Globalisasi merupakan era di mana kita dihadapkan dengan berbagai percepatan serta ketatnya persaingan dan ketidakpastian.

Dunia kerja dan kehidupan nyata membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan teori.

Soft skill dan hard skill menjadi dua pilar utama yang menentukan kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan dunia profesional dan sosial.

Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya memastikan anak bersekolah.

Namun, kita harus menyiapkan mereka menjadi individu yang mampu beradaptasi, memimpin, dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Nah, bagaimana persiapan itu harus dilakukan. Dan apa saja tantangannya.

CNNIndonesia akan membahasnya dalam Podcast CNNIndonesia Chat With Desi edisi perdana.

Podcast akan menghadirkan Donna Priadi Managing Director American Chamber (Amcham) Indonesia.

Podcast akan tayang di YouTube CNNIndonesia dan live streaming CNNIndonesia pada Jumat (26/06) ini mulai pukul 20.00 WIB.

Jangan lupa nonton ya!!!!!!

Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai dunia saat ini sedang bergeser dari era globalisasi menuju deglobalisasi, yang ditandai dengan semakin besarnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi atau yang biasa disebut state capitalism.

Dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis, JK mengatakan perubahan tersebut terjadi di tengah perlambatan ekonomi global yang dipicu berbagai konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.

"Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini," kata JK.

Menurut dia, perubahan cara dunia mengelola ekonomi merupakan siklus yang terjadi setiap beberapa dekade.

Ia menuturkan jika sebelumnya dunia bergerak dalam arus globalisasi yang mendorong perdagangan dan investasi lintas negara secara lebih terbuka, kini banyak negara justru memperkuat kebijakan proteksionisme dan intervensi pemerintah dalam perekonomian.

"Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi," ujarnya.

JK menjelaskan tren tersebut terlihat dari semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan pengelolaan industri strategis.

Ia menyebut Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama pasar bebas, kata dia, kini menerapkan tarif impor tinggi terhadap berbagai produk untuk melindungi industri domestik.

Sementara di Indonesia, lanjut dia, peran negara juga semakin kuat dalam pengelolaan komoditas strategis, antara lain melalui pengaturan ekspor satu pintu komoditas batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy.

Di tengah perubahan tersebut, JK menekankan pentingnya keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pemerintah memiliki tugas menyediakan regulasi, infrastruktur, dan pengawasan, sementara dunia usaha berperan menciptakan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

JK juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan.

Ia menyebut ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, konsumsi akan meningkat dan pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi.

Ia menambahkan penguatan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pergerakan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara.

Jakarta (ANTARA) - May Day dahulu lahir dari tuntutan atas durasi kerja delapan jam bagi para buruh, tapi hari ini, persoalan buruh jauh lebih rumit dibanding sekadar jam kerja.

Nasib pekerja modern kiwari tidak hanya ditentukan oleh relasi di tempat kerja, tetapi juga oleh perang dagang, tarif impor, algoritma logistik, hingga ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Sejak era globalisasi neoliberal pada 1990-an, banyak yang percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan yang meluas. Pabrik dibangun, investasi mengalir, ekspor meningkat. Namun dalam praktiknya, manfaat globalisasi kerap tidak terbagi secara merata.

Lewat karyanya bertajuk Globalization and Its Discontents (2002), ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, mengkritik globalisasi yang dinilai lebih banyak menguntungkan pemilik modal dibanding kelompok pekerja. Dalam ekonomi global modern, modal dapat bergerak lintas negara dengan sangat cepat, sementara tenaga kerja tidak memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang sama.

Karena itu, setiap kali terjadi perang dagang atau ketegangan ekonomi antarnegara besar, pekerja di negara berkembang kerap menjadi pihak paling rentan. Perubahan arah investasi, relokasi industri, hingga perlambatan ekspor sering kali pertama-tama menghantam kehidupan mereka.

Sebagai ilustrasi, ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan China memanas beberapa tahun lalu, banyak perusahaan global mulai mendiversifikasi rantai produksinya ke luar China. Sebagian berpindah ke Vietnam, sebagian lainnya masuk ke Indonesia.

Sekilas, situasi tersebut tampak sebagai kabar baik, yakni muncul pabrik baru dan peluang kerja baru. Namun, relokasi industri global tidak otomatis identik dengan peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja maupun penguatan posisi tawar negara penerima investasi.

Sebagai basis produksi

Dalam struktur ekonomi global saat ini, negara berkembang tetap lebih sering ditempatkan sebagai basis produksi berbiaya kompetitif, sementara pusat riset, teknologi, desain, dan pengambilan keputusan strategis masih terkonsentrasi di negara maju atau kantor pusat korporasi global.

Ahli ekonomi politik internasional Immanuel Wallerstein (1974) pernah menjelaskan konsep negara inti (core) dan negara pinggiran (periphery) dalam sistem dunia. Negara inti umumnya menguasai teknologi, keuangan, merek, dan keputusan strategis global. Adapun negara pinggiran, yang umumnya adalah negara berkembang, lebih sering berperan sebagai penyedia bahan baku, basis produksi, atau tenaga kerja berbiaya kompetitif.

Akibatnya, dalam banyak rantai produksi global, keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi di kantor pusat perusahaan multinasional. Nilai tambah utama berasal dari penguasaan teknologi, paten, desain produk, hingga jaringan pasar internasional. Sementara itu, negara berkembang kerap dipaksa bersaing melalui upah murah, insentif pajak, dan fleksibilitas regulasi demi menarik investasi.

Situasi ini menempatkan buruh dalam posisi dilematis. Ketika upah naik terlalu cepat, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan akan memindahkan produksi ke negara lain dengan biaya lebih rendah. Namun, jika upah terus ditekan atau stagnan, daya beli pekerja melemah, dan pertumbuhan ekonomi domestik pun kehilangan tenaga pendorongnya.

Dalam konteks seperti itu, perang dagang global kerap berujung menjadi tekanan domestik bagi pekerja lokal. Negara berupaya menjaga daya saing investasi, sementara perusahaan berusaha mempertahankan efisiensi biaya produksi.

Ujungnya, fleksibilitas tenaga kerja sering dipromosikan sebagai solusi modern. Bahasanya terdengar teknokratis dan efisien. . Namun dalam praktik, banyak pekerja justru hidup dalam ketidakpastian kontrak, minim perlindungan jangka panjang, dan mudah tergantikan.

Guy Standing (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya precariat, yakni kelompok pekerja yang terus bekerja tetapi hidup tanpa kepastian sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki rasa aman terhadap masa depannya.

Di Indonesia, fenomena precariat ini makin terlihat pada sektor manufaktur dan ekonomi digital. Pekerjaan tersedia, tetapi perlindungan sosial sering tertinggal. Kontrak makin pendek, target makin tinggi.

Proteksionisme baru

Perang dagang global juga memunculkan proteksionisme baru. Negara-negara besar mulai berlomba melindungi industrinya sendiri. Tarif impor dinaikkan, subsidi domestik diperbesar, aturan perdagangan diperketat.

Masalahnya, negara berkembang sering tidak punya kapasitas fiskal sebesar negara maju. Ketika AS atau Eropa memberi subsidi besar kepada industrinya, negara lain sulit menandingi. Persaingan global akhirnya makin timpang.

Ekonom Dani Rodrik (2011) pernah mengingatkan bahwa hiperglobalisasi kerap mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang. Pemerintah sering berada dalam tekanan untuk mengikuti logika pasar global, meski tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan sosial di dalam negeri.

Di atas kertas, perdagangan internasional memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Harga barang mungkin menjadi lebih murah, tetapi pada saat yang sama ketidakpastian hidup pekerja juga dapat meningkat.

Ironisnya, buruh sering diminta untuk memahami situasi global. Mereka diminta bersabar demi menjaga iklim investasi dan menahan tuntutan demi stabilitas ekonomi.

Padahal, stabilitas ekonomi yang terlalu bergantung pada upah murah sesungguhnya rapuh. Model seperti itu dapat menciptakan pertumbuhan tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat. Ekonomi terlihat tumbuh, tetapi daya beli masyarakat tertahan.

Dalam konteks itulah, May Day tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu pula menjadi pengingat bahwa globalisasi memiliki biaya sosial yang nyata, dan biaya tersebut sering kali paling besar dirasakan oleh pekerja biasa.

Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Dalam ekonomi global modern, meningkatnya tensi geopolitik justru membuat posisi buruh dalam rantai pasok semakin penting. Sayangnya, pentingnya peran mereka belum tentu sejalan dengan meningkatnya perlindungan kerja maupun rasa aman sosial.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas. Ketika mobilitas global mengalami gangguan besar, pekerja logistik, buruh manufaktur, pekerja distribusi, hingga pekerja pelabuhan tetap menjadi penopang utama keberlangsungan ekonomi dunia. Meski demikian, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi keamanan kerja maupun kepastian ekonomi.

Mencoba mengambil peluang

Di tengah rivalitas AS dan China saat ini, banyak negara berkembang berusaha memanfaatkan perpindahan investasi dan relokasi manufaktur global. Indonesia termasuk salah satunya. Hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan masuknya pabrik-pabrik baru dipromosikan besar-besaran.

Itu bukan langkah yang salah. Masalahnya adalah apakah transformasi industri itu akan menciptakan kelas pekerja yang naik martabatnya, atau hanya memperbesar cadangan buruh murah global?

Sejarah menunjukkan industrialisasi tidak otomatis menghadirkan keadilan sosial. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa justru melahirkan eksploitasi buruh panjang sebelum akhirnya muncul regulasi sosial.

Kesejahteraan pekerja tidak datang otomatis dari pertumbuhan ekonomi. Ia lahir dari negosiasi politik, tekanan sosial, dan keberanian negara membuat aturan. Tanpa itu, pasar cenderung mencari biaya termurah. Dan biaya termurah hampir selalu menyangkut pekerja.

Maka, May Day seharusnya menjadi momentum untuk melihat buruh bukan sekadar angka produktivitas. Mereka adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Negara yang terlalu lama menekan kelas pekerjanya biasanya menyimpan akumulasi kemarahan sosial.

Dalam jangka pendek, skema upah murah sering dipandang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan menarik investasi. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi domestik memerlukan kelas menengah pekerja dengan daya beli yang memadai.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketika pendapatan pekerja stagnan dan daya beli melemah, kapasitas pasar domestik ikut terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rentan kehilangan fondasi internalnya.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar menarik investasi global, tetapi juga memastikan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak berhenti hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Adidas dan Nike patut waspada, sebab jenama sportswear peringkat ke-3 dunia saat ini, Anta Sports selalu punya manuver tak terduga. Mereka baru membeli saham Puma, juga mengejar kemitraan dengan pebasket Stephen Curry.

Grup ANTA Sports Products Limited awal tahun ini mencapai kesepakatan dengan Groupe Artemis, perusahaan investasi keluarga Pinault, untuk mengakuisisi kepemilikan saham sebesar 29,06% di PUMA SE.

Total nilai transaksinya 1,5 miliar euro dalam bentuk tunai. Anta Sports menyebut akuisisi ekuitas itu sepenuhnya dibiayai dari sumber kas internal.

Ketua Dewan Direksi Anta Sports, Ding Shizhong menjelaskan transaksi ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2026, karena penyesuaian regulasi dan persyaratan penutupan, terlebih Puma merupakan perusahaan terbuka di bursa Jerman.

"Akuisisi ini menjadikan Anta Sports sebagai pemegang saham terbesar Puma, menandai langkah maju yang signifikan merealisasikan strategi kami: fokus tunggal, multi-merek, dan globalisasi," ungkap Ding dalam pengumuman resminya, dikutip Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Anta Sports mengaku akan saling belajar dan bergandeng tangan untuk sepenuhnya membuka potensi penuh merek Puma, termasuk dalam memasuki pasar di China dan Asia secara umum.

"Anta selalu mengagumi nilai dan potensi merek Puma dalam jangka panjang. DNA merek dan warisan nilai yang kuat seperti itu jarang ditemukan. Kami percaya harga saham Puma selama beberapa bulan belakangan tidak sepenuhnya mencerminkan potensi jangka panjang merek tersebut," tambah Ding.

Sebelum Puma, jenama sportswear asal China ini viral karena mengelola portofolio merek Fila, Descente, Kolon Sport, Maia Active, dan Jack Wolfskin.

Anta kini juga pemegang saham terbesar Amer Sports Inc, grup yang membawahi merek legendaris macam Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance, dan Atomic.

Anta juga banyak diperbincangkan karena sukses menggandeng bintang basket NBA macam Klay Thompson dan Kyrie Irving, dan semakin santer disebut akan menggandeng Stephen Curry.

Sekadar pengingat, Steph akhir tahun lalu berpisah dengan Under Armour setelah menjalani 12 tahun kemitraan.

Lantas, di tengah statusnya sebagai 'sneaker free agency', Steph baru-baru ini mencuri perhatian karena kedapatan memakai sepatu merek Anta dengan logo Curry Brand di belakangnya.

Jika terealisasi, kesepakatan tersebut akan menjadi salah satu momen penting, menunjukkan bahwa jenama asal China semakin siap menantang dominasi merek-merek Barat di arena komersial budaya olahraga.

MOSKOW - Model globalisasi lama yang mendominasi dalam beberapa dekade terakhir telah berakhir, dan dunia sedang menjauh dari tatanan unipolar karena negara-negara lain mulai memimpin. Itu diungkapkan wakil kepala administrasi kepresidenan Rusia, Maksim Oreshkin.

Model Globalisasi Lama yang Dipimpin AS dan UE Sudah Berakhir, Ini 3 Penyebabnya

1. Integrasi Ekonomi Global Berakhir

Berbicara di Dialog Pakar di Pusat Nasional 'Rusia' di Moskow, Oreshkin mengatakan bahwa berakhirnya model sebelumnya bukan berarti berakhirnya integrasi ekonomi global, tetapi lebih merupakan transisi ke prinsip-prinsip baru.

Globalisasi berlanjut pada "dasar yang berbeda," dengan kepemimpinan yang semakin bergeser dari satu pusat, katanya, karena negara-negara lain mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam membentuk proses ekonomi global.

2. Munculnya Pemain Baru

Oreshkin mengatakan keterlibatan ekonomi-ekonomi besar seperti China dan India dalam ekonomi global telah membantu meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan, sekaligus memasok barang dan jasa ke dunia.

“Kita memang sedang menjauh dari dunia unipolar, dan di dunia saat ini salah satu kata kunci utama yang kita dengar adalah kedaulatan,” kata Oreshkin, dilansir RT.

3. Fokus Mempertahankan Kedaulatan

Menurutnya, hanya negara-negara yang mampu mempertahankan kedaulatan yang akan mampu bersaing dan mengambil posisi terdepan dalam “perkembangan multipolar” ini.

Oreshkin juga menunjuk pada dampak yang semakin besar dari sanksi, hambatan tarif, dan pembatasan lainnya terhadap ekonomi global, dengan mengatakan bahwa mekanisme keuangan tradisional yang dipimpin Barat “tidak lagi” berfungsi secara efektif.

Ia mengatakan hal ini memaksa sistem keuangan global untuk mencari solusi baru, dengan sistem terdesentralisasi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan solusi berbasis platform yang semakin banyak digunakan sebagai pengganti fungsi perbankan tradisional.

SUMEDANG - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus bisa beradaptasi di era globalisasi, paham situasi dan konflik global dunia. Hal itu disampaikan Rektor IPDN, Dr Halilul Khairi saat kuliah umum yang menghadirkan langsung pakar Geopolitik, Pertahanan dan Keamanan Internasional, Prof Dr Connie Rahakundini Bakrie.

Halilul Khairi mengatakan kehadiran Prof Connie yang juga menjabat Guru Besar di Saint Petersburg State University, Rusia merupakan kesempatan emas yang didapat praja IPDN sebagai pelayanan masyarakat, di mana mereka nantinya harus mampu beradaptasi di era globalisasi.

“Praja harus paham situasi global dan posisi Indonesia saat ini. Karena kalian dipersiapkan untuk masuk ke jejaring Internasional, membawa Indonesia di kancah Internasional,” ujarnya di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Selain prinsip-prinsip lokal dan akar budaya nasional yang kuat praja juga harus mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, Rektor IPDN menambahkan tes Toefl menjadi syarat masuk dan lulus IPDN, juga menyisipkan materi-materi pengetahuan global/internasional bagi praja IPDN seperti saat ini.

Sementara itu, dalam kuliah umumnya Prof Connie mengangkat tema “Meneguhkan Kembali Otonomi Strategis Indonesia dari Gerakan Non Blok Menuju Bricks dan Kemitraan Eurasia Raya”. Dia mengingatkan bahwa generasi muda sekarang adalah generasi yang hidup di masa penuh pilihan tapi juga penuh ujian.

“Kalian (praja) harus benar-benar menjaga nurani dan kesadaran karena zaman ini teknologi bisa menjadi berkah tapi juga bisa menjadi jebakan. Kekuasaan bisa menjadi alat kemajuan atau malah menjadi sumber kejatuhan. Jadi kalau nanti kalian menjadi pemimpin, kalian harus berdiri dengan kesadaran, kehormatan dan kedaulatan. Karena nanti kejayaan Indonesia berikutnya tidak akan lahir dari Jakarta tapi bangkit dari daerah-daerah, dari tanah tempat kalian berdiri dan memerintah,” ujarnya.

Posisi Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kemampuan mengharmoniskan identitas maritim, dirgantara kemandirian ekonomi serta diplomasi berperadaban guna membentuk keseimbangan kekuatan baru.

“Inilah tugas kalian sebagai calon pemimpin. Dari tempat ini harus lahir doktrin kepemimpinan berkesadaran yang berpijak pada desentralisasi dan berakar pada TEPIDOIL," tuturnya.

TEPIDOIL adalah pilar strategis yang terdiri atas Territory, Economy, People, Ideology, Defense, Organization, Infrastructure dan Leadership. Selanjutnya, praja harus sedini mungkin diberikan doktrin tentang kepemimpinan berkesadaran, yakni pemimpin yang dapat berpikir strategis sebagai negarawan, berperasaan lembut sebagai agamawan, bertindak berani sebagai patriot dan berjiwa sebagai pelayanan rakyat.

Tak hanya itu, Prof Connie juga memaparkan beberapa contoh ancaman maritim dan bawah laut serta perang airspace dan maya yang dihadapi Indonesia yang juga perlu diketahui praja IPDN sebagai calon pemimpin nantinya.

“Kepadatan pelayanan dunia menjadikan kawasan Selat Malaka target perebutan pengaruh ekonomi dan militer, dibawah Samudra bersemayam submarine, fiber optic cable dan sistem komunikasi dunia yang menjadi target sabotase, data dan citra udara menjadi senjata intelijen geopolitik, setiap radar dan pesawat nirawak adalah mata yang mengintai kedaulatan dan masih banyak lagi. Itu harus kalian pahami dan kalian pelajari sedini mungkin,” ujar.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

PERKEMBANGAN ekonomi modern ditandai oleh dinamika yang semakin cepat dalam aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Globalisasi ekonomi serta kemajuan teknologi informasi telah mengubah struktur pasar menjadi lebih terbuka dan kompetitif.

Dalam konteks ini, kecepatan menjadi salah satu faktor penentu efisiensi ekonomi, baik dalam proses transaksi maupun pengiriman barang dan jasa. Perusahaan dan individu dituntut untuk mampu merespons perubahan pasar secara real-time agar tetap relevan dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan laporan McKinsey & Company (2024), sekitar 90% konsumen di Amerika Serikat dan Eropa telah melakukan pembayaran digital dalam satu tahun terakhir, menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi modern.

Digitalisasi telah membuka era baru dalam sistem transaksi dan distribusi global, di mana kecepatan dan keamanan menjadi kebutuhan utama. Kemunculan berbagai instrumen digital seperti sistem pembayaran elektronik, dompet digital, dan teknologi blockchain telah mempercepat interaksi ekonomi lintas batas dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi.

Berdasarkan Clearly Payments Report (2024), dompet digital telah berkontribusi terhadap 49% transaksi e-commerce global pada 2023, dan diperkirakan meningkat menjadi 54% pada 2026, sementara ACI Worldwide (2023) mencatat hampir 20% dari seluruh pembayaran elektronik dunia kini dilakukan secara real-time.

Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses pembayaran, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai dan menekan biaya transaksi. Sejalan dengan itu, percepatan digital juga terjadi dalam sektor logistik.

Laporan Grand View Research (2023) menyebutkan nilai pasar logistik global mencapai US$3,79 triliun dan diproyeksikan tumbuh dengan laju 7,2% per tahun hingga 2030, sedangkan Clickpost (2024) melaporkan peningkatan volume pengiriman dari 185 miliar paket pada 2023 menjadi 217 miliar pada 2025.

Data InsightAce Analytic (2024) turut menunjukkan bahwa pasar pengiriman last-mile bernilai sekitar US$179,5 miliar pada 2024 dan terus meningkat seiring kebutuhan pengiriman yang semakin cepat dan efisien. Artinya, dengan semakin masifnya arus transaksi dan distribusi ini, dibutuhkan instrumen digital yang tidak hanya mudah dan cepat, tetapi juga memiliki tingkat keamanan tinggi untuk melindungi data serta menjamin kelancaran aktivitas ekonomi global yang semakin terdigitalisasi.

Dunia ekonomi modern tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga menekankan pentingnya keamanan dan keandalan instrumen transaksi. Instrumen yang mudah, cepat, dan aman akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang efisien, transparan, dan tangguh.

Ke depan, tantangan bukan hanya tentang bagaimana mempercepat transaksi dan distribusi, tetapi bagaimana memastikan bahwa kecepatan tersebut didukung oleh sistem yang aman, adil, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap perekonomian digital global.

Serba-serbi Digitalisasi

Transformasi digital dewasa ini telah menjadi elemen kunci dalam perkembangan ekonomi global. Digitalisasi tidak sekadar bermakna komputerisasi atau otomasi proses produksi, tetapi merupakan perubahan paradigma dalam cara organisasi, pemerintah, dan masyarakat mengelola data, sumber daya, serta pelayanan.

Meskipun penggunaan teknologi digital telah mempercepat proses kerja dan memperluas akses informasi, digitalisasi belum otomatis menjamin penyelesaian seluruh permasalahan efisiensi dan produktivitas. Proses transformasi ini tetap memerlukan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas layanan agar nilai tambah ekonomi benar-benar tercapai secara berkelanjutan.

Menurut McKinsey Global Survey on Digital Strategy (2024), lebih dari 60% perusahaan global yang berinvestasi besar dalam digitalisasi masih menghadapi masalah ketidakefisienan operasional akibat kurangnya integrasi sistem dan sumber daya manusia yang belum siap.

Pada konteks ekonomi dan bisnis, digitalisasi perlu dipahami sebagai sistem yang menuntut sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, dan tata kelola yang baik. Otomasi dan penggunaan kecerdasan buatan, misalnya, dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi data, namun tanpa desain sistem kerja yang efisien dan kontrol kualitas yang kuat, hasilnya dapat kontraproduktif. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip manajemen mutu seperti continuous improvement dan customer satisfaction harus tetap menjadi landasan dalam penerapan teknologi digital.

Laporan Cisco Cybersecurity Readiness Index 2024 menunjukkan bahwa hanya 3% organisasi di dunia yang telah mencapai tingkat kesiapan keamanan digital “mature”, menandakan bahwa efisiensi teknologi belum selalu diimbangi dengan ketahanan sistem dan kualitas layanan yang memadai.

Organisasi yang hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi teknis tanpa memperhatikan kualitas layanan berisiko kehilangan kepercayaan konsumen serta mengalami inefisiensi dalam jangka panjang. Akan tetapi, di balik manfaat besar yang ditawarkan, digitalisasi juga membawa risiko yang tidak kecil. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan digital (digital crime).

Fenomena seperti phishing, scamming, penyebaran tautan palsu, peretasan akun, dan pencurian data pribadi semakin marak terjadi. Interpol Global Crime Trend Report (2024) mencatat bahwa kejahatan siber global meningkat lebih dari 20% dibanding 2022, dengan sektor keuangan dan e-commerce sebagai target utama. Di tingkat nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan terdapat lebih dari 403 juta anomali serangan siber di Indonesia sepanjang 2023, meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2022 yang mencatat sekitar 200 juta insiden.

Sementara itu, laporan SOCRadar Indonesia Threat Landscape 2024 menemukan 4.046 kasus phishing di sektor layanan informasi serta peningkatan korban ransomware sebesar 8,5% dari 2023 ke 2024 (CYFIRMA, 2024).

Peningkatan risiko kejahatan digital ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus disertai dengan sistem keamanan informasi yang kuat dan kesadaran publik yang tinggi terhadap potensi ancaman siber. Secara global, Cybersecurity Ventures memproyeksikan bahwa kerugian akibat kejahatan siber akan mencapai US$10,5 triliun per tahun pada 2025, naik tajam dari US$3 triliun pada 2015.

Di Amerika Serikat saja, laporan FBI Internet Crime Report 2024 mencatat kerugian akibat kejahatan online mencapai USD16 miliar, meningkat 33% dari tahun sebelumnya. Fakta ini menegaskan bahwa penguatan keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi semua entitas digital.

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, sementara sektor swasta harus menerapkan mekanisme keamanan berlapis seperti autentikasi ganda, enkripsi data, dan audit keamanan rutin. Di sisi lain, peningkatan digital literacy masyarakat menjadi strategi fundamental dalam mengurangi kerentanan terhadap serangan sosial digital seperti social engineering dan penipuan daring.

Digitalisasi harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan kompleks, bukan hanya sebagai hasil akhir berupa komputerisasi atau sistem otomatis. Keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara efisiensi operasional, kualitas layanan, dan keamanan informasi.

Era digital menuntut kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, produktif, dan aman. Tanpa kesadaran terhadap risiko dan penguatan sistem perlindungan digital, transformasi ini berpotensi menciptakan kerentanan baru yang dapat menghambat tujuan utama digitalisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan dalam kehidupan ekonomi modern.

Penguatan Ekosistem Digital

Keberhasilan transformasi digital menuntut adanya tata kelola yang kuat dan sistem yang terintegrasi di berbagai sektor. Digitalisasi tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai proses otomatisasi atau penggunaan teknologi semata, tetapi sebagai strategi menyeluruh untuk memperbaiki efisiensi, akuntabilitas, dan kesinambungan antarproses.

Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang mendorong integrasi lintas sektor serta penerapan standar tata kelola digital yang baik. Sehingga, dengan struktur manajemen yang adaptif dan koordinasi yang kuat, digitalisasi dapat menghasilkan sistem yang tidak hanya modern, tetapi juga efektif dalam mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Selain penguatan tata kelola, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola dan mengawasinya. Literasi digital yang memadai menjadi pondasi penting agar individu mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan produktif. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas di bidang teknologi informasi, keamanan siber, serta manajemen data.

Upaya ini tidak hanya memperluas keterampilan teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja digital yang efisien, beretika, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Namun, percepatan digitalisasi juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko keamanan dan kejahatan siber.

Oleh sebab itu, setiap institusi perlu memperkuat sistem perlindungan datanya melalui penerapan prinsip keamanan berlapis dan audit digital yang rutin. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan tata kelola informasi harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

Di samping itu, kolaborasi antara lembaga pengawas, penyedia layanan digital, dan aparat penegak hukum penting untuk memastikan pengendalian risiko yang efektif serta meningkatkan rasa aman masyarakat dalam bertransaksi di ruang digital.

Pada akhirnya, penguatan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu berperan sebagai pengarah kebijakan, sektor industri sebagai penggerak inovasi, akademisi sebagai penyedia riset dan rekomendasi ilmiah, serta masyarakat sebagai pengguna yang sadar akan etika dan keamanan digital.

Melalui sinergi yang baik, transformasi digital dapat menjadi kekuatan pendorong bagi peningkatan produktivitas nasional tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik. Dengan demikian, digitalisasi dapat berfungsi sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan. Semoga.

JAKARTA - Anak muda Jakarta didorong melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya arus globalisasi. Pembangunan Jakarta yang sedemikian pesat menuju kota global tidak boleh mengikis jati diri kebudayaan Betawi.

“Jakarta sedang bergerak menjadi kota global, tetapi kota besar tanpa akar budaya akan kehilangan rohnya. Budaya Betawi adalah jiwa dari Jakarta dan tugas kita bersama memastikan jati diri ini tidak hilang di tengah arus globalisasi,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu di RW 07 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Jumat (17/10/2025).

Dia mendorong anak muda Jakarta terlibat aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya Betawi. Regenerasi pelaku budaya harus disiapkan sejak dini agar nilai-nilai Betawi tidak hanya dikenal, tetapi juga hidup di generasi baru.

“Anak muda Jakarta harus bangga menjadi pewaris budaya Betawi. Pemerintah juga harus mendukung dengan menyediakan infrastruktur, bantuan dana, kegiatan budaya, hingga kompetisi yang bisa menumbuhkan minat generasi muda,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kevin Wu telah memprakarsai pembentukan Sanggar Budaya Betawi di Grogol Petamburan yang menjadi wadah bagi warga dan pemuda untuk belajar, berlatih, dan menampilkan kesenian Betawi.

Dia berharap program serupa dapat diperluas ke wilayah lain dengan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saya ingin setiap kecamatan di Jakarta punya sanggar Betawi yang aktif dan hidup. Dengan begitu, pelestarian budaya tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar menjadi gerakan,” ucapnya.

Dia juga menyinggung kota global yang hebat bukan hanya yang tinggi gedungnya, tapi juga kokoh akar budayanya. “Betawi adalah akar yang membuat Jakarta tetap punya jiwa,” katanya.

Kevin mengajak seluruh warga Jakarta bersama-sama menjadikan pelestarian budaya Betawi sebagai gerakan kolektif. “Mari kita jadikan budaya Betawi bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi sumber inspirasi untuk masa depan Jakarta yang berkarakter dan berdaya saing global,” ujarnya.