbatas.

Kuota Impor Dipangkas, PHK Mengintai

Di tengah kebijakan pengurangan kuota impor, pelaku usaha mengeluhkan dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis. Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 hanya 30.000 ton, turun drastis dari 180.000 ton pada 2025.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India 100.000 ton, dari Brasil 75.000 ton, belum lagi dari negara lain,” ujar Teguh.

Menurutnya, kuota tersebut hanya sekitar 16 persen dari kuota tahun lalu dan harus dibagi ke sekitar 105 perusahaan, sehingga membuat operasional menjadi sangat terbatas. Ia juga menyoroti minimnya transparansi kebijakan.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu bagaimana dasar angka tersebut,” ungkapnya.

Risiko PHK pun dinilai mengintai. Dari sisi pedagang, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat harga daging sapi terus naik sejak Natal dan Tahun Baru. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan harga saat ini berada di kisaran Rp125.000–Rp130.000 per kilogram.

“Sekarang pedagang menjual di harga Rp125.000–130.000 per kilogram akibat setiap satu minggu ada kenaikan dua kali di angka Rp2.000 per potong,” ujarnya.

Ikappi bahkan memperkirakan harga daging sapi berpotensi menembus Rp150.000 per kilogram menjelang Lebaran 2026 jika pasokan tidak membaik dan kebijakan kuota impor tidak dievaluasi.

Pengurangan kuota impor daging sapi menjadi sinyal kuat dorongan kemandirian pangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan impor masih sulit dilepaskan sepenuhnya karena kesenjangan produksi, kebutuhan industri, dan perbedaan kualitas tertentu.

Perbandingan kualitas daging impor dan lokal menegaskan bahwa faktor teknologi, pakan, manajemen ternak, hingga proses pemotongan menjadi penentu utama. Tanpa penguatan menyeluruh di sektor hulu hingga hilir, pengurangan impor berisiko memicu lonjakan harga dan tekanan terhadap dunia usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi pengusaha daging merespons penurunan kuota impor daging sapi pada 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut bersifat mendadak dan minim penjelasan.

Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), serta Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA) mendatangi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka meminta penjelasan langsung terkait penetapan kuota impor daging sapi tersebut.

“Kami datang meminta penjelasan pemerintah mengapa kuota impor daging sapi reguler hanya 30.000 ton untuk lebih dari 100 importir. Tahun lalu, kuota yang diberikan mencapai 180.000 ton,” kata Marina kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Para pengusaha menilai pemangkasan kuota tersebut terlalu tajam dan tidak disertai sosialisasi. Kuota 30.000 ton dipahami sebagai alokasi untuk satu tahun penuh, sehingga menyulitkan perusahaan yang telah menyusun rencana usaha dengan asumsi volume impor mendekati realisasi tahun sebelumnya.

Marina merinci, Kementan menetapkan total kuota impor daging sebesar 297.000 ton pada 2026. Kuota tersebut terdiri atas 100.000 ton daging kerbau asal India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, serta 75.000 ton dari negara lain yang seluruhnya dialokasikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

“Perusahaan swasta yang jumlahnya 108 hanya memperoleh 30.000 ton. Sisanya 17.000 ton dialokasikan untuk kebutuhan daging industri,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) Teguh Boediyana menilai kebijakan kuota impor daging pada tahun ini berada di luar kelaziman. Porsi kuota untuk swasta hanya sekitar 16 persen dari total kuota nasional dan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pasar.

“Dengan kuota sekecil itu, situasinya sangat berat bagi pengusaha. Mereka sudah menyiapkan kebutuhan minimal seperti tahun lalu. Jika kuota tidak memadai, konsekuensinya bisa terjadi gejolak hingga pemutusan hubungan kerja,” kata Teguh.

Pengusaha juga mengingatkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri hotel, restoran, dan katering yang memiliki kebutuhan daging spesifik dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh BUMN. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu rantai pasok sektor horeka di tengah tekanan ekonomi.

Para asosiasi memastikan surat keberatan dan permintaan evaluasi kebijakan kuota impor daging tersebut tidak hanya disampaikan kepada Kementerian Pertanian, tetapi juga kepada Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Mereka berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kebijakan pemerintah yang belum merestui imporberas industri pada 2026 dinilai berpotensi menekan kinerja sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeka).

Seperti diketahui, pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut diambil lantaran produksi beras dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memandang belum ada urgensi untuk membuka keran impor beras industri di tengah kondisi pasokan beras nasional yang dinilai melimpah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan tanpa impor beras industri berisiko mengganggu bisnis horeka yang menyajikan menu khas negara lain.

Menurut Eliza, apabila impor dipaksakan untuk dihentikan, pelaku usaha berpotensi kesulitan menjaga cita rasa makanan, yang pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen.

“Jika dipaksakan tidak impor, ini akan mengganggu bisnis horeka yang memasak sajian khas negara lain, sehingga konsumen akan kecewa karena rasanya tidak sesuai seperti biasanya,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Eliza menjelaskan beras untuk kebutuhan industri makanan atau horeka, khususnya yang menyajikan menu asing dan bukan menu nusantara, tidak seluruhnya dapat digantikan oleh beras produksi dalam negeri.

“Karena memang setiap jenis beras itu ada varietas khususnya yang itu tidak akan sama jika dipaksakan di produksi di dalam negeri,” imbuhnya.

Artinya, setiap jenis beras memiliki varietas khusus dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat.

“Misalkan basmati atau japonica itu nggak akan sama seperti yang dihasilkan di Indonesia karena kondisi agroklimatnya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kebijakan tanpa impor beras industri tidak dapat serta-merta diterapkan bagi sektor horeka. Eliza menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor beras industri secara lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha horeka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada 2025.

Impor beras yang dilakukan tahun ini hanya mencakup beras premium/khusus, serta beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

"Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12).

Amalia menjelaskan beras yang diimpor itu sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah, yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090).

"Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Amalia.

Menurutnya, beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras hingga bubur.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri

Ia mengakui memang ada impor beras medium yang tercatat pada Januari sebesar 69,75 ribu ton. Namun, beras impor tersebut adalah sisa kuota impor pada tahun sebelumnya yang masuk ke Indonesia pada awal 2025.

"Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan kuota tahun 2024 dan pengirimannya tiba di bulan Januari 2025," pungkasnya.

Sebelumnya, BPS mengungkapkan Indonesia masih mengimpor 40,7 ribu ton beras per Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan impor tersebut senilai US$19,1 juta. Jika diasumsikan kurs Rp16.671 per dolar AS, maka impor itu mencapai Rp318 miliar.

"Pada Oktober 2025, impor beras sebesar 40,7 ribu ton, dengan nilai US$19,1 juta (Rp318 miliar)," ungkap Pudji dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

"Sepanjang Januari 2025-Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta (Rp2,9 triliun). Dan negara asal utama impor beras ini adalah, Januari 2025-Oktober 2025, dari Myanmar, Thailand, dan India," sambungnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menegaskan tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.

Beras impor yang masuk tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

"Yang perlu dipahami publik tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," tegas Arief dalam keterangan tertulis yang dikutip Detik Finance.