Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) terus memperluas jangkauan implementasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk kemudahan pembayaran pajak hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Sumatra Utara.

Setelah Medan, pada Jumat (28/6/2026) pemisahan pembayaran pajak horeka dengan QRESTO yang digagas Bank Sumut resmi diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama yang menerapkan QRESTO di Indonesia. Memanfaatkan perluasan penggunaan QRIS, pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran dengan QRESTO pun terpisah otomatis. Pajak restoran langsung masuk ke kas daerah dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) saat transaksi dilakukan pelanggan.

“Agenda ini bukan sekadar peluncuran sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dijelaskan Sandhy, kehadiran QRESTO yang dibidani Bank Sumut berawal dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, peningkatan PAD terutama dari sektor pajak menjadi salah satu tugas utama pemda agar pembangunan daerah terus berlanjut, di samping juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Sumatra Utara, lanjutnya, Bank Sumut berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan menggunakan QRESTO, proses yang sebelumnya mengandalkan pencatatan dan pelaporan manual dari sisi pelaku usaha kini berjalan secara otomatis.

“Sebelumnya, pelaku usaha harus menghitung secara manual dulu baru disetorkan. Sehingga paling tidak hari ke-10 setelah pelaporan pajak usahanya masuk ke kas daerah. QRESTO menjadi solusi dengan sistem pemisahan otomatis. Ini juga bisa mencegah kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak secara operasional,” jelas Shandy.

Adapun cara kerja QRESTO, seluruh nilai transaksi yang dibayarkan pelanggan ke merchant melalui QRIS Bank Sumut akan masuk terlebih dahulu ke rekening pelaku usaha.

Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses yang berlangsung secara real time diklaim dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Sumut, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha untuk mengoptimalkan PAD.

Asri mengatakan selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, digitalisasi transaksi pemerintah ini berpotensi menekan kebocoran penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

"Sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan karena pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah. Pajak horeka sendiri share nya terbesar, mencapai 6,46% dari penerimaan pajak jenis lainnya di Deli Serdang sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Asri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Ameriza M Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QRESTO.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

“Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemda akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Dan kami terus mendorong penerapannya diperluas ke sektor penerimaan daerah lain. Mudah-mudahan seluruh pihak mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini,” ujar Ameriza.

(240)

Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang resmi mengimplementasikan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization untuk pembayaran pajak restoran di wilayahnya secara otomatis dengan memanfaatkan QRIS mulai Jumat (26/6/2026).

Kepala KPw BI Sumut Ameriza M Moesa mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sigap beradaptasi dan bergerak cepat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan menggunakan QRESTO.

Hal itu disebutnya menunjukkan komitmen serius Pemkab Deli Serdang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan dari sektor pajak.

"Kami sangat senang bisa terus mendorong penerapan QRESTO secara luas. Pemkab Deli Serdang ini patut diapresiasi karena jadi kabupaten pertama dan tercepat di Indonesia yang mengimplementasikan QRESTO. Banyak daerah-daerah dari provinsi lain yang antre untuk mengimplementasikan QRESTO ini," kata Ameriza saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskan Ameriza, QRESTO menjadi inovasi yang digagas Bank Sumut dengan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi pada sektor horeka. Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang memanfaatkan QRESTO sejak April 2026.

Dengan memindai kode QR yang disediakan merchant QRESTO, lanjutnya, pajak horeka dan tagihan makanan yang dibayar pelanggan saat transaksi akan otomatis terpisah. Nilai pajak yang dibayarkan pelanggan pun akan langsung masuk ke kas daerah saat itu juga.

Dia mengatakan peningkatan pendapatan pada sektor horeka yang telah mengadaptasi pembayaran digital ini dapat mencapai 100%.

BI pun disebutnya akan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya untuk kategori retribusi yang masih manual seperti parkir pinggir jalan dan retribusi pasar.

"Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Terlebih, ini memudahkan konsumen serta lebih efisien bagi merchant. Mudah-mudahan seluruh pihak akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini," ujarnya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik inovasi QRESTO yang mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

Asri mengatakan pajak horeca berkontribusi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak Kabupaten Deli Serdang. Hingga Triwulan II/2026, capaian penerimaan pajak Pemkab Deli Serdang berkisar 58%.

Implementasi QRESTO pun diharapkan Asri akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain menjadi kabupaten pertama yang mengadopsi penggunaan QRESTO pada sektor horeka di wilayahnya, Deli Serdang juga menjadi daerah pertama yang memberi insentif kepada pelanggan berupa pemotongan pajak restoran (PB1) sebesar 5% setiap transaksi.

"Kami berharap cara ini akan meningkatkan pendapatan merchant, mendorong transaksi digital yang lebih transparansi, termasuk juga meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengesampingkan kemudahan serta manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Asri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengirim surat kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan katering (horeka) serta jaringan ritel modern untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam.

Langkah itu dilakukan di tengah tekanan harga telur dan ayam di tingkat peternak selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara saat libur sekolah.

"Kami sudah menyampaikan surat ke (pengusaha) horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), ke ritel. Sudah kita kirim suratnya untuk menyerap produk-produk kita di sana," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurut Budi, penyerapan dari sektor horeka dan ritel dibutuhkan untuk menjaga pasar bagi produk peternakan nasional.

Ia mengatakan produsen telur dan ayam memerlukan saluran distribusi yang tetap berjalan agar hasil produksinya dapat terserap saat permintaan dari program MBG menurun sementara.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan," ujarnya.

Budi berharap restoran dan pelaku usaha kuliner dapat meningkatkan penggunaan telur maupun daging ayam dalam menu yang dijual kepada masyarakat.

Dengan begitu, permintaan terhadap komoditas peternakan dapat terdongkrak dan membantu menopang harga di tingkat peternak.

"Kalau di restoran misalnya, menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya. Kami harapkan banyak menyerap dari produsen-produsen ayam kita," katanya.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah meredam anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta perusahaan-perusahaan yang menjadi pembeli atau offtaker produk peternakan meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam dengan harga yang menguntungkan peternak.

Menurut Amran, keberlangsungan usaha peternak perlu dijaga agar pasokan telur dan daging ayam tetap terjamin. Jika harga terus berada di bawah biaya produksi dan peternak merugi, produksi berisiko terganggu yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga di masa mendatang.

"Nah, kalau ini merugi tentu berhenti produksi. Nanti harga telur di atas HAP lagi," ujar Amran.

Kementerian Pertanian sebelumnya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan penggunaan telur dalam menu MBG.

Kepala BGN Nanik S Deyang, kata Amran, merespons dengan menaikkan konsumsi telur dalam program tersebut dari sebelumnya satu butir menjadi tiga butir per minggu.

Namun, peningkatan penyerapan melalui MBG untuk sementara tertahan karena program itu dihentikan selama masa libur sekolah.

BGN memutuskan menghentikan sementara distribusi MBG selama liburan sekolah untuk melakukan audit dan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan masa penghentian sementara itu dimanfaatkan untuk melakukan audit kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga penataan tata kelola program.

Kondisi tersebut membuat pemerintah mencari sumber permintaan alternatif agar produksi telur dan ayam tetap terserap pasar.

Apalagi, peternak di sejumlah daerah sebelumnya mengeluhkan harga telur di kandang sempat turun ke kisaran Rp20.600 per kilogram, sementara biaya produksinya diperkirakan mencapai sekitar Rp23 ribu per kilogram.

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pasokan cadangan pangan Indonesia masih sanggup memenuhi kebutuhan Tanah Air hingga Maret 2027. 

Hal itu disampaikan Amran usai kunjungan ke Gudang Penyangga Bulog di kawasan Kompleks Bumi Maspion, Surabaya, Rabu (13/5). Peninjauan itu dilakukan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran lainnya.

Mentan memaparkan data pertumbuhan ekonomi di sektor agraria mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang meningkat dari 0,67 persen menjadi 5,7 persen sepanjang periode Kabinet Merah Putih. Capaian ini diklaim yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

"Sekarang itu naik 5,7 persen, tertinggi selama 25 tahun dan mungkin tertinggi sepanjang sejarah," ujarnya.

Lewat capaian tersebut, Amran mengklaim Indonesia berada dalam posisi aman untuk menghadapi ancaman El Nino Godzilla.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan langkah preventif sejak dini dengan memperbaiki infrastruktur produksi, mulai dari pengairan serta penyediaan bibit unggul yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi kekeringan.

[Gambas:Youtube]

"Dulu El Nino 2015 kita siapkan infrastruktur, kemudian 2023-2024 El Nino. Alhamdulillah justru 2025 karena infrastruktur kita perbaiki dengan cepat, sarana produksi kita perbaiki kualitasnya seperti benih, bibit, benih unggul yang tahan kekeringan," ujar Amran.

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Pertanian, proyeksi total stok pangan yang tersebar di berbagai sektor mencapai angka 28 juta ton. Jumlah tersebut mencakup cadangan fisik yang ada, tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan (standing crop), hingga stok yang tersedia di sektor perhotelan, restoran, dan rumah tangga.

"Sekarang stok kita 5,3 juta ton. Standing crop kita 11 juta ton, kemudian di Horeka (hotel, restoran, dan kafe), hotel, rumah-rumah itu 12 juta ton. Totalnya 28 juta ton. Itu bertahan 11 bulan," bebernya.

Amran menegaskan dengan pasokan yang tersedia saat ini, maka kekuatan pangan RI cukup hingga 11 bulan ke depan. Khususnya setelah panen standing crop.

"Jadi sampai Maret tahun depan cukup stok kita sekarang," jelasnya.

Amran kemudian membandingkan proyeksi kemampuan pangan Indonesia untuk 11 bulan dengan prediksi durasi El Nino Godzilla yang diperkirakan berlangsung selama enam bulan.

Dengan kalkulasi itu, Ia meyakini persiapan matang di sektor kebijakan dan produksi hingga gejolak pangan akibat El Nino Godzilla dapat diredam tanpa mengganggu stabilitas nasional.

"El Nino Godzilla yang diprediksi (6 bulan) mudah-mudahan tidak benar. Sedangkan kekuatan kita 11 bulan," ungkapnya.

Ia juga menghitung kembali, apabila selama El Nino produksi minimal 2 juta ton, maka dalam waktu 6 bulan butuh pasokan sekitar 12 juta ton. 

"Artinya apa? Bisa sampai Juli, Agustus. Enggak ada masalah kan? Karena kita sudah persiapkan sejak awal," tandasnya.

Sebelumnya, Amran pamerkan pasokan beras nasional Indonesia mencapai 5,3 juta ton. Angka tersebut diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Alhamdulillah hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Ini tertinggi selama Republik ini merdeka," kata Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan kalkulasi rinci mengenai kekuatan stok beras nasional dalam menghadapi ancaman fenomena kekeringan ekstrem El Nino Godzilla.

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Pertanian, total stok beras yang tersebar di berbagai sektor saat ini diproyeksikan mencapai angka 28 juta ton.

Amran merinci jumlah tersebut mencakup stok fisik di gudang Bulog, tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan (standing crop), hingga cadangan yang tersedia di masyarakat.

"Sekarang stok kita 5,3 juta ton. Standing crop kita 11 juta ton. Kemudian juga di Horeka (hotel, restoran, dan kafe), hotel, rumah-rumah, itu 12 juta ton. Totalnya 28 juta ton. Itu bertahan 11 bulan," ujar Amran saat meninjau Gudang Penyangga Bulog di Surabaya, Rabu (13/5).

Amran menjelaskan, dengan ketahanan stok selama 11 bulan, Indonesia memiliki posisi yang aman hingga awal tahun depan.

Jika dihitung sejak masa panen, cadangan pangan nasional diprediksi masih mencukupi hingga Maret tahun depan.

Hitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan prediksi durasi El Nino Godzilla yang diperkirakan akan berlangsung selama enam bulan.

Ia meyakini persiapan infrastruktur produksi dan penyediaan bibit unggul tahan kekeringan yang dilakukan pemerintah sejak dini akan menjadi kunci utama menjaga stabilitas pangan nasional.

"Sedangkan El Nino Godzilla yang diprediksi, mudah-mudahan tidak benar, itu 6 bulan. Sedangkan kekuatan kita 11 bulan. Tetapi perlu diingat selama El Nino itu produksi minimal 2 juta ton. Kalau 2 juta (ton) kali 6, berarti 12 juta. Artinya apa? Bisa sampai bulan Juli, Agustus. Enggak ada masalah kan? Karena kita sudah persiapkan sejak awal," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan peninjauan lapangan terhadap ketersediaan susu UHT di sejumlah distributor guna memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Henny Yulianti mengatakan peninjauan dilakukan pada tiga distributor utama yang menyalurkan produk susu UHT merek Ultra Jaya, Indomilk, dan Diamond.

Berdasarkan hasil peninjauan, kata dia, ketersediaan susu UHT di Sumsel memang mengalami penurunan distribusi dari pabrik.

“Sejak Februari memang ada penurunan distribusi dari pabrik yang ada di Bekasi dan Bandung. Penurunannya sekitar 40-50%,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Berkurangnya distribusi ke Sumsel juga disebut tidak hanya karena pengurangan suplai dari pabrik, tetapi dipengaruhi keterlambatan proses pengiriman melalui pelabuhan.

“Kami menerima informasi dari distributor bahwa keterlambatan distribusi juga terjadi akibat hambatan pengiriman di pelabuhan, sehingga berpengaruh pada ketersediaan stok di gudang,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan pasokan untuk sektor food service seperti hotel, restoran, dan kafe (HoReka) masih dalam kondisi aman. Hal itu lantaran distribusi susu untuk sektor tersebut memiliki jalur khusus, yang langsung dari pabrik.

“Jadi kebutuhan mereka, khususnya susu ukuran 1 liter, tidak terlalu terdampak oleh stok gudang distributor,” jelas dia.

Henny menambahkan, akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasokan guna mengantisipasi potensi kelangkaan di pasaran.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan distributor maupun pihak pabrik agar distribusi kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tutupnya.

Keterangan foto: Peninjauan Dinas Perdagangan Sumsel ke distributor susu./Dok. Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) melaporkan makanan dan minuman serta produk dari sektor hotel, restoran dan katering (horeka) Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 1,41 juta dolar AS atau setara Rp23,79 miliar pada pameran SIRHA Budapest 2026 di Hungaria.

Kepala ITPC Budapest Suci Mahanani mengatakan capaian potensi transaksi tersebut menunjukkan produk Indonesia sangat diminati pengunjung pameran, terutama yang berasal dari Kawasan Eropa Tengah dan Timur (ETT). Situasi ini sekaligus menunjukkan kuatnya daya saing produk Indonesia di pasar ETT.

"Pasar di kawasan ETT memiliki minat yang sangat tinggi terhadap produk Indonesia. Paviliun Indonesia mampu mencatatkan potensi transaksi yang membanggakan meskipun situasi geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah sedang menantang," ujar Suci dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sepanjang tiga hari penyelenggaraan pameran, Paviliun Indonesia dikunjungi oleh lebih dari 27.000 orang dari berbagai negara, di antaranya, yaitu Slovakia, Kroasia, Ceko, Polandia, Jerman, Portugal, dan Prancis.

Indonesia mengirimkan tujuh pelaku usaha, di mana lima di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hasil kurasi program yang diinisiasi Kementerian Perdagangan RI, yakni UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Adapun produk-produk yang dipamerkan antara lain makanan dan minuman olahan, makanan ringan, minuman herbal, aneka rempah dan minuman teh seduh premium, produk kakao, kopi, vanila dan turunannya, serta produk kontainer plastik premium.

Hungaria merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia. Produk makanan dan minuman seperti olahan buah, cokelat, boga bahari, rempah, dan produk kelapa menjadi komoditas utama yang diminati.

Minat ini diprediksi terus tumbuh dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) 6,47 persen hingga 2028.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total perdagangan Indonesia dengan Hungaria pada
2025 tercatat sebesar 303,7 juta dolar AS. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Hungaria pada 2025 tercatat mencapai 113,8 juta dolar AS, meningkat 10,65 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 102,8 juta dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan selama ini pelaku usaha daging impor turut berperan dalam menjaga stabilisasi harga daging di pasaran. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menegaskan tidak benar jika dikatakan pelaku usaha daging impor tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga dan cenderung memainkan harga.

Ia menekankan segmen pasar daging impor bukan pasar umum, melainkan industri hotel, restoran, dan katering (horeka). "Sebenarnya, peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni memiliki kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Oleh karena itu, harus ada equal treatment, perlakuan yang sama antara swasta dan BUMN," ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan dalam menstabilkan harga karena mekanisme harga berkaitan langsung dengan keseimbangan pasok dan permintaan. "Jika pasok mencukupi, harga akan stabil. Stabilisasi tidak hanya di pasar umum, tetapi juga di segmen kami sebagai pemasok industri horeka," katanya.

Ia menilai keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkannya kepada BUMN berpotensi menimbulkan praktik monopoli yang tidak sehat. "Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak lebih bijak dalam menyikapi stabilisasi harga daging dengan memberikan perlakuan yang setara," ujarnya.

Sebagai bagian integral dari dunia usaha, Teguh menambahkan seharusnya pemerintah memberikan kesempatan yang sama agar tercipta iklim persaingan yang efisien. "Dengan demikian, manfaat dapat dirasakan oleh konsumen dan sektor riil, termasuk industri horeka dan manufaktur yang memiliki nilai tambah serta menyerap tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun sebelumnya, yakni 180 ribu ton. Pihaknya juga mengapresiasi keputusan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menjanjikan evaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengatakan produksi daging sapi nasional masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi daging sapi per kapita tercatat sebesar 2,57 kilogram, sehingga kebutuhan nasional mencapai sekitar 731.000 ton per tahun.

Menurutnya, produksi daging sapi nasional baru mampu memenuhi sekitar 33,4 persen kebutuhan, sementara sisanya dipenuhi melalui impor. Bahkan, daging beku impor, terutama daging kerbau, dinilai bermanfaat dalam menekan harga daging di pasar. "Jika tidak ada daging impor, harga daging dalam negeri bisa menembus di atas Rp 140.000 per kilogram," katanya.

Senada, Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pemangkasan kuota impor secara drastis yang dilakukan pemerintah dinilai kurang tepat sasaran. Pasalnya, pelaku usaha swasta mengimpor daging reguler untuk memenuhi kebutuhan industri horeka dan daging industri, bukan pasar umum.

"Peran stabilisasi harga itu merupakan tujuan dibukanya impor daging kerbau India, agar masyarakat dapat menjangkau harga daging dengan harga eceran tertinggi Rp 80.000 per kilogram. Itu berlaku di pasar umum," ujarnya.

Oleh karena itu, Marina menegaskan tidak benar jika pihak swasta dianggap mempermainkan harga daging karena segmen pasar yang dilayani berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, Marina menjelaskan industri horeka sangat terdampak oleh pemangkasan kuota impor yang menjadi porsi swasta karena bisnis tersebut berbasis kontrak, sehingga persoalan pasokan menjadi sangat sensitif.

"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah mengembalikan kuota. Jika pasokan terganggu dan perusahaan kesulitan, maka gelombang pemutusan hubungan kerja bisa saja terjadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memangkas kuota impor daging sapi sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Kebijakan ini sejalan dengan target swasembada pangan, khususnya pemenuhan protein hewani, yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Namun di sisi lain, impor daging sapi masih memegang peran signifikan dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Saat ini, komponen impor diperkirakan mencapai hampir 40 persen dari total kebutuhan daging sapi nasional, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan global di tengah keterbatasan produksi domestik. Pemangkasan kuota impor ini pun menuai respons dari pelaku usaha, terutama perusahaan swasta yang selama ini menjadi penopang distribusi daging sapi ke pasar, industri pengolahan, hingga sektor perhotelan dan restoran.

Kenapa Indonesia Masih Harus Impor Daging Sapi?

1. Kebutuhan Industri dan Sektor Horeka

Impor daging sapi juga menyasar kebutuhan industri pengolahan dan sektor perhotelan, restoran, serta katering (horeka). Industri seperti produsen sosis, bakso, dan makanan olahan membutuhkan pasokan daging dalam jumlah besar dengan spesifikasi tertentu dan kualitas yang seragam. Daging impor dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kontinuitas pasokan dan standar mutu yang stabil.

2. Kesenjangan Produksi dan Konsumsi

Produksi daging sapi nasional hingga kini belum mampu mengejar laju konsumsi masyarakat. Populasi sapi dan kerbau lokal tumbuh relatif lambat, sementara permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan daya beli. Ketimpangan ini semakin terasa menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Adha, saat kebutuhan daging melonjak tajam. Dalam kondisi tersebut, impor menjadi opsi cepat untuk menutup kekurangan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

3. Menjaga Stabilitas Harga di Pasar

Impor daging sapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga. Tanpa tambahan pasokan dari luar negeri, keterbatasan stok domestik berpotensi mendorong lonjakan harga secara signifikan. Pemerintah kerap menggunakan kebijakan impor sebagai “penahan” agar harga daging tetap berada di kisaran yang terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

4. Permintaan Daging Premium yang Spesifik

Tidak semua daging sapi impor bersaing langsung dengan daging lokal. Sebagian besar impor justru ditujukan untuk memenuhi permintaan daging premium, seperti potongan steak dengan tekstur lebih lembut dan konsistensi kualitas yang tinggi. Karakteristik tersebut umumnya dihasilkan dari sapi ras tertentu yang dibesarkan dengan sistem penggemukan modern. Sementara itu, daging sapi lokal lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi harian dan olahan tradisional.

5. Keterbatasan Produktivitas Peternakan Lokal

Produktivitas peternakan sapi dalam negeri masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari skala usaha yang kecil, kualitas pakan yang belum optimal, hingga faktor iklim yang memengaruhi pertumbuhan ternak. Teknologi peternakan modern juga belum diterapkan secara merata, sehingga biaya produksi relatif tinggi dan pasokan sulit ditingkatkan dalam waktu singkat.

Perbandingan Kualitas Daging Sapi Impor vs Lokal

Perbedaan kualitas daging sapi impor dan lokal dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari perawatan ternak, jenis pakan, hingga proses pemotongan. Ahli Gizi Olahraga lulusan Universitas Oklahoma, Emilia Achmadi, mengatakan kualitas daging sapi lokal dan impor memang dapat berbeda.

"Kalau dari sisi protein itu tidak terlalu banyak berbeda, tapi dari jumlah lemaknya bisa saja sangat berbeda," ujar Emilia, Senin (13/10).

Ia menjelaskan bahwa perawatan ternak menjadi faktor penting. Sapi yang dirawat dengan baik dapat tumbuh hingga bobot sekitar 500 kilogram dan menghasilkan daging dalam jumlah lebih banyak. Perawatan yang optimal juga berpengaruh terhadap kualitas kandungan protein daging. Faktor lain terletak pada jenis pakan. Sapi yang diberi pakan grass fed atau rumput segar memiliki kandungan omega-3 yang lebih tinggi dibanding sapi yang diberi pakan grain fed atau biji-bijian.

"Jadi, lemak esensialnya, demografinya akan sedikit berbeda, makanya (sapi yang memakan) rumput segar itu selalu dikatakan sebagai daging merah yang lebih sehat, hanya karena kecenderungan omega 3-nya relatif lebih tinggi. Kemudian ada lemak jenuh juga, yang namanya conjugated linoleic acid (CLA)."

CLA disebut memiliki manfaat dalam produksi energi, terutama bagi individu yang aktif berolahraga. Selain itu, proses memasak juga berpengaruh terhadap kualitas akhir daging. Daging dengan tekstur kurang lembut cenderung lebih sulit diolah menjadi hidangan steak. Dari sisi praktisi kuliner, Chef Owner Silk Bistro, Freedie Salim, menilai daging sapi impor seperti dari Australia memiliki keunggulan dalam proses pemeliharaan. Ia menjelaskan sapi dipelihara dengan meminimalkan stres, dilepas di padang rumput organik, serta diberi waktu istirahat sebelum pemotongan. Termasuk penggunaan teknologi stun agar sapi mati dengan cepat.

"Mereka secepat mungkin dibuat mati bisa dengan stun, lalu langsung tergeletak, tapi tidak langsung disayat. Sapi digantung dulu, lalu dikuliti baru diturunkan," ucapnya.

Sementara di Indonesia, proses pemotongan daging sapi masih mengacu pada ajaran agama dan tata laksana tertentu.

"Saya tidak membahas ajarannya, tapi begitu daging sapi langsung dibabat, dia jadi stres dan itu yang membuat daging menjadi keras," ucap dia.

Freddie menambahkan, perbedaan kualitas juga dipengaruhi oleh jenis pakan, lingkungan, dan cara perawatan ternak, di mana sapi lokal cenderung dipelihara dengan sistem ikat dan ruang gerak terbatas.

Kuota Impor Dipangkas, PHK Mengintai

Di tengah kebijakan pengurangan kuota impor, pelaku usaha mengeluhkan dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis. Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 hanya 30.000 ton, turun drastis dari 180.000 ton pada 2025.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India 100.000 ton, dari Brasil 75.000 ton, belum lagi dari negara lain,” ujar Teguh.

Menurutnya, kuota tersebut hanya sekitar 16 persen dari kuota tahun lalu dan harus dibagi ke sekitar 105 perusahaan, sehingga membuat operasional menjadi sangat terbatas. Ia juga menyoroti minimnya transparansi kebijakan.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu bagaimana dasar angka tersebut,” ungkapnya.

Risiko PHK pun dinilai mengintai. Dari sisi pedagang, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat harga daging sapi terus naik sejak Natal dan Tahun Baru. Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan harga saat ini berada di kisaran Rp125.000–Rp130.000 per kilogram.

“Sekarang pedagang menjual di harga Rp125.000–130.000 per kilogram akibat setiap satu minggu ada kenaikan dua kali di angka Rp2.000 per potong,” ujarnya.

Ikappi bahkan memperkirakan harga daging sapi berpotensi menembus Rp150.000 per kilogram menjelang Lebaran 2026 jika pasokan tidak membaik dan kebijakan kuota impor tidak dievaluasi.

Pengurangan kuota impor daging sapi menjadi sinyal kuat dorongan kemandirian pangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan impor masih sulit dilepaskan sepenuhnya karena kesenjangan produksi, kebutuhan industri, dan perbedaan kualitas tertentu.

Perbandingan kualitas daging impor dan lokal menegaskan bahwa faktor teknologi, pakan, manajemen ternak, hingga proses pemotongan menjadi penentu utama. Tanpa penguatan menyeluruh di sektor hulu hingga hilir, pengurangan impor berisiko memicu lonjakan harga dan tekanan terhadap dunia usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi pengusaha daging merespons penurunan kuota impor daging sapi pada 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut bersifat mendadak dan minim penjelasan.

Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna DK bersama perwakilan Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), serta Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA) mendatangi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka meminta penjelasan langsung terkait penetapan kuota impor daging sapi tersebut.

“Kami datang meminta penjelasan pemerintah mengapa kuota impor daging sapi reguler hanya 30.000 ton untuk lebih dari 100 importir. Tahun lalu, kuota yang diberikan mencapai 180.000 ton,” kata Marina kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Para pengusaha menilai pemangkasan kuota tersebut terlalu tajam dan tidak disertai sosialisasi. Kuota 30.000 ton dipahami sebagai alokasi untuk satu tahun penuh, sehingga menyulitkan perusahaan yang telah menyusun rencana usaha dengan asumsi volume impor mendekati realisasi tahun sebelumnya.

Marina merinci, Kementan menetapkan total kuota impor daging sebesar 297.000 ton pada 2026. Kuota tersebut terdiri atas 100.000 ton daging kerbau asal India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, serta 75.000 ton dari negara lain yang seluruhnya dialokasikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

“Perusahaan swasta yang jumlahnya 108 hanya memperoleh 30.000 ton. Sisanya 17.000 ton dialokasikan untuk kebutuhan daging industri,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) Teguh Boediyana menilai kebijakan kuota impor daging pada tahun ini berada di luar kelaziman. Porsi kuota untuk swasta hanya sekitar 16 persen dari total kuota nasional dan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pasar.

“Dengan kuota sekecil itu, situasinya sangat berat bagi pengusaha. Mereka sudah menyiapkan kebutuhan minimal seperti tahun lalu. Jika kuota tidak memadai, konsekuensinya bisa terjadi gejolak hingga pemutusan hubungan kerja,” kata Teguh.

Pengusaha juga mengingatkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri hotel, restoran, dan katering yang memiliki kebutuhan daging spesifik dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh BUMN. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu rantai pasok sektor horeka di tengah tekanan ekonomi.

Para asosiasi memastikan surat keberatan dan permintaan evaluasi kebijakan kuota impor daging tersebut tidak hanya disampaikan kepada Kementerian Pertanian, tetapi juga kepada Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Mereka berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan tersebut.